NASIONAL
Pemerintah Papua dan PT Freeport akan menggelar pertemuan di Bali.
Jum'at, 7 Juni 2013, 20:21
Eko Priliawito, Banjir Ambarita (Papua)
Tambang PT Freeport di Grasberg, Tembagapura (ANTARA/ Spedy Paereng)
VIVAnews - Pemerintah Provinsi Papua dijadwalkan
akan bertemu dengan manajemen PT Freeport Indonesia di Bali, pada Senin,
10 Juni 2013. Pertemuan membahas soal operasional Freeport di tanah
Papua.
Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe saat dikonfirmasi wartawan mengenai rencana pertemuan itu mengatakan, pertemuan dengan PT Freeport sebagai ajang perkenalan sekaligus bertukar pikiran terkait operasional perusahaan tersebut.
"Ini pertemuan biasa, saya kan pemimpin baru, mau dengar apa yang sebenarnya terjadi selama PT Freeport beroperasi di Mimika," katanya.
Selain ingin mendengar keluhan maupun saran serta rencana kerja Freeport, pemerintah provinsi Papua akan mengusulkan sejumlah poin penting yang perlu diperhatian dalam kontrak karya lanjutan.
"Pemerintah provinsi yang diwakili Felix Wanggai ingin dilibatkan dalam renegoisasi mendatang dan itu sikap tegas kami, " katanya.
Lukas Enembe menambahkan, pemerintah provinsi juga ingin memiliki saham di Freeport. "Sebagai pemilik tanah ulayat atas lokasi tambang Freeport, pemprov ingin memiliki saham di sana," katanya lagi.
Gubernur melanjutkan, dari bocoran yang diperolehnya, Freeport setuju penambahan saham pemerintah dari sebelumnya hanya 10 persen menjadi 25 persen.
"Nanti pemerintah pusat yang membaginya ke pemerintah provinsi, berapa realisasinya nanti akan dibahas kembali," katanya.
Namun, tambah Gubernur, ini masih sebatas lembaran kerja dan belum menjadi kesepakatan penuh. "Kalau pemprov dikasih saham berarti kita juga harus punya uang untuk beli, jadi ini baru sebatas lembaran kerja mendekati persetujuan," katanya. (umi)
Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe saat dikonfirmasi wartawan mengenai rencana pertemuan itu mengatakan, pertemuan dengan PT Freeport sebagai ajang perkenalan sekaligus bertukar pikiran terkait operasional perusahaan tersebut.
"Ini pertemuan biasa, saya kan pemimpin baru, mau dengar apa yang sebenarnya terjadi selama PT Freeport beroperasi di Mimika," katanya.
Selain ingin mendengar keluhan maupun saran serta rencana kerja Freeport, pemerintah provinsi Papua akan mengusulkan sejumlah poin penting yang perlu diperhatian dalam kontrak karya lanjutan.
"Pemerintah provinsi yang diwakili Felix Wanggai ingin dilibatkan dalam renegoisasi mendatang dan itu sikap tegas kami, " katanya.
Lukas Enembe menambahkan, pemerintah provinsi juga ingin memiliki saham di Freeport. "Sebagai pemilik tanah ulayat atas lokasi tambang Freeport, pemprov ingin memiliki saham di sana," katanya lagi.
Gubernur melanjutkan, dari bocoran yang diperolehnya, Freeport setuju penambahan saham pemerintah dari sebelumnya hanya 10 persen menjadi 25 persen.
"Nanti pemerintah pusat yang membaginya ke pemerintah provinsi, berapa realisasinya nanti akan dibahas kembali," katanya.
Namun, tambah Gubernur, ini masih sebatas lembaran kerja dan belum menjadi kesepakatan penuh. "Kalau pemprov dikasih saham berarti kita juga harus punya uang untuk beli, jadi ini baru sebatas lembaran kerja mendekati persetujuan," katanya. (umi)
No comments:
Post a Comment