2013, Tahun Konsentrasi Kerja

Jurnal Nasional | Kamis, 3 Jan 2013

Velix Wanggai 




Tahun 2012 baru saja berlalu dan kita mulai membuka lembaran baru tahun 2013. Di tahun 2013 ini, disamping masih banyak "pe er", agenda dan tantangan pun mengantri di hadapan kita. Untuk itu, Presiden SBY menginstruksikan jajaran kabinet untuk mempercepat penyelesaian agenda-agenda yang belum terlaksana di tahun 2012. Ibarat kendaraan bermotor, jika tahun 2012, para menteri dan kepala lembaga masih menggunakan persneling 3 atau 4, maka pada tahun 2013 ini, para jajaran kabinet diminta menaikkan daya pacu kementerian/lembaganya ke persneling 5 alias full speed, guna mencapai target programnya.


Ada yang istimewa dari refleksi tahun 2012 oleh Presiden SBY pada Sidang Kabinet, kamis 27 Desember 2012 lalu. Inti refleksinya adalah sejumlah keberhasilan sudah diraih tetapi masih banyak kekurangan di sana-sini. Antara lain, program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 masih ada yang belum terlaksana dengan baik.

Menurut Presiden, tiga isu serius tahun 2013 adalah masalah ketenagakerjaan, konflik komunal dan sengketa pertanahan. Jika dicermati secara seksama, tiga masalah tersebut terkait dengan kondisi kehidupan masyarakat di daerah.


Kebutuhan hidup yang semakin kompleks mendesak kaum buruh menuntut perbaikan nasib. Pemerintah percaya bahwa era buruh murah memang sudah lewat. Tetapi apapun tuntutan buruh, pemerintah terus mencari solusi yang tepat guna mendatangkan keuntungan bagi semua pihak, pengusaha, buruh dan masyarakat luas.


Agenda berikut adalah meminimalisir bahkan mencegah konflik komunal atau konflik horizontal. Kita menyadari bahwa tahun 2012 lalu, terjadi insiden kemanusiaan di beberapa daerah yang menimbulkan korban harta dan jiwa masyarakat kita. Masalah-masalah tersebut sebenarnya ada yang bersifat laten sebagai potensi konflik, tetapi tidak sedikit juga yang muncul secara tiba-tiba.
Terkadang masalah sepele, masalah asmara, misalnya, dapat melahirkan konflik horizontal yang massive dan sulit dicegah. Para pemimpin formal maupun non formal di daerah perlu berperan aktif untuk mencegah konflik dan mengelola keberagaman.


Untuk itu, Presiden SBY seringkali memerintahkan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk meningkatkan peran pembinaan dan perlindungannnya sehingga konflik-konflik yang muncul dapat dilokalisir dan ditangani secara baik. Jangan sampai semua persoalan di daerah di bawah ke pusat. Jika masalahnya ada di daerah, para pimpinan daerah inilah yang harus tampil menyelesaikannya.
Peran yang sama pula harus diterapkan pada penanganan sengketa pertanahan di daerah. Sebagai pemimpin di daerahnya, seorang kepala daerah harus mampu memastikan apakah pemanfaatan areal atau kawasan di daerahnya memiliki ijin atau tidak. Mereka juga harus mengetahui, mana kawasan hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi. Mana kawasan milik pemerintah, milik penguasaha atau miliki masyarakat adat.


Tiga isu utama ini diminta oleh Presiden SBY untuk diperhatikan secara serius oleh Kementerian dan lembaga di Pusat maupun pemerintah daerah pada tahun 2013 ini. Kepada jajaran Kabinet, Presiden SBY mewanti-wanti bahwa tahun 2013 adalah prakondisi menuju tahun 2014 yang merupakan tahun politik. Agenda kepartaian anggota Kabinet dan para kepala daerah boleh-boleh saja, namun perbaikan dan peningkatan kinerja dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara harus menjadi prioritas. Kita berharap para menteri, kepala badan, dan pimpinan BUMN tetap memperbaiki kinerjanya, konsentrasi kerja, bahkan full speed menuju masa akhir KIB II di tahun 2014 mendatang. Semoga!