JAKARTA- (Bintang Papua) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat kejutan baru dengan Menggelar sidang kabinet paripurna tentang konsolidasi pembangunan Tanah Papua, Kamis (20/1). Menariknya dalam sidang ini hanya mendengar presentasi dari Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu dan Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham O Atururi. Sebagaimana dalam press release yang dikirim Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan daerah dan Otonomi daerah Velix Wanggai kepada Bintang Papua semalam, mengatakan, dalam pengantar rapat yang berlangsung di Kantor Presiden Jakarta, Kamis siang, Presiden mengatakan anggaran pembangunan bagi Papua dan Papua Barat semakin meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui perencanaan yang baik, dan bukan semata-mata anggaran yang besar. “Saya hanya ingin katakan bahwa angka itu bertambah besar, karena itu harus betul efektif. Kita patut dengar apa yang disampaikan tiga gubernur bahwa rencana daerah yang harus kita dukung dengan harapan sinergi berjalan dengan baik,” kata Presiden. Kepala Negara mengatakan, saat mengunjungi Wasior beberapa waktu lalu, sempat berdiskusi dengan Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Papua Barat Abraham O Attaruti dan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam mengenai pembangunan di daerah masing-masing. Menindaklanjuti diskusi tersebut, masih menurut Kepala Negara, maka ketiga Gubernur diminta untuk mempresentasikan rencana pengembangan daerahnya dalam sidang kabinet sehingga bisa dipahami oleh menteri-menteri terkait dan mendapat dukungan perencanaan serta implementasi yang baik. “Ada baiknya yang menjadi rencana mereka itu kita sukseskan. Ternyata keberhasilan pembangunan ekonomi bukan hanya tergantung pada anggaran pembangunan tapi banyak faktor seperti konsep, kolaborasi, kerja efektif dan sebagainya. Itulah yang kita ingin lakukan ke depan agar banyak yang dicapai,” kata Presiden. Presiden mencontohkan pada 2009, Papua Barat mendapat anggaran Rp7,16 triliun, Papua Rp16,5 triliun ini sama dengan 23,6 triliun sedangkan angka penerimaan dari freeport Rp10,2 triliun, sehingga pemerintah anggarakan tambahaan sebanyak Rp 6 triliun. “Pada 2010, penerimaan dari Freeport Rp14,4 triliun, spending Papua Barat Rp8,1 triliun, Papua Rp19,8 triliun itu lompatan tinggi,” katanya. Oleh karena itu Presiden meminta agar anggaran tersebut digunakan melalui perencanaan dan implementasi pembangunan yang tepat. Kepala Negara juga meminta para menteri untuk menindaklanjuti rencana pembangunan yang disampaikan ketiga gubernur tersebut, sehingga pembangunan di daerah bisa berlangsung.(don/don/03) |
Jan 20, 2011
Papua Dibahas di Sidang Kabinet
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Staf Ahli Bapennas: Ibu kota direncanakan pindah pada semester I 2024
Selasa, 21 Desember 2021 17:32 WIB Tangkapan layar - Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Velix Vernando ...
No comments:
Post a Comment