Presiden Susun Kebijakan Baru Penanganan Papua

Suara Karya Online
Rabu, 7 Juni, 2006

JAKARTA: Menyangkut masalah Papua, dalam waktu dekat Presiden Yudhoyono akan membuat kebijakan baru penanganan Papua (New Policy for Papua/New Deal for Papua). Ini merupakan beberapa prinsip dasar yang menjadi perubahan arah dalam penanganan Papua.

Demikian menurut Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia-Australia (PPIA) Velix Wanggai seusai diterima Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/6).

Saat menerima pengurus Perhimpunan PPIA periode 2004-2006, Presiden didampingi Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault. Sedangkan pengurus PPIA yang hadir adalah Ketua PPIA Velix Wanggai, Masud Said, Andri Indrady, Dimas Purnomo, Mustafa Syafii, Siswanda, dan Arya Rizqi Darsono.

"Kebijakan tetap dalam kerangka otonomi khusus sebagai satu kebijakan akhir penanganan Papua. Tidak ada ruang untuk gerakan separatisme dan otonomi khusus menjadi suatu solusi," kata Velix.

Kebijakan baru yang ditekankan Presiden, menurut Velix mencakup lima hal. Prioritasnya meliputi penanganan kesehatan, pendidikan yang diarahkan terhadap pengembangan kejuruan, percepatan dalam pengembangan basis infrastruktur untuk pengembangan wilayah-wilayah potensial di Papua, tindakan konkret untuk putra-putra asli Papua, dan ketahanan pangan terutama pengembangan sektor-sektor produksi pertanian.

Dia menyebutkan, Presiden Yudhoyno memiliki komitmen yang besar untuk menyelesaikan kasus Papua secara adil dan menyeluruh dengan konsep yang baru. Dan dalam waktu dekat Presiden akan berkunjung ke Papua dan memberikan instruksi kepada jajarannya untuk menangani Papua berdasarkan New Policy for Papua. Di sana Presiden juga akan berdialog dengan masyarakat.

Menyangkut normalisasi hubungan Indonesia-Australia, Presiden menegaskan bahwa normalisasi merupakan sesuatu hal yang penting dalam membangun kerja sama yang saling menghormati. Tetapi di dalam membangun kerja sama yang baik di masa depan, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipegang, di antaranya tanpa mengganggu kedaulatan masing-masing negara.

"Pemerintah Indonesia mengharapkan bahwa kerja sama yang akan dibangun kembali ini harus membuktikan bahwa pemerintah Australia untuk tetap mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Velix Wanggai.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan, normalisasi hubungan Indonesia-Australia merupakan suatu hal yang sangat penting. Namun normalisasi ini harus dilandasi dengan prinsip dasar tanpa mengganggu kedaulatan masing-masing negara. (Yons AR)

Hubungan Indonesia-Australia Penting

Selasa, 6 Juni 2006, 13:33:09 WIB

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, normalisasi hubungan Indonesia-Australia merupakan suatu hal yang sangat penting. Tapi di dalam membangun kerjasama yang baik di masa depan, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipegang tanpa mengganggu kedaulatan masing-masing negara.

Penegasan tersebut disampaikan ketika menerima pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) periode 2004-2006, Selasa (6/6) pagi, di Kantor Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, dan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng. Sedangkan pengurus PPIA yang hadir adalah Presiden PPIA Velix V.Wanggai, Penasihat Masud Said, Andri Indrady, Dimas Purnomo, Mustafa Syafii, Siswanda, dan Arya Rizqi Darsono.

Ada dua hal pokok yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Pertama, adalah hubungan antara Indonesia dan Australia dalam konteks normalisasi hubungan kerjasama antara kedua negara. Kedua, tentang bagaimana perubahan kebijakan pemerintah pusat terhadap penanganan Papua.

Menyangkut normalisasi hubungan Indonesia-Australia, Presiden SBY menegaskan bahwa normalisasi merupakan sesuatu hal yang penting dalam membangun kerjasama yang saling menghormati. Tetapi di dalam membangun kerjasama yang baik dimasa depan, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipegang tanpa mengganggu kedaulatan masing-masing negara.

“Pemerintah Indonesia mengharapkan bahwa kerjasama yang akan dibangun kembali ini harus merupakan bukti yang kongkret dari pemerintah Australia untuk tetap mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam hubungan yang saling hormat-menghormati antar kedua negara,“ kata Velix V. Wanggai usai mengahadap Presiden.

Sedangkan hal yang menyangkut masalah Papua, menurut Velix, dalam waktu dekat Presiden SBY akan membuat kebijakan baru penanganan Papua yang disebut New Policy for Papua atau New Deal for Papua. Ini adalah beberapa prinsip dasar yang menjadi perubahan di dalam arah baru penanganan Papua. Tetap dalam kerangka otonomi khusus sebagai satu kebijakan akhir penanganan Papua bahwa tidak ada ruang untuk gerakan separatisme tetapi otonomi khusus menjadi suatu solusi.

“New Policy yang ditekankan Presiden SBY mencakup lima hal,” lanjut Velix. Prioritas terhadap penanganan kesehatan, pendidikan yang diarahkan terhadap pengembangan kejuruan, percepatan dalam pengembangan basic infrastruktur untuk pengembangan wilayah-wilayah potensial di Papua, affirmative action untuk putra-putra asli Papua, dan ketahanan pangan terutama pengembangan sektor-sektor produksi pertanian.

Presiden SBY memiliki komitmen yang besar untuk menyelesaikan kasus Papua secara adil dan menyeluruh dengan konsep yang baru. Dalam waktu dekat Presiden akan berkunjung ke Papua, memberikan instruksi kepada jajarannya untuk menangani Papua berdasarkan New Policy for Papua. Di sana Presiden SBY juga akan berdialog dengan masyarakat. (osa)

Dipimpin SBY, Desk Papua akan Direvitalisasi

Selasa, 06/06/2006 14:45 WIB

Jakarta - Pemerintah akan membentuk lembaga yang lebih kuat untuk menangani pengembangan Papua. Lembaga baru ini merupakan hasil revitalisasi desk Papua yang kini berada di Menkopolhukam. Lembaga yang secara struktur langsung berada di bawah Presiden RI ini tidak hanya beranggotakan jajaran birokrasi. Tapi juga melibatkan tokoh masyarakat setempat dan nasional yang punya perhatian terhadap masalah Papua. Demikian disampaikan Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA), Velix Wanggai, kepada wartawan usai diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Ini sangat berbeda dengan Desk Papua di Menkopolhukam yang selama ini hanya diisi jajaran birokrasi. Mudah-mudahan tim ini serta pengelolaannya dapat memberikan harapan dan komitmen bagi kemajuan Papua ke depan," ujar Velix di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/6/2006). Revitalisasi Desk Papua di Menkopolhukam merupakan bagian dari kebijakan dan arah baru pemerintah menangani Papua dalam kerangka otonomi khusus. Ada lima perubahan mendasar dalam kebijakan baru itu nanti. Pertama, prioritas penangangan kesehatan. Kedua, pendidikan yang diarahkan ke bidang kejuruan. Ketiga, percepatan pengadaan infrastruktur dasar untuk pengembangan wilayah-wilayah potensial. Keempat, affirmative action berupa prioritas bagi putra daerah menduduki pos tertentu dalam pemerintahan, TNI dan Polri. Kelima, peninmgkatan ketahanan pangan terutama pengembangan sektor produksi pertanian. "Presiden menyebutnya A New Deal for Papua. Dalam satu bulan ke depan, SBY akan pergi ke Papua dan memberikan instruksi pada jajarannya berdasarkan new deal tadi," papar Velix. (asy/)

Presiden PPI Australia Velix Wanggai: Presiden SBY Dalam Waktu Dekat Akan Buat Kebijakan Baru untuk Papua

Elshinta.com (6/6/2006 13:32 WIB)

Teguh Tri Sartono - Jakarta, Kebijakan baru untuk Papua atau New Deal for Papua dalam waktu dekat akan dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal tersebut diutarakan Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia Velix Wanggai usai diterima oleh Presiden SBY siang ini, Selasa (6/6) di Kantor Kepresidenan Jakarta.

Velik Wanggai mengungkapkan, dalam waktu dekat ini Presiden SBY akan membuat kebijakan baru untuk Papua yang dinamakan dengan New Policy for Papua atau New Deal for Papua.

Dijelaskan Velix, beberapa prinsip dasar yang akan dijadikan arah dalam kebijakan baru tersebut adalah masih dalam kerangka otonomi khusus. Yaitu dengan prioritas dalam penanganan kesehatan, pendidikan yang diarahkan dalam pengembangan kejuruan, percepatan pembangunan, basic infrastruktur untuk mengembangkan wilayah-wilayah potensial di Papua dan perlakuan khusus untuk putra asli Papua dalam rangka percepatan pengembangan sumber daya manusia serta jaminan ketahanan pangan untuk masyarakat Papua.

Velix Wanggai menambahkan, dalam pertemuan tersebut Presiden SBY juga direncanakan akan melakukan revitalisasi desk Papua yang ada di Kantor Menkopolhukam yang akan mengelola New Deal for Papua. Keangggotaan desk Papua tersebut, menurut Velix, nantinya akan diisi oleh jajaran birokrasi, tokoh-tokoh masyarakat Papua dan tokoh-tokoh nasional yang peduli dengan situasi di Papua. (der)