Selasa, 06/06/2006 14:45 WIB
Jakarta - Pemerintah akan membentuk lembaga yang lebih kuat untuk menangani pengembangan Papua. Lembaga baru ini merupakan hasil revitalisasi desk Papua yang kini berada di Menkopolhukam. Lembaga yang secara struktur langsung berada di bawah Presiden RI ini tidak hanya beranggotakan jajaran birokrasi. Tapi juga melibatkan tokoh masyarakat setempat dan nasional yang punya perhatian terhadap masalah Papua. Demikian disampaikan Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA), Velix Wanggai, kepada wartawan usai diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Ini sangat berbeda dengan Desk Papua di Menkopolhukam yang selama ini hanya diisi jajaran birokrasi. Mudah-mudahan tim ini serta pengelolaannya dapat memberikan harapan dan komitmen bagi kemajuan Papua ke depan," ujar Velix di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/6/2006). Revitalisasi Desk Papua di Menkopolhukam merupakan bagian dari kebijakan dan arah baru pemerintah menangani Papua dalam kerangka otonomi khusus. Ada lima perubahan mendasar dalam kebijakan baru itu nanti. Pertama, prioritas penangangan kesehatan. Kedua, pendidikan yang diarahkan ke bidang kejuruan. Ketiga, percepatan pengadaan infrastruktur dasar untuk pengembangan wilayah-wilayah potensial. Keempat, affirmative action berupa prioritas bagi putra daerah menduduki pos tertentu dalam pemerintahan, TNI dan Polri. Kelima, peninmgkatan ketahanan pangan terutama pengembangan sektor produksi pertanian. "Presiden menyebutnya A New Deal for Papua. Dalam satu bulan ke depan, SBY akan pergi ke Papua dan memberikan instruksi pada jajarannya berdasarkan new deal tadi," papar Velix. (asy/)
No comments:
Post a Comment