JAKARTA -
Sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menempatkan Provinsi Papua,
sebagai berada depan Indonesia di hadapan negara-negara kawasan asia
pasifik, maka Presiden Republik Indoensia Dr.H. Susilo Bambang
Yudhoyono, mengajak Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH, untuk ikut serta
dalam pertemuan bilateral dengan prime Maniseter Papua New Guinewa
Peter O’neill, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/6) kemarin.Hadir dalam pertemuan tersebut, juga Gubernur Provinsi Papua Barat, Bram Atururi,serta 100 pengusaha dari PNG dan Perdana Menteri PNG dan sejumlah Menteri PNG, juga staf ahli Bidang Otonomi Daerah Felix Wanggai.
Sebagaimana dalam press release Sekretariat Kepresidenan RI, bahwa, kedatangan PM Papua New Gunea Peter O’neill ini, merupakan kunjungan bersejarah semenjak Peter O’neill terpilih sebagai orang nomor satu di negera tetangga Papua ini. sebagai negara yang lansung berbatasan dengan Indonesia sepanjang 760 Km di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Bouven Digoel, dan Kabupaten Merauke.
Pertemuan bilateral antara Indoensia-PNG ini, memiliki nilai yang startegis bagi Indonesia, terutama Provinsi Papua, yang selama ini telah menjalin banyak kerja sama dengan beberapa Provinsi di Negara PNG.
Dalam pertemuan bilateral dimaksud, Presiden Susilo Bambang Yudhyono dan PM PNG Peter O’neill, sepakat mendatangani sebuah babak baru hubungan bilateral yang disebut Comprehensive Partnership between Republik of Indonesia and Papua New Gunea, (Kemitraan komprenship antara Indonesia dan PNG).
Dalam konteks kemitraan yang komprensehensif ini, pemerintah pusat menempatkan Provinsi Papua, sebagai ujung tombak di dalam kerjasama di seluruh bidang pembangunan. Pemerintah PNG mengharapkan Indonesia lebih aktif untuk melakukan kerjasama Investasi, perdagangan, energi, pendidikan, olah raga, kepemudaan, kebudayaan dengan PNG.
Dalam hal ini, PNG mengharapkan PT.PLN di Kota Jayapura, dapat membangun jaringan listrik ke wilayah PNG, den kerjasama pertambangan mineral dan energi di wilayah perbatasan RI-PNG.
Selain itu, pemerintah Indonesia menyediakan beasiswa dan pertukaran pelajar, dengan persamaan budaya antara masyarakat PNG dan masyarakat Papua, kerjasama kebudayaaan, kepemudaan, perempuan, dan kelompok-kelompok usaha kecil menengah didorong antara kedua negara.
Terkait dengan hal tersebut, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, mengatakan, ajakan Presiden kepada Papua, untuk mendampingi PM PNG merupakan komitmen pemerintah pusat di dalam semangat otonomi khusus plus, karena jiwa dari Otsus Plus adalah Provinsi Papua memiliki kewenangan luar negeri walupaun terbatas untuk membangun kerjasama dengan negara-negara asing, terutama di kawasan pasifik.
Apalagi kenyatannya bahwa selama ini Provinsi Papua sebenarnya telah menajadi ujung tombak didalam menjalin hubungan kerjasama antara RI-PNG. Dalam pertemuan di isitana negara ini, kedua negera sepakat untuk membuka kembali layanan lintas batas tradisonal antara dua negara tersebut.
Termasuk penyelesian masalah perbatasan antara negera tidak hanya sekadar menarik menetapkan garis batas antara negara, namun jauh yang lebih penting, adalah menempatkan perbatasan negara sebagai bagian dari suatu wilayah negara dengan pengelolaan yang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang tersusun dalam arah pembangunan jangka panjang di kawasan perbatsaan negera.
“Pemerintah Papua aktif di dalam mengelola pembangunan masyarakat di wilayah perbatasan. Pemda Papua telah mengundang kelompok-kelompok masyarakat PNG untuk studi banding dan kegiatan perdagangan dan investasi dalam skala yang terbatas,” ungkapnya kepada wartawan di Istana Negara Usai Bertemu Pertemuan tersebut di ruang pertemuan Presiden RI, Senin, (17/6) kemarin.
Terhadap kesepakatan baru RI-PNG, dalam payung kemitraan komprensif ini, Gubernur Lukas Enembe, telah mengusulkan sejumlah agenda strategis kepada Presiden RI, antara lain, pengembangan konektivitas guna people to-people contact, meningkatan kerjasama pendidikan melalui pemberikan beasiswa, pengembangan pembentukan sister Province/city, antara kedua negara terutama Provinsi Papua dan Provinsi, dan Kota di PNG, exchange program antara RI-PNG, yang melibatkan pemuda, mahasiswa, pelajar, dan kelompok perempuan, kerjasama dalam bidang olahraga, pemuda, budaya, dan pendidikan, seperti mengundang delagasi-delegasi PNG untuk menghadiri berbagai festival budaya di Indoensia, maupun sebaliknya.
Hal ini guna Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kerjasama perdagangan, dan mendorong anak-anak perbatsan PNG untuk bersekolah di sekolah-sekolah perbatsan (boda school) di Papua.
Pertemuan bilateral antara Presiden SBY dan PM PNG Peter O’Neill, ini sebagai babak baru bagi kedua negara. Hal ini juga sebagai momentum bagi Provinsi Papua, untuk melakukan peningkatan kerjasama yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua.
Ditempat yang sama, Staf khsus Presiden SBY, Velix Wanggai, menyampaikan bahwa hari ini merupakan kehormatan bagi Pemerintah Indonesia karena PM PNG mengunjungi Indonesia, yang memiliki nilai penting dalam kemitraan yang akan datang.
Pertama, disepakati meningatkan hubungan bilateral comprhensifve partenership, dimana PNG sebagai regional player di kawasan pasifik, yang secara kosisten mendukung kedaulatan Indoensia dan mendukung Indoensia aktif di MSG, PIF, Sosut Pacific Dialogue, ini mometum yang baik untuk mengoptimalkan peluang kedua negara. (nls/achi/l03)
11 Dokumen Kesepakatan (MoU) ditanndatangi PM PNG dan RI
1. Perjanjian Batas Negara
2. Diplomatic Eudcatiaon and Traning
3. Extradiction Treaty Between RI-PNG
4. Air Transportition
5. Cooperation on Petrolium and Energy
6. Education and Culture Cooperation
7. Higher Education
8. Youth Cooperation
9. Coopreation Mineral Development
10. Touristism Cooperation
11. Sport Cooperation
No comments:
Post a Comment