Velix Wanggai's Blog: 01/01/2011

Jan 29, 2011

"Klub Indonesia Harus Melalui Masa Transisi"

29 Januari 2011 | 15:02

Acara Gathering SOCCER Mania dibuka oleh Velix Wanggai selaku Staf Khusus Presiden RI Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi. Dalam pembahasan awal ini, Velix langsung menggebrak dengan pembahasan mengenai dana APBD yang dikonsumsi klub-klub Indonesia.

Beberapa pemaparan penting oleh Velix langsung disimak secara serius oleh puluhan peserta diskusi yang hadir di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta.
Kepada seluruh peserta diskusi, Velix menjelaskan mengenai pentingnya upaya setiap klub mencoba melalui masa transisi dari ketergantungan terhadap dana APBD menjadi lebih mandiri.

Dalam hal ini, Velix juga menyebut beberapa klub besar Indonesia yang dinilai sudah bersih dari pendanaan APBD. Berkaca pada beberapa klub itu, Velix meminta agar klub-klub lain mampu ikut keluar dari pendanaan APBD.

"Regulasi mengenai dana APBD disikapi berbeda di setiap daerah. Hal ini pula yang membuat kemudian dimaknai beda pula oleh berbagai kalangan," bilang Velix. "Untuk menjadikan sebuah klub mandiri, kita akan menggunakan semacam masa gtransisi. Ada beberapa daerah yang memang masih mendapat pendanaan dari pihak-pihak tertentu atau sponsor, tapi ada juga yang tidak."

Velix sendiri berharap mengenai permasalahan dana APBD juga mendapat perhatian dari FIFA dan AFC selaku badan tertinggi sepak bola dunia dan Asia.

"APBD sendiri masih menjadi kontroversi. FIFA dan AFC juga mengatur 5 aspek untuk menjadi klub profesional. Dan, di antaranya infrastruktur serta finansial. Atas dasar itu, kita harus mempertanyakan kembali konsistensi FIFA dan AFC tentang pendanaan bagi klub-klub," pungkas Velix. (JoPauline)

Suporter Indonesia Ingin Sepak Bola Yang Bersih

9 Januari 2011 | 19:16

Gathering SOCCER Mania/ Septiansyah-SOCCER

Gathering Soccer Mania yang diselenggarakan Tabloid SOCCER dan DuniaSoccer.com , Sabtu (29/1) berlangsung meriah. Peserta diskusi yang sebagian besar merupakan suporter sepak bola tanah air sudah mulai datang sejak pukul 12.00 WIB. Acara sendiri baru dimulai pukul 13.00 WIB.

Perwakilan suporter berbagai daerah tampak menghadiri gathering kali ini. Di antaranya terlihat kelompok suporter Manado United, Spartacks, Snex, Joglosemar, maupun Singamania.

Selain acara kumpul-kumpul bersama sesama penggila bola, agenda gathering kali ini juga berisi diskusi mengenai penggunaan dana APBD pada klub-klub sepak bola di Indonesia.

Hadir dalam diskusi, Andibachtiar Yusuf sebagai moderator dan lima pembicara lainnya. Mereka adalah Velix Wanggai (Staf Khusus Presiden RI bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi), Emerson Yuntho (Indonesian Corruption Watch ), Apung Widadi (Save Our Soccer ), dan Ahmad Bakir Alatif (kasubdin dan direktur pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah).

Dalam diskusi ini ICW mengungkapkan pemberian APBD kepada klub sarat korupsi. Bahkan, terkadang jumlahnya jauh lebih besar dari alokasi ke bidang lainnya. Selain itu, ICW juga menyoroti tidak transparannya PSSI dalam melaporkan penggunaan dana tersebut.

“Dana APBD seringkali disalahgunakan. Transparasi dan akuntabilitas dana APBD untuk klub tidak pernah transparan," sebut Emerson Yuntho mewakili ICW.

Dede Yusuf sendiri meyakini sepak bola Indonesia bisa hidup tanpa APBD. "Saya lebih setuju APBD dialokasikan untuk sarana dan prasarana sepak bola ketimbang buat klub," tegas Wakil Gubernur Jawa Barat itu.

Pada sesi tanya jawab yang berlangsung seru, dapat dikatakan para suporter pun sepakat dana APBD tidaklah tepat untuk digunakan pada klub. Dana APBD seharusnya lebih ditujukan kepada pembinaan dini yang memiliki keterkaitan dengan bidang pendidikan.

Pada akhir sesi, para suporter bersama-sama memanjatkan doa bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Salah satu doa berisi harapan para suporter agar mendapat pemimpin amanah demi kemajuan sepak bola nasional. (JoPauline)

Jan 27, 2011

Menjadi Bangsa yang Arif

Oleh: Velix Vernando Wanggai

Kolom Spektra (Harian Jurnal Nasional), 27 Jan 2011

Dua minggu terakhir berkembang kecenderungan para elite negeri ini melakukan penilaian keliru terhadap kinerja pemerintah, termasuk kepemimpinan Presiden SBY. Ada dua peristiwa penting yang menandai kecenderungan ini.

Pertama, para tokoh agama dan LSM berkumpul di kantor PP. Muhammadiyah, Menteng Raya 62 Jakarta Pusat, Senin 10 Januari 2010 dan mengumumkan "18 kebohongan pemerintah" (dibagi 9 kebohongan lama dan 9 kebohongan baru) terkait pembangunan sosial, ekonomi, politik dan hukum di era kepemimpinan SBY-Boediono. Sekitar 100 tokoh yang hadir di acara ini berasal dari berbagai kalangan, tokoh lintas agama, politisi, aktivis LSM dan ormas serta purnawirawan TNI. Imbas dari pertemuan itu, para tokoh agama diundang bertemu Presiden SBY di Istana untuk mengklarifikasi apa yang menjadi substansi permasalahan yang dikritisi.

Kedua, para pengamat dan politisi menyalahartikan pernyataan Presiden di depan Rapim TNI dan Polri di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat 21 Januari 2011,terkait gaji beliau yang sudah tujuh tahun tidak naik-naik. Pernyataan Presiden tersebut disambut tawa hadirin karena guyonan itu sengaja ditujukan untuk memotivasi para prajurit TNI/Polri untuk bekerja lebih giat lagi.

Sayangnya, pernyataan itu diartikan sebagai curhat yang tidak pantas dilakukan seorang Presiden di depan umum. Kontroversi pun bergulir kemana-mana bahwa Presiden benar-benar mengeluh tentang gajinya yang kecil. Para aktivis sosial dan anggota DPR pun melakukan gerakan koin untuk gaji Presiden. Terlihat, rasa hormat terhadap simbol negara hilang bersama hilangnya akal sehat dalam merespon suatu persoalan. Energi bangsa terbuang percuma tetapi terkesan menjadi tradisi.

Rasanya di negeri ini tidak satupun isu yang tidak bisa dikemas secara politik. Semua isu yang non-politis pun bisa diolah menjadi politis. Tujuannya untuk membentuk opini sosial atau pengaruh politik terhadap obyek olahannya. Fenomena Timnas dalam piala AFF beberapa waktu lalu masih meninggalkan kesan betapa dunia sepakbola di Tanah Air tercinta ini -- yang non-politis itu -- bisa "diolah" menjadi instrumen politik.

Kecenderungan perbincangan media yang terkadang melenceng dari substansi dengan pembicara yang ujug-ujug menyalahkan Presiden pada dasarnya dinilai juga oleh masyarakat sebagai pesanan. Permirsa bangsa Indonesia bisa "dipaksa" mengakui apa yang dikatakan sang pengamat atau politisi itu benar, tetapi perbuatan yang demikiran itu tidak disadari mendidik rakyat untuk hidup dalam tradisi kepura-puraan dan kecurigaan.

Bagi Presiden, bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat adalah kunci mencapai kesejahteraan. Oleh sebab itu, desakan maupun pengerahan massa pada saatnya nanti akan mengalami depresiasi kalau masyarakat sejahtera secara sosial dan ekonomi.

Presiden tidak gentar menghadapi semua kritik yang ditujukan padanya. Beliau berkali-kali menghimbau kepada jajarannya maupun para Kepala Daerah untuk bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Menurut beliau, tidak ada rumus ajaib yang bisa menjadikan bangsa ini lebih baik daripada bekerja keras. Dalam melakukan pekerjaan yang besar itu, kata beliau, kita tidak boleh sendiri-sendiri tetapi harus bersama-sama.

Membangun bangsa yang besar ini tidak seperti ujian sekolah. Lembaran persoalan dibagikan dan merahasiakan kunci jawabannya. Tidak semua persoalan dapat dipecahkan oleh pemerintah, maka peran tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengamat, para politisi, serta masyarakat luas dapat berperan mengurai dan memecahkan persoalan-persoalan kebangsaan itu sesuai kapasitasnya masing-masing.

Di berbagai kesempatan, Presiden selalu terbuka menerima saran dan kritik lewat komunikasi langsung maupun melalui para pembantu beliau. Tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan jika hal itu dikomunikasian dan dicarikan jalan keluarnya. Pemerintah akan melaksanakan segala tuntutan pembangunan tentu berdasarkan agenda dan prioritasnya. Tetapi kalaupun di dalam perjalanannya masih terdapat kekurangan dan kelemahan, kritik dan saran dapat ditujukan kepada pemerintah tanpa harus dipolitisasi.

Dibutuhkan kearifan semua komponen bangsa untuk melihat Indonesia tidak terfokus di Jakarta atau di pulau Jawa saja. Pembangunan inklusif yang diprakarasi Presiden SBY mengidealkan kesejahteraan yang menyeluruh, baik di kota maupun di desa, di daerah-daerah yang selama ini tidak merasakan denyut nadi pembangunan.

Rakyat harus disejahterakan lewat kemandirian ekonomi yang berbasis sumberdaya lokalnya. Mereka harus memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang prima. Demokrasi politik jangan hanya menjadi siklus lima tahunan yang datang dan pergi tanpa meninggalkan bekas, tetapi mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Kuncinya, para elit bangsa perlu menyikapi permasalahan bangsa secara jernih dan menjunjung tinggi asas-asas kepatutan bernegara. Apapun permasalahan yang membuka ruang perdebatan yang tajam, patut didudukkan pada kerangka berdemokrasi yang dewasa dan bertanggungjawab.

Jan 26, 2011

Presiden Akan Terapkan Koridor Ekonomi di Kalimantan

Banjarmasinpost.co.id - Rabu, 26 Januari 2011 | Dibaca 160 kali |

Foto:tribunnews.com

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kalimantan termasuk salah satu kawasan yang menjadi prioritas Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono untuk terus dikembangkan.

Demikian kata Staf Khusus Presiden RI Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix V Wanggai, kepada Pemimpin Umum Banjarmasin Post Group HG Rusdi Effendi AR, di Kantor Banjarmasin Post Group, Selasa (25/1/2011) siang.

Turut hadir saat itu adalah Pimpinan Redaksi Banjarmasin Post Group Yusran Pare, Wakil Pimpinan Perusahaan M Fachmy Noor, serta Redaktur Pelaksana Dwie Sudarlan.

"Skenario besar kebijakan presiden adalah mendorong pengembangan kawasan-kawasan strategis, potensial dan cepat tumbuh di luar Jawa dan Bali. Tetapi, sambil juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sendiri," katanya.

Salah satu instrumen kebijakan yang didorong adalah memunculkan kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kemudian kawasan sentra produksi.

Saat ini, sambungnya, presiden telah menunjuk Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan beberapa menteri lainnya untuk menyusun koridor pengembangan ekonomi wilayah.

"Ini merupakan sebuah konsep yang menggabungkan sumber daya alam. Nantinya, mendorong pengembangan sentra logistik-sentra logistik pangan dan energi, serta mengembangkan jaringan infrastruktur antarwilayah," ujarnya.

Dalam tiga bulan, konsep yang disebut penyusunan koridor pengembangan ekonomi wilayah itu harus selesai. Lalu, presiden akan menerapkan kebijakan tersebut.

Saat ini, lanjutnya, ada enam koridor yang akan didorong. Satu di antaranya adalah koridor ekonomi Kalimantan. Maka dari itu pihaknya ingin mendengar dan mengetahui langsung bagaimana pengembangan ekonomi di Kalimantan selama ini.

"Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Timur dan Gubernur Kalimantan Selatan. Kami akan menggodok penyelesaian konsep koridor ekonomi ini dan mendengar berbagai aspirasi dari daerah supaya lebih kaya lagi konsepnya," cetusnya.

Untuk di Kalimantan sendiri, target utama pengembangan koridor ekonomi wilayah ini adalah sumber daya alamnya yang melimpah, khususnya energi. Tujuan utama pemerintah adalah pengembangan Kalimantan sebagai sumber energi dan pangan nasional selain Jawa.

"Di Kalimantan sendiri, koordinatornya selama 2011 adalah Gubernur Kalsel Rudy Ariffin," sebutnya.

Selama lawatannya ke Kalimantan dalam rangka mengemban misi ini, pria campuran Papua-Banjar ini akan juga mengunjungi Bupati Baritokuala dan Bupati Tabalong.

Sementara itu, ketika bertemu Hasanuddin Murad, Bupati Batola, Velix berjanji akan turut memperjuangkan pembangunan pelabuhan. Pasalnya, ia mengetahui kalau daerah yang dikelilingi perairan ini tidak memiliki pelabuhan bongkar muat.

(nn/don)

Jan 20, 2011

Mari Bersatu Membangun Bangsa

Velix Wanggai, Kolom Spektra, Jurnal Nasional, 20 January 2011

Tidak terasa lebih dari satu dasawarsa bangsa Indonesia telah memutuskan untuk menempuh jalur perjalanan baru dalam sejarahnya, jalur demokrasi. Kita mampu bangkit dari krisis multidimensi yang telah mengguncang fondasi bernegara. Kita juga telah mampu membangun diri, bahkan dengan lebih baik lagi. Buahnya adalah wibawa dan kehormatannya sebagai sebuah bangsa yang bermartabat, diakui dan dihormati kembali oleh dunia.

Di tengah-tengah pelbagai pekerjaan rumah yang kita hadapi saat ini, kita telah mencapai kemajuan yang berarti dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa institusi di luar negeri bahkan menilai Indonesia sebagai salah satu ‘emerging economy' bersama Brazil, Rusia, China, dan India. Tentu saja, mencapai hasil yang demikian penuh perjuangan. Perjuangan bersama antara semua anak bangsa, dari Merauke hingga Sabang, dari pulau Miangas hingga pulau Rote. Persatuan antar anak bangsa menjadi prasyarat penting dalam membangun bangsa ini.

Dalam konteks membangun di era demokratik ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu mengajak sesama anak bangsa untuk membicarakan pelbagai persoalan bangsa, sekaligus bersama-sama mencari solusi yang tepat dan terbaik bagi perbaikan bangsa dari waktu ke waktu. Disinilah kita menempatkan dialog antara Presiden SBY dan para pemuka lintas agama, pada Senen, 17 Januari 2011 di Istana Negara. Tidak terasa dialog berjalan empat jam, sejak pukul 8 malam hingga dini hari. Rasa ngantuk dan lelah hilang. Dialog sesama anak bangsa ini memberikan harapan, menebar kasih sayang, dan membangkitkan optimisme.

Dalam pengantar dialog, Presiden SBY mengungkapkan bahwa dialog adalah sebuah keperluan bersama antara sesama anak bangsa. Di dalam prosesnya, ada memberi dan menerima dalam konteks yang konstruktif. Kata orang bijak, ‘mendengar untuk menyempurnakan kepribadian'. Dengan silaturahmi, tentu kita akan mengurangi persepsi yang tidak tepat di antara kita. Membangun dalam kebhinekaan adalah tantangan, sekaligus kekuatan bangsa. Demokrasi yang santun penuh etika adalah cita-cita kita bersama.

Membawa bangsa yang lebih baik ke depan adalah amanat yang dipegang oleh Presiden SBY. Dengan pelbagai strategi yang dikemas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sesungguhnya Presiden berikhtiar untuk mewujudkan janji kemerdekaan 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara bertahap tetapi pasti, kita telah menata dan membangun kembali Indonesia di segala bidang dalam enam tahun terakhir ini. Ekonomi kita pulih dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang disertai oleh pemerataan (growth with equity). Tatanan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang luhur dan bermartabat terbangun. Hukum semakin ditegakkan tanpa pandang bulu. Kondisi yang aman dan damai telah dipulihkan dan dipelihara di daerah-daerah konflik, utamanya di Aceh, Maluku, dan Papua.

Untuk menata pembangunan lima tahun ke depan, 2010-2014, pelbagai langkah strategis telah dibangun oleh Presiden. Beberapa hari setelah dilantik menjadi Presiden pada akhir Oktober 2009, Presiden membuka ruang dialog yang luas dengan pelbagai pemangku kepentingan dalam bentuk National Summit. Pertemuan ini berhasil menyerap pelbagai aspirasi dan pandangan dari para Gubernur, Bupati/Walikota, dan para dunia usaha. Pelbagai rekomendasi dimuat dalam Program 100 Hari dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Pesan penting dalam Program 100 Hari adalah membenahi dan menata berbagai regulasi yang menghambat pembangunan, sekaligus meletakkan regulasi yang bersifat mendasar sebagai fondasi bagi pembangunan selanjutnya.

Presiden telah meletakkan visi, misi, dan strategi pembangunan yang arif dan kontekstual. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera, membangun pilar-pilar demokrasi, dan membangun keadilan di semua bidang adalah visi besar bangsa untuk lima tahun ke depan. Visi ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan amanat konstitusi 1945. Dengan demikian, agenda pertumbuhan ekonomi, demokrasi dan desentralisasi, serta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan berada dalam tarikan napas yang sama maupun dalam tarikan langkah yang paralel.

Tarikan langkah yang sama ini selalu bersandar pada empat pilar strategi kita, yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment. Dan, keempat strategi ini menjadi fondasi bagi kita, baik di pusat dan di daerah untuk merumuskan kebijakan, program, dan proyek yang sesuai dengan konteks.

Disinilah, pentingnya sesama anak bangsa untuk duduk bersama. Presiden telah membuka hati untuk mendengar aspirasi masyarakat. Marilah kita bersama mengangkat harapan, menebar kesantunan, dan membangun optimisme untuk membangun Nusantara yang begitu beragam ini.

Papua Dibahas di Sidang Kabinet

JAKARTA- (Bintang Papua) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat kejutan baru dengan Menggelar sidang kabinet paripurna tentang konsolidasi pembangunan Tanah Papua, Kamis (20/1). Menariknya dalam sidang ini hanya mendengar presentasi dari Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu dan Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham O Atururi.

Sebagaimana dalam press release yang dikirim Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan daerah dan Otonomi daerah Velix Wanggai kepada Bintang Papua semalam, mengatakan, dalam pengantar rapat yang berlangsung di Kantor Presiden Jakarta, Kamis siang, Presiden mengatakan anggaran pembangunan bagi Papua dan Papua Barat semakin meningkat setiap tahunnya.

Diharapkan pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui perencanaan yang baik, dan bukan semata-mata anggaran yang besar. “Saya hanya ingin katakan bahwa angka itu bertambah besar, karena itu harus betul efektif. Kita patut dengar apa yang disampaikan tiga gubernur bahwa rencana daerah yang harus kita dukung dengan harapan sinergi berjalan dengan baik,” kata Presiden. Kepala Negara mengatakan, saat mengunjungi Wasior beberapa waktu lalu, sempat berdiskusi dengan Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Papua Barat Abraham O Attaruti dan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam mengenai pembangunan di daerah masing-masing.

Menindaklanjuti diskusi tersebut, masih menurut Kepala Negara, maka ketiga Gubernur diminta untuk mempresentasikan rencana pengembangan daerahnya dalam sidang kabinet sehingga bisa dipahami oleh menteri-menteri terkait dan mendapat dukungan perencanaan serta implementasi yang baik. “Ada baiknya yang menjadi rencana mereka itu kita sukseskan. Ternyata keberhasilan pembangunan ekonomi bukan hanya tergantung pada anggaran pembangunan tapi banyak faktor seperti konsep, kolaborasi, kerja efektif dan sebagainya. Itulah yang kita ingin lakukan ke depan agar banyak yang dicapai,” kata Presiden.

Presiden mencontohkan pada 2009, Papua Barat mendapat anggaran Rp7,16 triliun, Papua Rp16,5 triliun ini sama dengan 23,6 triliun sedangkan angka penerimaan dari freeport Rp10,2 triliun, sehingga pemerintah anggarakan tambahaan sebanyak Rp 6 triliun. “Pada 2010, penerimaan dari Freeport Rp14,4 triliun, spending Papua Barat Rp8,1 triliun, Papua Rp19,8 triliun itu lompatan tinggi,” katanya.

Oleh karena itu Presiden meminta agar anggaran tersebut digunakan melalui perencanaan dan implementasi pembangunan yang tepat. Kepala Negara juga meminta para menteri untuk menindaklanjuti rencana pembangunan yang disampaikan ketiga gubernur tersebut, sehingga pembangunan di daerah bisa berlangsung.(don/don/03)

Jan 19, 2011

Klub Sepak Bola Profesional Dilarang Gunakan APBD

Rabu, 19 Januari 2011 16:23 WIB

Penulis : Irvan Sihombing

JAKARTA--MICOM: Klub-klub peserta Liga Super Indonesia dan Divisi Utama tidak boleh lagi menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Pembangunan Daerah (APBD).

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan merevisi Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang selama ini menjadi celah bagi klub-klub sepak bola profesional untuk menggunakan dana APBD.

Itu disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai usai bertemu dengan Mendagri di Kompleks Istana Presiden di Jakarta, Rabu (19/1).

"Permendagri 13/2006 akan direvisi. Mendagri akan membuat peraturan baru yang bertujuan menata penggunaan dana APBD. Peraturan ini nantinya akan melarang klub-klub sepak bola profesional menggunakan dana APBD," kata Velix.

Paman dari pesepakbola Imanuel Wanggai ini menambahkan, setelah permendagri yang baru dikeluarkan, APBD hanya boleh digunakan untuk pembinaan usia dini, klub-klub amatir, sekolah sepak bola, dan pembangunan fisik sarana olah raga seperti stadion dan lapangan di tingkat kecamatan.

Ia memperkirakan, larangan penggunaan dana APBD itu akan berlaku efektif mulai 2012. "Secepatnya menteri akan mengeluarkan peraturan itu. Namun, saya pikir tidak serta merta larangan penggunaan APBD itu berlaku tahun ini. Saya pikir akan ada masa transisi karena mungkin sudah ada daerah yang sekarang mengalokasikan dana APBD buat klub sepak bola," lanjutnya.

Ia menambahkan, rencana revisi Permendagri 13/2006 muncul setelah Mendagri bertemu Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Andi Mallarangeng. Pertemuan menyepakati larangan penggunaan dana APBD oleh klub-klub sepak bola profesional.

"Setelah lebih dari tiga tahun terjadi pro kontra soal penggunaan dana APBD, pemerintah akhirnya melakukan evaluasi soal penggunaan dana APBD. Klub sepak bola profesional memang tidak boleh menggunakan dana APBD karena sudah berbadan hukum yakni perseroan terbatas (PT). Dalam undang-udang kita, PT dilarang menerima dana APBD. Menpora juga sudah sepakat dengan hal ini," imbuh Velix. (Nav/OL-3)

Jan 17, 2011

Greater Jakarta concept ‘the best solution to city woes’

Hans David Tampubolon, The Jakarta Post, Jakarta | Mon, 01/17/2011 11:03 AM | City

As the Jakarta administration warms to President Susilo Bambang Yudhoyono’s proposal that the capital be expanded to include surrounding areas, a presidential advisor said the Greater Jakarta concept was the most feasible solution to the city’s woes.

Yudhoyono advisor Velix Wanggai said the central government was seriously contemplating the Greater Jakarta concept, whereby Jakarta would remain the nation’s capital but government centers would be relocated elsewhere.

“There would be a new spatial management. We won’t discuss administrative boundaries, only the issue of spatial functions, and this will involve Jakarta, Banten and West Java and their spatial management,” Velix said Sunday.

He added that there was a likelihood that the expansion of Jakarta would reach cities such as Purwakarta, Karawang and Sukabumi.

Velix also dismissed speculation that the center of government would move to Cikeas, where Yudhoyono’s private residence is located.

He said the seat of government would not be relocated further than 400 kilometers from Jakarta.

Last week, the city administration said it supported the proposal to expand Jakarta to include neighboring areas.

“Jakarta is already overloaded,” Deputy Governor Prijanto said.

He added that the city administration was ready to hold discussions with any parties about the proposal.

“We will officially discuss the concept as soon as possible. We have not done so because it was only raised a few days ago,” Prijanto was quoted as saying by Antara news agency.

The City Council has also thrown its weight behind the proposal.

Council deputy speaker Triwisaksana of the Prosperous Justice Party (PKS) called the concept practical.

“The concept is more easily implemented [than other proposals]. It would also be more cost-effective than moving the capital elsewhere,” he said.

Politicians from smaller parties, however, objected to the proposal.

Mohammad Sanusi of the Great Indonesia Movement Party (Gerindra) said the city administration should stick with the old concept of a Greater Jakarta as formulated by Soeharto’s New Order regime.

“We don’t need new ideas. It would be better for us to try to implement the old concept of a Greater Jakarta, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi and Cianjur [Jabodetabekjur] which already has a solid legal basis,” he said.

Bandung Institute of Technology (ITB) rector Prof. Akhmaloka, the first specialist to discuss the idea with Yudhoyono, said the Greater Jakarta concept could only be implemented after 2015.

He said Yudhoyono expected that the first preliminary work on the proposal could only be conducted
in 2015.

Akhmaloka said ITB was currently working on the details of how to translate the proposal into action.

“We have a number of experts currently reviewing the concept, and can hopefully give recommendations on the necessary logistics,” he was quoted as saying by news portal detik.com.

Jan 16, 2011

'Berpotensi Korupsi, APBD Klub Sepakbola Harus Distop'

Minggu, 16/01/2011 18:41 WIB
Rachmadin Ismail - detiksport

Detiksport/Resha Pratama

Jakarta - Selama ini klub-klub sepakbola di Indonesia selalu menyandarkan kehidupannya pada dana APBD Jika terus dibiarkan tanpa kontrol dan audit yang jelas, penggunaan dana tersebut rawan korupsi. Maka praktek itu pun diminta segera dihentikan.

Adalah Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, yang mengungkapkan ada sekitar Rp 10-40 miliar dana APBD yang diberikan pada klub sepakbola. Di sebagian daerah jumlah tersebut bisa menguras lima sampai 10 persen dari pengeluaran total daerah.

"Bahkan ada daerah lain yang bisa lebih dari 10 persen. Tapi saya nggak bisa sebutkan daerahnya. Sementara perputaran dana klub bisa sampai ratusan miliar," jelas Velix dalam diskusi bertajuk 'Save Our Soccer' di LBH Jakarta, Jl Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/1/2010).

Menurut Velix, ketergantungan klub profesional pada dana APBD harus segera dihentikan. Namun, anggaran bagi pembinaan bagi atlet usia dini dan pembangunan infrastuktur sepakbola harus tetap menjadi perhatian pemerintah.

Dalam waktu dekat, Velix juga akan memfasilitasi kalangan aktivis sepakbola untuk bertemu dengan Mendagri Gamawan Fauzi guna mendiskusikan masalah ini. Selain berdiskusi soal pembuatan regulasi tentang pengawasan APBD di sepakbola, yang salah satunya adalah melarang pejabat daerah menjadi pengurus klub.

"Pemerintah berniat baik untuk mendengar masukan dan memperbaiki dana kebijakan APBD untuk sepakbola. Pemerintah kabupaten atau kota menggelontorkan dana miliaran untuk klub sepakbola profesional. Jika terus dibiarkan tanpa kontrol dan audit yang jelas, penggunaan dana tersebut rawan korupsi," sambungnya.

"Saya rasa Mendagri mempunyai pemikiran yang sama. Saya rasa masa transisi klub bisa lepas dari APBD bisa 2-3 tahun ke depan," urainya.

Sementara itu, peneliti ICW Abdullah Dahlan menilai, pemberian dana ke klub melanggar UU pengaturan keuangan daerah maupun teknis pengaturan keuangan daerah. Kemendagri juga sebelumnya sudah pernah melarang ini, namun kemudian dicabut kembali.

"Sempat ada dulu surat edaran Mendagri tahun 2007 no 903/187/IJ menegaskan pelarangan bagi dana APBD diberikan langsung ke klub. Tapi tahun 2010 ada aturan baru klub bisa menerima APBD. Di sini inkonsistensinya," tegas Abdullah.

Bagi ICW, klub profesional tidak harus lagi bergantung pada APBD. Jika masih menggunakan dana rakyat, maka klub tersebut tidak profesional.

"Pengelolaan juga tidak signifikan. Alat ukur kontrak pemain, gaji pemain, penerimaan oleh klub. Subsidi juga hanya untuk pemain asing tidak pada pembinaan muda. Potensi penyimpangan besar, ketika dana digunakan tanpa kontrol yang jelas, akuntabilitas rendah maka harus ada proses audit dulu, BPK harus mulai masuk," kecamnya. ( mad / mrp )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Velix: The Greater Jakarta Terus Digodog

Politikindonesia - Konsep The Greater Jakarta, masih digodok pemerintah. Khususnya tentang kemungkinan memindahkan pusat pemerintahan dari ibukota Jakarta. Belum ada lokasi baru yang dipilih. Calon lokasi akan berjarak 400 kilometer dari Jakarta.

Soal ini dikemukakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai usai sebuah acara diskusi di Jakarta, Minggu (16/01).

Dikatakan, beberapa negara lain menjalankan konsep serupa. Dimana lokasi baru yang dipilih berjarak sekitar 400 km dari ibukota lama. “Bukan ke Cikeas. Pengalaman dari berbagai negara-negara ada 400 km jaraknya atau di bawah 400 km dari kota yang lama," ucap Velix

Lebih jauh dia menyebut, ada beberapa opsi wilayah yang saat ini dipertimbangkan pemerintah. Sayangnya, Velix belum mau mengungkapkan daerah mana saja yang akan digodog.

Yang pasti, ujar Velix, pemerintah serius untuk menjalankan konsep The Greater Jakarta. Terutama untuk membuat Jakarta tetap sebagai ibukota, tapi memindahkan pusat pemerintahan. Saat ini, kebijakan yang mengatur hal tersebut sedang dibicarakan.

“Nanti ada penataan ruang. Tentang fungsi-fungsi ruang. Dan ini akan melibatkan Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Terutama tata ruang wilayahnya," terang dia.

Dikatakan Velix pula, pemerintah juga akan kembali menata ruang Jabodetabek. Tak menutup kemungkinan bakal ada perluasan hingga ke wilayah lain, yakni Purwakarta, Karawang hingga Sukabumi. “Itu yang sedang dibahas, mengatur koordinasi kelembagaan.”

Koordinasi kelembagaan untuk menata kota Jakarta, melibatkan lembaga di daerah Banten, Jabar dan Jakarta. “Ada juga Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan," paparnya.

The Greater Jakarta juga akan mengembangkan konsep investasi swasta. Jadi, meski pemerintahan bergeser, pusat bisnis akan tetap bergerak di Jakarta. “Tergantung nanti . Bisa beberapa kota yang ada di pulau Jawa.”

(yek/dir/sis)

Jan 13, 2011

Mari Bekerja Keras, Jangan Ada yang Gagal

Oleh: Velix Wanggai

(Kolom Spektra, Jurnal Nasional, 13 Januari 2011)

Senin, 10 Januari, semua pemegang keputusan di negeri ini, baik yang berasal dari pusat dan daerah bertemu dalam Rapat Kerja I. Rapat Kerja pada awal tahun ini merupakan tradisi baru yang dikembangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kali ini, tema utama Rapat Kerja adalah ‘Memadukan Pelaksanaaan Pembangunan 2011'.

Menengok ke belakang, pada 2-3 Februari 2010 lalu, Presiden SBY menggelar Rapat Kerja dalam bentuk retreat antara Presiden dengan para Menteri dan Gubernur. Kita menyebutnya retreat Istana Cipanas yang menghasilkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

Dua bulan kemudian, Presiden SBY kembali mengundang para Menteri, para Gubernur, dan dunia usaha dalam bentuk retreat di Istana Tampak Siring, pada 19-21 April 2010. Sejalan dengan komitmen Presiden untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, retreat Tampak Siring menghasilkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Dari waktu ke waktu Presiden selalu memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan dari kedua Inpres tersebut. Lembaga UKP4 menjadi ujung tombak dalam mengendalikan berbagai program dan rencana aksi tersebut.

Pada kesempatan ini, Presiden SBY memberi judul pidatonya adalah ‘Menyukseskan RKP 2011: Mari Bekerja Keras, Jangan Ada yang Gagal'. Ada keinginan kuat dari Presiden untuk menyatukan simpul-simpul penting di kalangan pemerintah, baik di tingkat pusat dan tingkat daerah. Harus ada semangat optimisme dalam membangun negeri ini. Mengapa kita harus optimistis? Saat ini ada momentum untuk kita bangkit dan tumbuh sebagai negara yang maju. Kita memiliki potensi domestik dan kita memiliki pengalaman keluar dari krisis ekonomi dunia beberapa saat lalu.

Kita harus yakin bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang tengah mengukir sejarah baru untuk terus berkembang dan maju. Menjadi bangsa yang besar dan maju adalah cita-cita bangsa Indonesia bersama. Cita-cita untuk menjadikan negeri dan bangsa yang sejahtera, mandiri, demokratis, dan adil. Cita-cita yang luhur dan mulia dari segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke; dari Miangas sampai Pulau Rote.

Segenap bangsa Indonesia menginginkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Sejarah telah mengajarkan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melewati sejumlah cobaan, tantangan, dan hambatan. Bangsa Indonesia tetap tegak berdiri, melangkah dengan pasti, dan berhasil melewati proses sejarah yang panjang dengan selamat. Optimisme harus selalu melekat dalam setiap langkah kita.

Menyimak kembali ke tahun 2010, tema utama yang diangkat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah ‘Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat'. Syukur, selama tahun 2010 kita telah mencapai kemajuan yang berarti. Ekonomi kita terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang baik. Angka kemiskinan dan pengangguran terus turun.

Beberapa indikator ekonomi penting mencatat rekor baru dalam sejarah, seperti meningkatnya income perkapita, cadangan devisa, pertumbuhan IHSG tertinggi di dunia, serta PDB Indonesia peringkat 16 ekonomi di dunia. Kemajuan ekonomi ini tentu berdampak bagi kemajuan kesejahteraan rakyat. Dan, yang terpenting pula, kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat ini berjalan baik di tengah-tengah demokrasi yang tumbuh dan terkonsolidasi secara positif.

Memang kita tidak bisa pungkiri, pasti ada saja sederet persoalan yang harus kita benahi dan selesaikan tahun 2011 ini. Mengubah Indonesia yang lebih baik tidak ada sebuah resep ajaib dan datang seketika tanpa ikhtiar. Karena itu, di tahun 2011 ini, tema besar kita dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah ‘ Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan di Dukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-Daerah'. Pertumbuhan dan pemerataan berjalan paralel.

Hal ini sejalan dengan prinsip dasar yang selama ini Presiden selalu tekankan, yaitu pertumbuhan yang inklusif ke seluruh pelosok tanah air. Selain itu, pola yang terpadu dalam pembangunan perlu menjadi perhatian kita. Kita perlu memadukan pendekatan sumber daya alam, pengetahuan dan budaya, serta menerapkan pendekatan kewilayahan yang terfokus. Sinergi antara pusat dan daerah juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan ini.

Akhirnya, meminjam pernyataan Wakil Presiden Boediono, saat ini kita perlu untuk mengoptimalkan ‘energi sosial' kita. Berbagai potensi yang dimiliki oleh berbagai pemangku kepentingan, baik di pusat dan di daerah harus disinergikan untuk tujuan kolektif kita menuju Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Adil.

Jan 11, 2011

SBY Sees Expanded Jakarta as New Option to Reduce Capital Burden
Armando Siahaan | January 11, 2011

Jakarta traffic is one of the factors pushing the government to find solutions to reduce the capital's burden. On Tuesday, presidential spokesman Julian Aldrin Pasha says President Susilo Bambang Yudhoyono has expressed a desire to see 'a bigger and wider Jakarta.' (Antara Photo)

Transport Experts Say City Should Focus on Busway 2:09pm Jan 20, 2011

Online Traffic Busters to Navigate Jakarta's Streets 7:05pm Jan 18, 2011

Going Bananas at the Rotten State of Indonesia’s Roads 11:28am Jan 17, 2011

Ready or Not: Budget Car Rolls Into Indonesia 11:51am Jan 14, 2011

Editorial: Turning Jakarta Into a World-Class City 12:07am Jan 12, 2011

Share This Page

Post a comment
Please login to post comment

Comments

RedWine

4:25pm Jan 11, 2011

Revive the old plan from Soekarno era, create the Indonesian Brasilia in the middle of the Kalimantan's jungle, i.e. Palangkaraya. With that, it will also create a new economic centre because a lot of people will move to this new location.

MyrnaLim

4:11pm Jan 11, 2011

SERIOUSLY? He supposedly have a team of brilliant thinkers backing him as a president of Indonesia and this is the option he came up with? "EXPRESSING HIS DESIRE..."??? Jakarta is too old and too crowded to accommodate its own growth, TRUE. But expanding the city is no longer an answer to the problem. Where have you been for the last decade, Pak Presiden? Otonomi Daerah is supposed to be helping to spread growth to all areas of Indonesia so Java, especially DKI Jakarta doesn't have to take all the burden and also all the profit.

If moving the capital to another location is too difficult, why not just expand it?

The Indonesian government has been struggling to find a solution to the massively overcrowded Jakarta, and has been toying with the idea of completely relocating the capital -- an idea that, while not impossible, would take time and a lot of money.

Now, presidential spokesman Julian Aldrin Pasha says President Susilo Bambang Yudhoyono "has expressed a desire to see a bigger and wider Jakarta."

Julian said areas that have been considered for Jakarta's expansion are Purwakarta and Sukabumi in West Java. Cirebon, located between West Java and Central Java, could be considered too.

The idea is that once the city has been expanded, the capital would remain in Jakarta, but the administrative centers could be moved to the expansion areas.

This, Julian said, was just an option and the government was still open to relocating the capital to a place completely outside Jakarta, or even outside of Java Island.

“There are discourses on how some areas could be ideal alternatives as the country’s capital,” he said.

Moreover, Yudhoyono is also open to the idea of maintaining Jakarta as the financial hub, while establishing a new administrative center elsewhere.

In August, Velix Wanggai, the presidential adviser for regional autonomy and development, said that Yudhoyono was “seriously considering” the idea of moving the nation’s capital, amid calls for the government to further decentralize power to the regions.

Among the core issues the president had considered, Wanggai said, were flooding, population density, urbanization and vulnerability to natural disasters like earthquakes. Jakarta scored poorly on all points, he said.

Jan 9, 2011

Presiden Gelar Temu Nasional Padukan Kerja Pemerintah

Minggu, 9 Januari 2011 21:19 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 716 kali

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (10/1) besok akan menggelar pertemuan nasional dalam bentuk Rapat Kerja Pemerintah I Tahun 2011.

Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai di Jakarta, Minggu, mengatakan rapat itu ditujukan untuk mewujudkan visi, strategi, kebijakan dan program pembangunan, baik yang bersifat sektoral, regional, dan khusus.

Pertemuan ini, lanjutnya akan mengangkat tema `Memadukan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 dan APBN 2011`.

Dikatakannya, Presiden akan memberikan arahan dan direktif kepada seluruh Menteri, Kepala/pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para Gubernur, para Ketua DPRD, dan para Bupati/Walikota se-Indonesia.

Demikian pula, para Kepala Lembaga Tinggi Negara, pimpinan BUMN, dan pelaku dunia usaha nasional akan hadir dalam temu nasional ini.? Sebelumnya, Presiden telah mentradisikan pola retreat dalam membahas berbagai langkah Pemerintah.

Akhir Oktober 2009 Presiden menggelar National Summit yang berguna bagi penyusunan RPJMN 2010-2011, dan tiga kali retreat di Istana Cipanas yang menghasilkan Inpres No. 1/2010 tentang Prioritas Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010, dan retreat di Istana Tampak Siring dengan keluaran Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Dalam Rapat Kerja I awal Januari 2011 ini, Presiden ingin menguatkan komitmen dan optimisme semua pihak di kalangan pemerintahan, baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk mempersiapkan langkah-langkah prioritas pembangunan yang telah diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2011 dan APBN 2011.

Menurutnya, semua pihak bekerja sesuai dengan Tema RKP 2011, yaitu `Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-daerah`.

"Presiden ingin pertumbuhan yang kita capai ini berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif ke seluruh pelosok tanah air," katanya.? Temu Nasional kali ini juga akan memotret hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun 2010, beserta tantangan-tantangan yang dihadapi, termasuk berbagai langkah yang telah Pemerintah lakukan untuk mengkonkretkan Tema 2010, yaitu `Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat`.

Dengan APBN 2010 yang lebih dari Rp1.000 triliun, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dan regulasi yang berpihak pada penguatan ekonomi rakyat, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.

"Hasilnya, angka kemiskinan kita turun, pertumbuhan stabil, dan indeks persaingan semakin baik di dunia internasional," kata Velix. Di sisi lain, Pemerintah menyadari bahwa ada sederet tantangan yang masih harus dihadapi, sehingga dalam Temu Nasional ini, Presiden ingin mengajak semua pihak untuk mensinergikan langkah untuk membangun ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

Hal itu dapat dicapai jika dikelola dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan sinergisitas antara pusat-daerah. ? Ke depan katanya, Presiden juga terbuka dengan berbagai pandangan dan saran dari semua pemangku kepentingan untuk menata dan memperbaiki pembangunan yang lebih baik dan terkonsolidasi di semua bidang.(*)
(ANT/R009)

Ikuti berita terkini di handphone anda http://m.antaranews.com

Hari Ini Presiden Gelar Temu Nasional

Senin, 10 Januari 2011 07:30 WIB

PRESIDEN GELAR TEMU NASIONAL PADUKAN KERJA PEMERINTAH

JAKARTA--MI.COM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menggelar pertemuan nasional dalam bentuk Rapat Kerja Pemerintah I Tahun 2011, Senin (10/1).

Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai di Jakarta, mengatakan, rapat itu ditujukan untuk mewujudkan visi, strategi, kebijakan dan program pembangunan, baik yang bersifat sektoral, regional, dan khusus.

Pertemuan ini, lanjutnya, akan mengangkat tema "Memadukan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 dan APBN 2011".

Dikatakannya, Presiden Yudhoyono akan memberikan arahan dan direktif kepada seluruh menteri, kepala/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, para gubernur, para ketua DPRD, dan para bupati/walikota se-Indonesia.

Para kepala lembaga tinggi negara, pimpinan BUMN, dan pelaku dunia usaha nasional juga akan hadir dalam temu nasional ini.

Sebelumnya, Presiden telah mentradisikan pola retreat dalam membahas berbagai langkah Pemerintah.

Akhir Oktober 2009 Presiden menggelar National Summit yang berguna bagi penyusunan RPJMN 2010-2011, dan tiga kali retreat di Istana Cipanas yang menghasilkan Inpres No. 1/2010 tentang Prioritas Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010, dan retreat di Istana Tampak Siring dengan keluaran Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Dalam Rapat Kerja I awal Januari 2011 ini, Presiden ingin menguatkan komitmen dan optimisme semua pihak di kalangan pemerintahan, baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk mempersiapkan langkah-langkah prioritas pembangunan yang telah diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2011 dan APBN 2011.

Menurutnya, semua pihak bekerja sesuai dengan Tema RKP 2011, yaitu 'Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-daerah'. (Ant/X-12)

Rapat Kerja Pemerintah RKP, Presiden Ingin Koordinasi Diperkuat

Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

Minggu, 9 Januari 2011 | 20:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (10/1/2011), kembali akan memimpin rapat kerja pemerintah pertama pada awal tahun 2011. Dalam rapat kerja tersebut, Presiden Yudhoyono menginginkan pada awal tahun ini ada penguatan dalam koordinasi dan sinergi di antara jajaran pemerintah pusat, serta jajaran pusat dan daerah agar target pembangunan dapat dicapai secara optimal.

Demikian disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada Kompas secara terpisah melalui telepon seusai mengikuti rapat internal di rumah pribadi Presiden di Puri Indah Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/1/2011).

Menurut Sudi, rapat kerja yang bertemakan "Memadukan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2011 yang Berkeadilan" akan dihadiri sekitar 1.300 peserta.

Rapat akan digelar di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta. Mereka terdiri dari Wakil Presiden Boediono, para menteri hingga pejabat Eselon I, Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), kepala lembaga pemerintah non-departemen, para gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan BUMN, Dewan Pertimbangan Presiden, Komite Ekonomi Nasional dan Komisi Inovasi Nasional, dan para pelaku usaha lainnya.

"Pada pembukaan rapat, Presiden Yudhoyono akan memberikan arahan. Selanjutnya, Wapres akan memimpin rapat dengan agenda paparan para menteri koordinator," tandas Sudi.

Menurut Sudi, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto juga akan memaparkan hasil evaluasi secara umum terhadap program kerja yang dijalankan.

"Sedangkan paparan kinerja menteri akan disampaikan UKP4 dalam kesempatan berbeda, khususnya di Sidang Kabinet Paripurna dan bukan di rapat kerja pemerintah," tambah Sudi.

Sementara untuk tata kelola yang baik, menurut Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai, rapat kerja akan memotret hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun 2010 beserta tantangan yang akan dihadapi.

"Presiden ingin mengajak semua pihak untuk menyinergikan langkah untuk membangun ekonomi yang lebih adil dan inklusif," katanya.

Namun, lanjut Velix, hal itu akan dapat dicapai jika dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan sinergitas antar-pusat, dan antar-pusat dan daerah," demikian Presiden.

Editor: Benny N Joewono Dibaca : 889

Jan 8, 2011

Dihantam Pungutan Liar Di Daerah Pendapatan Antam Anjlok Rp 3 Triliun

Membedah BUMN-BUMN Yang Untung (4)
Sabtu, 08 Januari 2011 , 00:31:00 WIB

ANTAM/IST

RMOL.Tahun 2010 PT. Aneka Tambang (Antam) dinobatkan sebagai Badan Usaha Negara (BUMN) kedua terbesar yang memiliki pertumbuhan keuntungan mencapai 181,9 persen. Tapi, kondisi tersebut tidak serta merta membuat Antam happy.

Beberapa kendala seperti tumpang tindih lahan, pencabutan ijin pertambangan secara sepihak oleh Pemerintah Daerah, pungutan liar, masih menghantui kepastian investasi pertambangan Antam.

“Ketidakpastian hukum, dan beberapa kebijakan Pemda membuat iklim investasi pertambangan jadi kurang kondusif,” kata Sekretaris Perusahaan PT. Antam, Bimo Budi Satriyo kepada Rakyat Merdeka melalui pesan elektroniknya, kemarin.

Dikatakan, pada kuartal ketiga tahun 2010, Antam berhasil mengantongi keuntungan Rp 900 miliar, lebih besar dari tahun 2009 yang hanya Rp 600 miliar.

Tapi pada sisi pendapatannya Antam anjlok Rp 3 triliun. Bila pada tahun 2009 mencapai Rp 8 triliun, tapi pada kuartal ketiga tahun 2010 meraih pendapatan sekitar Rp 5 triliun.

Selain itu, target kinerja produksi emas dan bauksit diakuinya juga tidak tercapai. Dikatakannya, target emas pada tahun 2010 adalah sekitar 3 juta ton. Namun yang berhasil terealisasi hanya 2,8-2,9 juta ton. Penyebabnya adanya penurunan kadar yang merupakan sesuatu yang uncontrollable.

Demikian pula pada produksi bauksit. Tahun lalu Antam menargetkan sekitar 175 ribu wmt (Wet Metric Ton- red), namun yang terealisasi hanya 162 ribu wmt. Penurunan jumlah produksi ini memang sengaja karena lokasi tambang yang relatif lebih jauh dari port, sehingga membutuhkan tambahan biaya transportasi.

“Oleh karena itu kita ingin sesegera mungkin memulai konstruksi proyek CGA Tayan sehingga nilai tambah yang diperoleh jauh lebih besar,” ujarnya.

Untuk memperbaiki kinerjanya, Antam telah membuat tiga strategi utama. Pertama, mereka akan fokus pada industri hilir melalui penciptaan added value dalam pengembangan industri alumina, dan feronikel, serta melakukan akuisisi strategis untuk penciptaan nilai jangka panjang perusahaan. Kedua, Antam akan fokus pada bisnis inti melalui program optimasi pabrik feronikel untuk memastikan operasi yang stabil dan aman, kegiatan eksplorasi yang berkelanjutan dalam komoditas nikel, emas, bauksit dan batubara, serta mempertahankan kompetensi inti di bidang penambangan dan pengolahan.

“Kemudian ketiga kami akan fokus pada Kekuatan keuangan perusahaan dengan adanya sumber pendanaan yang terdiversifikasi (perbankan, obligasi, mitra strategis) serta berupaya untuk memiliki struktur biaya yang kompetitif,” jelasnya.

Diungkapkan Bimo, pencapaian Antam pada tahun 2010 cukup banyak. Dengan tekad untuk terus bertumbuh, Antam sudah mulai mengoperasikan dua tambang baru, yaitu tambang emas Cibaliung sejak bulan Mei 2010, dan juga tambang nikel Tapunopaka sejak Agustus lalu.
Menurutnya, pengoperasian kedua tambang ini akan semakin mendukung kegiatan operasi nikel dan emas Antam. Dari sisi kinerja operasi, untuk komoditas feronikel, dan bijih nikel berhasil mencapai target.

“Tak hanya itu, dari sisi pengembangan, kami juga melakukan penandatanganan kontrak EPC untuk proyek CGA Tayan, dan juga revised JVA dengan Hangzhou Jinjiang Group untuk proyek SGA Mempawah,” paparnya.

Sementara untuk tahun 2011, Antam akan fokus pada kelanjutan dan realisasi proyek-proyek pengembangan. Tujuannya, agar konstruksi proyek CGA Tayan sudah dapat dimulai, dan financing proyek FeNi Halmahera, dan SGA Mempawah juga bisa masuk ke dalam tahapan finalisasi.
“Kami juga akan membuka tambang nikel baru di Pakal. Dalam hal peningkatan kinerja fasilitas produksi yang ada, kami akan melakukan optimasi pabrik FeNi I dan II,” ungkapnya.

Saat ditanya mengenai keinginan pemerintah supaya BUMN-BUMN bisa go internasional, Antam mengaku siap. Dikatakannya hal ini sesuai dengan Visi Antam 2020, yaitu menjadi korporasi global berbasis pertambangan dengan pertumbuhan sehat dan standar kelas dunia.

“Tidak Bisa Dalam Jangka Pendek”

Pasha Ismaya Sukardi, Anggota Komisi VI DPR

Anggota Komisi VI DPR Pasha Ismaya Sukardi menilai kinerja PT Antam pada tahun 2010 cukup memuaskan dengan perolehan keuntungannya diperingkat kedua diantara BUMN yang meraih laba bersih terbesar dari Kemeng BUMN.

“Dengan penghargaan tersebut Antam mengemban tanggungjawab baru sekaligus mendapatkan peluang untuk menjadi perusahaan tambang besar,” katanya, kemarin.
Kedepan anggota Fraksi Demokrat ini menyarankan, Antam perlu melakukan perbaikan secara komprehensif, dan sebaiknya dimulai dari internal. Setelah itu memperluas jangkauan kerjasamanya dengan perusahaan tambang lainnya. “Apalagi Antam memiliki strategi alamiah, seperti menggunakan akuisisi,” ucapnya.

Terkait mimpi Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar yang menghendaki perusahan negara, termasuk Antam menjadi perusahaan go internasional, Pasha mendukungnya, hanya saja itu merupakan impian jangka panjang.

“Saya tidak yakin bisa dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Untuk bisa go internasional itu tidak mudah. Setidaknya perlu melakukan kapitalisasi, dan bisa mencatatkan sahamnya di pasar bursa saham internasional,” paparnya.

“Banyak Cukong Yang Bermain”

Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai, selama 2010 kinerja PT Antam sudah cukup baik, hanya manajemen perusahaan perlu lebih pro aktif dalam melihat peluang bisnis.

“Pihak manajemen kurang proaktif. Masih banyak potensi bisnis yang belum mereka garap,” katanya, kemarin.

Bekas anggota DPD ini mengatakan, industri pertambangan di Indonesia sebetulnya sangat potensial untuk ditumbuhkembangkan. Banyak bahan tambang yang belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti Bauksit dapat diolah menjadi alumina yang merupakan bahan untuk membuat alumunium.
“Pihak manajemen Antam harus memanfaatkan sumber daya alam Indonesia dengan optimal. Kalau bauksit diubah menjadi Alumina, kita jadi nggak perlu ekspor lagi. Jadi selain bisa menambah pemasukan bagi Antam, juga bisa menghidupkan produksi Inalum, dan membuka lapangan kerja baru,” jelasnya.

Selain itu, Marwan berharap, pemerintah pusat untuk mendorong Antam untuk lebih maju. Misalnya, pengalihan lahan yang kepada swasta. “Kalau seperti ini yang banyak bermain adalah cukong-cukong yang ingin mengeruk keuntungan pribadi dengan aparat pemda yang menjadi pengawalnya,” tudingnya.

Bentuk Terhadap masalah tersebut, kata dia, pemerintah pusat perlu mengambil tindakan tegas terhadap pemda yang kerap berbuat sewenang-wenang dengan mengatasnamakan otonomi daerah.
“Pemerintah perlu membuat aturan yang jelas, seperti Keputusan Manteri atau Keputusan Presiden guna melindungi kinerja Antam,” cetusnya.

“Agar Diketahui Perda Bermasalah”

Velix Fernando Wanggai, Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah

Velix Fernando Wanggai, Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah mengakui, dalam perizinan tambang, sering kali ada konflik antara perusahaan tambang dengan Pemda setempat. Hal tersebut karena batas wilayah yang belum jelas, sehingga terjadi tumpang tindih perijinan.

“Biasanya perizinan tersebut sering kali memberatkan perusahaan pertambangan yang sedang beroperasi di daerah tersebut, katanya, kemarin.

Dijelaskan, kebijakan otonomi daerah yang berkaitan dengan pertambangan, memang Pemda diberikan hak untuk memilik saham dari perusahaan tambang tersebut, agar bisa ikut berpartisipasi.
Soal pungutan liar, Velix menegaskan, hal itu tidak bisa dibenarkan, karena yang ada adlah pungutan resmi berupa pajak yang merupakan salah satu pendapatan daerah itu sendiri. “Pungutan tersebut dilakukan Pemda setempat digunakan untuk pembangunan daerah itu,” ucapnya.

Dikatakan, saat ini yang sedang dibenahi untuk mengatasi permasalahan pertambangan di daerah antara lain melakukan identifikasi regulasi yang menghambat iklim investasi. “Pemerintah melakukan identifikasi dengan tujuan agar dapat diketahui Perda mana saja yang bermasalah,” tegas Velix.

Tahun 1999 Sahamnya Tercatat Di Australia

Sekilas PT Antam

Antam merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari sumber daya mineral yang dimiliki. Antam memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia.

Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Antam memiliki arus kas yang solid dan manajemen keuangan yang berhati-hati.

Antam didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1968 melalui merjer beberapa perusahaan pertambangan nasional yang memproduksi komoditas tunggal. Untuk mendukung pendanaan proyek ekspansi feronikel, pada tahun 1997 Antam menawarkan 35% sahamnya ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1999, Antam mencatatkan sahamnya di Australia dengan status foreign exempt entity dan pada tahun 2002 status ini ditingkatkan menjadi ASX Listing yang memiliki ketentuan lebih ketat.

Tujuan perusahaan saat ini berfokus pada peningkatan nilai pemegang saham. Hal ini dilakukan melalui penurunan biaya seiring usaha bertumbuh guna menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Strategi perusahaan adalah berfokus pada komoditas inti nikel, emas, dan bauksit melalui peningkatan output produksi untuk meningkatkan pendapatan serta menurunkan biaya per unit. Antam berencana untuk mempertahankan pertumbuhan melalui proyek ekspansi terpercaya, aliansi strategis, peningkatan kualitas cadangan, serta peningkatan nilai melalui pengembangan bisnis hilir. Antam juga akan mempertahankan kekuatan finansial perusahaan.

Melalui perolehan kas sebanyak-banyaknya, perusahaan memastikan akan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban, mendanai pertumbuhan, dan membayar dividen. Untuk menurunkan biaya, perusahaan harus beroperasi lebih efisien dan produktif serta meningkatkan kapasitas untuk memanfaatkan adanya skala ekonomis.

Sebagai perusahaan pertambangan, Antam menyadari bahwa kegiatan operasi perusahaan memiliki dampak secara langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Perusahaan menyadari bahwa aspek lingkungan hidup dan khususnya pengembangan masyarakat tidak sekedar tanggung jawab sosial tetapi merupakan bagian dari risiko perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Karakteristik industri pertambangan di Indonesia sebagai industri pembuka daerah tertinggal dan terisolir juga menjadikan peran perusahaan tambang untuk berperan aktif dalam pengembangan masyarakat sekitar dan beroperasi sebagai good corporate citizen sangat penting.

Hal ini akan berperan penting dalam menurunkan risiko adanya gangguan terhadap operasi perusahaan. Beranjak dari konsepsi ini maka perhatian yang mendalam terhadap upaya pelestarian lingkungan serta partisipasi secara proaktif dalam pengembangan masyarakat merupakan salah satu kunci kesuksesan kegiatan pertambangan. Sumber: www.antam.com. [RM]

Velix Wanggai's Blog