Persipura dan Kebanggaan Nasional

Velix Wanggai

Jurnal Nasional-- Kamis 30 Jun 2011

Kemaren sore, sambil menyelesaikan artikel ini, penulis menonton pertandingan Perang Bintang 2011 antara Persipura vs Indonesia Super League All Star. Stadion Mandala Jayapura yang terletak di tepian pantai Dok II padat dipenuhi ribuan fans Persipura yang mengenakan baju kebanggaan merah bergaris hitam.

Laga seru menghadirkan pemain-pemain sepak bola terbaik Tanah Air. Di ISL All Stars, bertaburan bintang antara lain Gonzales, Ronald Vagundes, Bambang Pamungkas, Yongki Ariwibowo, dan Aldo Bareto. Mereka adalah pemain-pemain terbaik yang dipilih berdasarkan pilihan para pencinta bola Tanah Air. Sementara itu, Boaz Sallosa dan kawan-kawan adalah jawara Liga Super 2010/2011. Setelah bermain 90 menit, akhirnya, skor akhir 2 -1 untuk kemenangan Persipura.

Persipura, yang dijuluki Tim Mutiara Hitam, sangat melekat di hati masyarakat Papua. Tim kebanggaan masyarakat Papua ini adalah salah satu bagian penting dalam mozaik sejarah sepak bola di Republik ini. Sejak berdiri pada tahun 1950, Persipura menjuarai Divisi Satu tahun 1978/1979, dan promosi ke Perserikatan.

Setahun bergabung di putaran Perserikatan, Persipura meraih gelar runner up pada tahun 1980, Juara pada Liga Indonesia tahun 2005, Juara Liga Super Indonesia tahun 2008/2009, dan runner up tahun 2009/2010. Sementara pada Piala Indonesia, dalam tiga tahun berturut-turut, yaitu tahun 2006, 2007, dan 2008, Tim Mutiara Hitam ini menduduki peringkat kedua.

Dari masa ke masa, anak-anak muda yang berasal dari beragam sub-etnis di Papua tampil menawan di lapangan rumput. Mereka juga hadir sebagai pemain-pemain andalan di tim Nasional Indonesia. Tahun 1980-an ada nama-nama seperti Yohanis Auri, Timo Kapissa, dan Ruli Nere. Di tahun 1990-an muncul Ritham Madubun, Ferdinan Fario. Kini di era tahun 2000-an hadir pemain-pemain terbaik Papua yang tampil di Tim Nasional pada era 2000-an, seperti Boaz dan Ortizan Sallosa, Ian Louis Kabes, Immanuel Wanggai, Lukas Mandowen, dan Tinus Bonai.

Di tingkat internasional, Persipura adalah tim asal Indonesia yang pertama kali masuk delapan besar Piala Asia. Pada perdelapan final, 13 September 2011, kesebelasan Arbil FC dari Irak akan menantang Tim Mutiara Hitam.

Selain itu, International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) mengakui Persipura sebagai salah satu tim Dunia, dan berada pada peringkat 207. Boaz Sallosa yang mendapat gelar pemain terbaik, sekaligus pencetak gol terbanyak pada Liga Super Indonesia tahun 2010/2011 ini, juga masuk peringkat 39 dalam chart The World's Top Goal Scorer 2011 IFFHS.

Sementara peringkat lima terbaik adalah Barcelona, Real Madrid, FC Porto, Manchester United, dan Manchester City. Prestasi yang diraih tim kebanggaan masyarakat Papua ini sangat membanggakan di tengah-tengah karut-marut Kongres PSSI yang tak menentu.

Sepak bola adalah olahraga yang digemari jutaan rakyat Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) begitu menaruh perhatian yang tinggi untuk mengangkat prestasi sepak bola nasional. Dalam sebuah pertemuan di Istana Tampak Siring, Presiden mengatakan kita perlu membangun karakter bangsa melalui "educating mind and heart through sport and art".

Kata Presiden, di era reformasi ini, kehidupan politik begitu berkembang. Saat bicara politik, kita bicara kalah dan menang. Sementara itu, kehidupan bisnis juga berkembang baik, dan kita bicara untung dan rugi. Oleh karena itu, saatnya kita mendorong proses perkembangan seni dan olahraga guna menumbuhkan sifat sportif, kerja keras, jujur, dan jiwa besar. Sifat-sifat ini merupakan fondasi bagi tumbuhnya karakter bangsa. Dalam konteks inilah, salah satu alasan mengapa Presiden mendorong Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) di Malang, Maret 2010. Selain itu, tentu saja, ada keinginan yang kuat dari Presiden untuk meningkatkan prestasi sepak bola di tingkas Asia dan Dunia.

Di berbagai belahan dunia, sepak bola memiliki makna yang relatif sama. Sepak bola adalah sarana perjuangan bangsa di mata dunia, dan sarana pemersatu bangsa secara nasional. Piala AFC yang baru saja digelar di Jakarta memperlihatkan semangat ke-Indonesia-an yang begitu tinggi. Ada kerinduan untuk meraih juara, namun di sisi lain, melalui sepak bola, ikatan-ikatan primordial, apakah kepada klub, etnis, daerah, dan agama melebur menjadi satu kekuatan nasional, Republik Indonesia.

Sepak bola mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan konteks perjuangan bangsa yang menumbuhkan nasion­alisme dan sikap bela Tanah Air. Sepak bola juga menjadi bagian dari pencarian dan pengokohan identitas kebangsaan. Indonesia dengan 230 juta penduduk tentunya memiliki potensi besar untuk mengolah dan menjadikan sepak bola sebagai bagian dari unsur pengikat iden­titas kebangsaan yang lebih kokoh.

Dalam ranah yang lebih lokalitas, sepak bola dapat dikemas sebagai ikon kebanggaan daerah. Penulis pernah mendengar bagaimana upaya yang tak kenal dari Bupati Lamongan untuk membangun klub kesayangan mereka, Persela Lamongan, menjadi salah satu klub dari Jawa Timur yang tampil di level nasional. Demikian pula, bagaimana upaya serius yang dibuat oleh Gubernur Irian Jaya, Acub Zaenal, pada pertengahan tahun 1970-an untuk mengangkat identitas dan kebanggaan putra-putri Irian di pentas nasional.

Lapangan Mandala dibuat oleh Acub Zaenal, dan Tim Mutiara Hitam dibina hingga menjuarai Divisi I Perserikatan pada 1978/1979, dan kemudian tampil pertama kalinya sebagai Juara Kedua Liga Perserikatan pada putaran 1980. Saat itu, Acub Zaenal hadir untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Irian Jaya. Dewasa ini, Persipura dapat dimaknai pula sebagai perekat integrasi bangsa dalam bingkai NKRI, termasuk di dalam menguatkan solidaritas berbagai etnis yang ada Papua.

Ke depan, demi kejayaan sepak bola di Tanah Air, Presiden SBY menegaskan kita ingin sepak bola Indonesia semakin berprestasi dan bangkit kembali di Asia dan dunia. Untuk lima tahun ke depan, target prestasi sepak bola kita, kata Presiden, adalah Indonesia menjadi macan Asia Tenggara dan sepuluh tahun mendatang akan menjadi macan dunia. Oleh karena itu, ketika KSN di Malang, akhir Maret 2010, Presiden berpesan agar kita semua harus bersatu dan jangan bertengkar untuk memajukan sepak bola Indonesia.

Sekali lagi, selamat bagi Persipura, Juara Liga Super Indonesia 2010/2011. Sukses terus untuk mengangkat bangsa Indonesia di pentas dunia, sebagaimana harapan Presiden SBY

Revitalisasi Pertanian

Oleh : Velix Wanggai (Jurnal Nasional, Kamis 23 Juni 2011)

Kemarin, Rabu, 22 Juni, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menyapa para perwakilan tani-nelayan seluruh Indonesia. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir , dan beberapa perwakilan petani dari Jambi, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat mengungkapkan perasaaannya, suka duka, maupun ide-ide segar dari kaum tani-nelayan Indonesia. Mereka meminta akses modal bagi kaum tani-nelayan dipermudah, impor beberapa jenis komoditi pangan dibatasi, harga cabai yang tidak stabil, hingga perlunya Bank Pertanian. Presiden mendengar serius pandangan mereka dan menjawab satu demi satu pertanyaan dan ungkapan perasaan para tani-nelayan.

Sejak 18 - 23 Juni 2011, wilayah Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menjadi wilayah yang ramai oleh kehadiran sekitar 30.000 tani dan nelayan dari seluruh pelosok Tanah Air. Dengan semangat yang menggelora, mereka berkumpul dalam acara Pekan Nasional (PENAS) XIII Petani-Nelayan Indonesia 2011. Empat tahun lalu, PENAS XII 2007 digelar di Banyuasin, Sumatera Selatan.

Acara PENAS ini adalah kegiatan empat tahun sekali yang dihadiri oleh perwakilan petani-nelayan seluruh Indonesia, petani ASEAN dan petani Jepang, asosiasi dan organisasi profesi pertanian, penyuluh, peneliti, aparatur pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Acara ini begitu strategis sebagai forum untuk tukar menukar informasi dan pengalaman, diseminasi teknologi, pengembangan diri dan apresiasi dan pengembangan kemitraan dan promosi hasil pertanian.

Presiden SBY melihat kegiatan PENAS ini bernilai strategis dalam menyatukan tani-nelayan Indonesia dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan sektor pertanian. Keseriusan Pemerintah untuk membangun pertanian dalam arti luas tidak hanya pada periode 2009 - 2014 ini saja, namun telah menjadi tekad sejak tahun 2004. Tema "Revitalisasi Pertanian" menjadi salah satu prioritas yang ditegaskan oleh Presiden dalam skenario pembangunaan nasional pada kurun waktu 2004 - 2009.

Kebijakan Revitalisasi Pertanian terasa penting dalam konteks sosial-ekonomi-budaya masyarakat Indonesia. Pertanian sebagai salah satu sektor utama dalam struktur ekonomi kita. Setting sosial kita masih diwarnai oleh masyarakat agraris yang menetap di wilayah perdesaan. Sebagian besar penduduk di wilayah perdesaan menggantung hidupnya di sektor pertanian, entah menjadi pemilik lahan, buruh tani, nelayan, maupun dunia usaha yang terkait dengan pertanian.

Dengan konteks wilayah yang masih menyimpan sejuta potensi, sektor pertanian membawa sejuta harapan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Namun, sektor pertanian menghadapi perubahan sebagai akibat globalisasi seperti semakin terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan, meningkatnya tuntutan kebijakan pertanian yang berlandaskan mekanisme pasar (market oriented policy), dan semakin berperannya selera konsumen (demand driven) dalam menentukan aktivitas di sektor pertanian.

Sejak 2004 strategi Revitalisasi Pertanian ditempuh dengan empat kebijakan pokok, yaitu kebijakan penguatan kemampaun petani dan nelayan, serta lembaga pendukungnya; kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan; kebijakan dalam peningkatan produktifitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan nelayan; serta kebijakan dalam pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan.

Dari empat kebijakan dasar ini, sejumlah program pembangunan sektoral dikemas guna mewujudkan revitalisasi pertanian, seperti program peningkatan ketahanan pangan, program pengembangan agribisnis, program peningkatan kesejahteraan petani, program pengembangaan sumberdaya perikanan, dan program pemantapan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan.

Komitmen yang tinggi dari sisi kebijakan dan program ini ditunjukkan pula dari kenaikan anggaran disektor pertanian dalam arti luas. Tidak hanya anggaran Kementerian Pertanian, namun porsi anggaran untuk pembangunan perdesaan, perikanan, kelautan, kehutanan, dan pelbagai infrastruktur wilayah yang mendukung revitalisasi pertanian. Demikian pula, dalam mengembangan sektor pertanian, ada sejumlah program yang terkait sangat erat. Misalnya, keamanan dalam negeri untuk penangkapan pelaku illegal fishing dan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia. Demikian pula, kerjasama perdagangaan internasional dan kebijakan ekspor-impor , serta kebijakan industri hulu-hilir yang terkait dengan sektor pertanian.

Selain itu, kebijakan pembiayaan merupakan aspek penting lainnya yang mendukung pengembangan tani-nelayan. Misalnya, pengembangaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan sumber daya manusia di sektor pertanian, serta kemampuan inovasi dan teknologi guna meningkatkan produksi, nilai tambah, dan antisipasi anomali iklim.

Menariknya, dalam mengembangkan usaha pertanian ini, Pemerintah mengedepankan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis. Dalam hal perikanan, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan perikanan didekati dengan pendekatan minapolitan. Oleh karena itu, perwilayahan komoditas, pemetaan zona ekologi wilayah dan karakteristik sosial budaya menjadi faktor yang selalu dipertimbangkan dalam mengembangkan sektor pertanian di daerah-daerah. Demikian pula, pertanian sangat erat dengan pembangunan perdesaan.

Salah satu konsep yang diinisiasi adalah ‘ove village ove product'. Ke depan, pada tahun 2009 - 2014, Presiden SBY juga telah menekankan pendekatan kewilayahaan berbasis pulau-pulau. Terakhir, enam koridor ekonomi wilayah dikemas dalam kebijakan Perluasan dan Percepatan Ekonomi Indonesia (MP3I).

Kemajuan yang dicapai selama tujuh tahun terakhir ini adalah usaha kita bersama. Baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga perbankan, dunia usaha, perguruan tinggi, penyuluh, dan para petani-nelayan. Namun, Presiden SBY menyadari masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Kita harus optimis untuk menyelesaikan sederet persoalan itu. Tidak ada hari tanpa usaha, kerja keras, dan harus bisa

Staf Khusus: Presiden SBY Pro Pembangunan Pedesaan

Selasa, 21/06/2011 08:30 WIB

Ari Saputra - detikNews

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaruh perhatian yang tinggi atas pembangunan pedesaan yang bersifat inklusif. Perhatian kepada desa ini diberikan tidak hanya periode 2010-2014 saja, namun keberpihakan ini telah tampak sejak tahun 2004 lalu.

"Secara khusus, ada lima (5) warisan permasalahan yang dihadapi oleh Presiden SBY sejak 2004, yaitu, belum optimalnya peran kelembagaan; rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat perdesaan, sebagaimana tampak dari tingkat pendidikan dan ketrampilan yaang terbatas; terbatasnya alternatif lapangan kerja yang berkualitas; rendahnya akses terhadap permodalan; dan rendahnya ketersediaan dan akses terhadap sarana dan prasarana," ujar staf khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Vernando Wanggai dalam rilis kepada detikcom, Selasa (21/6/2011).

Veli mengatakan, dalam konteks kerangka perencanaan (policy planning), SBY telah menetapkan pembangunan perdesaan secara khusus dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005 – 2009, dan dilanjutkan di dalam RPJMN Tahun 2010 – 2014. Untuk menguatkan komitmen tersebut, pembangunan perdesaan ditegaskan kembali di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2025. Dalam konteks jangka panjang, pembangunaan perdesaan didorong keterkaitannya dengan pembangunan perkotaan secara sinergis dalam suatu wilayah pengembangan ekonomi.

"Dari sisi program nasional, Presiden SBY mendorong pengembangan agroindustri padat pekerja di sektor pertanian dan kelautan, sebagaimana kebijakan dana Rp 100 juta per desa untuk program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), program pertanian kawasan transmigrasi, maupun program pengembangan masyarakat pesisir dan kepulauan, serta reformasi agraria untuk meningkatkan akses lahan bagi petani desa," jelasnya.

Menurut Velix, SBY telah mendorong pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat. Pengembangan itu didanai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan maupun berbagai kegiatan sektoral dari Kementerian, seperti pembangunan jalan poros desa, sanitasi lingkungan desa, air bersih dan permukiman masyarakat lokal.

"Dari sisi penguatan kelembagaan (institutional building), Presiden SBY konsisten untuk menterjemahkan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang terkait dengan agenda Desa. Presiden telah terbitkan PP No. 72/2005 tentang Desa, yang menekankan pentingnya kemandirian desa, perencanaan pembangunan desa yang lebih tertata, kapasitas kepala desa dan perangkat desa yang baik, dan sumber-sumber keuangan desa yang semakin baik," tambahnya.

Velis menyebut pemerintah telah menetapkan kewenangan dan urusan yang ditangani desa-desa seperti memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota memberikan paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan tersebut kepada desa yang didistribusi secara proporsional.

"Dan untuk mengoptimalkan dana desa tersebut, Presiden SBY harapkan agar desa-desa memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa satu tahun. Ke depan untuk membangun desa, Pemerintah telah memutuskan untuk memecah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya adalah aspek Desa diatur dalam sebuah payung hukum tersendiri. Hal ini adalah bagian penting dari strategi untuk wujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan," tandasnya.

(Ari/ape)

Presiden SBY Konsisten Percepat RUU Desa

Senin, 20/06/2011 - 19:26

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah konsisten untuk mempercepat pembahasan RUU Desa dan akan menata pembangunan desa secara menyeluruh. Untuk membangun desa ke depan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan kewenangan dan urusan yang ditangani desa-desa, dan juga memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

"Kabupaten/Kota memberikan paling sedikit 10 % dari dana perimbangan tersebut kepada desa yang didistribusi secara proporsional," kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Vernando Wanggai kepada "PRLM" di Jakarta, Senin (20/6).

Dari sisi penguatan kelembagaan (institutional building), kata Wanggai, Presiden Yudhoyono konsisten untuk menterjemahkan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang terkait dengan agenda Desa. Presiden pun telah terbitkan PP No. 72/2005 tentang Desa, yang menekankan pentingnya kemandirian desa, perencanaan pembangunan desa yang lebih tertata, kapasitas kepala desa dan perangkat desa yang baik, dan sumber-sumber keuangan desa yang semakin baik. Untuk mengoptimalkan dana desa tersebut, Presiden SBY harapkan agar desa-desa memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa satu tahun.

"Ke depan untuk membangun desa, Pemerintah telah memutuskan untuk memecah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya adalah aspek Desa diatur dalam sebuah payung hukum tersendiri. Hal ini adalah bagian penting dari strategi untuk wujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan," kata Wanggai.

Wanggai memaparkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaruh perhatian yang tinggi atas pembangunan perdesaan yang bersifat inklusif. Perhatian kepada desa ini tidak hanya diberikan pada periode 2010 - 2014 ini saja, namun keberpihakan ini telah tampak sejak tahun 2004 lalu. Sejak tahun 2004 lalu, kita diwariskan oleh tingginya kemiskinan di wilayah perdesaan.

secara khusus, kata Wanggai, ada lima (5) warisan permasalahan yang dihadapi oleh Presiden SBY sejak 2004, yaitu, belum optimalnya peran kelembagaan; rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat perdesaan, sebagaimana tampak dari tingkat pendidikan dan ketrampilan yaang terbatas; terbatasnya alternatif lapangan kerja yang berkualitas; rendahnya akses terhadap permodalan; dan rendahnya ketersediaan dan akses terhadap sarana dan prasarana.

Dari sisi program nasional, Wanggai mengatakan Presiden Yudhoyono pun mendorong pengembangan agroindustri padat pekerja di sektor pertanian dan kelautan, sebagaimana kebijakan dana Rp. 100 juta per desa untuk program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), program pertanian kawasan transmigrasi, maupun program pengembangan masyarakat pesisir dan kepulauan, serta reformasi agraria untuk meningkatkan akses lahan bagi petani desa.

Presiden pun mendorong pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat, baik yang didanai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan maupun berbagai kegiatan sektoral dari Kementerian, seperti pembangunan jalan poros desa, sanitasi lingkungan desa, air bersih dan permukiman masyarakat lokal. (A-130/das)***

Presiden Dorong Pembangunan Perdesaan

Senin, 20 Juni 2011 18:26 WIB | 905 Views

Velik Vernando Wanggai (istimewa)

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaruh perhatian tinggi terhadap pembangunan perdesaan, antara lain dengan kebijakan pemberian dana Rp100 juta per desa untuk program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

"Perhatian kepada desa ini tidak hanya diberikan pada periode 2010 - 2014 ini, namun keberpihakan ini telah tampak sejak tahun 2004 lalu," kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Vernando Wanggai di Jakarta, Senin.

Menurut dia, sejak tahun 2004, Indonesia diwariskan oleh tingginya kemiskinan di wilayah perdesaan.

Ada lima warisan permasalahan yang dihadapi oleh Presiden SBY sejak 2004, yaitu, belum optimalnya peran kelembagaan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat perdesaan, terbatasnya alternatif lapangan kerja yang berkualitas, rendahnya akses terhadap permodalan dan rendahnya ketersediaan dan akses terhadap sarana dan prasarana.

Menyikapi kondisi seperti ini, katanya, Presiden SBY telah menetapkan pembangunan perdesaan secara khusus dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005 - 2009, dan dilanjutkan di dalam RPJMN Tahun 2010 - 2014.

Dalam menguatkan komitmen tersebut, pembangunan perdesaan ditegaskan kembali di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 - 2025. Dalam konteks jangka panjang, pembangunaan perdesaan didorong keterkaitannya dengan pembangunan perkotaan secara sinergis dalam suatu wilayah pengembangan ekonomi.

Presiden SBY juga mendorong pengembangan agroindustri padat pekerja di sektor pertanian dan kelautan, sebagaimana kebijakan dana Rp100 juta per desa untuk program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), program pertanian kawasan transmigrasi, maupun program pengembangan masyarakat pesisir dan kepulauan, serta reformasi agraria untuk meningkatkan akses lahan bagi petani desa.

Presiden SBY mendorong pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat, baik yang didanai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan maupun berbagai kegiatan sektoral dari Kementerian, seperti pembangunan jalan poros desa, sanitasi lingkungan desa, air bersih dan permukiman masyarakat lokal.

Dari sisi penguatan kelembagaan, masih menurut Velix, Presiden SBY konsisten untuk menerjemahkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang terkait dengan agenda desa.

Presiden telah menerbitkan PP No 72/2005 tentang Desa, yang menekankan pentingnya kemandirian desa, perencanaan pembangunan desa yang lebih tertata, kapasitas kepala desa dan perangkat desa yang baik, dan sumber-sumber keuangan desa yang semakin baik.

Untuk membangun desa kedepan, lanjutnya, Presiden SBY telah menetapkan kewenangan dan urusan yang ditangani desa-desa, dan juga memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Kabupaten/kota memberikan paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan tersebut kepada desa yang didistribusi secara proporsional.

"Untuk mengoptimalkan dana desa tersebut, Presiden SBY harapkan agar desa-desa memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa satu tahun," katanya lagi.

Velix juga menambahkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk memecah UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya adalah aspek desa diatur dalam sebuah payung hukum tersendiri. Hal ini adalah bagian penting dari strategi untuk wujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah konsisten mempercepat pembahasan RUU Desa, dan Pemerintah akan menata pembangunan desa secara menyeluruh.

(A017/M026)

Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2011

Dari Indonesia untuk Dunia

Dimuat di Kolom Spektra, Jurnal Nasional, Kamis, 16 Juni 2011

oleh: Velix Wanggai

Hari Selasa alu, Presiden SBY mendapat kehormatan yang tinggi untuk berpidato pada Konferensi ke-100 Organisasi Buruh Internasional (ILO), di Geneva, Swiss. Peristiwa ini adalah penghargaan yang besar bagi dunia untuk Indonesia. Saat itu, Presiden SBY menegaskan kembali agar negara-negara untuk bergandengan tangan guna membuat era baru keadilan sosial. Saatnya bekerjasama mewujudkan kondisi terbaik bagi pekerja, dan merumuskan perubahan bagi generasi masa depan. Hal ini adalah catatan sejarah Indonesia dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil, berimbang, dan inklusif.

Dalam berbagai penggalan sejarah, Indonesia telah dikenal di pentas dunia sejak ratusan tahun yang lalu. Dahulu, para leluhur kita seperti kerajaan Kutai, Sriwijaya, Tarumanegara, Majapahit, Demak, Samudera Pasai, Tidore, Ternate, dan pertuanan Papua telah membangun kontak dengan pusat-pusat kekuatan politik, budaya, maupun ekonomi di berbagai benua. Bahkan dalam cerita-cerita rakyat di berbagai daerah di Tanah Air menarasikan asal-muasal manusia di dunia berawal di Nusantara ini. Dan, beberapa waktu terakhir, sejumlah pakar sejarah dunia menjelaskan bahwa peradapan Atlantis yang hilang terletak di wilayah Nusantara. Penggalan sejarah ini adalah modal budaya dan sosial yang sangat bermakna bagi kita dan saatnya direaktualisasi dalam konstelasi dunia dewasa ini. Kita bangsa yang bisa.

Perjalanan Republik ini penuh dinamis. Dalam hubungan antarbangsa yang saling terkait dan tergantung, para pendiri negara (founding fathers) memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Salah satu cita-cita kemerdekaan ini adalah agar kita memperjuangkan perdamaian dunia yang adil dan beradab. Dengan konteks yang berbeda sesuai dengan tantangan zaman yang berbeda pula, Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati Soekarnoputri telah menjalankan politik luar negeri yang bermartabat.

Di tengah-tengah perjalanan reformasi ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berupaya untuk memperkuat posisi dan peran kita di pentas dunia. Sejak tahun 2004, Presiden SBY mengarahkan politik luar negeri yang bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pemahaman tentang identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional. Dunia harus mengakui bahwa proses demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia secara konsisten telah mengundang banyak simpati, dukungan, dan kepercayaan internasional. Prestasi demokrasi ini menjadi modal penting bagi diplomasi internasional Indonesia. Di sisi lain, Presiden SBY ingin menunjukan bahwa sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, demokrasi dan agama dapat berpadu dan saling bersinergi dengan gagasan ekonomi modern yang terbuka. Hal ini merupakan modal dasar yang sangat penting pula dalam diplomasi internasional Indonesia.

Dalam tujuh terakhir ini, kita jalankan Multi directions foreign policy guna memajukan hubungan baik dengan negara-negara berkembang maupun dengan negara-negara maju dalam konteks politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kini, Indonesia sebagai satu-satunya negara kawasan Asia Tenggara yang menjadi anggota G-20. Dalam forum tersebut, Indonesia telah memberikan kontribusi yang penting dengan menyuarakan pandangan dan concerns negara-negara berkembang, seperti pertumbuhan ekonomi yang berimbang, berkualitas, dan berkesinambungan, serta inklusif.

Saat ini Indonesia sebagai pemimpin ASEAN dan telah berhasil menggelar ASEAN Summit. Sebagai lingkaran pertama politik luar negeri, Presiden SBY berhasil menuangkan gagasan untuk membentuk komunitas ASEAN , baik komunitas politik-keamanan ekonomi, dan sosial budaya ASEAN. Dalam masa keanggotaan Indonesia pada DK-PBB (2007-2008), Indonesia senantiasa memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip internasional yang bersifat fundamental, terutama prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional (national sovereignty and territorial integrity). Demikian pula, dalam kaitannya dengan konflik di Timur Tengah, Indonesia secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina berdasarkan resolusi DK PBB No. 242 (1967) dan No. 338 (1973). Resolusi tersebut menyebutkan pengembalian tanpa syarat semua wilayah Arab yang diduduki Israel dan pengakuan atas hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, serta mendirikan negara di atas tanah airnya sendiri dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya, di bawah prinsip "land for peace".

Sebagai masyarakat dunia, Indonesia telah meratifikasi 7 (tujuh) instrumen hukum internasional yang mengatur promosi dan proteksi HAM yang diterima secara universal. Dengan demikian Indonesia tunduk terhadap berbagai aturan dalam konvensi-konvensi tersebut, antara lain Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya - tahun 1976; Kovenan Internasional Hak-hak Sosial dan Politik-tahun 1976; (3) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial-tahun 1969. Di bidang lingkungan hidup, Indonesia memprakarsai terbentuknya forum kerja sama negara-negara pemilik hutan tropis terbesar Forest-Eleven (F-11) yang menegaskan komitmen kerja sama melalui kesepakatan para "Leader" yang dituangkan dalam Joint Statement Tropical Rainforest Countries di New York pada 24 September 2007. Demikian pula, Indonesia berperan dalam pengesahan Bali Action Plan (BAP) dan Bali Roadmap pada Conference of Parties (COP) UNFCCC di Bali, Desember 2007.

Akhirnya, kita tidak hidup dalam suatu ruang yang vakum. Karena itu, kebijakan politik luar negeri Indonesia akan menyesuaikan diri dengan lingkungan global saat ini dan masa mendatang. Prinsipnya, kita memegang komitmen ‘A Million Friends, Zero Enemy'. Indonesia adalah bangsa yang bisa berbuat untuk masyarakat dunia.

Perbatasan Negara: Masalah dan Solusi

Oleh: Velix Wanggai (dimuat di Harian Jurnal Nasional, 9 Juni 2011)

Minggu kemarin saya mengunjungi dua kota yang terletak di wilayah perbatasan negara, masing-masing Pontianak di Kalimantan Barat, pada 30 - 31 Mei 2011, dan Merauke di Papua, pada 2 - 3 Juni 2011.

Kemarin, 8 Juni di Jakarta, kami juga menerima kunjungan Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Dengan menyebut Kepulauan Aru, teringat peristiwa tenggelamnya KRI Macan Tutul yang dipimpin Laksamana Yos Sudarso dalam misi perebutan Irian Barat.

Penduduk Kepulauan Aru sejak lama memiliki hubungan kultural dengan penduduk di pantai selatan Papua. Kepulauan Aru yang terletak di selatan timur Indonesia juga merupakan wilayah perbatasan negara yang berbatasan dengan perairan Northern Territory Australia.

Saya mulai dengan mengunjungi Pontianak. Kesan pertama ketika menginjakkan kaki di Pontianak adalah suasana pembauran suku bangsa, Melayu, Tionghoa, Dayak, Bugis, Jawa dan Madura. Hal itu mengingatkan kita pada tragedi kemanusiaan yang melanda daerah ini beberapa waktu silam yang sempat mengkoyak perdamaian di Bumi Katulistiwa ini. Pengalaman pahit itu menjadi pelajaran berharga untuk merajut tali persaudaraan membangun Kalimantan Barat yang damai dan sejahtera di masa depan. Kini tampak bahwa semua komponen bangsa telah bersatu melangkah untuk membangun Bumi Khatulistiwa ini.

Posisi provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia membuat migrasi manusia dan barang ke wilayah negeri jiran itu tercatat paling tinggi diantara daerah-daerah perbatasan lainnya. Masyarakat yang berasal dari Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu berlomba-lomba mencari penghidupan di Kucing dan Serawak, Malaysia.

Alasan mereka sederhana, di Malaysia mereka akan memperoleh penghasilan lebih baik dibanding berada di kampung halamannya sendiri di Indonesia. Yang terjadi adalah pertukaran budaya, kebiasaan dan adat-istiadat diantara Indonesia dan Malaysia. Batas-batas nasionalisme hilang karena orientasi hidup adalah mengejar kesejahteraan ekonomi.

Dari belahan barat, saya ingin mengajak kita ke ujung timur Nusantara, tepatnya ke Merauke dan Kepulauan Aru. Keduanya adalah daerah Kabupaten yang berada di bagian selatan dan timur perbatasan RI-Australia-PNG. Merauke adalah wilayah paling selatan di Provinsi Papua memiliki kompleksitas masalah mulai dari pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing sampai pelintas batas tradisional dan politik di perbatasan RI-PNG. Pemerintah daerah kabupaten Merauke menghadapi persoalan pelik.

Masyarakat PNG mengungsi ke wilayah perbatasan RI karena masalah-masalah sosial dan ekonomi yang mendera mereka di PNG. Sementara warganegara RI yang eksodus ke PNG akibat situasi politik di masa lalu dan kini mereka hendak kembali ke kampung halamannya di Merauke. Siapa yang berwenang mengurus mereka, berhubung diantaranya berstatus warganegara PNG. Hal yang barangkali agak berbeda dengan kasus Kalimantan Barat. Kalau di Kalimantan Barat, warga kita yang berduyun-duyun ke Malaysia, sementara di Merauke, warga PNG yang mencari penghidupan di Merauke.

Letak geografis jauh dari pemerintahan pusat dan provinsi sehingga masalah-masalah yang terkait dengan kewenangan dan regulasi tidak berjalan di sana. Padahal dengan bentangan lahan pertanian maupun laut yang luas dan kaya akan sumberdaya alam, Merauke dan Kepulauan Aru bisa saling mendukung. Misalnya, kawasan agropolitan Merauke lewat program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang mulai berjalan maupun Kepulauan Aru dengan rencana pengembangan Minapolitannya.

Agenda Rencana Aksi

Wilayah-wilayah perbatasan yang merupakan beranda depan Republik ini harus tetap dijaga. Penjagaannya melalui orientasi pembangunan kawasan perbatasan yang integratif dan berkesinambungan. Artinya segenap komponen bangsa memiliki peran dan tanggungjawab yang sama, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam memajukan kawasan perbatasan. Integrasi perencanaan,regulasi, kelembagaan dan pembiayaan pembangunan harus berjalan sinergis yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Secara umum kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat di wilayah perbatasan adalah minimnya aksesibilitas sosial dan ekonomi mereka. Pembangunan fisik infrastruktur harus dibarengi dengan pembangunan sosial ekonomi mereka. Dalam kerangka itulah Presiden SBY melakukan panen raya padi, sekaligus meresmikan Universitas Musamus Merauke pada November 2010 lalu.

Komitmen untuk mengubah paradigma pembangunan perbatasan telah diambil Presiden SBY yang mengubah arah kebijakan pembangunan dari inward looking ke outward looking, yakni disamping sebagai wilayah pertahanan karena berbatasan dengan negara tetangga juga untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat. Dengan demikian, pendekatan yang dibutuhkan bersifat ganda, yakni pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan

Kehadiran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diharapkan mampu mewujudkan hasil konkret pembangunan wilayah perbatasan dengan arahan yang jelas. Peran BNPP adalah memberikan petunjuk umum berupa grand design pengelolaan kawasan perbatasan negara. Daerah-daerah yang memiliki kawasan perbatasan akan menjadikan grand design tersebut sebagai acuan rencana aksi mereka sesuai karaktersitik wilayah perbatasannya.

Sejauh ini, masing-masing Kabupaten/Kota yang termasuk daerah perbatasan berjalan sendiri-sendiri. Untuk kasus Kalimantan dan Papua misalnya, terdapat beberapa Kabupaten/Kota di kedua wilayah itu yang termasuk wilayah perbatasan. Pemerintah provinsi dapat memfasilitasi Kabupaten/Kota di wilayahnya menyusun rencana strategi (renstra) bersama pengelolaan perbatasan di wilayahnya berdasarkan grand design dari BNPP tersebut.

Sudah lama rakyat kita di perbatasan menantikan kesejahteraan itu datang menyapa mereka. Untuk itu, tidak ada jalan lain kecuali menjadikan tema "membangun beranda depan Republik" sebagai gerakan pembangunan nasional yang bersifat terpadu, urgen sekaligus emergen.

Suksesi Papua 2011, Parpol Laris Manis

Posted by redaksi • 06/06/2011 • http://centraldemokrasi.com/info-regional/06062011/

Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur Papua tahun 2011, berbagai spanduk dan baliho dari calon gubernur (Cagub) Papua mulai bermunculan dan dipasang di sudut-sudut kota hingga kampung-kampung seluruh Tanah Papua. Tak ketinggalan para Cagub memburu partai politik sebagai kendaraan politik yang harus mencapai 15 persen untuk bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

Pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari partai politik sendiri dijadwalkan berlangsung pada 13-20 Juni mendatang. Namun belakangan, jadwa tersebut diubah menjadi tanggal 21 Juni – 28 Juni 2011. Hal ini karena disesuaikan dengan Data rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Provinsi Papua yang diperkirakan sebanyak 2.154.493 juta jiwa, dari jumlah penduduk Papua 3.153.981 juta. Data DP4 ini telah diserahkan oleh Gubernur Papua kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua

Sedangkan calon independen tampaknya bebas hambatan. Mereka tinggal menunggu hasil verfikasi faktual hingga tingkatan KPUD Kabupaten/kota sejak didaftarkan secara resmi. Pendaftaran calon indedenden sendiri telah dilangsungkan sejak 26 - 29 April lalu. Sebanyak tiga pasangan resmi mendaftarkan diri untuk maju dalam pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur. Mereka adalah Drs. Wellington Wenda - Ir.Weynand Watori, DR.Noac Nawipa - Johanes Wop, serta Dr. Jhon Karubaba - Sipora Modouw. Ketiga pasangan ini mendaftar di hari terakhir pendaftaran, yakni Jumat (29/4).

Tentang calon independen yang mencapai tiga pendaftar ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komisi Nasional Pilkada Independen Indonesia, Yislam Alwini, mengatakan kehadiran calon independen adalah hal yang wajar dalam pesta demokrasi. Ini menunjukkan dukungan dari rakyat yang akan dibuktikan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

"Jika hari ini dengan antusias masyarakat mendukung pasangan independen, maka rakyat menginginkan adanya perubahan lewat calon independen. Hal ini tidak salah dan tidak bertentangan dengan aturan. Karena demikian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-V/2007 tentang diperbolehkannya calon independen, seperti salah satu walikota di Aceh yang walikotanya merupakan calon independen," paparnya.

Sedangkan Ketua KPU Papua, Benny Sweny mengatakan bahwa pihaknya akan meneliti jumlah dukungan yang dilampirkan oleh para calon dan akan dikembalikan kepada pasangan calon untuk dilengkapi jika ditemukan kekurangan. Selanjutnya akan diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dilakukan verifikasi soal kebenaran dari data ini. Sebab ada yang mungkin pindah alamat, ada yang sudah meninggal, ada juga Pensiunan TNI/Polri, bahkan ada juga remaja yang memasuki usia 17 tahun atau yang sudah menikah. Semuanya akan diverifikasi oleh KPU kabupaten dan kota. Selanjutnya, 7 Juni mendatang, akan diumumkan siapa calon independent yang lolos.

Mengenai calon independen yang masih menjabat sebagai Kepala Daerah, menurut Benny, yang bersangkutan harus melaporkan ke Menteri dalam negeri (Mendagri) terlebih dahulu, sehingga waktu kampanye, calon tersebut ambil cuti. “Jadi Bupati tidak undur dari jabatannya, hanya izin cuti saat 14 hari kampaye nanti. Artinya siang dia bisa kampaye, sementara malam hari bisa kembali lagi menjadi Bupati,” papar Benny.

Terlepas dari calon independen, beberapa calon gubernur mulai "merayu" partai politik dengan mendaftarkan dirinya sekaligus memaparkan visi-misinya. Rabu (25/5) lalu, Mantan Walikota Jayapura, M.R. Kambu memaparkan visi misinya dihadapan panelis koalisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Bintang Reformasi (PBR). Kemudian menyusul Michael Manufandu (Duta besar Indonesia - Kolombia) ikut mendaftar dalam waktu yang berbeda di hari yang sama. Setelah itu, pada Kamis (26/5), Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem, ikut mendaftar dan mengikuti proses yang dijalani pendaftar sebelumya. Kemungkinan masih banyak calon-calon yang akan datang sesuai informasi dari pengurus partai tersebut.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Bintang Reformasi (PBR) Provnsi Papua, Ibu Yanni, menegaskan bahwa PBR dan Gerindra tidak bisa memutuskan, karena tentunya akan melalui mekanisme Partai. Dimana setelah proses pendaftaran dan penjaringan, selanjutnya akan dilaporkan dan dikonsultasikan ke DPP PBR dan Gerindra. Karena DPP yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. “Oleh sebab itu kepastian figur juga ditentukan oleh modal politik dari bakal calon, guna memenuhi syarat pencalonan, setara dengan 9 kursi di DPR-Papua atau 15 persen suara, sehingga bisa menambah suara yang tersisa dari kuota kami," tandasnya.

PBR Papua sendiri memiliki 3 kursi dan DPD Partai Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Papua memiliki 1 Kursi di DPR-Papua. Ini belum mencukupi 15 persen syarat minimal pencalonan, sehingga dibutuhkan koalisi dengan partai lain yang dibawa juga oleh para bakal calon yang ikut seleksi saat ini.

Berbeda dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang secara resmi telah mengusung mantan Walikota Jayapura, MR Kambu. Walaupun demikian M.R.Kambu masih mencari dukungan partai lainnya sebagaimana yang terjadi saat mendaftar ke koalisi Gerindra dan PBR. Kepastian M.R.Kambu sendiri dibenarkan Ketua Partai Hanura Papua, Yan Permenas Mandenas. Ia mengakui bahwa usulan Kambu menjadi calon Gubernur Papua sudah keputusan final dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) beberapa waktu lalu di Jayapura.

Dari calon-calon yang tampil terdapat kader-kader Partai Golkar, seperti MR Kambu yang saat ini menjabat sebagai Dewan Penasihat Partai Golkar Kota Jayapura. Welington Wenda juga Ketua DPC Golkar Kabupaten Pegunungan Bintang, maju menjadi calon Gubernur Papua lewat jalur independen. Nama lainnya dari Partai Golkar adalah Habel Melkias Suwae selaku Ketua DPD Partai Golkar Papua yang juga masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Jayapura. Demikian juga Klemen Tinal yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Mimika dan Alex Hesegem yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua.

Jika para Cagub Papua sibuk mencari "perahu" politiknya untuk maju Pilgub Papua, berbeda dengan Lukas Enembe yang berposisi sebagai Ketua Partai Demokrat Papua. Partai bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sepakat menunjuk Lukas sebagai calon tunggal pada Pilgub 2011, sekaligus Partai Demokrat sudah mengikat kerja sama dengan 10 partai pada pemilihan gubernur Papua. "Kita sudah sepakat koalisi dengan 10 partai yang memiliki kursi di DPRD untuk mengusung calon gubernur," kata Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe, di Jayapura, belum lama ini. Menurutnya, dukungan 10 partai membuat Demokrat makin luar biasa. Paling tidak Demokrat sudah mengantongi 36 kursi di DPRD.

"Lihat saja selama ini banyak figur yang mengaku siap maju dalam Pilkada Papua, tapi mereka semua belum jelas partai pengusungnya, maka jangan dulu bohongi rakyat," katanya. Ketika ditanya terkait calon wakil yang akan mendampingi maju pada Pilkada Gubernur Papua, dirinya menjawab, bahwa tetap mencari putra Papua yang benar-benar siap membangun Papua. Kita tidak lagi berbicara mengenai suku, ras, dan agama. Yang kami inginkan adalah seorang tokoh yang benar-benar berkeinginan untuk membangun Papua," ujarnya. Namun informasi dari sumber terpercaya menuturkan bahwa dari tiga calon wakil gubernur Papua, salah satunya adalah Felix Wanggai.

Selain Demokrat, Koalisi Demokrasi Papua( Kode Papua) yang terdiri dari 16 gabungan Partai Politik. Meskipun telah menyepakati seorang figur calon Gubernur Papua untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur Papua mendatang, koalisi ini belum mengumumkan nama calon gubernur yang akan mereka usung itu. Uniknya, koalisi ini telah menetapkan 8 nama calon Wakil Gubernur terlebih dulu, yakni Komarudin Watubun, Paskalis Kossay, Naftali Yogi, dr. Alo Giay, Ali Kastela, Umar Bauw, Aroby Ahmad Aituarauw, Moh. Musa’ad. Namun sumber informasi Tabloidjubi.com, mengaku bahwa Kode Papua telah mendekati Barnabas Suebu sebagai kandidat Cagub yang akan diusung maju Pilgub Papua 2011.

Barnabas Suebu sendiri, meski belum memutuskan apakah akan maju kembali sebagai Gubernur Papua untuk ketigakalinya, namun ia telah menunjukkan sinyal bahwa dirinya berkinginan untuk maju kembali.

"Saya telah menerima surat dari Mahkamah Agung (MA) bernomor 20/P.TS/III/2011/18P/Hum/2011, tanggal 18 Mei yang isinya mengabulkan seluruh permohonan kami, yakni bahwa Konstitusi RI dan UU Otsus tidak melarang saya untuk mencalonkan dirinya kembali sebagai Gubernur Papua atau dengan kata lain, saya masih memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan dirinya sebagai Gubernur Papua, meskipun untuk ketiga kalinya," ujar Gubernur Suebu, saat tatap muka dengan wartawan di Jayapura, Rabu (25/5) malam.

Kita lihat saja, apakah nama-nama yang saat ini ramai menjadi berita di media massa lokal ini akan mulus melangkah hingga saat terakhir pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, atau akan ada nama lain? Semuanya tergantung “perahu politik” yang jelas dan “cost politic”. Namun pada akhirnya, rakyat Papualah yang menentukan.

http://centraldemokrasi.com/info-regional/06062011/