Staf Presiden: Rehabilitasi Nama Gus Dur

Jakarta, 1 Januari 2010 01:36

Staf Khusus Presiden Andi Arif mengatakan, pemulihan nama baik (rehabilitasi) almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur lebih penting daripada perdebatan mengenai pemberian gelar pahlawan bagi presiden RI ke-4 itu.

"Bagi saya yang terpenting bukan itu, yang mendesak adalah harus ada rehabilitasi secara serius bahwa Gus Dur jatuh dari kekuasaan bukan karena kasus tertentu. Ini penting untuk pelurusan sejarah," kata mantan aktivis mahasiswa itu di Jakarta, Kamis (31/12).

Andi menuturkan, seminggu sebelum Gus Dur dilengserkan oleh MPR dari jabatan presiden pada 24 Juli 2001, dirinya bersama sejumlah aktivis mahasiswa lainnya seperti Faisol Reza, Haris Moti, dan beberapa orang lain, menemui Gus Dur di sebuah rumah di Jl Irian, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan itu, Gus Dur menyatakan jangan khawatir akan posisinya sebagai presiden, karena beberapa posisi kunci di TNI dan Polri masih mendukung dirinya. "Saya sempat berdebat, sekarang kan era sipil Gus, TNI dan Polri kan hanya akan ikut apa kata parlemen. Gus Dur bilang, sudah tenang saja, parlemen masih bisa diatasi, sebagian besar masih mendukung saya," kata Andi menceritakan perbincangannya waktu itu.

Dikatakannya, saat itu Gus Dur sangat percaya diri bahwa tidak mungkin ada orang yang akan melakukan pengkhianatan terhadap dirinya. "Kami kemudian percaya saja dengan yang dikatakan Gus Dur, walau hati kecil kami punya hitungan lain. Apa yang kami khawatirkan ternyata benar. Gus Dur di-impeach oleh parlemen," katanya.

Andi mengaku sangat merasa kehilangan atas kepergian tokoh besar pelopor demokrasi di Indonesia itu, yang selalu menyampaikan ide dan pemikiran cemerlangnya dengan indah, humor, dan kadang menjengkelkan.

Meski begitu, Andi merasa bersyukur dirinya bisa berada di dekat Gus Dur di saat akhir hayatnya, dan masih sempat melihat wajah Gus Dur yang agak pucat saat dibawa dari lantai 2 ke lantai 5 Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tempat Gus Dur dirawat inap. "Saya datang bersama Velix Wanggai (Staf Khusus Presiden), tak kuasa menahan air mata memandang tokoh yang mendukung antifeodalisme dan antibirokratisme, meski dia baru tahap awal karena dilengserkan di tengah jalan," kata Andi.

Gus Dur, yang menjabat sebagai presiden RI mulai 20 Oktober 1999 hingga 24 Juli 2001, merupakan putra pertama dari enam bersaudara yang lahir di Desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur, pada 4 Agustus 1940. [EL, Ant]

Jenazah Gus Dur Segera Dibawa ke Ciganjur

Rabu, 30/12/2009 19:57 WIB
Hery Winarno - detikNews

Jakarta - Persiapan pemulangan jenazah Gus Dur dari RSCM terus dilakukan. Sebuah keranda jenazah berbalut kain hijau tampak memasuki ruangan tempat jenazah Gus Dur berada.

Sampai pukul 19.30 WIB, jenazah Gus Dur masih berada di ruang Pelayanan Jantung Terpadu Gedung A RSCM. Rencananya jenazah Gus Dur akan dibawa ke kediamannya di Ciganjur, Jakarta Selatan.

Pantauan detikcom, hingga pukul 19.40 WIB, Rabu (30/12/2009), sejumlah kerabat dan kolega Gus Dur masih berdatangan ke RSCM. Beberapa di antara mereka tampak pejabat tinggi negara, seperti Menko Kesra Agung Laksono, Staf Khusus Presiden Andi Arief dan Velix Wanggai.

Penjagaan di sekitar ruangan tempat keberadaan jenazah Gus Dur juga masih dijaga ketat. Semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk wartawan, dilarang masuk.

Gus Dur menghembuskan nafas terahir sekitar pukul 18.45 WIB. Tokoh bangsa ini meninggal akibat mengidab berbagai macam penyakit.

(djo/asy)

Presiden Komitmen Jalan Damai untuk Papua

Staf Khusus Presiden, Velix Wanggai, menegaskan komitmen SBY menempuh jalan damai di Papua

Rabu, 23 Desember 2009, 12:10 WIB

Arfi Bambani Amri

Presiden SBY (AP/KYODO NEWS/MINORU IWASAKI-POOL)

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen memperbaiki kondisi ekonomi dan politik di Papua secara damai dan bermartabat. Jalan serupa telah ditempuh dalam menyelesaikan kasus kekerasan di Aceh.

"Presiden selalu memproyeksikan penyelesaian masalah di Papua secara damai dan bermartabat," ujar Velix Vernando Wanggai, Staf Khusus Presiden bidang Pemerintahan Daerah. "Sama seperti di Aceh," ujarnya saat diwawancara VIVAnews melalui telepon, Rabu 23 Desember 2009.

Meski sudah ada Undang-undang Otonomi Khusus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membuat lagi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 untuk mempercepat proses itu. Inpres 5/2007 itu, ujar Velix, berisi empat strategi untuk pembangunan Papua.

Strategi pertama, adalah kesejahteraan. Pemerintah menganggarkan hampir Rp 30 triliun untuk mempercepat pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. "Pelaksanaannya diserahkan kepada kepala daerah," ujar mantan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada itu.

Strategi kedua adalah hukum dan keamanan. Kepolisian menjadi penjuru dalam mewujudkan ini.

Strategi ketiga adalah politik. Melalui UU Otsus, terjadi penguatan sejumlah kelembagaan di Papua seperti Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua dan sejumlah institusi adat. Pemerintah, kata Velix, menyadari kompleksitas Papua.

Strategi politik ini nanti juga mencakup kewenangan membuat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Velix menjelaskan, Perdasus nanti khusus mengatur pengelolaan sumber daya alam dan alokasi anggaran yang disediakan pusat.

Kemudian, barulah masuk ke strategi keempat yakni sosial dan budaya. Strategi ini sudah dilakukan sejak dulu dan tinggal diteruskan.

Dan program Papua ini, kata Velix, tercakup dalam Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II. "Masuk dalam bagian pengentasan daerah tertinggal. Sebagian besar Papua kan tertinggal," ujar Velix.

• VIVAnews

President Mulls Over Plans on Indonesia Papua

President prepares four strategies to improve Papua.

Rabu, 23 Desember 2009, 13:51 WIB

Arfi Bambani Amri

(Antara/ Widodo S Jusuf)

RELATED NEWS

• Papuan Separatist Leader Kwalik Shot Dead
• Riot Breaks in Indonesia Papua
• Martti Ahtisaari Meets Activists of Aceh
• Rawagede Victims Sue Dutch Govt
• Omni Hospital May Withdraw Case on Prita

VIVAnews - Papua, a province in the easternmost of Indonesia, is seen by many as slipping into a chaotic situation. Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono is committed to polish up the economic and political conditions in Papua in a peaceful and dignified way.

"Mr President has always forwarded peaceful and dignified ways of problem solving in Papua," presidential adviser Velix Vernando Wanggai told VIVAnews on Wednesday, Dec 23.

Despite the Law on Special Autonomy, President Susilo Bambang Yudhoyono also issued Presidential Decree No.5/2007 containing four strategies in Papua development to expedite the process.

The first strategy deals with well-being. The government allocates almost Rp 30 trillion to speed up the development in Papua and West Papua.

The second approach is concerned with justice and security, which will be highly led by the police.

The third project is on politics. The Law on Special Autonomy helps dig the strength of several institutions in Papua such as the Regional House of Representatives, the People's Council and traditional systems.

The final strategy includes social and cultural issues, which have been on-going.

--

Translated by: Bonardo Maulana Wahono

• VIVAnews

Kwalik Tewas, Istana Bantah Papua Tak Stabil

"Tidak bisa digeneralisir kondisinya tak stabil," ujar Velix Wanggai, Staf Khusus Presiden

Rabu, 23 Desember 2009, 11:50 WIB

Arfi Bambani Amri

Pemakaman Kelly Kwalik di Timika, Papua (Antara)

VIVAnews - Staf Khusus Presiden bidang Pemerintahan Daerah, Velix Vernando Wanggai, menyatakan kematian Kelly Kwalik jangan dijadikan dasar menyatakan Papua dalam keadaan panas atau berkonflik. Kejadian itu hanya letupan kecil yang tak mempengaruhi proses pembangunan Papua.

"Tidak bisa digeneralisir kondisinya tidak stabil," ujar Velix saat diwawancara VIVAnews melalui telepon, Rabu 23 Desember 2009. "Kasus itu bukan wakil atau wajah Papua," ujar Velix yang berayahkan orang Papua itu.

Kasus kematian Panglima Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka wilayah Timika itu, ujar Velix, bagian dari penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Dalam penegakan hukum, wajar terjadi letupan-letupan kecil.

Secara umum, Velix juga membantah kondisi Papua semakin memburuk di bawah Undang-undang Otonomi Khusus Papua. Pembangunan Papua, ujar Velix, semakin meningkat. Kesejahteraan juga relatif lebih baik. Kemudian juga terjadi penguatan kelembagaan politik seperti adanya Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua.

"Selama ini ada yang berjalan sesuai perencanaan, namun tentu ada juga yang tidak sesuai," kata mantan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada itu. Dan yang belum berjalan sesuai harapan itu adalah kondisi keamanan yang sesekali diwarnai letupan-letupan kecil.

• VIVAnews

Tertembaknya Kelly Kwalik Tak Terkait Century

Kelly Kwalik selama ini menjadi target operasi (TO) petugas keamanan dalam hal ini polisi.

Jum'at, 18 Desember 2009, 22:46 WIB

Amril Amarullah

VIVAnews -- Kabar adanya upaya pengalihan isu dibalik tertembaknya pimpinan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kelly Kwalik, dinilai pengamat inetelijen Wawan H Purwanto, sangat tidak beralasan.

Menurutnya, Kelly Kwalik selama ini memang menjadi target operasi (TO) petugas keamanan dalam hal ini polisi. Karena itu, tidak bisa serta merta dinilai sebagai upaya pengalihan isu skandal Bank Century.

"Memang waktunya saja yang bersamaan disaat pansus Century memanas, dengan orang yang diduga Kelly Kwalik tertembak mati," ujar Wawan H Purawanto kepada VIVAnews, Jumat, 18 Desember 2009.

Ditambah lagi, lanjut dia, ini ada kaitannya dengan perayaan ulang tahun OPM, jadi memang suasana bergejolak disana itu sudah biasa. Sehingga kasus seperti ini, tidak harus ditarik ke ranah lain, dalam hal ini Century.

Ditanya apakah orang yang ditembak mati itu adalah pentolan OPM, Wawan mengaku berbeda pendapat dengan polisi, sebelum tim forehensik mendapatkan hasil tes DNA, baru bisa dikatakan itu Kelly Kwalik atau bukan.

"Di sana itu (Papua) ada puluhan Kelly Kwalik, siapapun bisa seperti dia, karena memang tidak mudah untuk menemukan Kelly yang asli, selain juga banyak orang Papua yang wajahnya mirip," tuturnya. Jadi untuk memastikan, sama-sama perlu menunggu data forehensik melalui hasil tes DNA, tidak bisa saling tebak menebak.

Meski demikian, dia juga mengingatkan kepada masyarakat dan aparat keamanan untuk tetap mewaspadai aksi pasca penembakan orang yang diduga Kelly Kwalik. "Gejolak seperti ini biasa terjadi di Papua, karena itu kewaspadaan tetap harus di perhatikan, selain juga orang seperti dia (Kelly Kwalik) pandai menyusup ke hutan-hutan, dan sewaktu-wakti dia dan pengikutnya akan membuat terror,"

Sementara sebelumnya, sejumlah massa yang tergabung dalam Front Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua, menggelar aksi protes terhadap upaya pengalihan isu dengan merekayasa bahwa pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kelly Kwalik tewas ditembak pasukan Brimob dan Densus 88, Rabu 16 Desember 2009 dini hari.

Nelles, Koordinator gerakan Front Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua di Jakarta, menyatakan apa yang dilakukan polisi dengan menyebar isu tertembak matinya Kelly Kwalik dinilai hanya rekayasa aparat saja. Bahkan mereka curiga kalau ini pengalihan isu yang sedang memanas di Jakarta. "Kenapa peristiwa ini muncul saat proses bank century memanas," ujarnya menegaskan.

Hari ini, dengan menggunakan pesawat carteran Susi Air, jenazah yang diduga Pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kelly Kwalik diterbangkan ke Timika melalui Bandara Sentani. Jenazah rencananya akan dikembalikan ke pihak keluarga.

• VIVAnews