Jurnal Nasional | Kamis, 20 Jun 2013
Ahmad Nurullah
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah
HUBUNGAN bilateral Republik Indonesia-Papua Nugini memasuki babak baru. Setelah proses persiapan yang matang, pertemuan bersejarah antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyoo (SBY) dan Prime Minister Peter O‘Neill akhirnya menyepakati suatu tatanan baru dalam hubungan bilateral kedua negara melalui payung Kemitraan Komprehensif antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (Comprehensive Partnership between Republic of Indonesia and Papua New Guinea).
Di Istana Merdeka yang megah itu, Presiden SBY memuji PNG sebagai pemain regional penting di kawasan Pasifik. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekitar 9 persen, PNG tumbuh menjadi kekuatan penting bagi konstelasi geopolitik di negara-negara Pasifik yang memiliki darah Melanesia. Sebaliknya, PM Peter O‘Neill menyatakan bahwa Kemitraan Komprehensif ini sebagai langkah historis yang bersifat landmark bagi masa depan hubungan PNG-Indonesia.
Dalam kacamata Indonesia, ada tiga konteks yang menempatkan PNG dalam posisi khusus dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Konteks pertama, PNG memiliki karakter khas dan khusus dengan membagi kesamaan darah dan budaya dengan warga Indonesia di Provinsi Papua. Dengan batas darat antarnegara sepanjang sekitar 760 km yang menjalar dari Kabupaten Merauke di ujung selatan hingga Kota Jayapura di ujung utara, kedua negara membagi kesamaan karakter penduduk asli Papua di Provinsi Papua dan saudara-saudaranya di sejumlah provinsi di perbatasan PNG.
Ikatan adat dan tradisi berimplikasi terhadap sekat-sekat perbatasan antarkedua negara menjadi kabur dalam perspektif kultural. Karena ada tanah ulayat warga PNG di wilayah Indonesia, dan sebaliknya tanah adat warga Papua di wilayah PNG. Kedua warga negara juga melintas secara tradisional dalam kehidupan mereka selama ini.
Konteks kedua, dengan berbagi wilayah di Pulau Papua, wilayah perbatasan kedua negara ini membagi potensi alam yang bernilai strategis dalam mendukung pembangunan nasional bagi kedua negara, termasuk dalam pembangunan wilayah Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. Dalam payung Kemitraan Komprehensif tersebut, Indonesia dan PNG semakin menjalin ikatan kerja yang lebih konkret dalam berbagai bidang pembangunan.
Pertemuan bersejarah di Istana Merdeka, 17 Januari 2013, menghasilkan 11 dokumen Memo Kesepahaman (Memorandum of Understanding). Antara lain meliputi: pendidikan, kepemudaan, olahraga, minyak dan gas, pariwisata, transportasi udara, investasi, dan perdagangan.
Kerja sama di sejumlah sektor itu diharapkan membawa manfaat bagi penduduk Indonesia, terutama di daerah Papua. Hal ini sejalan dengan perubahan pendekatan dari Presiden SBY untuk menggeser pendekatan keamanan menuju pendekatan kesejahteraan secara terintegrasi. Dalam hal ini, modal sosial, modal kultural, dan modal ekonomi menjadi fondasi dalam mengelola pengembangan ekonomi perbatasan kedua negara.
Konteks ketiga adalah faktor geopolitik Indonesia dan PNG di kawasan Pasifik. Bagi negara-negara di kawasan Pasifik Barat Daya dan Pasifik Selatan, posisi PNG dipandang sangat strategis dalam relasi antarnegara dalam menentukan arah politik multilateral di kawasan Pasifik.
Posisi dan pandangan politik PNG diperhitungkan di forum Pacific Island Forum (PIF), Melanesian Spearhead Group (MSG), South Pacific Dialogue, dan forum-forum konsultasi lain di kawasan Pasifik. Karena itu, Indonesia menempatkan PNG tidak hanya tetangga dan sahabat di timur Indonesia, melainkan juga sebagai mitra kerja sama dan mitra dialog dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dalam tatanan regional Asia-Pasifik.
Selain itu, PNG juga merumuskan orientasi baru politik luar negeri PNG, yakni look to north policy. Konsekuensinya, kebijakan kerja sama luar negeri PNG terus dikembangkan dengan Indonesia, China, dan negara-negara di kawasan Asia. Bagi PNG, Indonesia adalah an emerging country dengan modal budaya yang relatif sama, memberikan harapan baru bagi PM Peter O‘Neill untuk menjalin kemitraan komprehensif dengan Indonesia.
Sebagai sahabat, dan juga partner bagi Indonesia, Presiden SBY memberikan apresiasi kepada PNG yang selalu konsisten mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemitraan Komprehensif semakin memberikan makna hubungan bilateral Indonesia-PNG.
No comments:
Post a Comment