Laode Ida dan Senator Nettle Sepakat Dukung Otsus Papua

Rabu, 12/04/2006 10:46 WIB

Nurvita Indarini - detikNews

Jakarta - Dalam rangka kunjungan ke Australia sejak tanggal 7 hingga 12 April 2006, Dr. Laode Ida, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) telah bertemu dengan Senator Kerry Nettle dari Partai Hijau pada Selasa, 11 April 2006. Kerry Nettle selama ini dikenal sebagai senator yang vokal dan getol untuk menyuarakan perjuangan Papua. Namun dalam pertemuan yang berlangsung santai dan akrab ini, Kerry Nettle dan Laode Ida memperoleh pemahaman bersama tentang pentingnya mendukung konsolidasi Otonomi Khusus Papua. Demikian siaran pers yang diterima detikcom, Rabu (12/4/2006). Dalam dialog selama 2,5 jam ini, Laode Ida didampingi oleh asistannya Jamal Bake dan Velix Wanggai, Presiden Pelajar Indonesia (PPI) Australia. Laode Ida dengan serius menegaskan sikap dan posisi dasar Indonesia dalam mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia. Hal ini telah menjadi komitmen nasional yang tidak bisa diubah. Ia secara panjang lebar menceritakan perjalanan Otonomi Khusus Papua, yang dipandang sebagai suatu jalan tengah bagi penyelesaian konflik di Papua. Melalui payung Otonomi Khusus, Papua memiliki kewenangan khusus dan pendanaan yang memadai bagi mendorong percepatan pembangunan daerah.. Dalam kesempatan tersebut, Senator Kerry Nettle mengungkapkan sikap Partai Hijau untuk mendukung penegakan HAM di Papua. "Jika Otonomi Khusus dapat menjawab kebutuhan dasar mereka, kemungkinan mereka akan tetap memilih menjadi bagian yang utuh dari negara Indonesia," kata Nettle. Laode menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada pada periode transisi. Perbaikan dan pembenahan dilakukan di semua lini. Karena itu, dapat dimaklumi bahwa penataan dan pelaksanaan Otonomi Khusus membutuhkan waktu dan komitmen yang sungguh-sungguh, baik dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua. Di akhir pembicaraannya, Laode Ida dan Kerry Nettle menyepakati perlunya dialog-dialog lanjutan yang berguna bagi pemahaman bersama atas masalah Papua dan langkah-langkah nyata yang apa yang perlu ditempuh dalam mendukung Otonomi Khusus Papua. Selama di Australia, Laode juga bertemu dengan Profesor John Wing, Koordinator West Papua Project, di Center for Peace and Conflicts Studies, the University of Sydney. John Wing dikenal sebagai peneliti yang menulis laporan genosida di Papua. Dalam kesempatan ini, John Wing mengungkapkan usulan menarik untuk mendukung kerjasama antara Indonesia dan Australia, khususnya bagi perbaikan rakyat Papua dalam kerangka Otonomi Khusus. Dia secara gamblang mengusulkan agar dibentuk partnership Indonesia dan Australia untuk memperbaiki kondisi pendidikan, kesehatan, investasi, maupun infrastruktur. Di hari sebelumnya, Laode Ida kecuali bertemu dengan para senator dan anggota parlemen dari Partai Liberal, juga bertemu dengan Presiden Australian-Indonesia Business Council, Blain Gordon. Kalangan pebisnis Australia berharap agar ketegangan politik Indonesia-Australia tidak dilebih-lebihkan dan tidak berkepanjangan, karena hanya akan mengganggu iklim ekonomi kedua negara yang akan berdampak negatif bagi rakyat. Laode Ida juga berdiskusi secara intens dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Australia, baik yang dilakukan di Canberra maupun Adelaide. Foto: Dari kiri-kanan: Velix Wanggai/Presiden PPI Australia, John Edward/Asisten Kerry Nettel, Kerry Nettle dan Laode Ida. (nrl/)

Diakui, Ada Senator Australia Dukung Papua Merdeka

Suara Pembaruan Kamis, 13 April, 2006 JAKARTA: Dukungan beberapa orang Senator Australia terhadap upaya Papua melepaskan diri dari Indonesia diakui ada, seperti yang dilakukan oleh kalangan Partai Hijau. Tapi hal itu bukan gambaran suara mayoritas seluruh anggota Senat, apalagi masyarakat Australia. Meski bukan suara mayoritas, kalangan pendukung gerakan kemerdekaan Papua telah mendapat publisitas media massa Australia. Hal itu dikatakan Senator Alan Ferguson , Ketua Komisi Kerjasama Luar Negeri, Pertahanan, dan Perdagangan Senat Australia, yang berasal dari Partai Buruh Australia (ALP), dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPD Laode Ida pada Senin (10/4) di Adelaide, Australia. Laode menyampaikan kepada Pembaruan hasil-hasil pertemuannya dengan beberapa senator dan berbagai kalangan di Australia lewat surat elektroniknya (e-mail), Selasa (11/4) malam. Pernyataan Ferguson, kata Laode, juga didukung tiga senator yang berasal dari Partai Buruh Australia lainnya, antara lain Senator Grant Chapman, Ketua Komisi Jasa Perusahaan dan Keuangan, serta anggota Grup Kerjasama Parlemen Indonesia Andrew Southcott, dan Trish Draper. Menurut mereka, sikap Pemerintah Australia sama seperti yang telah ditegaskan Perdana Menteri John Howard, tentang pengakuan atas integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka juga menyatakan telah menghimbau semua kalangan di Australia, agar tidak turut campur dalam kegiatan separatisme Papua. Sementara pemberian visa sementara pada 42 warga Papua, merupakan keputusan tingkat departemen, bukan pemerintah, sesuai pelaksanaan prosedur standar yang berlaku umum. Masing-masing pemohon suara dari Papua itu, diproses perorangan, dan mendapat perlakuan sama dengan pencari suara dari negara lain. Laode sendiri menyatakan protes, lantaran dalam pengabulan visa sementara, yang dinilai sepihak berdasarkan klaim dari para pencari suaka, dan tidak dilakukannya konfirmasi oleh pihak Australia pada Indonesia. Dijawab bahwa Departemen Imigrasi Australia (DIMA), tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan suara, dan pendapat pemerintah maupun para politisi Australia. Mereka mengakui, adanya kecenderungan Pemerintah Australia untuk bermurah hati dalam pemberian suara, dibanding standar yang ditetapkan UNHCR. Ditambah lagi adanya publisitas yang besar dari media massa Australia, terhadap kalangan pendukung separatisme Papua. Jawaban senada juga sebelumnya turut dipaparkan, dalam pertemuan antara Loade dan Paul Grigson, Kate Duff, dan Miles Armitage dari Departemen Luar Negeri dan Pedagangan Australia, serta Nurray Proctor dari lembaga donor Australia (AusAID), Jumat (7/4), di Canberra. Dikatakan Grigson, disadari adanya konsekuensi keputusan pemberian visa sementara, menimbulkan ketidakpuasan, serta kekecewaan bagi Indonesia. Namun pemberian visa sementara itu telah sejalan dengan hukum nasional Australia, serta kewajiban internasional Australia dalam penanganan masalah pelarian. Pemberian visa sementara itu tak bisa dibatalkan, dan baru dapat dikaji ulang setelah 2-3 tahun, dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Pemantau Internasional Sementara itu, Senator Kerry Nettle dari Partai Hijau Australia, sepakat perlunya konsolidasi Otonomi Khusus Papua. Terkait sikapnya selama ini, Nettle menyebut tidak berpikir Papua harus merdeka, atau tetap memilih Otsus, tapi lebih pada masalah perbaikan hak dasar rakyat Papua itu sendiri. Demikian hal itu dikatakannya pada Wakil Ketua DPD Laode Ida, dalam pertemuan antara keduanya di Canberra, Selasa (11/4). "Kami tidak dapat mendikte apapun keputusan rakyat Papua. Jika Otsus dapat menjawab kebutuhan dasar mereka, kemungkinan mereka akan tetap memilih menjadi bagian yang utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Laode, mengulang jawaban Nettle, dalam dialog yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu. Laode sendiri didampingi Jamal Bake dan Velix Wanggai, Presiden Pelajar Indonesia (PPI) Australia. Dikatakan Nettle, Senator Bob Brown, pemimpin partai Hijau, memberikan salam khusus pada Laode. Dia menyampaikan, bahwa Partai Hijau telah menyorot pelaksanaan Otsus selama 5 tahun terakhir, dan dinilai perlu adanya perbaikan yang nyata, serta serius. Baik dalam penegakkan hak-hak asasi manusia, perbaikan kesehatan dan pendidikan, perubahan pengelolaan sumber daya alam, serta kontrol yang kuat atas peran TNI/Polri di Papua. "Nettle mengusulkan Indonesia bentuk pengamat internasional yang independen, untuk memonitor pelaksaaan HAM, dan membantu kapasitas masyarakat sipil di Papua," ucap Laode. [B-14/Update: 12 April, 2006]