Jaga Perdamaian Papua

Jakarta\' | Jum'at, 30 Nov 2012

Rihad Wiranto

Pemerintah tidak berkompromi dengan upaya pembentukan negara di dalam NKRI.

Seluruh masyarakat Papua perlu terlibat penuh dalam menjaga perdamaian. Secara umum, Papua cukup aman kecuali di beberapa wilayah. Berbagai aksi kekerasan yang terjadi di beberapa titik, harus diakhiri segera.

Setiap perbedaan pendapat hendaknya disampaikan dengan cara damai. "Komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menangani Papua secara damai merupakan kebijakan dan pendekatan yang dilaksanakan oleh semua institusi Pemerintah, Pemda, TNI, dan Polri. Komitmen Papua Tanah Damai juga seharusnya dipegang oleh berbagai kelompok politik di Papua," kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai di Jakarta, Kamis (29/11).

Menurut Velix, aksi penembakan rombongan Kapolda Papua menandakan masih adanya gerakan gerilya sayap-sayap bersenjata di Papua. Penyerangan yang diperkirakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini diduga memiliki keterkaitan dengan penyerangan Polsek Pirime di Lanny Jaya, Papua yang menewaskan tiga polisi.

Velix menjelaskan, kepolisian tengah menyelidiki apakah kasus penyerangan Polsek Pirime ini murni kriminal atau bernuansa politis. Namun dalam konteks sosial politik, pemerintah menilai ada upaya untuk menunjukkan eksistensi perjuangan Papua Merdeka dalam aksi penyerangan tersebut.
"Kami menilai penyerangan ini ditujukan untuk menunjukan eksistensi perjuangan Papua Merdeka ke dunia internasional apalagi menjelang peringatan 1 Desember," ungkap Velix yang juga putra Papua tersebut.

Lebih lanjut, Velix mengatakan, pemerintahan Presiden SBY sangat menghargai aspirasi dan hak berpendapat masyarakat Papua. Namun, pemerintah tidak akan berkompromi dengan upaya pembentukan negara di dalam NKRI.

"Presiden SBY telah berulang kali tegaskan bahwa pemerintah hargai aspirasi dan hak-hak rakyat untuk berpendapat. Namun, pemerintah tidak mentolerir sikap-sikap kekerasan dan upaya membentuk negara di dalam negara. Konstitusi memberikan kewajiban kepada pemerintah menjaga keutuhan wilayah Indonesia," tegas Velix.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Papua Barat, Mervin Sadipun Komber menyatakan pemerintah perlu menggunakan pendekatan kesejahteraan dalam menyikapi persoalan di Papua.
Mervin mengatakan perlu mengidentifikasi apakah kasus penembakan bersifat kriminal murni atau bersifat politis. Apabila penembakan bermotif kriminal murni maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Sebaliknya, apabila bernuanda politis maka diperlukan pendekatan yang efektif. Salah satunya adalah menggunakan pendekatan kesejahteraan."Ada kasus penembakan di Papua tidak melulu kasus politik. Oleh karena itu, jangan membiarkan mengambang. Siapapun harus ditindak," kata Mervin.

Mervin juga menilai pendekatan keamanan tidak akan menyelesaikan masalah. Pendekatan keamanan akan menimbulkan masalah baru yaitu warga masyarakat merasa terintimidasi.
Pemerintah, menurut Mervin, harus melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana otonomi khusus di Papua. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan apakah dana otsus Papua betul-betul digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Papua atau sebaliknya hanya menguntungkan segelintir elit di Papua.

Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan, Mayor Jenderal TNI Hartind Asrin mengingatkan agar aparat kepolisian dan TNI harus bersinergi dalam menertibkan senjata ileggal di wilayah Papua. Insiden penembakan oleh orang tak dikenal di Papua menunjukkan bahwa senjata ileggal itu memang ada. Karena itu, Polri dan TNI harus melakukan operasi terpadu penertiban senjata ileggal agar kasus penembakan tidak terulang.

"Yang paling penting sekarang adalah melakukan identifikasi siapa aktor penembakan di Papua. Dengan identifikasi masalah maka akan mudah melakukan penindakan," kata Hartind Asrin.
Menyikapi aksi penyerangan Mapolsek Pirime Kabupaten Lany Jaya dan baku tembak yang terjadi antara iring-iringan Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian dengan kelompok orang bersenjata, aparat kepolisian meningkatkan kewaspadaan. Jumlah personel akan ditingkatkan agar dapat mengatasi peristiwa serupa.

"Kewaspadaan ditingkatkan, Kapolri juga minta untuk meningkatkan kewaspadaan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli amar di Jakarta, Kamis (29/11).

Peningkatan kewaspadaan dilakukan terutama pada pos-pos terdepan yang jumlah personelnya sangat minim. Selain mengirimkan pasukan tambahan dari Polda Papua dan Mabes Polri, personel TNI dan organisasi kepemudaan disana ikut diperbantukan. Mabes Polri pun berencana menambah jumlah personel di kawasan tersebut.

Untuk diketahui, kabupaten Lany Jaya merupakan kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Wamena. Saat ini, Lany Jaya belum memiliki Polres sendiri dan masih menginduk ke Polres Wamena. "Kami juga melakukan evaluasi kebutuhan personel disana. Personelnya masih terbatas, karena ini kabupaten baru. Polresnya masih menginduk kabupaten lama," kata Boy.
Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura, AKPB Alfred Papare, mengimbau kepada warga setempat agar ikut menciptakan situasi yang kondusif jelang 1 Desember yang biasa diklaim oleh sekelompok orang sebagai hari ulang tahun OPM.

"Saya mengimbau kepada masyarakat Jayapura agar tetap ikut menjaga keamanan kota yang kita cintai, sehingga tercipta lingkungan yang bersahabat dan situasi yang kondusif," kata AKBP Alfred di Jayapura, Papua, Kamis.

Untuk pengamanan menjelang 1 Desember nanti, kata Kapolres, pihaknya akan menambah sejumlah personil yang bertugas di pos-pos polisi, termasuk dengan melakukan patroli berjalan kaki di perbukitan Abepura, Kampung Nafri, Buper Waena, dan belakang kantor Wali Kota Jayapura yang menghubungkan jalan alternatif. "Tiap pos polisi yang tersebar di kota ini akan ditambah personelnya atau yang akan bertugas berjumlah sepuluh orang," katanya.

Kapolres Alfred juga menambahkan, pihaknya akan menambah dua pos pengamanan di Kampung Buton, Distrik Abepura dan di Kilometer Sembilan, Distrik Muara Tami guna antisipasi pengamanan 1 Desember 2012 yang biasa diperingati sebagai HUT OPM. "Termasuk dengan menambah dua pos polisi di Kampung Buton dan di Kilometer Sembilan," katanya

Menyapa Komunitas Adat Terpencil

 

 Jurnal Nasional | Kamis, 29 Nov 2012

Oleh: Velix Wanggai

 

Setelah terbang dari Merauke dengan helikopter sekitar dua jam, akhirnya penulis bersama Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Christian Zebua, Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Hartono Laras, dan rombongan Kemsos tiba di Kampung Basman, Kabupaten Mappi. Di kampung Basman ini, kami disambut dengan ratusan saudara kita asal suku Korowai yang secara tradisi tinggal di atas pohon. Sambil memegang busur panah dan tombak, mereka menari dengan balutan daun yang menutupi tubuh mereka. Namun, di antara mereka ada juga telah menggunakan busana.

Suku Korowai dinamai sebagai ‘suku anak pohon'. Mereka membuat rumah di atas pohon di ketinggian sekitar 5-15 meter, bahkan hingga mencapai seitar 40 meter. Suku Korowai ini tersebar di Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Asmat. Jumlahnya belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan sekitar 10.000 jiwa. Mereka hidup sebagai peramu dan masih berpindah-pindah. Dalam perspektif kebijakan Pemerintah, suku Korowai digolongkan sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Menurut data Kementerian Sosial, bahwa di wilayah Papua masih ada sekitar 25.000 keluarga yang diklasifikasikan sebagai KAT, dan sekitar 5.000 KK di wilayah Papua Barat. Sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat Papua, Pemerintah melalui Kementerian Sosial membangun 104 rumah baru kepada Suku Korowai, membangun pos pelayanan kesehatan, dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat disekitar rumah baru. Ke depan, Pemerintah sedang menyusun langkah-langkah aksi yang terpadu untuk Suku Korowai (Integrated Korowai Development Action).
 
Selain Suku Korowai, Suku Asmat, dan Suku Dani di Papua, ada Suku Kubu atau yang dikenal dengan Suku Anak Dalam di Sumatera, tepatnya di Jambi dan Sumatera Selatan, yang diperkirakan jumlah populasi sekitar 200.000 orang. Di ujung barat pulau Jawa, khususnya di Banten, ada Suku Baduy atau Orang Kanekes yang berjumlah sekitar 5.000 hingga 8.000 orang. Di Kalimantan ada Suku Dayak yang sebagian masih tinggal di wilayah pedalaman Kalimantan. Sementara di Sulawesi ada Suku Wana yang sering disebut sebagai Tau Taa Wana yang tinggal di Sulawesi Tengah bagian Timur. Secara keseluruhan jumlah KAT di seluruh pelosok tanah air yang belum diberdayakan sekitar 118.696 KK.

Penanganan Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah salah satu agenda yang kita hadapi dewasa ini. Kita ingat Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di depan Sidang DPR pada 16 Agustus 2012 menegaskan bahwa "Kita berjuang untuk mengangkat taraf hidup Komunitas Adat Terpencil (KAT) di berbagai wilayah pedalaman". Hal ini adalah komitmen Pemerintah untuk membangun daerah dengan pendekatan yang berdimensi kewilayahan. Karena itu, memberdayakan KAT perlu didekati secara komprehensif dan terpadu.

Tidak hanya itu, komitmen untuk memberdayakan KAT di berbagai wilayah pedalaman yang terpencil merupakan bagian penting dari kesetiakawanan sosial diantara sesama anak bangsa. Pekerjaan rumah kita bersama adalah mengatasi soal kemiskinan. Dengan semangat berbagi, kekeluargaan, dan kebersamaan, kita tidak ingin bangsa ini sejahtera yang hanya didukung oleh sentra-sentra bisnis di perkotaan saja, namun Indonesia yang sejahtera juga harus didukung dan dinikmati oleh saudara-saudara kita yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara.

Inilah makna Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang sesungguhnya, dan sudah saatnya kita mendeklarasikan suatu Gerakan Nasional Kesetiakawanan Sosial yang lebih inklusif.