Kemendagri Salah Tafsirkan PP 19/2010

Senin, 29 Maret 2010 16:48 | Ditulis oleh Republika |

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah salah menafsirkan Peraturan Pemerintah No 19/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Keberadaan PP itu tidak bisa digunakan gubernur untuk memberhentikan bupati/wali kota.

Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi dan Pembangunan Daerah, Velix Vernando Wanggai, mengoreksi pernyataan Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni, yang menyebutkan PP No 19/2010 bisa diterjemahkan bahwa gubernur bisa mengusulkan pemberhentian bupati/wali kota kepada menteri.

"Itu sama sekali keliru. PP itu sama sekali tidak menyentuh legitimasi politik bupati/wali kota, apalagi
pemberhentian. Sehingga,tak masuk akal jika PP itu bisa memberhentikan bupati/wali kota," kata Velix, Ahad (28/3).
Dijelaskannya, pemberhentian kepala daerah Sudan diatur dalam UU No 32 Tahun 2004. Pemberhentiannya bukan dengan menggunakan PP. Kepala daerah bisa diberhentikan jika Sudah mendapat vonis berkekuatan hukum tetap karena masalah pidana, bisa juga karena mengundurkan diri atau meninggal dunia.

Velix mengatakan, PP No 19/2010 memang menyebut sanksi dari gubernur kepada bupati/wali kota. "Namun, sanksi itu berupa sanksi administratis'' kata dia.Velix mengingatkan, pemecatan bupati/wali kota oleh gubenur dengan PP No 19/2010 merupakan penafsiran keliru."Bupati/wali kota itu dipilih oleh rakyat," kata dia mengingatkan.

Lagi pula, sudah ada undang-undang yang mengatur pemberhentian bupati/wali kota sehingga tidak logis jika sebuah PP mengatur pemberhentian bupati/wali kota.PP diperlukan untuk mempermudah koordinasi dan birokrasi agar program-program pemerintah pusat di daerah bisa berjalan dengan lancar dan tidak terhambat sumbatan birokrasi.

Polemik PP No 19/2010 muncul dari pernyataan Diah Anggraeni yang me-nyebutkan bahwa sanksi yang ada di Pasal 4 PP No 19/2010 bisa sampai pada pengusulan pemberhentian bupati/wali kota oleh gubernur. "Gubernur mengusulkan, persetujuannya tetap dari Menteri Dalam Negeri," ujar Diah, Selasa (23/3).

Tak hanya Diah saja, pernyataan gubernur akan bisa memberhentikan bupati/wali kota juga disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sodjuangon Situmorang, saat menghadiri rapat koordinasi kepala daerah di Sumbar di Padang, Senin 22 Maret, 2010, yang dikutip sebuah situs online.

Staf Khusus Presiden Bidang Informasi, Heru Lelono, menolak tudingan PP ini akan digunakan untuk 'menghabisi' bupati/wali kota yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat.
■ ed: sadewo

OTONOMI DAERAH

Tak Akan Ada Penggabungan Daerah
Kompas, Sabtu, 13 Maret 2010 | 03:35 WIB

Jakarta, Kompas - Setelah evaluasi terhadap lebih dari 200 daerah otonom baru yang tengah dilakukan, pemerintah tidak akan menetapkan opsi penggabungan daerah otonomi baru dengan daerah induk. Pemerintah juga tak akan menghapus daerah baru hasil pemekaran itu.

Opsi yang dipilih pemerintah justru melakukan penguatan kelembagaan, pelayanan publik di daerah, serta pengetatan mekanisme, teknis, dan administrasi pembentukan daerah otonom baru. Kriteria bagi pemekaran baru, seperti teknis, administrasi, dan fisik wilayah, akan benar-benar dikaji secara ketat.

Hal itu diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Felix Wanggai saat ditanya pers seusai kembali dari kunjungan kenegaraan bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (12/3).

Menurut Felix, selain rencana induk dan desain besar otonomi daerah sudah diselesaikan, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap 200 daerah baru hasil pemekaran (kabupaten atau provinsi). ”Tahapan evaluasi dilakukan untuk menambah bobot rencana induk otonomi daerah,” lanjutnya. Tahapan evaluasi diharapkan selesai akhir Maret atau awal April mendatang.

Sebelumnya, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, meski disebut-sebut rencana induk dan desain besar sudah diselesaikan Kementerian Dalam Negeri, moratorium pemekaran daerah pada 2010 tetap berlaku. (HAR)

Papua Nugini Sahabat Setia RI

Sinar Harapan, Sabtu, 13 Maret 2010 19:09
OLEH: KRISTANTO HARTADI

Port Moresby - Papua Nugini adalah satu-satunya negara di Pasifik barat daya yang berbatasan darat dengan Indonesia sepanjang 750 km, berbagi wilayah di Pulau Papua.
Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11-12 Maret kemarin–sebagai Presiden RI kedua yang mengunjungi tetangga kita ini, seusai lawatan ke Australia (9-11 Maret)--jelas ada nilai strategisnya, meski tetangga kita ini belum maju. Papua Nugini meski kaya sumber daya alam, secara ekonomi negara ini miskin dan belum maju. Ketika tiba di Bandar Udara Port Moresby dan menyaksikan upacara penyambutan kenegaraan, aroma kemiskinan itu sudah terasa. Bahkan, sebuah sumber menyebutkan, meriam upacara untuk menyambut Presiden Yudhoyono dengan 21 kali tembakan, didatangkan dari Jakarta, lengkap dengan prajurit dari Yon Armed yang mengoperasikannya. Keempat meriam itu bahkan diminta oleh tuan rumah untuk ditinggal saja. Ibu Negara, Ani Yudhoyono, pada lawatan ini juga menghibahkan 10 inkubator bayi dan alat x-ray untuk rumah sakit di Papua Nugini.

Dalam perjalanan dari Jackson International Airport, Port Moresby, ke pusat kota, mulai tampak pembangunan di berbagai daerah. Bahkan, perkantoran, apartemen modern, dan berbagai proyek real estate tampak mulai didirikan di sana-sini. Mobil-mobil keluaran terbaru (umumnya jenis SUV) juga lalu-lalang di jalan yang terlihat padat dan macet di sejumlah ruas. Namun, itu juga sangat kontras dengan penduduk miskin yang bertelanjang kaki dan terlihat di kanan-kiri jalan.

Papua Nugini yang berpenduduk 6,3 juta ini memang belum banyak berkembang sejak merdeka 16 September 1975 dari Australia. Kini, hanya 15 persen dari jumlah penduduknya yang tinggal di perkotaan. Sebagian besar mereka tinggal di perkampungan dan hutan yang masih perawan.
Negeri ini sangat kaya dengan berbagai sumber daya alam, antara lain berupa mineral (emas, tembaga, migas), kekayaan hutan, dan ikan. Jumlah suku di Papua Nugini lebih dari 800, dan mereka menggunakan lingua franca bahasa Inggris, Pidgin, dan Motu--berbeda dengan di Papua yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia atau Melayu kasar.

Mitra Strategis
Dalam catatan Duta Besar RI untuk Papua Nugini dan Salomon Islands, Bom Suryanto, kepentingan nasional Indonesia sangat terkait dengan Papua Nugini karena kita sangat membutuhkan konsistensi negara tetangga kita ini untuk mempertahankan integritas wilayah RI. Papua Nugini selama ini walau mengizinkan elemen kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) tinggal di sana sebagai permissive resident, tak pernah mengizinkan mereka melancarkan kegiatan politik, apalagi bersenjata untuk agenda separatis mereka.
Bahkan, Papua Nugini selalu konsisten menggagalkan berbagai upaya OPM dan pendukungnya untuk mengangkat isu-isu Papua dalam berbagai forum, seperti Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pasific Islands Forum (PIF). Di berbagai forum internasional seperti pembahasan perubahan iklim, hutan tropis, coral triangle initiative, ASEAN, Pacific Islands Forum, APEC, Papua Nugini senantiasa saling mendukung dengan Indonesia.
“Papua Nugini memang berbeda dengan negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Vanuatu, misalnya, dalam konstitusinya memang menyebutkan harus mendukung kemerdekaan etnis Melanesia, sehingga selalu ada suara miring muncul dari negara-negara itu,” kata Dirjen Asia Pasifik, Kemlu, Hamsjah Thayeb, dalam percakapan dengan SH.
Oleh karenanya, untuk meredam semangat kemerdekaan Melanesia itu, Indonesia kini tengah menjajaki penandatanganan sejenis perjanjian payung (treaty) dengan negara-negara di Pasifik Selatan itu, yang salah satu isinya adalah kesepakatan untuk saling tidak mendukung gerakan separatis, atau menjadikan negaranya pangkalan bagi kelompok-kelompok separatis.
Papua Nugini sendiri juga cenderung merangkul negara-negara di Asia Pasifik dengan menerapkan politik look to the north demi mengurangi ketergantungan pada Australia.
Maka, kalau Presiden Yudhoyono dan PM Papua Nugini Michael Somare kemarin menandatangani sejumlah kerja sama di bidang politik, pertahanan, perdagangan, transportasi, investasi (penghindaran pajak berganda), pertanian, dan pembiayaan mikro (micro finance) maka itu memang sangat penting demi memperkuat kerja sama kedua negara.

Oleh karena itulah, menurut Presiden Yudhoyono kerja sama perbatasan yang akan dibangun tidak hanya urusan militer dan polisi, namun juga berbagai aspek lain demi pengawasan yang lebih baik. “Kita terapkan soft border regime, jadi bukan hanya kerja sama militer dan polisi yang diutamakan, tetapi juga sosial, budaya, dan ekonomi,” tegas Yudhoyono dalam acara jumpa pers bersama PM Somare.

Mulai Investasi
Saat ini, setiap bulan transaksi di perbatasan kedua negara mencapai nilai lumayan, yakni US$ 500.000/bulan atau sekitar Rp 5 miliar, dan umumnya masyarakat dan pedagang dari Papua Nugini membeli berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari beras sampai sabun ke Indonesia, karena harganya lebih murah. Dan sesungguhnya, masih banyak lagi kebutuhan negara itu yang bisa dipasok Indonesia. Selama ini yang aktif mengembangkan pasar di tetangga kita ini adalah Australia, Amerika Serikat (AS), Jepang, Malaysia, Singapura, dan China.
Sejauh ini ada sejumlah pengusaha Indonesia yang berbisnis di sini. Misalnya Yohanes Tjandra yang punya sejumlah supermarket besar di Port Moresby, atau Indofood yang akan mulai membangun pabrik mi instan, selain ada peluang untuk ikut eksplorasi dan eksplotasi gas dan mineral di negara ini. Bahkan, pengusaha muda yang juga ketua Hipmi, Erwin Aksa, mulai mengendus peluang membuka diler sepeda motor di negara ini, karena sepeda motor sangat jarang terlihat di jalan-jalan.
Ekonomi Papua Nugini tumbuh baik sejak 2003, yakni dengan angka rata-rata 6,6 persen.
Namun, ada satu persoalan besar di Papua Nugini, yakni soal keamanan bagi siapa saja yang mau berinvestasi, karena kriminalitas yang sangat tinggi, di samping soal kepemilikan tanah (sama seperti di Papua). Tapi itu semua adalah tantangan yang harus bisa diatasi.
Jadi, kunjungan kenegaraan Presiden Yudhoyono sebagai pemimpin RI kedua yang datang ke negara ini--setelah kunjungan Presiden Soeharto (1979)--merupakan hal yang strategis bagi hubungan ke depan kedua negara. Dengan demikian tidak hanya bidang politik yang dapat dimajukan, tapi banyak peluang usaha yang bisa diraih.

Pemerintah Tak Pilih Opsi Merger Pemekaran dengan Daerah Induk

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pemekaran daerah tidak terbendung, termasuk di Kabupaten Sumba Barat Daya. Tampak pembangunan kompleks perkantoran Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu.

Artikel Terkait:

• Pemekaran Cilacap Mesti Hati-hati
• Pemilihan di Kabupaten Pemekaran Molor
• Pemekaran Daerah Dievaluasi
• Moratorium Pemekaran Daerah Tetap Berlaku
• DPRD Sumut Menyetujui Pemekaran Langkat

Jumat, 12 Maret 2010 | 21:33 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Suhartono
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tidak akan menetapkan opsi penggabungan daerah otonomi baru dengan daerah induk maupun penghapusan daerah baru hasil pemekaran. Kebijakan ini diambil setelah adanya evaluasi terhadap lebih dari 200 daerah otonom baru yang kini tengah dilakukan pemerintah.
Opsi yang dipilih pemerintah justru melakukan penguatan kelembagaan, pelayanan publik di daerah serta pengetatan mekanisme, teknis dan administrasi pembentukan daerah otonom baru. Kriteria bagi pemekaran baru seperti teknis, administrasi dan fisik wilayah akan benar-benar dikaji secara ketat.
Hal itu diungkapkan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Felix Wanggai saat ditanya pers, seusai kembali dari kunjungan kenegaraan bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandar udara Internasi onal Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (12/3) petang tadi.     
Jadi, dari hasil evaluasi terhadap daerah otonomi baru, tidak ada opsi tidak ada merger ke daerah induk atau penghapusan, melainkan justru penguatan kelembagaan dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan serta pelayanan publik di pemerintah daerah, apakah itu kabupaten atau pemerintah provinsi. Opsi tidak masuk dalam agenda pemerintah, tandas Felix.

Menurut Felix, selain rencana induk dan desain besar atau grand design otonomi daerah sudah diselesaikan, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap 200 lebih daerah baru hasil pemekaran--baik kabupaten maupun provinsi--di Indonesia. "Tahapan evaluasi dilakukan untuk menambah bobot rencana induk otonomi daerah," lanjut Felix.
Dikatakan Felix, tahapan evaluasi daerah pemekaran baru diharapkan selesai pada akhir Maret atau awal April mendatang. "Memang, sekarang ini rencana induk dan desain besar otonomi daerah tengah dimintai masukan dari publik supaya menambah bobot lagi. Kita juga mengharapkan pada akhir Juni, rencana induk dan desain besar sudah dapat diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri," kata Felix lagi.
Mengenai rencana induk dan desain besar otonomi daerah, Felix menyebutkan hal itu merupakan pegangan pemerintah dalam melihat pemekaran. "Di situ, kita melihat skenario kelembagaan daerah tonomi, aspek keuangan dan kewenangan daerah, tata ruang daerah dan perkermbangan jumlah penduduk dan skenario logistik pangan dan transportasi," jelas Felix.
Tentang moratorium atau penundaan pemekaran daerah baru, Felix menegaskan bisa saja dihentikan dan pemekaran baru bisa dijalankan kembali pada tahun ini apabila rencana induk dan desain besar serta evaluasi sudah bisa diselesaikan.     
Saat ini ada sekitar 20 usulan daerah pemekaran baru yang ada dalam program legislasi nasional (prolegnas) di DPR. "Tahun ini itu bisa dilakukan lagi jika rencana induk dan desain besar serta evaluasi sudah diselesaikan," lanjut Felix lagi.


Editor: ksp

Staf: Presiden Ingatkan Koalisi untuk Amanah

Itulah salah satu pesan Presiden dalam pidato semalam menurut Staf Khusus Velix Wanggai

Jum'at, 5 Maret 2010, 14:27 WIB
Arfi Bambani Amri


VIVAnews - Staf Khusus Presiden bidang Pemerintahan Daerah, Velix Wanggai, menyatakan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pelajaran berharga bagi proses penataan demokrasi mutakhir dan masa depan. Kesantunan Presiden SBY ini terlihat dari kebesaran jiwanya dalam memotret hasil akhir proses politik Pansus Angket Bank Century.

"Ada dua makna strategis yang dapat dipetik, yakni pertama pertumbuhan demokrasi kita harus menyeimbangkan kebebasan dan kemerdekaan hak-hak sipil dan politik di satu sisi dan di sisi lain demokrasi juga menuntut penghormatan atas hukum dan ketertiban," Velix menyatakan secara tertulis ke VIVAnews, Jumat 5 Maret 2010.

Kedua, pertumbuhan demokrasi juga menuntut menjadi demokrasi yang beretika dan berbudaya. Etika adalah modal sosial bagi masa depan demokrasi. Dalam konteks itu, format dan nafas dari koalisi harus berbasis pada etika, amanah dan kesepakatan. Sebuah koalisi yang mengedepankan nilai-nilai dari konsensus yang disepakati.

"Jika tidak, koalisi diciderai oleh ketidakkonsistenan kita atas nilai dan kebijakan (policy agenda) yang telah disepakati," kata Velix. "Ke depan, koalisi harus dibangun atas amanah dan etika."

Dalam pidato semalam, SBY meminta semua pihak kembali berkonsentrasi untuk memikirkan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Prioritas paling utama adalah menyukseskan program-program pro-rakyat, bukan isu lain seperti koalisi partai-partai politik yang mendukung pemerintah. Koalisi dibangun dengan niat baik, kesepakatan dan etika.

"Manakala ada permasalahan terhadap kesepakatan dan etika, selalu tersedia solusi yang tepat dan terhormat," ujar SBY.
• VIVAnews

Cerita Staf SBY Bertemu Syafii Maarif & Akbar

Selasa bertemu Syafii Maarif, Rabu bertemu Akbar Tandjung dan Kamis bertemu Priyo
Jum'at, 26 Februari 2010, 06:51 WIB
Arfi Bambani Amri
Velix V. Wanggai (VIVAnews/ Nezar Patria)

VIVAnews - Beberapa hari ini, dua staf khusus Presiden yakni Andi Arief dan Velix Wanggai rajin menyambangi sejumlah tokoh. Mereka menemui mulai dari Wakil Ketua DPR Pramono Anung sampai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung.

"Beberapa hari ini saya dan Andi Arief memperbanyak kunjungan silaturahim dengan berbagai tokoh-tokoh politik dan masyarakat," kata Velix bercerita kepada VIVAnews. "Hari Selasa malam, saya dan Andi Arief bertemu dengan Buya Syafii Maarif di Hotel Darmawangsa sejak pukul 19.00 sampai 21.30."

Pertemuan dengan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu berjalan sangat hangat. Velix dan Andi Arief menyampaikan tiga agenda besar pemerintah yakni welfare, democracy dan justice/pembangunan inklusif), dan komitmen untuk pemerintahan bersih dan konteks kebijakan bail out 2008-2009.

"Buya (Syafii) sampaikan, pertama, memberikan harapan yang besar kepada Bapak SBY untuk memperbaiki bangsa. Kedua, Buya sangat tidak setuju dengan pemakzulan karena merusak tatanan demokrasi dan ketiga, Buya sepakat demokrasi untuk kesejahteraan," kata Velix. "Ke depan Buya mengusulkan agar kita fokus pada pengentasan kemiskinan, tegakkan Pancasila dan jaga NKRI."

Berikutnya, Rabu malam, 24 Februari, Velix dan Andi Arief yang sama-sama alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada ini bersilaturahim dengan Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Mereka temui Akbar di kediaman pribadi mantan Ketua DPR itu di Jakarta Selatan.

"Kami sebagai adik yunior ingin memperoleh saran dan nasihat tentang pembangunan kebangsaan dan ke-Indonesiaan," kata Velix. "Saya menceritakan agenda utama pemerintahan yaitu welfare, democracy dan justice atau pembangunan inklusif untuk lima tahun ke depan."

Mereka membagi pikiran tentang sistem kepartaian yang ideal maupun desain ulang desentralisasi Indonesia. Tentu tak lupa mereka berdiskusi tentang penanganan yang tepat atas pandangan akhir fraksi di Pansus Angket Bank Century.

"Saya dan Andi Arief berharap Bang Akbar menjadi tokoh nasional sebagai guru bangsa yang dapat merekatkan kemajemukan Indonesia. Ini berharga bagi generasi muda Indonesia," ujar Velix yang membidangi otonomi daerah dan pemerintah daerah itu.

Dan Kamis 25 Februari, Velix melanjutkan silaturahminya dengan menemui Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR. Velix mengaku Priyo selaku yunior di Fisip UGM, meski dalam pertemuan itu mereka juga bicara mengenai kasus Century.

Serangkaian pertemuan staf Presiden dengan para tokoh ini menjadi hangat karena dilakukan menjelang masa penentuan sikap akhir DPR terhadap kasus Bank Century. 2 Maret ini, DPR akan menggelar rapat paripurna membahasnya.
• VIVAnews