Oct 27, 2009

Sejarah Berdirinya PPI Australia

PPI Australia adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia yang menaungi mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Australia (Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas)Bertempat di kota Canberra, Australian Capital Terriroty (ACT), tanggal 8 Maret 1981, para pelajar Indonesia di Australia mendeklarasikan berdirinya organisasi pelajar Indonesia, yang bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia, dengan berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Struktur

Struktur organisasi PPI Australia terdiri dari 3 tingkatan, yakni PPI Australia Pusat, PPI Australia Cabang yang melingkup negara bagian, dan PPI Australia Ranting yang berada di setiap lembaga pendidikan di Australia, baik universitas, institut, maupun TAFE. Di tingkat pusat, pucuk pimpinan disebut dengan Sekretaris Jenderal, namun dalam Kongres XIII 2006 direkomendasikan untuk dirubah menjadi Presiden. Sedangkan di tingkat Cabang, dikomandoi oleh Koordinator (juga diusulkan menjadi Ketua), dan di tingkat ranting, dipimpin oleh Ketua. Sementara itu, Kongres menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi, dimana Kongres diselenggarakan setiap 2 tahun.

Sejak tahun 1981 PPI Australia telah berjalan bagai pasang surut gelombang. Hal ini terjadi di semua level organisasi PPIA, mulai dari ranting di tingkat universitas, cabang di tingkat negara bagian, dan pusat. Dalam warna yang kental dengan semangat "federatif", kegiatan-kegiatan PPIA di tingkat ranting dan cabang relatif berjalan penuh dinamika yang sejalan dengan gaya dan ciri khas dari masing-masing state di Australia. Dalam melaksanakan berbagai program, PPIA telah banyak membina dan mengembangkan kerjasama dan jaringan dengan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, Kedutaan Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), universitas-universitas di Australia dan Indonesia, organisasi kemasyarakatan di Indonesia dan Australia, maupun kalangan dunia usaha, baik di Indonesia dan Australia.

Lintasan Sejarah Kepengurusan PPI Australia Pusat

Cukup banyak aktivis PPIA yang saat ini telah berkarya dan berkarier di berbagai lini dan sektor, baik di dunia bisnis, pemerintahan, politik, kemasyarakatan, maupun akademisi yang profesional. Mengikuti tradisi yang baik yaitu untuk tidak melupakan sejarah perjalanan kepengurusan, maka dibawah adalah data yang masih dapat ditelusuri:


Periode Ketua/Sekjen (Presiden) Pengabadian di Indonesia hingga saat ini (Agustus 2006)
1981 – 1983

1983 – 1985

1985 – 1987 Dr. Umar Nimran Wakil Rektor Universitas Brawijaya, Malang
1987 – 1989 A.Hermanto Dardak Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum;
1989 – 1991 Dwi Wahyu Sasongko Dekan, Fak.Teknik Industri ITB
1991 – 1992 Rizaldi Boer
Bambang Purwoko
Kepala Laboratorium Klimatologi, FMIPA, IPB
Deputi Kerjasama Pusat Study Politik Lokal, UGM (???)
1992 – 1993 H.R Manan
1993 – 1994 Eko Ganis Sukoharsono Pengajar/Peneliti, STIE Malangkucecwara, Malang
1994 – 1996 Refyul R. Fatri
1996 – 1999 Tunggul Brotopriyono Peneliti Batan
1999 – 2002 Affifuddin Pengajar, Universitas Nusa Cendana Kupang
2002 – 2004 Bima Arya Sugiarto Pengajar/Peneliti, Universitas Paramadina, Jakarta
2004 – 2006 Velix Vernando Wanggai Perencana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
2006 - 2008 Della Temenggung Pengajar, Institut Teknologi Bandung
2008 - 2009 Mohamad Fahmi Pengajar, Universitas Padjadjaran

Oct 18, 2009

Menteri Baru? Lanjutkan!

Minggu, 18 Oktober 2009 00:19 (Koran Jakarta)

Hanya segelintir pendatang baru dari kelompok profesional nonparpol.

Atas nama penyegaran dan konstelasi yang berubah, wajar bila akhirnya sebagian besar menteri Kabinet Indonesia Bersatu II diisi wajah-wajah baru. Akankah komitmen memberikan porsi bagi para profesional dan non parpol dilakukan Yudhoyono? Hari pertama fit and proper test tidak menunjukkan hal itu terjadi.

Sembilan puluh persen kandidat yang dipanggil ke Cikeas dipastikan akan menjadi menteri. Setidaknya itu petunjuk yang dibeberkan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Jumat silam soal fit and proper test kandidat menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II itu. Meski Sudi dan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengaku tidak mengetahui berapa jumlah wajah-wajah baru yang dipercaya menjadi menteri kelak.

Setidaknya, petunjuk itu mengerucutkan nama sekaligus menepis perkiraan kandidat menteri yang selama ini berkembang. Sejak awal Oktober, beredar beberapa nama dari kelompok parpol, profesional, mau pun mantan perwira untuk pos-pos menteri tersebut. Namun yang terjadi, hingga fit and proper test hari pertama, kemarin, nama-nama itu tak kunjung muncul di Cikeas.

Sebut saja Eros Djarot yang disebut-sebut bakal menempati pos Menteri Budaya dan Pariwisata, Anas Urbaningrum sebagai Menteri Lingkungan Hidup, atau Sandiaga Uno yang digadang-gadang sebagai Menteri Koperasi dan UKM.

Bahkan Gumilar Soemantri, Rektor Universitas Indonesia atau akademisi Komaruddin Hidayat yang santer disebut-sebut sebagai kandidat kuat Menteri Pendidikan, tergeser oleh kedatangan M. Nuh yang dapat dipastikan menduduki pos tersebut. .

Segelintir nama itu hanya segelintir dari dinamika politik. Tidak heran bila kemunculan nama mereka, tiba-tiba menyeruak. Meski mereka yang disebut justru tak merasa didekati kekuasaan. Nama mereka muncul entah dari mana asalnya

Hal itu seperti yang diutarakan Sandiaga.. “Bukan hanya belum pernah dengar. Kalau pun menjadi kandidat, saya merasa belum pantas,” ujar laki-laki yang menjabat Ketua Komite Tetap Bidang UKM Kamar Dagang Industri Indonesia itu. Ada pula Eros Djarot. Dia juga mengaku tidak pernah dihubungi staf Cikeas terkait pos menteri. “Saya kan rakyat kecil, masa saya dipanggil istana,” ujar dia enteng.

Kembali ke fit and proper test hari pertama. Sejumlah pendatang baru yang sebelumnya tidak pernah diprediksi mencuat. Apalagi, bila kembali merujuk pernyataan Sudi Silalahi, bisa dipastikan merekalah menteri baru itu.

Yang paling mengagetkan adalah kemunculan Salim Segaf Aljufri. Kader PKS yang pernah menjabat Dubes RI untuk Arab Saudi ini dipanggil untuk membicarakan kemiskinan. Dia juga diarahkan Yudhoyono untuk menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 8-10 persen. Menteri Sosial? Bisa jadi. Tapi setidaknya ada dua pos menteri lain yang sesuai dengan deskripsi itu, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Wilayah Perbatasan atau yang paling berpeluang besar yakni sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Namun melihat back ground-nya, dia bisa berpeluang menjadi Menteri Agama.

Ada pula nama Gamawan Fauzi. Gubernur Sumatra Barat ini tiba-tiba muncul dua jam sebelum Salim. Dikabarkan, laki-laki kelahiran 9 November 1957 ini diusung menjadi Menteri Dalam Negeri yang sekaligus menepis rumor untuk mempertahankan Mardiyanto di posisi tersebut. Gamawan dianggap dapat diandalkan memangkas keruwetan birokrasi horizontal Indonesia. Mengingat prestasinya dalam memerangi korupsi domestik ketika menjadi Bupati Solok pada 1995. Yang kemudian mengantarkannya menerima Bung Hatta Award atas prestasi itu.

Sedangkan Presiden PKS Tifatul Sembiring dipastikan menduduki posisi Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan M Nuh. Karier politik Tifatul cukup cepat. Pria yang dijuluki “si anak panah PKS’ ini merupakan tokoh muda yang dipercaya menggantikan seniornya Hidayat Nur Wahid untuk memimpin partai dengan jumlah simpatisan hampir 20 juta orang itu. Langkah politiknya sendiri baru melesat ketika menjabat Ketua DPP PKS Sumatra pada 2004. Sedangkan latar belakang pendidikannya berasal dari lulusan Sekolah Tinggi Informatika plus International Politic Center for Asian Studies Strategic Islamabad (Pakistan).

Wajah baru lainnya Syarif Hasan yang disebut-sebut menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Syarif merupakan calon menteri dari Partai Demokrat. Dia juga anggota DPR periode 2004-2009 dari daerah pemilihan Jawa Barat III. Pria ini lulusan Ekonomi Universitas Kristen dan melanjutkan S2 Bisnis Administrasi di Universitas California State.

Hanya Kuntoro Mangukusubroto, wajah baru yang bukan berasal dari usungan partai. Laki-laki kelahiran Purwokerto, 14 Maret 1947; ini merupakan orang dekat Yudhoyono. Bahkan dia salah satu anggota dari tim kecil persiapan fit and proper test kabinet terbaru.

Kariernya pernah menjabat Menteri Pertambangan dan Energi (Kabinet Reformasi Pembangunan), Direktur Utama PLN, dan terakhir sebagai Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias. Dia merupakan alumni Institut Teknologi Bandung untuk jurusan teknik industri.

Sedangkan sejumlah menteri lama yang kembali menjabat di pos yang sama seperti Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Mari Elka Pangestu (Menteri Perdagangan), dan Jero Wacik (Menteri Budaya dan Pariwisata).

Penjaringan
Di luar itu, penjaringan nama-nama calon juga masih digelar hingga injury time. Tengok saja salah pengalaman Velix Wanggai, Staf Perencana di Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas ini. Dia sempat diminta utusan Cikeas, yang dia tak disebutkan namanya, untuk mengatarkan curriculum vitae-nya pada 15 Oktober silam. Utusan itu, kata dia, hanya sebatas meminta. Tapi Velix sendiri tidak tahu apakah akan digunakan atau tidak. “Yang pasti saya cuma memenuhi kewajiban dan menyiapkannya dengan baik,” papar pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Institute for Regional Institutions And Networks ini.

Sebelumnya, seperti dikabarkan beberapa media, Velix digadang-gadang pos baru bernama Kementerian Muda Daerah Khusus bersama Arif Afandi (Wakil Walikota Surabaya). Bila melihat komposisi 34 pos, mungkin maksudnya adalah Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Wilayah Perbatasan.

Velix juga mengaku tidak mendapat pesan atau telepon khusus dari Yudhoyono terkait pos menteri itu. Terakhir dia bertemu RI 1 pada hari ulang tahun Yudhoyono 9 September silam. “Tapi tidak ada membicarakan kabinet,” ujar tokoh pemuda Papua ini.

Penjaringan juga dilakukan Yudhoyono di dalam lingkarannya. Selain Sudi Silalahi dan Andi Mallarangeng yang tetap dipertahankan, dikabarkan Kurdi Mustofa akan masuk lebih dalam lagi. Kurdi bukanlah nama asing di lingkaran Yudhoyono. Tentara yang kini berpangkat Brigjen ini menjadi Sekretaris Pribadi Yudhoyono. Dia juga menjadi Ketua Pengawas Yayasan Nurussalam, yang membawahi Majelis Zikir Nurussalam SBY. Kurdi dikabarkan akan menggantikan posisi Sudi Silalahi sebagai Sekretaris Kabinet. Namun ketika dikonfirmasi, dia tidak banyak berkomentar. “Saya tidak mau berkomentar dulu. Saya ditegur Presiden melalui Pak Sudi Silalahi," ujar dia. Ya, menjelang hari pengumuman Yudhoyono, menurut dia, banyak pesan singkat berisi agar Kurdi diberikan jabatan menteri. nala dipa/agus triyono/ezra sihite/rangga prakosa
ANTARA/YUSRAN UCCANG

Oct 16, 2009

Ini Dia Nama Kandidat Menteri Kabinet Baru SBY –Boediono

Kompas.com - Oktober 16, 2009

JAKARTA, KOMPAS.com — Kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyusun kabinet pemerintahan yang baru untuk periode 2009-2014 sudah mendekati final, setelah SBY melakukan pembicaraan dengan sejumlah partai politik.

“Kabinet 2009 mendekati final. Pembicaraan dengan partai sudah selesai, tetapi penilaian terhadap menteri berprestasi pada kabinet 2009 kali ini juga menjadi pertimbangan SBY untuk menyusun kabinetnya,” kata seorang yang dekat dengan SBY di Jakarta, Sabtu (5/9).

Menurut sumber itu, SBY telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah partai politik termasuk dengan Partai Golkar, PDI-P, dan Gerindra untuk membentuk kabinet yang kuat secara kerja dan politik.

Menurut sumber itu, masuknya nama calon menteri dari Partai Golkar, PDI-P, dan Gerindra merupakan upaya SBY untuk menciptakan stabilitas politik di dalam dan di luar parlemen sehingga bisa menjadi sumber percepatan kebangkitan Indonesia.

“Partai yang memenuhi electoral threshold diberi kesempatan proporsional untuk bersama bekerja keras menuju Indonesia yang dicita-citakan. Selain itu juga untuk menciptakan persaingan yang normal antarpartai ke arah persaingan yang sehat untuk 2014,” katanya.

Berikut ini nama-nama penggawa kabinet yang baru (isu):


Menteri 2009 Partai Golkar:

1. Agung Laksono
2. Muladi
3. Andi Mattalata
4. Erlangga Hartarto

Menteri 2009-2014 PDI-P:
5. Pramono Anung
6. Puan Maharani

Menteri 2009-2014 Partai Gerindra:
7. Prabowo Subianto

List Menteri 2009 Wajah lama:
8. Purnomo Yusgiantoro
9. Bachtiar Chamsyah
10. Taufik Effendi
11. Hatta Rajasa
12. Mardiyanto
13. Hasan Wirajuda
14. Sri Mulyani Indrawati
15. Mari Elka Pangestu
16. Anton Apriyantono
17. MS Kaban
18. Jusman Syafei Djamal
19. Adhyaksa Dault
20. Fredy Numbery
21. Siti Fadillah Supari
22. Joko Kirmanto
23. Bambang Sudibyo
24. Jero Wacik
25. Meutia Hatta
26. Lukman Edy
27. Mohammad Nuh
28. Sofyan Jalil

Daftar Menteri Kabinet 2009 Wajah baru:

29. Djoko Suyanto (mantan Panglima TNI)
30. Joyo Winoto (Kepala Badan Pertanahan Nasional)
31. MS Hidayat (Ketua Umum DPP Kadin)
32. Darwin Z Saleh (Ketua Bidang Ekonomi Partai Demokrat)
33. Soetanto (mantan Kapolri)
34. Hermanto Dardak (Dirjen Departemen PU)
35. Hidayat Nurwahid (PKS)
36. Muhaimin Iskandar (PKB)
37. Kurdi Mustofa (Staf Khusus Presiden)
38. Tifatul Sembiring (Presiden PKS)
39. Andi Arif (Sekjen Jaringan Nusantara)
40. Siti Nurbaya (Sekjen DPD)
41. Arif Afandi (Wakil Wali Kota Surabaya)
42. Velix Wanggai (tokoh Papua)
43. Andi Mallarangeng (Juru Bicara Presiden)
44. Roestanto Wahidi Dirdjojuwono (Partai Demokrat)
45. Cahyana Ahmad Djayadi (Dirjen Kominfo)

Oct 14, 2009

SBY Perlu Programkan "New Deal for Papua"

NASIONAL

Itulah usulan penulis buku New Deal for Papua, Velix Wanggai.

Selasa, 13 Oktober 2009, 14:17 Arfi Bambani Amri, Mohammad Adam
Velix V. Wanggai
Velix V. Wanggai (VIVAnews/ Nezar Patria)
VIVAnews - Velix Vernando Wanggai, penulis buku "New Deal for Papua: Menata Kembali Papua dengan Hati", meminta komitmen Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan pembangunan di Indonesia khususnya Papua lebih baik dan berkeadilan. Menurut Velix, delapan tahun perjalanan otonomi khusus di Propinsi Papua Barat masih belum berjalan optimal, jika tidak boleh dikatakan gagal.

"Kami mengharapkan, pemerintahan SBY jilid dua mempunyai nilai lebih karena ini periode terakhir beliau sehingga harus memberikan kenangan manis sebuah hadiah untuk Papua," kata staf perencana pada Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam diskusi bedah bukunya di Sekretariat Merti Nusantara, Komplek RNI Jalan Anyer IX nomor 6, Menteng, Jakarta, Selasa 13 Oktober 2009.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua hingga sekarang ini, ujar Velix, permasalahan di Papua tak diselesaikan secara menyeluruh. Di satu sisi Velix memang memandang hadirnya UU Otsus Papua itu sebagai optimisme membangun Papua, tetapi di sisi lain Velix menyimpan kegelisahan mengenai bagaimana nasib Papua di masa mendatang.

Dalam buku tersebut Velix menuangkan gagasan mengenai perlunya grand strategy pelaksanaan UU 21 Tahun 2001 agar pasal-pasal yang ada di dalamnya bisa diajalankan secara efektif. "Kita tidak punya grand design pelaksanaan otsus (otonomi khusus), kita tidak punya strategi pembangunan otsus selama 20 tahun seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur. Kita tidak punya itu sehingga tidak terarah dana-dana itu mau kemana. Itulah yang  jadi kekurangan," kata Velix.

Selain itu, Velix juga menawarkan agar pemerintahan SBY membentuk lembaga atau badan khusus setingkat kementerian atau badan otonom khusus di kantor kepresidenan untuk menangani masalah Papua. "Persoalan di Papua begitu kompleks, begitu rumit, sehingga sebenarnya dibutuhkan penyelesaian yang menyeluruh dan sifatnya terobosan," kata Velix.

Badan khusus itu tugasnya memberikan perhatian mengenai masalah Papua kepada presiden dan wakil presiden dalam rapat-rapat di kabinet, mengawal pelaksanaan otonomi khusus di Papua, memfasilitasi dialog-dialog yang terkait Papua baik untuk kalangan domestik maupun mancanegara, serta melakukan konsolidasi strategi kebijakan program dan pendanaan.

Kementerian yang menangani daerah tertinggal menurut Velix, tidak fokus. Hanya melakukan tugas secara umum seperti pengembangan kawsan dan sebagainya, tetapi isu-isu konflik yang ada di papua tidak tertangani.

Apabila jilid kedua pemerintahan SBY Boediono ini juga agal membangkitkan pembangunan di Papua, Velix menengarai itu bisa menjadi bola panas yang melunturkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah. "Trust kepada SBY akan hilang. Kepercayaan masyarakat ini akan hilang. Yang kita sayangkan, hal itu tentu sulit dipulihkan dalam waktu 1-2 tahun," kata Velix.

Oct 13, 2009

SBY Perlu Programkan "New Deal for Papua"



VIVAnews - Velix Vernando Wanggai, penulis buku "New Deal for Papua: Menata Kembali Papua dengan Hati", meminta komitmen Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan pembangunan di Indonesia khususnya Papua lebih baik dan berkeadilan. Menurut Velix, delapan tahun perjalanan otonomi khusus di Propinsi Papua Barat masih belum berjalan optimal, jika tidak boleh dikatakan gagal.

"Kami mengharapkan, pemerintahan SBY jilid dua mempunyai nilai lebih karena ini periode terakhir beliau sehingga harus memberikan kenangan manis sebuah hadiah untuk Papua," kata staf perencana pada Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam diskusi bedah bukunya di Sekretariat Merti Nusantara, Komplek RNI Jalan Anyer IX nomor 6, Menteng, Jakarta, Selasa 13 Oktober 2009.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua hingga sekarang ini, ujar Velix, permasalahan di Papua tak diselesaikan secara menyeluruh. Di satu sisi Velix memang memandang hadirnya UU Otsus Papua itu sebagai optimisme membangun Papua, tetapi di sisi lain Velix menyimpan kegelisahan mengenai bagaimana nasib Papua di masa mendatang.

Dalam buku tersebut Velix menuangkan gagasan mengenai perlunya grand strategy pelaksanaan UU 21 Tahun 2001 agar pasal-pasal yang ada di dalamnya bisa diajalankan secara efektif. "Kita tidak punya grand design pelaksanaan otsus (otonomi khusus), kita tidak punya strategi pembangunan otsus selama 20 tahun seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur. Kita tidak punya itu sehingga tidak terarah dana-dana itu mau kemana. Itulah yang jadi kekurangan," kata Velix.

Selain itu, Velix juga menawarkan agar pemerintahan SBY membentuk lembaga atau badan khusus setingkat kementerian atau badan otonom khusus di kantor kepresidenan untuk menangani masalah Papua. "Persoalan di Papua begitu kompleks, begitu rumit, sehingga sebenarnya dibutuhkan penyelesaian yang menyeluruh dan sifatnya terobosan," kata Velix.

Badan khusus itu tugasnya memberikan perhatian mengenai masalah Papua kepada presiden dan wakil presiden dalam rapat-rapat di kabinet, mengawal pelaksanaan otonomi khusus di Papua, memfasilitasi dialog-dialog yang terkait Papua baik untuk kalangan domestik maupun mancanegara, serta melakukan konsolidasi strategi kebijakan program dan pendanaan.

Kementerian yang menangani daerah tertinggal menurut Velix, tidak fokus. Hanya melakukan tugas secara umum seperti pengembangan kawsan dan sebagainya, tetapi isu-isu konflik yang ada di papua tidak tertangani.

Apabila jilid kedua pemerintahan SBY Boediono ini juga agal membangkitkan pembangunan di Papua, Velix menengarai itu bisa menjadi bola panas yang melunturkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah. "Trust kepada SBY akan hilang. Kepercayaan masyarakat ini akan hilang. Yang kita sayangkan, hal itu tentu sulit dipulihkan dalam waktu 1-2 tahun," kata Velix.

SUMBER

Semoga saudara kita di ujung timur nan kaya raya alamnya itu segera dapat menikmati pembangunan serta tidak lepas dari persaudaraan dg NKRI

SBY Perlu Programkan "New Deal for Papua" Itulah usulan penulis buku New Deal for Papua, Velix Wanggai.

Selasa, 13 Oktober 2009, 14:17 WIB
Arfi Bambani Amri, Mohammad Adam
Velix V. Wanggai (VIVAnews/ Nezar Patria)

VIVAnews - Velix Vernando Wanggai, penulis buku "New Deal for Papua: Menata Kembali Papua dengan Hati", meminta komitmen Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan pembangunan di Indonesia khususnya Papua lebih baik dan berkeadilan. Menurut Velix, delapan tahun perjalanan otonomi khusus di Propinsi Papua Barat masih belum berjalan optimal, jika tidak boleh dikatakan gagal.

"Kami mengharapkan, pemerintahan SBY jilid dua mempunyai nilai lebih karena ini periode terakhir beliau sehingga harus memberikan kenangan manis sebuah hadiah untuk Papua," kata staf perencana pada Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam diskusi bedah bukunya di Sekretariat Merti Nusantara, Komplek RNI Jalan Anyer IX nomor 6, Menteng, Jakarta, Selasa 13 Oktober 2009.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua hingga sekarang ini, ujar Velix, permasalahan di Papua tak diselesaikan secara menyeluruh. Di satu sisi Velix memang memandang hadirnya UU Otsus Papua itu sebagai optimisme membangun Papua, tetapi di sisi lain Velix menyimpan kegelisahan mengenai bagaimana nasib Papua di masa mendatang.

Dalam buku tersebut Velix menuangkan gagasan mengenai perlunya grand strategy pelaksanaan UU 21 Tahun 2001 agar pasal-pasal yang ada di dalamnya bisa diajalankan secara efektif. "Kita tidak punya grand design pelaksanaan otsus (otonomi khusus), kita tidak punya strategi pembangunan otsus selama 20 tahun seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur. Kita tidak punya itu sehingga tidak terarah dana-dana itu mau kemana. Itulah yang jadi kekurangan," kata Velix.

Selain itu, Velix juga menawarkan agar pemerintahan SBY membentuk lembaga atau badan khusus setingkat kementerian atau badan otonom khusus di kantor kepresidenan untuk menangani masalah Papua. "Persoalan di Papua begitu kompleks, begitu rumit, sehingga sebenarnya dibutuhkan penyelesaian yang menyeluruh dan sifatnya terobosan," kata Velix.

Badan khusus itu tugasnya memberikan perhatian mengenai masalah Papua kepada presiden dan wakil presiden dalam rapat-rapat di kabinet, mengawal pelaksanaan otonomi khusus di Papua, memfasilitasi dialog-dialog yang terkait Papua baik untuk kalangan domestik maupun mancanegara, serta melakukan konsolidasi strategi kebijakan program dan pendanaan.

Kementerian yang menangani daerah tertinggal menurut Velix, tidak fokus. Hanya melakukan tugas secara umum seperti pengembangan kawsan dan sebagainya, tetapi isu-isu konflik yang ada di papua tidak tertangani.

Apabila jilid kedua pemerintahan SBY Boediono ini juga agal membangkitkan pembangunan di Papua, Velix menengarai itu bisa menjadi bola panas yang melunturkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah. "Trust kepada SBY akan hilang. Kepercayaan masyarakat ini akan hilang. Yang kita sayangkan, hal itu tentu sulit dipulihkan dalam waktu 1-2 tahun," kata Velix.

• VIVAnews

Oct 12, 2009

Perlu Badan Khusus Tangani Otsus Papua

Monday, 12 October 2009 22:01 PDF Print E-mail

Komunitas Masyarakat Papua Peduli Pembangunan (KMP3) menyarankan agar pemerintahan SBY "jilid dua" mengakomodasi kepentingan masyarakat di kawasan paling timur itu dengan membentuk kementerian atau badan khusus urusan otonomi khusus (otsus) Papua.

Jakarta, 12/10 (Antara/FINROLL News) - Komunitas Masyarakat Papua Peduli Pembangunan (KMP3) menyarankan agar pemerintahan SBY "jilid dua" mengakomodasi kepentingan masyarakat di kawasan paling timur itu dengan membentuk kementerian atau badan khusus urusan otonomi khusus (otsus) Papua.

"Kebijakan Otsus Papua berjalan terlalu umum atau konvensional. Sehingga meski sudah delapan tahun Otsus Papua berjalan, tidak ada hasil signifikan yang dirasakan masyarakat Papua sampai saat ini," kata Koordinator KMP3 untuk Provinsi Papua Barat Yusuf Saway di Jakarta, Senin.

Menurut dia, untuk mempercepat pencapaian hasil program otsus Papua, perlu dibentuk semacam kelembagaan khusus di tingkat nasional untuk menangani Papua.

"Di masa pemerintahan SBY jilid dua ini, kami mengusulkan agar Presiden membentuk kelembagaan khusus di tingkat nasional yang secara khusus menangani Papua. Sebab akan sulit bagi Papua jika hanya ditangani secara sektoral tanpa suatu koordinasi dan konsolidasi kebijakan dan program yang komprehensif. Tidaklah cukup untuk menangani Papua melalui pola yang konvensional tanpa terobosan," katanya.

Lembaga khusus itu, lanjut Saway, bisa berupa Kementerian Muda Urusan Papua atau Badan Khusus Urusan Otonomi Khusus Papua ataupun suatu Komisi Khusus Urusan Papua yang berada di bawah Kantor Kepresidenan.

"Lembaga ini terbentuk sebagai `driving force` yang bertugas untuk memberikan nasehat kepada Presiden, memfasilitasi dan mengendalikan UU Otonomi Khusus, memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah sosial politik, serta mensinkronkan kebijakan dan pendanaan pembangunan bagi Papua dan Papua Barat," katanya.

Sementara itu, Koordinator KMP3 untuk Provinsi Papua Mecky Wayoi menceritakan bahwa kesejahteraan yang tidak kunjung meningkat bagi masyarakat Papua membuat gejolak sosial di masyarakat semakin tinggi.

"Empat program Otsus yang dijanjikan, yaitu kesehatan, pendidikan, perbaikan ekonomi, dan infrastruktur tidak kunjung meningkat, sehingga taraf hidup masyarakat Papua yang rendah tidak membaik. Ini semakin membuat masyarakat merasa tidak puas atas kebijakan pemerintah pusat," katanya.

Sementara tokoh pemuda Papua Velix Vernando Wanggai menilai ketidakpuasan masyarakat Papua akan kebijakan Otsus Papua harus segera ditangani pemerintah untuk mencegah menumpuknya kekesalan masyarakat Papua yang sering memicu terjadinya gejolak keamanan dan politik di wilayah itu.

"Harus ada gagasan khusus agar penanganan Papua lebih fokus, terutama dengan membentuk badan khusus Otsus Papua yang bertugas untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, strategi, program-program dan pendanaan bagi Papua yang selama ini tumpang tindih," katanya.

Program Otsus Papua, lanjutnya, harus benar-benar bisa dengan cepat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan masyarakat papua.

"Pemerintahan SBY jilid dua ini tentu jadi harapan bagi masyarakat Papua agar mereka benar-benar diperhatikan kesejahteraannya," katanya.

Staf Ahli Bapennas: Ibu kota direncanakan pindah pada semester I 2024

  Selasa, 21 Desember 2021 17:32 WIB   Tangkapan layar - Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Velix Vernando ...