Bahas Otsus Plus, Gubernur Papua Temui Presiden

Sabtu, 13 April 2013 , 11:16:00, Radar Sorong

JAYAPURA - Gubernur Papua Lukas Enembe,S.IP,MH mengatakan bahwa pada 29 April pekan depan, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dengan program Otonomi Khusus Plus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Setelah bertemu de­ngan presiden, gubernur kembali ke Jayapura dan se­lanjutnya akan memanggil para bupati se-Provinsi Papua, dan dari perguruan tinggi seperti dari Universitas Cenderawasih untuk duduk bersama dengan DPRP dan MRP merancang baik-baik tentang kesejahteraan rakyat. Kami tidak bicara simbol, lambang, politik atau ideologi. Kami hanya bicara soal bagaimana membawa masyarakat Papua lebih sejahtera, ungkap Lukas Enembe saat memberikan keterangan pers tentang langkah 100 ke depan di rumah makan Bagus Pandang, Jayapura, Jumat (12/4) kemarin.

Gubernur menjelaskan, setelah bertemu dengan para bupati se-Papua, perguruan tinggi, DPRP dan MRP, dirinya akan kembali bertemu presiden untuk menyerahkan rumusan yang sudah disetujui tersebut kepada presiden. Selanjutya akan ada pertemuan-pertemuan dengan para menteri melalui jalur sekretaris negara, menkopolhukam, mendagri, dalam rangka merealisasikan kesepakatan tersebut. Gubernur kali ini harus diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan radikal, sehingga masyarakat bisa bangkit dan sejahtera. Sudah cukup kami menderita di bawah kekayaan kami yang cukup besar, katanya. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pelantikan Bupati Paniai dan Bupati Puncak sekitar tanggal 22 April, serta akan ada kegiatan musrembangnas, di mana materi dari musrenbangda Provinsi Papua akan disampaikan dalam musrenbangnas.

Dalam kesempatan tersebut, Lukas Enembe juga menegaskan kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar jangan dulu membuat gerakan tembahan, terutama kegiatan strategis agar dihentikan dulu. Sebab sampai saat ini dirinya dan wakil gubernur harus tenang dulu setelah berdoa, dan masuk ke kerja ke kantor dulu. Selanjutnya akan tata secara baik, dan setelah itu baru bisa melaksanakan program.Dalam 100 hari ini, secara resmi saya akan bubarkan yang namanya staf khusus. Tidak boleh lagi yang ada pakai nama staf khusus untuk urusan ke Jakarta, kecuali staf ahli, karena itu birokrasi,jelasnya.

Pihaknya juga akan menghentikan sistem yang selama ini menggunakan sistem potong kompas langsung ke Jakarta, tanpa memberikan izin kepadanya, sebab presiden juga sudah memberitahukan kepada dirinya untuk urusan ke Jakarta, semuanya melalui satu pintu,melalui wakil pusat yang ada di daderah, seperti Gubernur Papua, DPRP atau MRP. Kalau memang aspirasi masyarakat, maka melalui lembaga pemerintah yang ada di Papua yaitu DPRP,MRP. Jangan jalan sendiri-sendiri bicara Papua di Jakarta. Saatnya kita harus bersatu, harus lapor kepada saya. Kalau jalan sendiri, tidak akan diterima di pusat tukasnya. Bahkan Lukas Enembe mengatakan, pihaknya akan memperkuat kewenangan dan fungsi dari staf presiden yang merupakan putra terbaik Papua yaitu Felix Wanggai terkait dengan persoalan Papua. Kita akan manfaatkan fungsinya pak Felix Wanggai untuk bicara soal Papua tegasnya.

Selanjutnya, soal birorkasi, gubernur menyatakan pasti akan ada rancangan perda baru untuk mengubah birokrasi yang sementara ada di Provinsi Papua, artinya ada lembaga-lembaga yang akan dilebur seperti Badan SDM akan dilebur ke Dinas Pendidikan. Badan Infrastruktur, termasuk Papua Knowledge Center, semuanya akan dihapus. Gubernur menegaskan bahwa dirinya akan menaruh orang-orang yang benar-benar memiliki skill dan kualitas serta mampu menerjemahkan visi dan misinya. Keterwakilan dari tujuh suku besar di Papua akan ada dalam kabinet saya, baru ada dari saudara-saudara kita yang lain. Selanjutnya kita lengkapi sistem birokrasi di bawah lagi, ada staf di daerah yang miliki kemampuan yang baik akan kita tarik ke provinsi, ucap Enembe.

Sejumlah pejabat utama di lingkungan provinsi juga akan dipertimbankan dalam waktu dekat, di antaranya seperti Sekretaris Daerah, Bappeda, Dinas PU, dan Keuangan. Apakah mereka diganti atau tetap, kita akan lihat dalam waktu dekat, disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya harus mampu menerjemahkan visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tambahnya.
Saat disinggung soal pameran Otsus, Gubernur belum bisa memberikan keterangan, karena desakan dari masyarakat Papua agar pameran tersebut dilakukan di Provinsi Papua saja, sehingga baginya alangkah lebih baiknya pameran otsus dilaksanakan di Papua. Tidak tahu pembicayaan dari mana untuk pameran tersebut, hanya saja bagi saya ada misi yang tidak bagus, sehingga lebih bagus kami laksanakan di Papua, terangnya.

Sementara soal sarana fisik dalam waktu 100 hari ke depan, Lukas Enembe mengatakan dirinya pada tanggal 29 April mendatang saat bertemu dengan Presiden di Jakarta akan menyampaikan untuk rencana pencanangan pembangunan jalan trans Papua, serta pembangunan 13 ribu rumah bagi masyarakat Papua selama 5 tahun ke depan hingga 2018 di seluruh Papua, serta pembangunan pasar permanen bagi mama-mama Papua. Kemudian pencanangan Papua jadi tuan rumah PON 2020, dan pencanangan pembukaan jalur-jalur strategis seperti jalan trans Papua Jayapura ke Wamena, yang sudah tidak jalan lebih dari 7 tahun, arah selatan ke utara, dari selatan ke Pegunungan Bintang ke Yahukimo, Timika, ke Paniai dan dari utara adalah Jayapura ke Sarmi, Waropen hingga Nabire. Semua akan menjadi fokus kita ke depan secara khusus, bahkan harus dalam bentuk inpres yang diikuti dengan pembiyaan, tambahnya.

Saat ditanya soal adanya hol­ding company, Lukas mengatakan dirinya akan menghapus hol­ding company dan diserahkan ke Irian Bakti, bahkan perda soal itu akan diubah dalam waktu dekat. Seharusnya holding company mereka persentasekan apa yang mereka buat, berapa yang mau dihasilkan, ini uang rakyat. Kita akan rubah perda, selanjutnya holding company akan kami serahkan ke Irian Bakti, tukasnya. (cak/fud/jpnn)