Jakarta | Kamis, 4 Apr 2013
Demokrasi adalah pilihan Indonesia di dalam mengelola negara
ini. Hari-hari ini setiap anak bangsa bebas bersuara, berkumpul, dan
berpendapat tanpa batas. Relasi kekuasaan antara penyelenggara negara
semakin tertata tanpa saling menegasi.
Berdemokrasi di Indonesia tentu tak berjalan di ruang yang hampa, namun demokrasi melangkah di mosaik Indonesia yang penuh warna. Karena itu, kita perlu akui bahwa wajah demokrasi Indonesia terus mencari bentuk yang ideal.
Kita dapat menyaksikan indahnya pengakuan pendiri bangsa ini atas konsep negara hukum (universal values) dan konsep musyawarah mufakat (local wisdom and values). Dalam konteks relasi kekuasaan dalam mengelola pemerintahan, kita pernah mengalami praktek demokrasi yang berbeda-beda dalam catatan sejarah nasional. Kita mengenal periode 1945-1959, periode 1959-1966, dan periode 1966-1998.
Masing-masing era miliki narasi besar, konteks, dan rasionalitas yang berbeda. Itulah pelajaran sejarah bangsa yang harus kita petik bersama. Masing-masing era pemerintahan memiliki warisan baik plus maupun minus. Kekurangan adalah suatu yang lumrah sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Di dalam renungan kita, kaum muda perlu merengkuh hikmah di dalam proses berdemokrasi ini. Apalagi setelah UUD 1945 diamandemen, wajah sistem ketatanegaraan kita berubah. Sistem yang executive heavy yang menjadikan Presiden sebagai penentu seluruh agenda nasional mengalami perubahan yang sangat bermakna.
Yang hadir kemudian adalah checks and balances yang lebih proporsional di dalam sistem ketatanegaran. Hak-hak Asasi Manusia (HAM) juga semakin diakui dan dikelola lebih rinci pasca amandemen UUD 1945. Untuk itu, prinsip penting yang harus kita pegang bersama bahwa “Di Bawah Bendera Reformasi", kehidupan demokrasi tumbuh subur dengan payung UUD 1945 yang telah diamandemen.
Pertanyaan yang hadir kemudian adalah bagaimana kita melanjutkan konsolidasi demokrasi yang semakin baik? Seringkali publik menilai manakah yang harus dikedepankan, apakah demokrasi yang prosedural atau demokrasi yang substansial? Bagi penulis, kedua pilihan itu penting dan keduanya memiliki korelasi di dalam pembangunan demokrasi.
Namun lebih dari itu, sebenarnya kita berada pada 4 narasi besar di dalam berdemokrasi (Charles Tilly, Democracy, 2007). Pertama, Demokrasi secara Konstitusional. Bagaimanakah wajah demokrasi Indonesia ke depan, apakah sistem presidensial ataukah sistem parlementer, serta penghormatan atas keragaman daerah.
Kedua, Demokrasi secara Substantif. Diskusi bangsa ini adalah bagaimana demokrasi dapat menghadirkan kesejahteraan warganya, kesetaraan, pilihan publik, dan resolusi konflik. Ketiga, Demokrasi secara Prosedural, yang lebih bermakna di dalam mengatur prosedur-prosedur berpolitik seperti sistem politik multi-partai, prosedur hak pilih, pemilihan yang periodik, dan prosedur warga berpartisipasi.
Keempat, Demokrasi secara Orientasi Proses. Di dalam konteks ini, bagaimana wajah dari partisipasi efektif, hak suara yang sama, keterbukaan, pemahaman, maupun keikutsertaan di dalam merumuskan agenda kebijakan (policy agenda).
Hari-hari ini kita terus mencari bentuk di dalam mempraktekkan demokrasi di 4 wilayah itu, baik aspek konstitusional, prosedural, substantif, dan orientasi proses. Di titik ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpendapat bahwa tidak ada satu model demokrasi. Sebuah negara tidak bisa meng-import begitu saja model demokrasi dari negara lain dan dipraktekkan di negaranya.
Demokrasi wajib hadirkan kesejahteraan. Indonesia harus melanjutkan karyanya bahwa demokrasi, pembangunan, dan agama atau tradisi melangkah bersama. Banyak sukses sebuah demokrasi karena negara tersebut mempertahankan dan memperhatikan nilai-nilai lokal kultural meski memang ada nilai-nilai universal mengenai demokrasi yang berlaku bagi seluruh negara.
One size does not fit all, kata Presiden SBY.
Berdemokrasi di Indonesia tentu tak berjalan di ruang yang hampa, namun demokrasi melangkah di mosaik Indonesia yang penuh warna. Karena itu, kita perlu akui bahwa wajah demokrasi Indonesia terus mencari bentuk yang ideal.
Kita dapat menyaksikan indahnya pengakuan pendiri bangsa ini atas konsep negara hukum (universal values) dan konsep musyawarah mufakat (local wisdom and values). Dalam konteks relasi kekuasaan dalam mengelola pemerintahan, kita pernah mengalami praktek demokrasi yang berbeda-beda dalam catatan sejarah nasional. Kita mengenal periode 1945-1959, periode 1959-1966, dan periode 1966-1998.
Masing-masing era miliki narasi besar, konteks, dan rasionalitas yang berbeda. Itulah pelajaran sejarah bangsa yang harus kita petik bersama. Masing-masing era pemerintahan memiliki warisan baik plus maupun minus. Kekurangan adalah suatu yang lumrah sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Di dalam renungan kita, kaum muda perlu merengkuh hikmah di dalam proses berdemokrasi ini. Apalagi setelah UUD 1945 diamandemen, wajah sistem ketatanegaraan kita berubah. Sistem yang executive heavy yang menjadikan Presiden sebagai penentu seluruh agenda nasional mengalami perubahan yang sangat bermakna.
Yang hadir kemudian adalah checks and balances yang lebih proporsional di dalam sistem ketatanegaran. Hak-hak Asasi Manusia (HAM) juga semakin diakui dan dikelola lebih rinci pasca amandemen UUD 1945. Untuk itu, prinsip penting yang harus kita pegang bersama bahwa “Di Bawah Bendera Reformasi", kehidupan demokrasi tumbuh subur dengan payung UUD 1945 yang telah diamandemen.
Pertanyaan yang hadir kemudian adalah bagaimana kita melanjutkan konsolidasi demokrasi yang semakin baik? Seringkali publik menilai manakah yang harus dikedepankan, apakah demokrasi yang prosedural atau demokrasi yang substansial? Bagi penulis, kedua pilihan itu penting dan keduanya memiliki korelasi di dalam pembangunan demokrasi.
Namun lebih dari itu, sebenarnya kita berada pada 4 narasi besar di dalam berdemokrasi (Charles Tilly, Democracy, 2007). Pertama, Demokrasi secara Konstitusional. Bagaimanakah wajah demokrasi Indonesia ke depan, apakah sistem presidensial ataukah sistem parlementer, serta penghormatan atas keragaman daerah.
Kedua, Demokrasi secara Substantif. Diskusi bangsa ini adalah bagaimana demokrasi dapat menghadirkan kesejahteraan warganya, kesetaraan, pilihan publik, dan resolusi konflik. Ketiga, Demokrasi secara Prosedural, yang lebih bermakna di dalam mengatur prosedur-prosedur berpolitik seperti sistem politik multi-partai, prosedur hak pilih, pemilihan yang periodik, dan prosedur warga berpartisipasi.
Keempat, Demokrasi secara Orientasi Proses. Di dalam konteks ini, bagaimana wajah dari partisipasi efektif, hak suara yang sama, keterbukaan, pemahaman, maupun keikutsertaan di dalam merumuskan agenda kebijakan (policy agenda).
Hari-hari ini kita terus mencari bentuk di dalam mempraktekkan demokrasi di 4 wilayah itu, baik aspek konstitusional, prosedural, substantif, dan orientasi proses. Di titik ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpendapat bahwa tidak ada satu model demokrasi. Sebuah negara tidak bisa meng-import begitu saja model demokrasi dari negara lain dan dipraktekkan di negaranya.
Demokrasi wajib hadirkan kesejahteraan. Indonesia harus melanjutkan karyanya bahwa demokrasi, pembangunan, dan agama atau tradisi melangkah bersama. Banyak sukses sebuah demokrasi karena negara tersebut mempertahankan dan memperhatikan nilai-nilai lokal kultural meski memang ada nilai-nilai universal mengenai demokrasi yang berlaku bagi seluruh negara.
One size does not fit all, kata Presiden SBY.
No comments:
Post a Comment