DPD Dorong RUU Otsus Papua Masuk Prolegnas

Kamis, 22/01/2015 03:26 WIB

Hardani Triyoga - detikNews

 

Gubernur Papua dan Ketua DPD 

 

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyatakan pihaknya akan mendorong usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Otonomi Khusus Papua sebagai agenda prioritas untuk masuk Prolegnas.

"DPD RI akan menjadikan aspirasi ini sebagai agenda prioritas. DPD akan bergerak melalui alat-alat kelengkapan untuk mendorong usulan RUU Otonomi Khusus Pemerintahan Tanah Papua," kata Irman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/1/2015).

Irman menambahkan, DPD sudah memperjuangkan aspirasi otonomi khusus Papua ini sejak beberapa waktu yang lalu. Hal ini dilakukan saat DPD melakukan rapat kerja dengan menteri ataupun saat rapat konsultasi bersama ketua-ketua lembaga serta Presiden.

Menurutnya, dalam waktu dekat ini upaya yang bakal dilakukan DPD adalah dengan melakukan rapat konsultasi dengan DPR.

"Saya berharap bentuk kepedulian terhadap tanah Papua bukan hanya dalam bentuk pemberian dana melalui dana otonomi khusus. Namun juga perhatian dalam aspek lainnya, misalnya pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial dan berbagai aspek lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Papua," sebut senator asal Sumatera Barat itu.

Adapun Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, menyebut bahwa DPD RI bakal membentuk Panita Kerja (Panja) untuk membahas pembangunan infrastruktur di tanah Papua.

"Dengan Panja ini diharapkan dapat membantu mempercepat perjuangan rakyat Papua untuk meraih otonomi khusus dan kesejahteraan di tanah Papua," sebutnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Irman Gusman pada Selasa (20/1), menerima kedatangan Gubernur Papua Lukas Enembe dan para delegasi dari Provinsi Papua terkait aspirasi perlunya revisi Undang-Undang No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dalam pertemuan tersebut Ketua DPD RI Irman Gusman didampingi Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, Wakil Ketua Panita Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Muhammad Afnan Hadi Kusumo, dan sejumlah Senator DPD RI dari provinsi Papua dan Papua Barat.

DPD Dorong RUU Otsus Papua

Kamis, 22 Januari 2015 , 08:29:00 WIB

Laporan: Ruslan Tambak

IRMAN DAN LUKAS/NET

RMOL. DPD RI siap mendorong otonomi khusus Papua hingga garda depan, karena DPD telah memperjuangkan RUU Otsus sejak pemerintahan SBY.

Demikian disampaikan Ketua DPD RI Irman Gusman saat menerima kunjungan Gubernur Papua Lukas Enembe didampingi Ketua DPRD Papua Yunus Wonda serta Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib di ruang rapat kerja Ketua DPD RI, dalam konsultasi RUU Otonomi Khusus Papua, Jakarta (Rabu/19/1).

"Kita akan dorong RUU Otsus Papua menjadi prioritas dan bekerja secara bersama-sama dengan para senator dari Papua dan Papua Barat, karena tujuan DPD didirikan adalah membangun di daerah," tutur Irman didamping senator dari Papua Mesak Mirin, Pdt Carles Simare-mare dan Edison Lambe.

Irman melanjutkan, DPD akan berjuang dan akan melakukan affirmasi kebijakan dan menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada  (debottleneck) dengan para senator Papua.

"Kita akan berjuang, DPD bukan membangun daerah tapi membangun di daerah" tandasnya.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba juga memberikan dukungan dan akan mempersiapkan Tim Panitia Kerja (Panja) Otsus Papua demi percepatan RUU otonomi khusus dan juga pembangunan infrastruktur di Papua.

Banyak bandara di Indonesia yang memiliki potensial untuk tumbuh sebagai bandara internasional dengan menjadikan bandara sebagai kota penerbangan sekaligus pusat pertumbuhan bisnis.

"Beberapa bandara di Indonesia seperti Bandara Ngurah Rai, Kualanamu dan Soekarno Hatta adalah bandara yang  berada dalam kota besar Indonesia yang akan mengembangkan perluasan penerbangan," ujarnya.

"Kami akan siapkan tim Panitia kerja untuk RUU otonomi khusus dan juga pembangunan infrastruktur," jelas Parlindungan Purba.

Sebelumnya, Gubernur Papua mengeluhkan bahwa banyak sumber daya alam di Papua yag diangkut tidak melalui smelter untuk pengolahan sehingga tidak pernah ada industri yang berkembang di Papua dan uang yang beredar hanya di Surabaya dan Sulawesi. [rus]

Tanah Papua Menunggu 'Tangan Dingin' Presiden Jokowi

Kamis, 22/01/2015 01:13 WIB

Mega Putra Ratya - detikNews

Halaman 1 dari 2

 

Gubernur Papua dan Jokowi (Moksa Hutasoit/detik.com) 

 

Jakarta - Presiden J‎oko Widodo (Jokowi) pada akhir Desember 2014 lalu merayakan Natal dan melakukan blusukan di Tanah Papua. Jokowi langsung melihat, mendengar, dan menyapa masyarakat untuk menyiapkan kebijakan dasar baru buat Papua.

Harapan baru tentu saja ditunggu warga Papua.‎ Tanah Papua menunggu tangan dingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk perubahan yang lebih baik.

"Kami ingin ‎ketemu beliau, kira-kira dari kunjungan beliau apa yang dipikirkan ke depan, apa yang ditangkap, mudah-mudahan minggu depan bisa ketemu beliau. Kita mau dengar apa instruksi Presiden," ujar Gubernur Papua Lukas Enembe saat berbincang dengan detikcom di Jakarta, Rabu (21/1/2015).

‎Dalam kunjungannya ke Papua, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya dialog bagi rakyat Papua. Jokowi juga sudah bertemu langsung dengan rakyat serta sejumlah tokoh agama dan adat di Papua.

"Konsep dialog yang ditawarkan seperti apa?Walaupun di Papua, pernyataan dialog melebar kemana-mana. Formatnya seperti apa kita belum tahu, siapa yang mewadahi dialog itu, apa yang mau didialogkan, siapa yang dilibatkan, kita mau dengar dari beliau," tuturnya.

Dalam pertemuan nanti, lanjut Lukas, pihaknya akan menyampaikan kepada Presiden Jokowi mengenai penanganan masalah Papua dengan konkret. Yaitu konsep Otonomi Khusus Plus (Otsus Plus) sebagai penyempurnaan Undang-Undang No 21/2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. ‎

‎"Kita sepakat penyelesaian Papua lewat paket Otsus Plus Papua yang kami bersama MRP dan DPRP sebut sebagai RUU Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua. Kalau ada konsep dialog yang beda dari Presiden, kita minta arahan. Kami juga sampaikan kondisi riil Papua, yang sampai hari ini masih banyak persoalan," ungkapnya.

Sementara itu, revisi UU No. 21/2001 Otsus Papua atau RUU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua yang sebelumnya tidak sempat terselesaikan oleh DPR periode 2009-2014. Namun, kini sudah diserahkan kepada Ketua DPR untuk dibahas ke Komisi II dan menjadi Prolegnas Prioritas 2015. Draft RUU Pemerintahan Otsus di Tanah Papua itu telah diterima oleh Ketua DPR Setya Novanto pada Senin 19 Januari 2014.

Gubernur Papua yang dilantik pada 9 April 2013 lalu menjelaskan RUU Pemerintahan Otsus bagi Provinsi di Tanah Papua adalah jalan tengah yang moderat dalam percepatan pembangunan dan penyelesaian soal politik di Tanah Papua. Ada 5 kerangka utama yang dimuat dalam RUU Otsus Plus ini, yakni kerangka percepatan pembangunan yang bersifat afirmatif, penguatan kapasitas fiskal daerah dan penguatan kewenangan antara Pusat - Tanah Papua yang jelas.

Selain itu, penguatan kelembagaan pemerintahan daerah, serta kerangka hukum, HAM dan politik lokal yang bersifat rekonsiliatif.

Selama di Jakarta, Gubernur Papua, Ketua MRP, Ketua DPRP dan anggota menemui berbagai pihak. ‎

"Kami telah melakukan pertemuan dengan berbagai pimpinan Fraksi di DPR, dan pimpinan DPD untuk meminta dukungan politik sekaligus mengawal paket Otsus Plus yang kami ajukan. Bagi kita itu solusi bagi Papua. Perjuangan ini didasari oleh berbagai persoalan yang terjadi di Papua," katanya.

"Tidak dapat diselesaikan kalau tidak ada perangkat regulasi yang memadai. Kami harap rancangan ini bisa selesai 2015 sebagai jalan tengah yang bersifaf moderat dan rekonsiliatif. Karena kami masih ingat visi Nawacita Presiden Jokowi yang ingin mendorong desentralisasi asimetris, " paparnya.

Melihat Kebijakan Baru Presiden Jokowi untuk Tanah Papua

Kamis, 01/01/2015 10:51 WIB

Mega Putra Ratya - detikNews

 

 

Jakarta - Sabtu 27 Desember 2014, Presiden Jokowi merayakan Natal di Jayapura, Papua. Kehadiran Jokowi di Tanah Papua telah memberikan makna yang berarti dalam hati rakyat Papua.

‎"Presiden Jokowi merayakan Natal Nasional bersama dengan rakyat Papua seperti mengulangi apa yang telah dilakukan oleh Presiden sebelumnya, baik Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah merayakan Natal dan Akhir Tahun di Tanah Papua," ungkap Perencana BAPPENAS Velix Wanggai, dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Kamis (1/1/2015).

Selama kunjungan ke Jayapura, Wamena, Sorong, dan Biak Numfor, Velix Wanggai menyimpulkan Presiden Jokowi langsung melihat, mendengar dan menyapa tokoh-tokoh Papua, kelompok-kelompok strategis Papua dan pejabat pemerintahan daerah, guna penyiapan kebijakan dasar baru untuk Papua. Sejauh ini ada beberapa inisiatif baru yang mulai terlihat dari kebijakan Presiden Joko Widodo.

"Pertama, Presiden Joko Widodo memilih pendekatan dialog guna mengurai persoalan dan merumuskan solusi alternatif, serta membangun rasa kepercayaan. Presiden menyatakan bahwa rakyat Papua butuh didengar dan diajak bicara perihal apa yang diinginkan. Kepercayaan menjadi fondasi penting. Langkah yang perlu disamakan antara Jakarta dan Papua adalah persepsi atas format dialog, agenda, peserta, proses tahapan dialog dan target akhir dialog. Dengan demikian, ditemui pemahaman yang sama perihal gagasan Dialog Jakarta-Papua ini," tutur mantan staf khusus presiden bidang pembangunan dan otonomi daerah era Presiden SBY ini.

Kedua, Presiden Joko Widodo tetap menjalankan kebijakan yang pernah diletakkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengedepankan pendekatan kesejahteraan ketimbang pendekatan keamanan di dalam mengelola Papua. Integrasi nasional dan keutuhan NKRI adalah harga mati, namun dibangun diatas fondasi kesejahteraan, keadilan dan tatatan hukum yang menghargai konteks sosial budaya.

"Ketiga, perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara sahabat menjadi perhatian penting dari Presiden Joko Widodo. Presiden ingin menjadikan perbatasan menjadi beranda depan Indonesia di hadapan negara-negara di kawasan Pasifik. Sementara yang Keempat, Presiden Joko Widodo menginginkan kekayaan sumberdaya alam di Tanah Papua dinikmati oleh rakyat secara adil dan proporsional. Hal ini sejalan usulan Gubernur Papua yang mengharapkan adanya renegosiasi kontrak karya yang tidak adil dan pentingnya keikutsertaan Pemda dan rakyat Papua di dalam pengelolaan sumber daya alam," jelasnya.

Lebih lanjut Velix Wanggai mengurai kebijakan yang kelima adalah memecahkan persoalan kemahalan harga dengan kebijakan Tol Laut dengan menetapkan sejumlah titik pelabuhan sebagai simpul distribusi logistik di Tanah Papua. Keeenam, untuk menggerakan ekonomi kawasan Timur Indonesia, Presiden Joko Widodo melakukan terobosan pembangunan infrastruktur strategis seperti re-aktivasi Bandara Frans Kaisepo sebagai jalur penerbangan internasional, kebijakan trans-kereta api Papua, pembangunan jembatan Holtekamp Jayapura sebagai landmark Indonesia di kawasan Pasifik maupun percepatan infrastruktur dasar di kawasan terisolir.

"Sedangkan ketujuh, kebijakan rehabilitasi pasar tradisional sebagai media ekonomi rakyat, sekaligus media pembangunan integrasi sosial dalam masyarakat yang majemuk. Untuk itu, Presiden membangun pasar tradisional di 4 simpul kawasan di Papua. Tidak hanya pasar, namun perhatian ditujukan ke penguatan pedagang-pedagang lokal asli Papua untuk berkembang," kata Velix.

Kedelapan, Presiden menaruh perhatian ke peningkatan pelayanan dasar rakyat baik pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan transportasi lokal. Dan kesembilan, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian ke pelaksanaan otonomi khusus Papua sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi asimetris di tanah air.

"Ini sesuai dengan aspirasi Papua yang menginginkan rekonstruksi atau revisi UU 21/2001 Otsus Papua, yang dikenal sebagai "Otsus PLUS"," imbuhnya.

Yang terakhir urai Velix Wanggai adalah, langkah kesepuluh, BAPPENAS sedang menyiapkan bab khusus perihal percepatan pembangunan Papua, baik dimensi kewilayahan yang berbasis wilayah adat, dimensi sektoral, dan dimensi sosial di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

"Dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tanah Papua, para pemimpin lokal Papua berharap ada dasar-dasar yang telah diletakkan oleh Presiden SBY kiranya dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo lima tahun ke depan‎," tutupnya.