Presiden Pastikan Ajukan Klaim Kasus Montara

Kamis, 22 Juli 2010 11:37 WIB | Warta Bumi | Pemanasan Global | Dibaca 1783 kali

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan, Indonesia akan mengajukan klaim ganti rugi terkait tumpahan minyak akibat meledaknya kilang Montara di Laut Timor, Nusa Tenggara Timur.

"Kita akan lakukan kewajiban kita sebaik mungkin, kita akan ajukan klaim kepada perusahaan yang mengakibatkan tumpahan minyak itu," kata Presiden Yudhoyono dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Untuk itu, Presiden meminta laporan dari para menteri terkait yang juga akan disampaikan dalam Sidang Kabinet tersebut.

Menurut Kepala Negara, kasus tumpahan minyak di kawasan itu harus disikapi secara serius. Hal itu disebabkan beberapa penelitian menunjukkan tumpahan minyak telah memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Selain itu, banyak laporan menyebutkan tumpahan minyak tersebut telah merugikan penduduk setempat.

Presiden Yudhoyono menegaskan, perusahaan pengelola kilang Montara sudah seharusnya menyikapi klaim ganti rugi yang akan diajukan oleh pemerintah Indonesia.

Terkait kasus Montara, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai menyatakan akan mengirimkan tim ke Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dalam pekan ini untuk melakukan verifikasi data kerugian masyarakat karena tumpahan minyak.

Tumpahan minyak akibat meledaknya kilang milik perusahaan milik Australia, The Montara Well Head Platform itu telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar.

Rencananya, tim yang akan diberangkatkan itu akan menyerahkan hasil verifikasi kepada Presiden, serta Kementerian dan lembaga terkait.

Apabila diperlukan, pemerintah dapat menjadikan data tersebut sebagai salah satu bahan penyusunan klaim kerugian kepada pihak yang menimbulkan pencemaran.

Kilang Montara meledak pada Agustus 2009. Akibatnya, minyak mentah di kilang itu tumpah dan mencemari Laut Timor.

Pencemaran Laut Timor pada 2009 meluas ke perairan di sekitar Kabupaten Rote Ndao, bahkan hingga Laut Sawu, terutama sekitar Kabupaten Sabu Raijua dan pantai selatan Pulau Timor.

Di Rote Ndao, Bupati Lens Haning berkali-kali menyampaikan keluhan berkaitan dengan pencemaran tersebut, antara lain hasil tangkapan nelayan berkurang dan rumput laut yang dikembangkan warga di pesisir Pulau Rote mati karena tercemar gumpalan minyak mentah.

Bupati Rote Ndao juga menyatakan, tumpahan minyak itu mencemari sekitar 16.420 km per segi wilayah Laut Timor yang tercakup dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Kerusakan ekosistem laut dan kematian berbagai jenis biota laut telah menyebabkan anjloknya pendapatan nelayan dan petani rumput.

Sebelum terjadinya pencemaran, petani rumput laut di Rote Ndao dapat memproduksi 7334 ton rumput luat kering per tahun. Pada tahun 2009, atau setelah pencemaran terjadi, produksi turun hingga 1.512 ton. Bahkan, hingga Juni 2010, produksi rumput laut kering di Rote baru mencapai 341,4 ton.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan potensi kerugian akibat kasus Montara mencapai Rp290 miliar.

Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengatakan, hasil perhitungan nilai potensi kerugian sosial ekonomi tersebut menjadi dasar kebijakan untuk tuntutan ganti rugi kepada pihak Australia.

Hasil perhitungan kerugian tersebut terbagi menjadi potensi kerugian total (total lost value) mencapai Rp247 miliar dan kerugian langsung (direct lost value) mencapai Rp42 miliar.

Kerugian total merupakan perhitungan berbagai aspek seperti biofisik, psikologi dan sosial ekonomi dari nelayan setempat, sedangkan kerugian langsung merupakan penghitungan berdasarkan aspek riil yang seharusnya didapat oleh nelayan dari perairan tersebut.
(F008*P008/A024)

COPYRIGHT © 2010

Presiden: Indonesia Ajukan Klaim Kasus Montara

Politikindonesia - Indonesia akan mengajukan klaim ganti rugi atas tumpahan minyak akibat meledaknya kilang Montara di Laut Timor, Nusa Tenggara Timur. Kasus itu harus disikapi secara serius, karena tumpahan minyak telah memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan hal tersebut dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/07).

Kepala Negara menegaskan, Indonesia akan melakukan kewajiban perlindungan terhadap wilayah dan warganya, sebaik mungkin. Untuk itu, Indonesia akan mengajukan klaim kepada perusahaan yang mengakibatkan tumpahan minyak itu.

Presiden meminta laporan dari para menteri terkait yang juga akan disampaikan dalam Sidang Kabinet tersebut. Perusahaan pengelola kilang Montara sudah seharusnya menyikapi klaim ganti rugi yang akan diajukan oleh Pemerintah Indonesia.

Menurut Kepala Negara, beberapa penelitian menunjukkan tumpahan minyak telah memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selain itu, banyak laporan menyebutkan tumpahan minyak tersebut telah merugikan penduduk setempat.

Tumpahan minyak akibat meledaknya kilang milik perusahaan milik Australia, The Montara Well Head Platform itu telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar.

Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai menyatakan akan mengirimkan tim ke Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dalam pekan ini. Tim akan melakukan verifikasi data kerugian masyarakat karena tumpahan minyak.

Rencananya, tim akan menyerahkan hasil verifikasi kepada Presiden, serta Kementerian dan lembaga terkait. Apabila diperlukan, pemerintah dapat menjadikan data tersebut sebagai salah satu bahan penyusunan klaim kerugian kepada pihak yang menimbulkan pencemaran.

Seperti diketahui, Kilang Montara meledak Agustus 2009. Minyak mentah di kilang itu tumpah dan mencemari Laut Timor. Pencemaran Laut Timor pada 2009 meluas ke perairan di sekitar Kabupaten Rote Ndao, bahkan hingga Laut Sawu, terutama sekitar Kabupaten Sabu Raijua dan pantai selatan Pulau Timor.

Keluhan Bupati

Velix Wanggai mengatakan, belum lama ini, pihaknya telah menerima laporan dari Bupati Rote Ndao, Leonard Haning itu. Laporan itu menyangkut jenis dan kuantitas kerugian yang diderita petani rumput laut dan nelayan Kabupaten Rote Ndao.

“Persoalan ekonomi yang dihadapi petani dan nelayan harus segera dicarikan jalan keluarnya. Hal tersebut mestinya berjalan seiring dengan upaya untuk membersihkan laut melalui pemanfaatan teknologi,” ujar Velix Wanggai.

Bupati Leonard Haning berkali-kali menyampaikan keluhan berkaitan dengan pencemaran tersebut. Ia mengeluhkan, hasil tangkapan nelayan berkurang dan rumput laut yang dikembangkan warga di pesisir Pulau Rote mati karena tercemar gumpalan minyak mentah.

Menurut Bupati Rote Ndao, tumpahan minyak itu mencemari sekitar 16.420 km per segi wilayah Laut Timor yang tercakup dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kerusakan ekosistem laut dan kematian berbagai jenis biota laut telah menyebabkan anjloknya pendapatan nelayan dan petani rumput.

Sebelum terjadinya pencemaran, petani rumput laut di Rote Ndao dapat memproduksi 7334 ton rumput luat kering per tahun. Pada tahun 2009, atau setelah pencemaran terjadi, produksi turun hingga 1.512 ton. Bahkan, hingga Juni 2010, produksi rumput laut kering di Rote baru mencapai 341,4 ton.

Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan potensi kerugian akibat kasus Montara mencapai Rp290 miliar. Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengatakan, hasil perhitungan nilai potensi kerugian sosial ekonomi tersebut menjadi dasar kebijakan untuk tuntutan ganti rugi kepada pihak Australia.

Hasil perhitungan kerugian tersebut terbagi menjadi potensi kerugian total (total lost value) Rp247 miliar dan kerugian langsung (direct lost value) Rp42 miliar. Kerugian total dari perhitungan berbagai aspek seperti biofisik, psikologi dan sosial ekonomi dari nelayan setempat. Sedangkan kerugian langsung, penghitungan berdasarkan aspek riil yang seharusnya didapat nelayan dari perairan itu.

Rote Ndao, kabupaten paling selatan di NTT, yang berbatasan langsung dengan wilayah Australia. Kabupaten hasil pemekaran atau DOB (Daerah Otonom Baru) ini masih memiliki keterbatasan dalam melakukan penciptaan sektor lapangan kerja baru di luar sektor pertanian dan perikanan. Karena itu, keterlibatan pemerintah pusat masih diperlukan.

“Untuk Kabupaten Rote Ndao dan semua Daerah Otonom Baru, pemerintah selalu memberikan bantuan teknis, termasuk mengalokasikan dana-dana perimbangan ke daerah,” kata Velix Wanggai.
(aan/na)

Grand Design Masuk Revisi UU Pemerintahan Daerah

rand Design Masuk Revisi UU Pemerintahan Daerah

Jakarta | Mon 19 Jul 2010

by : Jan Prince Permata

PERNYATAAN Presiden SBY tentang 80 persen daerah otonom baru yang dianggap kurang berhasil sejatinya ditujukan kepada 57 Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru dibentuk tiga tahun belakangan ini. Sekitar 80 persen DOB tersebut terindikasi mengalami berbagai masalah.

Beberapa persoalan yang dihadapi tersebut seperti, pengalihan personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumen (P3D) yang belum terlaksana dengan baik; pengadaan pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai; pelayanan publik yang belum optimal; belum selesainya penetapan batas wilayah; dan belum selesainya dokumen rencana umum tata ruang wilayah (RUTRW). Hal itu disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan otonomi Daerah Velix Vernando Wanggai dalam keterangan pers yang diterima Jurnal Nasional, Minggu (18/7).

"Dan, perlu ditegaskan bahwa Pemerintah selalu memberikan perhatian berupa kebijakan bantuan teknis untuk membenahi perangkat organisasi daerah, penyelesaian dokumen perencanaan, maupun konsisten dalam mengalokasikan dana-dana perimbangan ke daerah-daerah tersebut," ujar Velix.

Dikatakannya, Presiden menegaskan bahwa saat ini pemerintah telah menyelesaikan dokumen Desain Besar Penataan Daerah (Desartada). Diharapkan Agustus ini, pemerintah akan mendiskusikan substansi grand design tersebut bersama-sama DPR RI.

"Dari sisi kekuatan hukum, substansi dari grand design ini akan diletakkan dalam revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah," ujarnya.

Menurut Velix, kebijakan pemekaran wilayah di masa mendatang harus diletakkan dalam tiga konteks, yakni penguatan integrasi nasional, akselerasi pembangunan ekonomi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan tujuan menguatkan integrasi bangsa tersebut, katanya, grand design pemekaran ke depan akan mengimbangkan dua pendekatan, yakni aspirasi pemekaran dari bawah dan skenario pemekaran dari atas sebagai prakarsa pemerintah pusat.

Menurutnya, dalam sepuluh tahun terakhir ini, skenario pembentukan DOB hanya didasarkan atas aspirasi dari bawah. "Dengan demikian, prakarsa nasional ini terutama mencakup daerah-daerah perbatasan antarnegara, pulau-pulau kecil terluar, dan daerah yang wilayahnya luas tetapi penduduknya sedikit, dan daerah strategis lainnya," ujarnya.

Dikatakannya, pemerintah akan mengusulkan dalam grand design untuk mengatur masa transisi selama 1 sampai 5 tahun yaitu melalui tahap pembentukan daerah persiapan, sebelum sebuah daerah dinilai layak menjadi daerah otonom. "Daerah persiapan ini sangat penting mengingat sekitar 80 persen daerah otonom baru ternyata belum dapat berfungsi optimal dalam rentang waktu 1-5 tahun," ujar Velix.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat akan menyerahkan Desartada 2010-2025 kepada Komisi II DPR. Menurut Mendagri, rumusan destrada tidak mengatur secara tegas berapa jumlah daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang layak untuk Indonesia hingga 2025. Namun, pemerintah lebih memperketat persyaratan-persyaratan teknis dalam pembentukan suatu daerah otonom baru dari berbagai aspek, seperti pertimbangan wilayah (geografis) dan jumlah penduduk (demografi).

"Memang banyak persyaratan yang ditata, itu kita masukkan dalam grand design dan diatur lebih ketat, termasuk persoalan batas daerah," kata Gamawan Fauzi.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Saut Situmorang mengatakan wujud akhir rancangan destrada yang telah dipersiapkan pemerintah tergantung pada kesepakatan dalam pembahasan bersama dengan DPR. "Apakah, desain besar itu dimasukkan dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ataukah dibuatkan UU tersendiri tergantung kesepakatan antara pemerintah dan DPR nantinya," ujarnya. Very Herdiman/Arjuna Al Ichsan

Jakarta | Mon 19 Jul 2010

by : Jan Prince Permata

PERNYATAAN Presiden SBY tentang 80 persen daerah otonom baru yang dianggap kurang berhasil sejatinya ditujukan kepada 57 Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru dibentuk tiga tahun belakangan ini. Sekitar 80 persen DOB tersebut terindikasi mengalami berbagai masalah.Beberapa persoalan yang dihadapi tersebut seperti, pengalihan personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumen (P3D) yang belum terlaksana dengan baik; pengadaan pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai; pelayanan publik yang belum optimal; belum selesainya penetapan batas wilayah; dan belum selesainya dokumen rencana umum tata ruang wilayah (RUTRW).

Hal itu disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan otonomi Daerah Velix Vernando Wanggai dalam keterangan pers yang diterima Jurnal Nasional, Minggu (18/7)."Dan, perlu ditegaskan bahwa Pemerintah selalu memberikan perhatian berupa kebijakan bantuan teknis untuk membenahi perangkat organisasi daerah, penyelesaian dokumen perencanaan, maupun konsisten dalam mengalokasikan dana-dana perimbangan ke daerah-daerah tersebut," ujar Velix.Dikatakannya, Presiden menegaskan bahwa saat ini pemerintah telah menyelesaikan dokumen Desain Besar Penataan Daerah (Desartada).

Diharapkan Agustus ini, pemerintah akan mendiskusikan substansi grand design tersebut bersama-sama DPR RI."Dari sisi kekuatan hukum, substansi dari grand design ini akan diletakkan dalam revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah," ujarnya.Menurut Velix, kebijakan pemekaran wilayah di masa mendatang harus diletakkan dalam tiga konteks, yakni penguatan integrasi nasional, akselerasi pembangunan ekonomi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan tujuan menguatkan integrasi bangsa tersebut, katanya, grand design pemekaran ke depan akan mengimbangkan dua pendekatan, yakni aspirasi pemekaran dari bawah dan skenario pemekaran dari atas sebagai prakarsa pemerintah pusat.Menurutnya, dalam sepuluh tahun terakhir ini, skenario pembentukan DOB hanya didasarkan atas aspirasi dari bawah. "Dengan demikian, prakarsa nasional ini terutama mencakup daerah-daerah perbatasan antarnegara, pulau-pulau kecil terluar, dan daerah yang wilayahnya luas tetapi penduduknya sedikit, dan daerah strategis lainnya," ujarnya.

Dikatakannya, pemerintah akan mengusulkan dalam grand design untuk mengatur masa transisi selama 1 sampai 5 tahun yaitu melalui tahap pembentukan daerah persiapan, sebelum sebuah daerah dinilai layak menjadi daerah otonom. "Daerah persiapan ini sangat penting mengingat sekitar 80 persen daerah otonom baru ternyata belum dapat berfungsi optimal dalam rentang waktu 1-5 tahun," ujar Velix.Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat akan menyerahkan Desartada 2010-2025 kepada Komisi II DPR.

Menurut Mendagri, rumusan destrada tidak mengatur secara tegas berapa jumlah daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang layak untuk Indonesia hingga 2025. Namun, pemerintah lebih memperketat persyaratan-persyaratan teknis dalam pembentukan suatu daerah otonom baru dari berbagai aspek, seperti pertimbangan wilayah (geografis) dan jumlah penduduk (demografi)."Memang banyak persyaratan yang ditata, itu kita masukkan dalam grand design dan diatur lebih ketat, termasuk persoalan batas daerah," kata Gamawan Fauzi.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Saut Situmorang mengatakan wujud akhir rancangan destrada yang telah dipersiapkan pemerintah tergantung pada kesepakatan dalam pembahasan bersama dengan DPR. "Apakah, desain besar itu dimasukkan dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ataukah dibuatkan UU tersendiri tergantung kesepakatan antara pemerintah dan DPR nantinya," ujarnya.

Very Herdiman/Arjuna Al Ichsan

Lembaran Baru untuk Papua

Oleh : Indra J Piliang

SUARA PEMBARUAN (19/7/2010)

Dalam satu kesempatan, juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bernama Julian Pasha mengatakan Presiden SBY tidak mengetahui perkembangan situasi di Papua. Padahal, masyarakat bisa mengetahui laporan menyangkut pendudukan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua oleh suku-suku di Papua. Ketidaktahuan Presiden itu, terlepas dari kesibukannya, menunjukkan bahwa fungsi pemantauan atas masalah-masalah Papua tidak berjalan efektif.
Bagaimana keadaan ini bisa terjadi? Padahal, setelah penyelesaian masalah separatisme di Aceh, Papua adalah tanah yang membutuhkan perhatian lebih dari Jakarta. Bukan saja tipologi persoalannya berbeda dengan wilayah lain, terlebih lagi perhatian dunia internasional selalu tertuju ke Papua mengingat hubungan historisnya dalam peta dunia. Masuknya Papua sebagai bagian dari Indonesia, misalnya, melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Catatan itu tidak bisa dihapus begitu saja.
Selain itu, Papua mewarisi kultur yang sebagian masih nativistik, yakni masyarakat yang tinggal di pedalaman. Bahkan mungkin masih ada yang tinggal di atas pohon. Sehingga, model-model pembangunan di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain, sebagaimana Operasi Koteka pada tahun 1975 yang justru memunculkan penyakit kulit. Papua memerlukan studi-studi antropologis yang dalam, sehingga pendekatan ekonomi semata menunjukkan berbedanya antara penyakit dengan obat yang diberikan.
Karena itu, Papua membutuhkan lembaran baru. Pada tataran pemerintahan, proses Papuanisasi dalam jabatan-jabatan di pemerintahan telah memicu soal-soal lain, yakni persaingan antar suku. Suku-suku minoritas merasa tidak terwakili di pemerintahan. Profesionalisme juga ikut menjadi persoalan, ketika kepentingan suku lebih dominan dari yang lain. Bukan berarti Papuanisasi sebagai konsep layak dihilangkan, melainkan bagaimana kelembagaan lain bisa disusun untuk membantu ke arah penerapan good governance dalam konteks Papua.

Tanggung Jawab Jakarta
Sikap Jakarta yang paling umum adalah menyajikan data tentang gelontor uang yang sudah diberikan ke Papua. Tapi tidak begitu jelas berapa jumlah pastinya dan bagaimana hasil audit atas dana besar itu. Kalau melihat infrastruktur pembangunan di Papua, rasa-rasanya dana besar tidak tampak melekat. Begitu juga dengan kondisi masyarakat Papua yang miskin dan berpendidikan rendah. Bahkan, sebagian masih buta huruf.
Sikap lain adalah membebankan masalah-masalah Papua kepada elite lokal. Pemerintah pusat seakan berlepas-tangan atas masalah-masalah yang terjadi di Papua. Hal ini mengabaikan fakta lain betapa kekayaan alam Papua sudah terlalu banyak yang mengalir ke pemerintahan pusat. Fakta-fakta yang justru paling diingat oleh orang-orang Papua. Jadi, terjadi konflik tafsiran selama ini: Jakarta menganggap sudah memberi Papua terlalu banyak, sementara Papua mengatakan, Jakarta mengambil terlalu banyak.
Apa pun tafsiran itu, Jakarta tetap menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Jakarta memiliki segala fasilitas, pengetahuan, dana dan sumberdaya manusia dalam membangun Papua. Jakarta, dalam hal ini pemerintah pusat, bahkan bisa melibatkan pihak-pihak diluar pemerintahan. Masalahnya, pola pemerintahan sekarang adalah menginventarisasi program-program, lalu mengeksekusi dan mengevaluasinya. Sehingga, ketika muncul persoalan, seperti gempa dan demonstrasi di Papua, Jakarta lebih memilih untuk berdiam diri.
Keunggulan Jakarta ini tentu layak dijadikan sebagai wahana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di tanah Papua. Masalahnya, adakah visi besar Jakarta atas Papua? Ataukah Papua tetap dianggap sebagai wilayah zaman batu yang menghuni republik? Visi besar itulah yang diperlukan sekarang untuk benua besar yang 3,5 kali Pulau Jawa itu.

Pendekatan dengan Hati
Gejolak sosial-politik yang terjadi di Papua dewasa ini tidak terlepas dari upaya untuk mendapatkan perhatian Jakarta dan dunia internasional. Perburuan pemuatan pemberitaan itu menunjukkan bahwa Papua tidaklah setenang yang selama ini dipersepsikan. Keterbukaan informasi terjadi mengingat bukan hanya media massa resmi bisa mengalirkan berita tentang Papua, melainkan juga media-media sosial dengan teknologi informasi terbaru.
Sehingga, tidak bisa lagi Papua didekati dengan cara menanamkan terus persepsi-persepsi yang berkaitan dengan tindak keamanan ataupun masalah separatisme. Papua jauh lebih terbuka dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi Papua semakin dilirik sebagai daerah baru tujuan wisata, baik nasional ataupun internasional, baik di wilayah laut, pesisir ataupun pegunungan. Para wisatawan, bagaimanapun, tidak hanya sekadar pelaku wisata, melainkan juga informan-informan yang membawa berita tentang daerah yang dikunjungi.
Pendekatan dengan hati adalah cara yang paling tepat. Masalahnya, apakah pendekatan itu digunakan sekarang? Sejak awal pemerintahan baru terbentuk, satu hal penting yang layak diapresiasi adalah terpilihnya Velix Wanggai sebagai staf khusus bidang otonomi daerah, khususnya Aceh dan Papua. Bahkan, Velix membuat sebuah buku khusus soal Papua. Tapi, apakah pikiran-pikiran Velix itu bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan masalah Papua ini? Apalagi, Velix adalah anak muda potensial asal Papua.
Keberhasilan penyelesaian masalah-masalah Papua dalam pemerintahan sekarang akan memberi warna yang baik bagi perjalanan bangsa Indonesia. Bangsa yang menganut prinsip-prinsip kebinnekaan dan multi-kulturalisme. Namun, perhatian Jakarta sepertinya banyak terkuras untuk masalah-masalah internal pemerintahan, ketimbang memandang Indonesia sebagai daratan dan lautan yang luas. Hal ini sungguh menggelisahkan, mengingat kesalahan-kesalahan penyelenggaraan pemerintahan hari ini akan terus membayang-bayangi perjalanan pemerintahan berikutnya.
Karena itu, Papua layak mendapatkan prioritas. Prioritas itu adalah dengan membentuk tim lintas-ahli di bawah supervisi kementerian-kementerian terkait, terutama setelah Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Papua dikeluarkan. Jangan sampai kesan penyelesaian masalah Papua hanya dengan mengeluarkan lembaran-lembaran kertas, padahal dalam tataran aksi sulit menemukan realisasinya.
Masalah Papua bukan hanya terkait dengan bagaimana Papua ditata, melainkan lebih kepada bagaimana Indonesia menata dirinya sendiri.

Penulis adalah Dewan Penasehat The Indonesian Institute

95% Anggaran Daerah untuk Birokrasi

Koran Digital, 18/7/2010
Belanja daerah lebih banyak digunakan untuk kantor, mobil baru, operasional pegawai, dan gaji. Untuk membiayai operasional pemerintahan saja tidak cukup."

Rizal Djalil Anggota VI BPK

PENGGUNAAN anggaran daerah pemekaran masih tidak berimbang. Masih sekitar 95% anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil di Jakarta, kemarin, mengungkapkan seluruh daerah pemekaran masih memprioritaskan pemenuhan fasilitas dan kegiatan operasional birokrasi.

Menurut Rizal, anggaran daerah pemekaran baru yang berasal dari pemerintah pusat juga minim digunakan untuk kepentingan rakyat. "Ini sama saja artinya dengan pemerintah pusat membelikan mobil baru dan membangun kantor untuk pejabat daerah," tukasnya.

Padahal, lanjutnya, daerah pemekaran masih menggantungkan persoalan anggaran ke pemerintah pusat. Dari tujuh provinsi dan 205 kabupaten/ kota yang terbentuk dalam 10 tahun terakhir, belum ada yang dapat dikatakan mandiri secara keuangan.

"Semuanya masih tergantung pada pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat minim, untuk membiayai operasional pemerintahan saja tidak cukup,” tukasnya.

Yang jadi pertanyaan, menurut Rizal, dengan kondisi yang belum mandiri tetapi harus memenuhi kebutuhan operasional dan kebutuhan kantor. “Belanja daerah, selain kantor dan mobil baru, tentunya juga operasional pegawai, termasuk gaji,” tukasnya.

Harusnya, anggaran tersebut juga berimbang untuk kebutuhan rakyat, misalkan dalam bidang kesehatan.

“Bukankah tujuan daerah otonomi baru untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik. Yang terjadi sekarang malah terbalik,” tukasnya.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat menilai, perlu ada komite independen untuk menyeleksi pemekaran daerah.

“Untuk menilai daerah yang ingin memekarkan diri. Supaya bisa meminimalisasi kesalahan,” paparnya.

Menurutnya, pembentukan komite independen akan lebih irit dari sisi anggaran. Pemerintah hanya perlu menggaji 10 15 orang profesional setiap bulan. Mereka akan bertanggung jawab atas rekomendasi daerah yang

diajukan. "Daripada tiap tahun negara mengeluarkan biaya untuk pemekaran daerah, tapi kemudian ternyata salah mekar?" tandasnya.

Cara lain yang diusulkan Syarif terkait seleksi atas pemekaran daerah adalah pemberian status secara bertahap. Tujuannya, agar keinginan pemekaran daerah tidak ditunggangi oleh kepentingan politik dari para elite.

"Misalnya, lima tahun pertama, berstatus daerah administratif. Sehingga, tidak perlu pemilihan umum kepala daerah atau DPRD. Supaya tidak ada kompetisi untuk memperebutkan kursi di situ," tegas Syarif.

Setelah lima tahun, lanjutnya, pemerintah meninjau, apakah daerah bisa melakukan pemekaran. Grand design Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Vernando Wanggai mengungkapkan, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai 80% daerah otonom baru yang kurang berhasil sebenarnya ditujukan kepada 57 daerah otonom baru yang terbentuk tiga tahun belakangan ini.

Ketidakberhasilan tersebut disebabkan beberapa persoalan, di antaranya pengalihan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) yang belum terlaksana dengan baik, pengadaan pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai, pelayanan publik yang belum optimal, belum selesainya penetapan batas wilayah, dan belum selesainya dokumen rencana umum tata ruang wilayah (RUTRW).

Velix menambahkan, pemerintah telah menyelesaikan dokumen desain besar penataan daerah. “Konsep ini, diharapkan dalam Agustus ini pemerintah akan mendiskusikan substansi grand design tersebut bersama DPR,” katanya. (*/P-1)

Staf Khusus, Bawa Kasus Lima Desa ke Presiden

Riau Pos, Senin (12/7/2010).(cf1/riaupos)

PEKANBARU (RP) - Tiga orang staf khusus Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membidangi pembangunan dan otonomi daerah, Senin (12/7), berkunjung ke redaksi Harian Pagi Riau Pos.

Salah satu agenda yang dibahas tentang seputar simpang siurnya status lima desa di perbatasan Kampar Rohul.

Tim yang dipimpin Velix Wanggai, Akuat Supriyanto serta Thanon Aria Dewangga tersebut, mengaku terkejut dengan tidak duduknya permasalahan lima desa tersebut, apalagi, bila dikaitkan dengan posisinya bukan sebagai desa baru dan rawan terhadap terjadinya konflik di tingkat masyarakat.

‘’Kami pikir masalah ini perlu mendapat prioritas, segera kami menyampaikan permasalahan ini kepada Presiden RI SBY ,’’ sebut Velix yang mengaku kalau staf khusus itu bukan pengambil kebijakan, melainkan sebagai fasilitator sekaligus mencari info dan melaporkannya kepada Presiden RI.

‘’Kalau urusannya seperti ini, sebenarnya sudah harus tuntas di tingkat Dirjen. Tetapi kalau ternyata masalah ini tidak tuntas sampai sekarang sesuai yang kami dengar saat ini, sepulang ke Jakarta masalah ini akan dijadikan sebagai laporan prioritas,’’ jelasnya serius.

Situasi yang terjadi di lima desa ini, sebut Velix, perlu diprioritaskan untuk menghilangkan keraguan dan kesalahpahaman di tingkat masyarakat.

Permasalahan lima desa itu, pertama sekali disampaikan oleh Wakil Pimpinan Umum Riau Pos, Herianto saat mempertanyakan ketegasan sikap pemerintah pusat khususnya Mendagri yang terkesan tidak konsisten.

‘’Saat hendak kampanye di Kampar, Dirjen bilang lima desa itu masuk Kampar, besok mau pilkada di Rohul, Dirjen bilang lagi masuk ke Rokan Hulu, ketidakjelasan sikap ini menyebabkan konflik di tingkat masyarakat, apakah Mendagri juga memikirkan hal tersebut?’’ tanya Herianto.

Hal tersebut juga dikuatkan oleh Pemimpin Redaksi Riau Pos, Raja Isyam Azwar yang meminta, agar staf khusus dapat menyuarakan hal-hal yang prioritas ini kepada Presiden juga kementerian terkait. ‘’Kami pesan khusus masalah ini, karena, kasihan masyarakat di tengah ketidakpastian. Kalau memang Dirjen sudah menetapkan, jangan lagi plin-plan,’’ sebut Isyam.

Terkait dengan rentannya terjadi konflik di tingkat masyarakat itu juga, sebut Raja Isyam, Riau Pos sebagai koran terbesar dan paling banyak dibaca mengambil sikap tidak menerbitkan berita yang bisa memancing konflik di masyarakat. ‘’Kecuali memang itu menjadi keputusan dan ditetapkan oleh Mendagri, baru kita akan beritakan dan itu sifatnya final,’’ ungkap dia.

Selain permasalahan lima desa di Kampar-Rohul, juga dibahas seputar program prioritas pemerintah daerah seperti pembangunan jembatan Dumai-Melaka, rail way Sumatera juga permasalahan kawasan hutan juga tapal batas antar Provinsi Riau-Sumut.(bud)