Jakarta, 30 Juli 2018, PERHUMAS menghadiri Forum Group Discussion
“Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik” yang diadakan oleh
Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka menghimpun data, saran dan masukan
terkait isu-isu strategis, identifikasi masalah, tantangan serta
rekomendasi untuk 5 tahun kedepan di Bidang Komunikasi dalam penyusunan
Background Study RPJMN 2020-2024 Bidang Politik dan Komunikasi.
Narasumber dalam FGD ini, selain PERHUMAS yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum 1, Heri Rakhmadi ada Program Director for Democracy and Justice Governance Kemitraan Partnership, Ahmad Qisa’i, Direktur Aparatur Negara Bappenas RI, Velix Wanggai, National Secretary Open Government Indonesia, Daniel Oscar Baskoro, CEO dan Founder Majalah PR Indonesia, Asmono Wikan, dan Direktorat Aparatur Negara Bappenas RI, Sandjaja S. Tujuan diskusi yang dikemas dalam FGD ini untuk melakukan evaluasi, study/kajian, analisis terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ada.
Berdasarkan RPJPN 2005-2025, bidang komunikasi dan informasi publik mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan demokrasi. Selanjutnya selama pelaksanaan RPJMN pertama hingga ketiga, banyak hal yang telah dicapai di bidang komunikasi antara lain: terbentuknya PPID di 484 Badan Publik, 70% Badan Publik di Pusat telah melaksanakan ketentuan keterbukaan informasi, tersedianya akses media informasi modern dan konvensional bagi masyarakat seperti media center, media komunitas, Kelompok Informasi Masyarakat, dan pertunjukan rakyat. Selain itu, Pemerintah melalui Kemkominfo telah merumuskan Grand Strategy Government Public Relation (GPR), antara lain dengan merekrut Tenaga Humas Pemerintah, pengintegrasian kanal media informasi, serta penyusunan NSPK sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik.
Capaian tersebut secara umum telah meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik sesuai yang diamanatkan dalam RPJPN 2005-2025. Namun, bidang komunikasi dan informasi publik perlu mengambil peran yang lebih strategis dalam mendukung demokrasi. Penyusunan program-program bidang komunikasi dan informasi publik harus dapat menjawab tantangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Menurut Bapak Heri Rakhmadi, dalam mempertahankan capaian yang sudah baik perlu adanya peningkatan kualitas konten dalam publikasi informasi. Konten yang beredar dimasyarakat terlalu banyak mengandung sentiment negatif, hal ini terkadang membuat informasi yang ingin kita sampaikan ke publik menjadi kurang efektif. Untuk itu perlu adanya kesepakatan bersama untuk terus berinovasi dalam membuat konten agar informasi yang hendak dipublikasi akan tersampaikan dengan baik.
Narasumber dalam FGD ini, selain PERHUMAS yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum 1, Heri Rakhmadi ada Program Director for Democracy and Justice Governance Kemitraan Partnership, Ahmad Qisa’i, Direktur Aparatur Negara Bappenas RI, Velix Wanggai, National Secretary Open Government Indonesia, Daniel Oscar Baskoro, CEO dan Founder Majalah PR Indonesia, Asmono Wikan, dan Direktorat Aparatur Negara Bappenas RI, Sandjaja S. Tujuan diskusi yang dikemas dalam FGD ini untuk melakukan evaluasi, study/kajian, analisis terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ada.
Berdasarkan RPJPN 2005-2025, bidang komunikasi dan informasi publik mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan demokrasi. Selanjutnya selama pelaksanaan RPJMN pertama hingga ketiga, banyak hal yang telah dicapai di bidang komunikasi antara lain: terbentuknya PPID di 484 Badan Publik, 70% Badan Publik di Pusat telah melaksanakan ketentuan keterbukaan informasi, tersedianya akses media informasi modern dan konvensional bagi masyarakat seperti media center, media komunitas, Kelompok Informasi Masyarakat, dan pertunjukan rakyat. Selain itu, Pemerintah melalui Kemkominfo telah merumuskan Grand Strategy Government Public Relation (GPR), antara lain dengan merekrut Tenaga Humas Pemerintah, pengintegrasian kanal media informasi, serta penyusunan NSPK sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik.
Capaian tersebut secara umum telah meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik sesuai yang diamanatkan dalam RPJPN 2005-2025. Namun, bidang komunikasi dan informasi publik perlu mengambil peran yang lebih strategis dalam mendukung demokrasi. Penyusunan program-program bidang komunikasi dan informasi publik harus dapat menjawab tantangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Menurut Bapak Heri Rakhmadi, dalam mempertahankan capaian yang sudah baik perlu adanya peningkatan kualitas konten dalam publikasi informasi. Konten yang beredar dimasyarakat terlalu banyak mengandung sentiment negatif, hal ini terkadang membuat informasi yang ingin kita sampaikan ke publik menjadi kurang efektif. Untuk itu perlu adanya kesepakatan bersama untuk terus berinovasi dalam membuat konten agar informasi yang hendak dipublikasi akan tersampaikan dengan baik.
