Presiden Menyapa Rakyat

Oleh: Velix Wanggai, Jurnal Nasional, Kamis 25 Agustus 2011

Safari Ramadhan tahun ini memiliki makna yang berarti bagi saudara-saudara kita di beberapa wilayah selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sejak Senin, 22 Agustus hingga 26 Agustus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyapa rakyat di kedua provinsi di bulan suci ini. Presiden berniat membangun tali silaturahim, menyapa mereka, berjabat tangan, dan berdialog untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi.

Silaturahim adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam Al Qur'an Allah SWT telah menyeruh hambah-Nya untuk menyambungkan tali silaturahim. Allah SWT berfirman, "Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kami saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu " (QS An Nisaa 4:1). Sejalan dengan firman Allah SWT, Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Barang siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambungkan silaturahim".

Selama tiga hari ini Presiden telah menengok sejumlah tempat di wilayah Bogor, Cianjur, dan Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat. Lokasi yang dikunjungi pun bervariasi mulai dari obyek pendidikan dasar, usaha ekonomi rakyat, balai penelitian ternak, usaha tani, dan nelayan, kantor balai desa, dan pusat penelitian prajurit. Mereka adalah petani, nelayan, guru, kepala desa, dan apartur desa. Mereka adalah lapisan sosial rakyat yang selama ini berjuang dalam kesunyian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjaga kedaulatan negara. Kehadiran Presiden dan Ibu Negara membawa kesan yang penuh makna. Sejak awal Presiden mengingatkan kita untuk menyapa saudara-saudara kita yang selama ini belum pernah disapa oleh pemimpinnya, baik gubernur maupun bupati/walikota.

Kunjungan mendadak ke sejumlah tempat dengan melewati jalan-jalan berlubang di kampung-kampung memberikan hikmah kepada kita semua. Ketika mengunjungi Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Tempat Perawatan (Puskesmas DTP) Ciranjang, Kabupaten Cianjur, ternyata jalannya tidak beraspal sekitar 500 meter dari jalan utama ke lokasi puskesmas. Presiden bertanya kepada Bupati Cianjur, "Mengapa jalan ini tidak diperbaiki dan diaspal. Jalan ini akan sangat bermanfaat bagi akses masyarakat ke puskesmas. Jika kondisi ini tidak diperbaiki maka pasien yang dibawa ke puskesmas akan stress lebih dulu". Mendengar teguran ini, gubernur dan bupati pun berjanji untuk memperbaikinya. Puskesmas ini letaknya strategis di pinggir jalan utama Cianjur dan dapat melayani masyarakat lintas kecamatan.

Demikian pula, Presiden prihatin dan gusar ketika mengunjungi SDN Babakan Madang, Sentul, di Kabupaten Bogor dan SD Tanjung Sari III di Kabupaten Cianjur. Kedua sekolah ini kondisinya mempihatinkan. Ruang kelasnya terbatas, kelas dan toiletnya kotor, perpustakaan tidak ada, dinding sekolah kotor dan penuh coretan, serta beberapa bagian plafon teras sekolah dipenuhi sarang laba-laba. Presiden terlihat marah dan mempertanyakan mengapa sekolah ini kotor. Namun, sebaliknya, Presiden memuji SDN Rajapolah, Tasikmalaya. Sekolahnya bersih dan sejumlah anak-anak murid meraih prestasi di tingkat provinsi dan nasional. Terkait dengan kondisi pendidikan di Bogor, Cianjur, dan Tasikmalaya ini, Presiden menegaskan bahwa saat ini tidak ada alasan lagi untuk mengabaikan sarana dan prasarana sekolah. Pemerintah telah memenuhi amanat Konstitusi agar mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk pembangunan pendidikan. Kini, gaji guru telah dinaikkan, dana BOS diserahkan ke daerah, dan dana infrastruktur pendidikan ditingkatkan. Oleh karena itu, lanjut Presiden, perlunya pihak kementerian terkait, gubernur, dan bupati terkait untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh generasi penerus bangsa ini.

Presiden juga menyapa kepala desa dan aparat desa di Kantor Desa Haurwangi, Cianjur. Presiden memuji kebersihan kantor desa ini. Bangunannya rapi dan bersih. Kepala Desa Mamat Rahmat menceritakan berbagai aktivitasdi Desa Haurwangi. Di kompleks kantor desa ini, ada bangunan untuk serbaguna, ruang PKK, ruang seni, ruang Badan Perwakilan Desa, ruang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maupun ruang Puskesmas Pembantu. Desa ini juga kreatif dengan memanfaatkan bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan untuk mengadakan mobil ambulans untuk melayani masyarakat Haurwangi. Desa ini tercatat telah meraih prestasi dengan menyabet Juara I pada lomba Kantor Desa se-Jawa Barat tahun 2007.

Perjalanan ratusan kilometer ini sangat berkesan di hati Presiden dan Ibu Negara. Anak-anakk, remaja, orang tua-orang tua, pedagang, maupun tukang ojek melambaikan tangan, meminta berjabat tangan, dan meneriakkan nama Presiden dan Ibu Negara. Anak-anak kecil digendong para orang tuanya. Mereka rindu dengan pemimpinnya. Begitu juga, Presiden menyapa mereka dan melihat apa yang mereka butuhkan. Kunjungan ini bermakna strategis. Presiden ingin memastikan bahwa kebijakan Pemerintah harus benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Tujuannya agar akses masyarakat kepada pendidikan, kesehatan, dan modal dapat berjalan baik tanpa terhalang oleh administrasi birokrasi. Komitmen ini tidak hanya ditunjukkan oleh Presiden atau Pemerintah Pusat saja, namun diperlukan sinergisitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Tidak lupa, ada lapisan birokrasi paling bawah, yang sering disebut street-level bureaucracy, yang menjadi ujung tombak pelayanan pembangunan.

Di bulan suci Ramadan ini, Presiden mengajak kita semua untuk melakukan renungan dan refleksi ulang atas berbagai langkah kita, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan pembangunan berbangsa dan bernegara. Kita refleksi atas langkah apa yang telah dilakukan bagi rakyat, dan langkah apa yang akan dilakukan untuk memenuhi janji kemerdekaan tahun 1945.

Membangun Optimistisme Kolektif

Jurnal Nasional, Kamis 18 Agustus 2011

Velix Wanggai

Hari Rabu, 17 Agustus 2011 adalah hari yang istimewa penuh makna. Bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1432 Hijriyah, kita semua dari ujung pelosok Papua hingga ke Aceh merayakan hari yang sangat bersejarah. Segenap rakyat Indonesia merayakan 66 tahun Proklamasi kemerdekaan negara kita. Pada tanggal yang penting itu pula, kaum muslimin dan muslimat akan memperingati Nuzulul Qur‘an, hari diturunkannya kitab suci Al Qur‘an kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh kita syukuri karena kita akan memperingati dua peristiwa bersejarah itu secara bersamaan. Selain itu, peringatan perayaan 17 Agustus 2011 kali sungguh istimewa. Sejarah mencatat, proklamasi kemerdekaan bangsa kita di hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, yang bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriyah. Tanggal 17 Agustus 1945 dan 2011 berada di bulan Ramadan.

Sehari sebelumnya, ditengah-tengah mengamalkan ibadah puasa di bulan Ramadhan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan dua pidato, baik pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI dan pidato penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun 2012 beserta Nota Keuangannya. Kedua pidato itu disampaikan di hadapan DPR RI dan DPD RI.

Pidato ini merupakan bahasa Presiden sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan. Presiden mengajak kita semua untuk memaknai kembali kemerdekaan dalam esensinya yang paling dalam. Kemerdekaan tidak hanya membebaskan kita dari ketertindasan namun juga harus mendorong kita untuk bekerja lebih keras. Kemerdekaan tidak hanya meneguhkan kemandirian namun juga sebuah ajakan, untuk bersama bangsa-bangsa lain mendorong kerja sama dan kemitraan untuk menciptakan dunia yang lebih baik.

Presiden mengurai berbagai langkah yang telah ditempuh pada era reformasi gelombang kedua. Presiden telah menegaskan bahwa dalam sepuluh tahun era reformasi, kita berhasil melewati arus sejarah yang tidak mudah. Kita mampu menjawab tantangan jaman dan tuntutan rakyat untuk melakukan perubahan-perubahan yang fundamental. Saat ini, kita telah tampil sebagai salah satu negara demokrasi yang paling stabil dan mapan di Asia. Negara kita juga tercatat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Di Asia Tenggara, saat ini negara kita tercatat sebagai negara dengan skala ekonomi terbesar. Kini, banyak pihak menyebut Indonesia sebagai emerging economy; bukan ekonomi dunia ketiga yang selama lebih dari 60 tahun selalu diasosiasikan dengan negara kita.

Presiden ingin mengajak kita semua untuk selalu berjuang penuh harapan. Semua prestasi yang kita capai dalam tahun-tahun terakhir ini menegaskan satu kepercayaan, bahwa jalan menuju masa depan yang lebih baik itu berada di depan kita, untuk kita jalani bersama. Dengan kepercayaan diri yang penuh namun tetap rendah hati, Presiden tegaskan bahwa kita bukan negara yang berada di bibir jurang kegagalan dan kebangkrutan. Persepsi diri tentang negara gagal sesungguhnya telah sirna, setelah kita berhasil sepenuhnya keluar dari krisis multi-dimensional yang berlangsung selama 1998-1999.

Dalam konteks pembangunan di tahun 2012, Presiden menegaskan komitmennya untuk terus bekerja keras guna mewujudkan Indonesia yang makin sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Kali ini, tema yang dicanangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah adalah: “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat".

Presiden kembali mengingatkan visi besar kita yaitu pembangunan yang bersifat inklusif dan sekaligus berkelanjutan‘‘sebuah prinsip yang dibangun berdasarkan sebuah kepercayaan umum, bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh semua warga negara tanpa kecuali. Kita ingin memastikan buah pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang, karena bertentangan dengan moralitas pembangunan yang esensinya bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sejalan dengan komitmen pembangunan yang inklusif, dan sebagai perwujudan prinsip “pembangunan untuk semua", mulai tahun ini kita gulirkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI, untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah-daerah di seluruh tanah air. Mulai tahun ini, Pemerintah melakukan percepatan dan perluasan pembangunan di enam koridor ekonomi di seluruh tanah air, untuk mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di masing-masing koridor.

Di tengah-tengah kebahagiaan kita ini, Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus, kepada mulai dari kepala kampung hingga kepala daerah, atas kerja keras dan pengabdiannya. Kata Presiden, di saat kita hadir di "Rumah Rakyat" ini, nun jauh di ujung pelosok, pedalaman, dan perbatasan, serta di pulau-pulau terdepan yang terpencil, terdapat saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai guru, bidan desa, penyuluh pertanian, kepala kampung, kepala desa, penjaga perbatasan, dan masih banyak yang lainnya, memberikan pelayanan kepada masyarakat kita di seantero negeri. Sebagian dari mereka harus berkeliling dari satu desa ke desa lainnya, dari satu pulau ke pulau yang lainnya, dari satu lembah ke lembah yang lainnya untuk memenuhi kewajibannya. Presiden menyatakan mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa yang bekerja dalam sunyi, dengan keikhlasan yang melampaui panggilan tugasnya. Kita semua berhutang budi pada mereka. Presiden bangga, kita semua bangga, dan sungguh mencintai saudara-saudara semua.

Terakhir, sesungguhnya Pemerintah juga menyadari bahwa masih banyak masalah dan tantangan yang harus kita selesaikan dan hadapi. Semua masalah dan tantangan itu juga tidak ringan. Namun, apabila kita bekerja keras dan bekerja sama dengan solidaritas dan spirit kebangsaan yang kuat di antara para pemimpin dan rakyatnya, maka niscaya semua itu dapat kita hadapi dan lalui dengan sukses dan selamat. Kritik kepada pemerintah memang sesuatu yang perlu dan penting. Walaupun demikian, Pemerintah memerlukan umpan balik yang bersifat korektif namun kontributif.

Di atas semua itu, janganlah kita menjadi bangsa yang mudah berputus asa. Sebaliknya, marilah kita mensyukuri semua yang kita miliki, karena hanya dengan rasa syukur itulah kita dapat senantiasa optimistis untuk menjadi bangsa yang maju dan unggul. Marilah kita bangun optimisme kolektif.

Persoalan Papua Masih Kompleks

Penulis : Christoporus Wahyu Haryo P | Selasa, 16 Agustus 2011 | 13:15 WIB

SERAMBI INDONESIA/M ANSHAR

Ilustrasi

TERKAIT:

• Satu Warga Abepura Terkena Panah
• Presiden: Tata Papua dengan Hati
• Sejarah Integrasi Papua Digugat
• Pemerintah Harus Lebih Utuh Lihat Papua
• Kecil, Embrio Separatis di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua pihak untuk membangun Papua dengan hati sebagai kunci keberhasilan pembangunan.
"Pemerintah menyadari adanya kompleksitas yang dihadapi di tanah Papua. Oleh karena itu, Pemerintah akan konsisten untuk menerapkan pendekatan yang menyeluruh bagi Papua, baik penegakan hukum, pendekatan politik, pendekatan ekonomi, maupun pendekatan sosial budaya," kata Velix usai pidato kenegaraan Presiden RI di Gedung MPR/DPR, Selasa (16/8/2011).

Menurut Wanggai, paling tidak ada lima Kebijakan Dasar untuk Tanah Papua. Pertama, pemerintah akan melanjutkan konsolidasi Otonomi Khusus dengan segala memanfaatkan kewenangan luas yang ada di Papua & Papua Barat. Otonomi Khusus sebagai desentralisasi asimetris adalah keniscayaan. Untuk itu, pelayanan publik yang disediakan oleh otonomi khusus harus dirasakan oleh masyarakat Papua.

Kedua, sejalan dengan desentralisasi fiskal yang semakin besar kepada Papua dan Papua Barat, Pemerintah terus menata dan memperbaiki strategi manajemen pembangunan bagi Papua & Papua Barat agar pembangunan lebih dinikmati rakyat kebanyakan.

Ketiga, sebagai terobosan pembangunan kewilayahan, Pemerintah menjadikan pulau Papua sebagai koridor ekonomi wilayah dalam kebijakan baru Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dengan kebijakan baru ini Pemerintah dorong sentra-sentra ekonomi baik di tanah Papua, dan mengembangkan jaringan infrastruktur di kota dan di kampung-kampung.

Keempat, dalam perspektif hukum, Pemerintah akan bertindak tegas untuk menjamin tetap terjaganya ketertiban kehidupan masyarakat, dan tegaknya kedaulatan NKRI. Negara kesatuan adalah pilar yang kita pegang teguh bersama.

Kelima, sejalan dengan berbagai pendekatan bagi Papua itu, Presiden SBY kembali menegaskan bahwa Indonesia hidup dalam kemajemukan yang selalu dijunjung tinggi. Kebebasan yang disediakan oleh demokrasi dan otonomi khusus di Tanah Air ini, termasuk di Papua, perlu mengutamakan keadaban, harmoni, toleransi, dan ketertiban.

Editor :

Pepih Nugraha

Persoalan Papua Masih Kompleks

Christoporus Wahyu Haryo P | Pepih Nugraha | Selasa, 16 Agustus 2011 | 13:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua pihak untuk membangun Papua dengan hati sebagai kunci keberhasilan pembangunan.

"Pemerintah menyadari adanya kompleksitas yang dihadapi di tanah Papua. Oleh karena itu, Pemerintah akan konsisten untuk menerapkan pendekatan yang menyeluruh bagi Papua, baik penegakan hukum, pendekatan politik, pendekatan ekonomi, maupun pendekatan sosial budaya," kata Velix usai pidato kenegaraan Presiden RI di Gedung MPR/DPR, Selasa (16/8/2011).

Menurut Wanggai, paling tidak ada lima Kebijakan Dasar untuk Tanah Papua. Pertama, pemerintah akan melanjutkan konsolidasi Otonomi Khusus dengan segala memanfaatkan kewenangan luas yang ada di Papua & Papua Barat. Otonomi Khusus sebagai desentralisasi asimetris adalah keniscayaan. Untuk itu, pelayanan publik yang disediakan oleh otonomi khusus harus dirasakan oleh masyarakat Papua.

Kedua, sejalan dengan desentralisasi fiskal yang semakin besar kepada Papua dan Papua Barat, Pemerintah terus menata dan memperbaiki strategi manajemen pembangunan bagi Papua & Papua Barat agar pembangunan lebih dinikmati rakyat kebanyakan.

Ketiga, sebagai terobosan pembangunan kewilayahan, Pemerintah menjadikan pulau Papua sebagai koridor ekonomi wilayah dalam kebijakan baru Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dengan kebijakan baru ini Pemerintah dorong sentra-sentra ekonomi baik di tanah Papua, dan mengembangkan jaringan infrastruktur di kota dan di kampung-kampung.

Keempat, dalam perspektif hukum, Pemerintah akan bertindak tegas untuk menjamin tetap terjaganya ketertiban kehidupan masyarakat, dan tegaknya kedaulatan NKRI. Negara kesatuan adalah pilar yang kita pegang teguh bersama.

Kelima, sejalan dengan berbagai pendekatan bagi Papua itu, Presiden SBY kembali menegaskan bahwa Indonesia hidup dalam kemajemukan yang selalu dijunjung tinggi. Kebebasan yang disediakan oleh demokrasi dan otonomi khusus di Tanah Air ini, termasuk di Papua, perlu mengutamakan keadaban, harmoni, toleransi, dan ketertiban.

Renungan Kemerdekaan

Velix Wanggai -- Jurnal Nasional, 11 Agustus 2011

Seminggu lagi bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-66. Rakyat di seluruh pelosok nusantara menyambutnya dengan suka-cita. Di kota-kota, para pedagang asongan menjajakan pernak-pernik “17-an‘ di perempatan lampu merah. Di ujung lorong gang sana telah berdiri gapura merah-putih yang dikerjakan secara swadaya. Sementara anak-anak muda menghiasi gardu tempat nongkrong mereka dengan nuansa kemerdekaan.

Nuansa kemerdekaan begitu terasa ketika kita memasuki desa-desa yang jauh dari hiruk-pikuk ibukota. Bendera dan umbul-umbul berbagai ukuran menghiasi jalan, lorong, sekolahan dan pojok-pojok desa. Adakalanya, bendera dan umbul-umbul itu sudah kusut dan kusam. Jelas menandakan stok lama yang digunakan berulangkali setiap tahunnya, namun tidak menyurutkan semangat kemerdekaan rakyat yang menyala-nyala.

Peringatan hari kemerdekaan memiliki makna psikologis yang mendalam tentang Indonesia yang dicita-citakan oleh para the founding fathers kita. Walaupun hidup berlainan era, tetapi suasana kebatinan 1945 menyatukan hati setiap generasi bangsa dengan para pendiri negerinya. Semangat kemerdekaan yang mendalam melupakan keseharian rakyat dengan profesi yang berbeda-beda, apakah sebagai pegawai pemerintah, buruh swasta, petani atau rakyat biasa.

Suka-cita kemerdekaan itu adalah refleksi rasa syukur yang mendalam terhadap rahmat kemerdekaan, dimana dengan modal kemerdekaan itulah kita membangun bangsa Indonesia yang besar dan beragam ini. Kita adalah bangsa yang besar, maka penataan sebuah sistem sosial politik yang tangguh untuk menghadapi berbagai goncangan adalah niscaya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah Indonesia. Mari kita bersatu-padu menyingkirkan keterbelakangan dan keterisolasian dengan menghadirkan kemajuan dan keterjangkauan.

Membangun Indonesia di segala bidang adalah perwujudan dari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh dan berkeadilan. Hak dasar itu merupakan harga dari sebuah kemerdekaan, yaitu bebas dari kemiskinan, penggangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, rasa takut dan bebas mengemukakan pikiran dan pendapat.

Di usia Republik yang ke-66 tahun ini, kita diperhadapkan dengan empat masalah pokok pembangunan. Kempaat masalah pokok ini saling terkait antara satu dengan lainnya, yaitu masalah kemiskinan, masalah kependudukan dan ketenagakerjaan, masalah keterbatasan infrastruktur dan masalah kelembagaan.

Ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya (kemiskinan absolut) maupun distribusi asset yang tidak merata (kemiskinan relatif) sangat berpotensi pada kecemburuan sosial. Lonjakan penduduk dan minimnya lapangan pekerjaan mengakibatkan pengangguran.

Tingkat kelahiran dan kematian bayi di desa-desa masih tinggi dan sarana-prasarana kesehatan yang terbatas berpengaruh pada tingkat produktivitas sumberdaya manusia yang rendah. Demikian pula keterbatasan infrastruktur fisik ekonomi dan sosial masih dihadapi oleh sebagian besar masyarakat di perdesaan dan belum teratasi secara baik. Sementara aturan perundang-undangan belum sejalan dengan kebutuhan penciptaan lapangan kerja dan investasi di daerah. Komunikasi antar lembaga ekonomi, sosial, politik dan budaya yang belum berlangsung baik, juga akan memperlambat proses pembangunan di daerah.

Sejak 2004 Presiden SBY mendorong percepatan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis, meningkatkan keberpihakan dalam mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal, dan mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan.

Pembangunan dalam perspektif SBY adalah pembangunan yang melingkupi berbagai lapisan dan menjangkau seluruh kawasan. Itulah pembangunan inklusif, pembangunan tanpa sekat. Wilayah negara kita yang sangat luas meniscayakan strategi pembangunan yang adil, komprehensif dan berkelanjutan, sehingga rakyat yang berada di pelosok daerah tertinggal pedalaman, perbatasan dan kepulauan terpencil merasakan manfaat pembangunan.

Pembangunan bangsa telah banyak mendatangkan kemajuan. Walau demikian, tak dipungkiri bahwa kemiskinan dan keterbelakangan masih melingkupi sebagian warga bangsa di berbagai pelosok Tanah Air. Kita berharap dengan pendekatan sektoral dan regional yang sinergis dan koordinatif akan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata dan berkelanjutan. Inilah makna pembangunan untuk semua yang diikhtiarkan oleh Presiden SBY. Dirgahayu Indonesia

Hilangkan Label Separatis

Proyek Keindonesiaan merupakan Tanggung Jawab Kolektif

Jakarta, Kompas - Pemerintah diminta untuk menghilangkan label separatisme terhadap warga Papua. Selain Papua memang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, label tersebut justru memicu penanganan yang keliru serta kekerasan berkelanjutan hingga sekarang ini.

Harapan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Indriaswati Dyah Saptaningrum dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jaleswari Pramodhawardani, di Jakarta, Rabu (10/8). Keduanya menanggapi situasi Papua yang terus dilanda kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, konflik, dan masalah pembangunan ekonomi. Semua masalah itu akan terus terulang pada masa-masa mendatang jika pemerintah tidak mengubah cara pandang terhadap Papua.

Jaleswari Pramodhawardani menilai, selama ini pemerintah memberlakukan Papua secara berbeda dibandingkan dengan provinsi lain. Pulau di ujung timur Nusantara itu selalu diberi label sebagai daerah yang berpotensi memunculkan gerakan separatisme atau makar. Pandangan bias ini melahirkan berbagai pendekatan keamanan.

Untuk memperbaiki kondisi itu, pemerintah diminta menghilangkan label separatisme dari Papua. Untuk menjaga ketertiban umum, sebagaimana daerah lain, biarkan kepolisian yang menangani. Janganlah sedikit- sedikit ada masalah harus mendatangkan militer, katanya.

Indriaswati Dyah Saptaningrum berharap, pemerintah mau menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum dengan adil. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia harus diadili sesuai ketentuan hukum. Jika ada warga sipil jadi korban dan ternyata tidak bersalah, mereka harus diberi perhatian kemanusiaan dan direhabilitasi dari tuduhan bersalah atau makar.

Pemerintah juga bisa memproses kasus-kasus lama yang mandek di Kejaksaan Agung, seperti kasus Wasior dan Wamena. Berbagai sarana hukum harus didorong untuk memberikan keadilan. Ini bisa menjadi pintu masuk untuk membangun dialog yang konstruktif, katanya.

Kesejahteraan

Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan perspektif perdamaian dalam pembangunan, penghormatan atas hak-hak asasi manusia, dan mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam menangani persoalan di Papua. Pemerintah juga berupaya tegas menindak pelanggaran hukum.

Negara tidak bisa menoleransi kekerasan dalam masyarakat. Kekerasan di Papua bukanlah budaya manusia Papua yang sesungguhnya karena rakyat Papua adalah cinta damai, kata Velix.

Menurut dia, kelompok penyerang yang diketahui sel dari kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka tersebut hanya ingin menunjukkan identitas politik mereka bahwa ideologi separatis masih hidup di sebagian masyarakat Papua. Pemerintah menyadari, upaya nation-building di Papua belum selesai.

Proyek keindonesiaan merupakan tanggung jawab kolektif kita semua, tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun tanggung jawab penyelenggara negara lainnya di Tanah Air, baik MPR, DPR, DPD, MA, maupun MK, kata Velix.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj mengatakan, persoalan Papua menjadi keprihatinan sekaligus tantangan seluruh bangsa Indonesia. Meski minoritas, NU di Papua siap membantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Papua. (IAM/WHY)

Keketuaan ASEAN

Oleh : Velix Wanggai (Jurnal Nasional, Kamis 4 Agustus 2011)

Sejak 1 Januari 2011 sampai akhir tahun 2011 Indonesia diberikan amanah sebagai Ketua ASEAN. Tema besar dari Keketuaan Indonesia adalah "ASEAN Community in a Global Community of Nations". Bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hal ini merupakan amanah penting untuk mewujudkan cita-cita ASEAN. Keberhasilan Indonesia akan tercermin dari upaya kita untuk merealisasikan gagasan komunitas ASEAN. Tugas ini tidaklah ringan di tengah-tengah konstelasi politik-ekonomi global yang penuh dengan tantangan.

Menengok pada empat dekade silam, tepatnya 8 Agustus 1967, telah berdiri asosiasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang disebut ASEAN. Tujuannya mulia yakni (1) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di kawasan (2) untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bagi Indonesia, kepentingan nasional adalah fondasi penting dari politik luar negeri kita. Pilihan kita adalah politik luar negeri yang didasarkan pada prinsip bebas dan aktif. Berulang-ulang Presiden SBY telah menegaskan komitmen kita yakni, "A Million Friends, Zero Enemy". Komitmen ini membuat peran Indonesia disambut dengan sangat terbuka di berbagai organisasi regional dan internasional, terutama dalam PBB, ASEAN, APEC, ARF, Gerakan Non-Blok dan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dengan multi-directions foreign policy, hubungan antara Indonesia dengan negara-negara berkembang maupun dengan negara-negara maju berjalan dengan baik.

Ketika kita menengok ke Hua Hin Thailand di tahun 2009, para pemimpin ASEAN berkumpul dalam forum KTT ASEAN ke-14 dan telah berhasil membuat keputusan bersejarah bagi masyarakat ASEAN. Indonesia berhasil mendorong ASEAN menjadi organisasi regional yang mampu menarik negara-negara utama di dunia untuk menjadi bagian dari proses integrasi ASEAN. Saat itu dihasilkan Cha-am Hua Hin Declaration on the Roadmap for an ASEAN 2009-2015. Ada tiga keputusan penting yang disepakati, yaitu Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community Blueprint/APSC Blueprint), Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint/ASCC Blueprint), dan Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy Community Blueprint/AEC Blueprint), serta Initiative for ASEAN Integration Work Plan 2 untuk tahun 2009-2015.

Sebelum tahun 2011 ini, Indonesia telah berperan aktif dalam mewujudkan komitmen bersama itu. Dalam konteks pilar ekonomi, Indonesia telah menerapkan Indonesia National Single Window (INSW) sejak 2010. Di pilar sosial budaya, Indonesia ikut membidani terbentuknya ASEAN Agreement on Disaster management and Emergency Response (AADMER) yang mulai berlaku sejak 24 Desember 2009. Kemudian, sebagai bagian penting dalam persetujuan tersebut , Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA centre) yang akan dimulai beroperasi pada tahun 2011, pada saat Keketuaan Indonesia di ASEAN. Di pilar politik dan keamanan, Indonesia menjadi jembatan untuk mendamaikan sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja perihal Kuil Preah Vihear.

Pada saat kepemimpinan Presiden SBY, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT ke-18 ASEAN, KTT ke-19 ASEAN dan East Asia Summit (EAS), serta rangkaian pertemuan ASEAN lainnya, termasuk ASEAN Political Security Community (APSC) Council, ASEAN Economic Community (AEC) Council, ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council, ASEAN Foreign Ministers' (AMM) Meeting, ASEAN Economic Ministers' Meeting, ASEAN Defense Ministers' Meeting dan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes.

Langkah demi langkah telah dilalui. Awal Mei 2011 lalu, Indonesia telah berhasil menggelar KTT ke-18 ASEAN atau ASEAN Summit. Banyak keputusan yang dicapai saat itu. Paling tidak, Presiden SBY menekankan sepuluh poin strategis yang disepakati pemimpin ASEAN, yaitu (1) sepakat menindaklajuti Rencana Induk Koneksivitas ASEAN (Master Plan on ASEAN Connectivity) yang telah ditetapkan pada KTT ASEAN ke-17 di ASEAN di Hanoi tanggal 28 Oktober 2010; (2) sepakat melakukan kerjasama regional dalam menghadapi ancaman kecukupan pangan dan mengoptimalkan penelitian energi terbarukan; (3) sepakat memilih jalan damai dan mencegah eskalasi konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja; (4) sepakat untuk membahas peran positif ASEAN dalam konteks regional architecture; (5) pemimpin ASEAN sepakat bahwa ASEAN memiliki makna yang besar bagi masyarakat luas. Untuk itu, pada KTT ASEAN ke-19 pada November di Bali akan digelar ASEAN Fair. People-oriented ASEAN terus didorong dan diperkuat.

Sedangkan lima poin penting lainnya adalah sepakat untuk meningkatkan kerjasama dan latihan penanggulangan bencana alam; sepakat untuk meningkatkan kerjasama subkawasan ASEAN; sepakat untuk menggelar the 1^st East Asia Summit yang juga menghadirkan dua anggota baru, Amerika Serikat dan Rusia. Konferensi Asia Timur akan membahas ekonomi maupun politik dan keamanan di kawasan ini; dan sepakat untuk menerima kehadiran Timor Lester sebagai calon anggota ASEAN; serta sepakat membahas pertukaran Myanmar dan Laos sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2014 dan 2016. Catatan pentingnya adalah Myanmar harus tetap menjalankan proses demokrasi dan rekonsilisasi di negaranya.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden SBY selalu memperjuangkan gagasan-gagasan segar seperti pendekatan "Dynamic Equilibrium", "A Million Friends, Zero Enemy", dan "Multi-direction Foreign Policy". Posisi seperti ini memberi nilai lebih strategis bagi kepemimpinan Indonesia di ASEAN maupun peran yang lebih luas di dunia internasional. Marilah kita bersama-sama mensukseskan Keketuaan ASEAN di bidangnya masing-masing.