Aug 15, 2019

Wujudkan SDGs di Papua, Pemprov Sasar Milenial Lokal

Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait menyasar (membidik,red) generasi milenial bumi cenderawasih untuk mewujudkan Subtainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB) di Provinsi Papua.
Menurut Direktur Daerah Tertinggal Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas, Velix Wanggai, keinginan melibatkan kaum muda dikarenakan masa depan bangsa Indonesia kedepan, berada di tangan para generasi milenial.
 “Sehingga pemerintah menyadari dan mencoba membuka ruang ekspresi, supaya para generasi muda melalui aspirasi dan gagasannya bisa ikut membangun daerah dengan cara sendiri dan gaya sendiri”.
“Sehingga kami pemerintah tinggal dorong dengan program maupun kebijakan untuk percepat pembangunan. Ya, salah satunya promosi wisata yang bisa dilakukan kaum muda Papua,” terang Velix dalam konferensi pers, disela-sela  sosialisasi kemitraan multi pihak dalam mewujudkan SDGs/TPB dan diskusi milenials peran anak muda dalam agenda 2030, Rabu (7/8) di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.  
Menurut dia, para milenial yang ingin direkrut diantaranya para pengurus asosiasi profesional. Selain itu, gerenasi muda yang memiliki hobi traveling, fotografi serta serupa lainnya.
“Intinya kita ingin rangkul anak muda yang memiliki latar belakang profesi berbeda tetapi satu kesamaan pandangan yang ingin membangun daerahnya. Tapi yang utama kami ingin agenda pembangunan berkelanjutan SDGs (2015-2030) bisa diwujudkan diatas tanah ini”. 
“Sebab program besar kita di Papua untuk menangani berbagai masalah, seperti ketertinggalan, kemiskinan, keterbelakangan, perbaikan penanganan kesehatan, lingkungan hidup dan perdamaian melalui peran anak muda di Papua,” ucap ia.
Senada disampaikan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Binny Buchori. Ia menilai keinginan merangkul generasi muda, yakni karena mereka melihat dunia dengan perspektif berbeda. 
Dalam artian, generasi milenial lebih tahu apa yang dibutuhkan mereka ketimbang pemerintah sebagai penentu kebijakan.
“Sebab apa yang belum terpilkirkan oleh kami di pemerintahan, itu sudah ada di benak mereka (milenial), inilah alasan kita rangkul anak-anak muda”.
“Makanya, saya setuju dengan anggapan bahwa anak muda Papua lah yang lebih tau dan bisa menentukan mau kemana provinsi ini kedepan. Apalagi saat ini kan sudah banyak anak Papua pintar dan berprestasi di luar negeri, hanya saja kita yang belum banyak tahu,” kata ia.
Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Kominfo, Wiryanta, katakan generasi milenial saat ini sangat lekat dengan telepon pintar. Karenanya, pemerintah ingin memanfaatkan momentum itu dengan menggali ide maupun gagasan mereka melalui gadget yang dimiliki.
“Sekarang kan kekuatan masa depan ada pada gagasan dan ide. Contohnya, Ahmad Zaki pendiri sekaligus CEO Bukalapak. Hanya dengan ide dia bisa bentuk satu perusahaan startup yang menghasilkan milyaran rupiah”.
“Makanya, saya yakin anak-anak Papua pasti akan bisa menjadi “Ahmad Zaki” baru. Artinya, teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan oleh anak muda Papua, supaya bisa menghasilkan sesuatu bagi diri sendiri, daerah dan negaranya,” tuntasnya.
Sementara Staf Ahli Gubernur Papua Simeon Itlay mendukung penuh program pemerintah pusat dalam mendorong milenial lokal guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di negeri ini. Hanya saja, dia berharap setiap proses pembangunan yang lahir dari ide dan gagasan milenial, wajib mempertahankan identitas maupun budaya Papua. 
“Intinya, setiap konsep pembangunan yang muncul dari gagasan milenial harus berakar pada kebudayaan Papua. Sebab jangan sampai identias dan budaya Papua ini hilang lalu dari luar yang masuk menggantikan,” harapnya.

Aug 14, 2019

Binny Buchori: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Rasa Papua



“Presiden Jokowi mengatakan akan memimpin TPB melalui perpres yang ditandatangani dan mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam perancangan dan pelaksanaanya” kata  Binny Buchori. Pemerintah tidak menjadi aktor tunggal sehingga kemitraan multi pihak menjadi sangat penting. Pelibatan aktor non pemerintah harus dilakukan dan direncanakan dari awal untuk menentukan titik awal implementasi, menyusun indikator yang berkualitas, mengukur capaian dan identifikasi masalah yang diturunkan ke dalam konteks lokal.

“SDGs tidak boleh hanya rasa Jakarta. Pemerintah daerah perlu membuat simpul pertemuan untuk merancang, melaksanakan dan mengawasi agar SDGs nya rasa Indonesia,” tambah Binny Buchori.
Selain Binny Buchori, hadir sebagai pembicara Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan sekaligus Ketua Desk Papua Kementerian PPB/Bappenas, Velix Wanggai, Simeon Itlay, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan mewakili Gubernur Provinsi Papua, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wiryanta, dan Tim Leader  Sekretariat SDGs, Nina Sardjunani.

“Presiden Jokowi menyatakan bahwa tujuan TPB ini harus sejalan dengan lokalitas sehingga perlu diperhatikan bagaimana SDGS ini rasa Papua,” jelas Velix Wanggai. Forum komunikasi daerah yang merupakan kerjasama dari Kantor Staf Presiden, Kementerian PPB/Bappenas dan Kementerian Komunikasi dan Informatika ini diharapkan bisa memberikan pemahaman pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan budaya kearifan lokal.

Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memimpin secara langsung pelaksanaan TPB dengan menerbitkan Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sejalan dengan nawacita. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan semangat no one left behind maknanya adalah seluruh warga negara tidak terkecuali harus mendapatkan manfaat dari TPB, dan memiliki hak untuk ikut merancang pelaksanaan agenda pembangunan ini.



Dalam rangka mendorong percepatan implementasi sekaligus mendorong pelibatan multipihak dalam lingkup TPB, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam melaksanakan diseminasi informasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi. Sesuai dengan Inpres No. 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo bersama dengan Kantor Staf Presiden dan Kementerian PPN/ Bappenas berkolaborasi melaksanakan Forum Komunikasi Daerah tersebut. “Kemenkominfo berupaya untuk membangun gotong royong semua elemen bangsa untuk dapat digerakan berpatisipasi aktif dalam rangka tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelas Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wiryanta.

Forum ini menegaskan bahwa agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus dilaksanakan dengan menjalankan prinsip-prinsip multi pihak yang bisa menyelesaikan rencana aksi daerah dengan tujuan agar mencapai agenda global. “Rencana Aksi Daerah (RAD) tingkat provinsi untuk TPB tidak hanya berisi rencana pemerintah provinsi dan kabupaten tapi juga aktor non pemerintah yang lain yang harus digabungkan,” jelas Tim Leader Sekretariat SDGs, Nina Sardjunani. Di akhir forum, Binny Buchori berharap agar Forum Komunikasi Daerah  ini bisa menjadi forum stakeholders untuk merancang tujuan pembangunan berkelanjutan agar menjadi ownership bersama. “No one left behind artinya pembangunan untuk semua yang juga berarti Papua untuk semua,” jelas Velix Wanggai di Gedung Sasana Karya Kantor Gubernur Papua.

Rangkaian acara yang diadakan oleh kerjasama Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkominfo berlanjut dengan forum yang dihadiri hampir 200 anak muda Papua. Turut hadir juga pendiri Kitong Bisa, Billy Mambrasar yang memberikan dorongan dan motivasi anak-anak muda papua untuk turut serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua serta mewujudkan program-program tersebut secara kolaboratif.

Selain itu, Albert Modouw menyampaikan upaya dirinya bersama dengan Anana Explore AE PAPUA, untuk eksplorasi Papua dalam rangka promosi parawisata di Papua. Dalam rangka memberikan konteks TPB, perwakilan dari 2030 Youthforce, Rizky Ashar Muridono hadir memeriahkan acara sekaligus menyampaikan bahwa apa yang kita semua lakukan bisa dikategorikan sebagai TPB.

“Kami membantu pemerintah mengimplementasikan TPB ini, dengan tujuan menyejahterakan masyarakat, dan Papua adalah milik kita, sehingga kita memiliki peran dan tanggung jawab untuk membangunnya,” tegas Billy Mambrasar sekaligus menutup forum yang bertajuk ‘Unite We Fight, Unite We Win – Peran Anak muda dalam Agenda 2030’ di CafĂ© Black on Box, Jayapura.



Aug 8, 2019

Kembangkan Pariwisata, Bappenas Dorong Diadakannya Acara Rutin di Papua


Penulis: Sigit Ariyanto Editor: mohamad yoenus  

RIBUNPAPUA.COM - Kementerian PPN/Bappenas berencana mengembangkan pariwisata Papua dengan mendorong digelarnya event reguler, seperti festival Lembah Baliem dan Teluk Humbold guna membuka sektor-sektor baru guna mendatangkan pemasukan bagi daerah.

Dikutip TribunPapua.com dari laman resmi Pemerintah Provinsi Papua, Jumat (9/8/2019), hal itu disampaikan oleh Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas, Velix Wanggai di Jayapura, Kamis (8/8/2019).

"Nanti Bappenas bakal buat satu kalender event reguler dengan memunculkan destinasi wisata priositas di Papua. Ini tujuannya agar perekonomian Papua bisa lebih berkembang di masa mendatang," terang Velix.


Selain sektor pariwisata, Bappenas juga melirik sektor baru lainnya, seperti pengembangan pertanian, perkebunan dan industri baru di Papua.
Harapannya, terjadi keseimbangan pertumbuhan ekonomi antara antara wilayah Jawa dan Indonesia bagian timur.

"Makanya, untuk sektor industri kami di pusat berkeinginan mendorong wilayah Sorong Selatan, Teluk Bintuni, dan Timika," ujarnya.

"Kemudian industri pertanian di Merauke yang harapannya bisa membuka pasar-pasar ke luar daerah. Sebab sentra produksi industri pangan di Merauke saja, bisa didorong supaya ada pemasaran ke wilayah pasifik," terangnya.

Sebelumnya, Velix dalam kunjugannya ke Jayapura, menyasar generasi milenial bumi cenderawasih untuk mewujudkan Subtainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB) di Provinsi Papua.

Menurutnya, keinginan melibatkan kaum muda dikarenakan masa depan bangsa Indonesia ke depan, berada di tangan para generasi milenial.
(TribunPapua.com)


Penulis: Sigit Ariyanto
Editor: mohamad yoenus

Aug 7, 2019

Kementerian PPN/Bappenas rumuskan strategi pemulihan dan rekonstruksi Nduga


Jubi/Alex.
Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/Bappenas sedang merumuskan strategi/langkah rehabilitasi, pemulihan, dan rekontruksi Kabupaten Nduga, Papua, yang ditinggalkan ribuan warganya mengungsi. Hal itu dinyatakan Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN/Bappenas, Velix Vernando Wanggai.

“Kami sudah bertemu Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Sekretaris dan jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Nduga. Pertemuan itu berlangsung di Jakarta, difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kami sedang merumuskan langkah pemulihan sosial, membangun psikologi, memperkuat peran tokoh agama dan adat, kemudian ada aspek keamanan,” kata Wanggai  di Jayapura, Rabu (7/8/2019).

Ribuan warga sipil Kabupaten Nduga mengungsi ke hutan atau kabupaten tetangganya sejak Desember 2018, demi menghindari operasi aparat keamanan TNI/Polri mengejar kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya. Pengejaran itu terjadi menyusul pembunuhan para pekerja PT Istaka Karya, kontraktor pelaksana pembangunan jalan di Kabupaten Nduga, pada 2 Desember 2018.
Sejak itu, ribuan warga Nduga hidup dengan dengan berbagai keterbatasan dan kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan maupun pelayanan pendidikan. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua yang juga anggota Tim Solidaritas Peduli Konflik Nduga menyatakan, sejak 4 Desember 2018 hingga akhir Juli 2019 sudah ada 182 warga sipil Nduga yang meninggal dunia, dan kebanyakan meninggal di pengungsian.
Berbagai pihak telah menyampaikan desakan kepada pemerintah pusat untuk segera menarik mundur pasukan non organik dari Kabupaten Nduga, untuk meredakan situasi. Akan tetapi, hingga kini belum terlihat tanda-tanda pemerintah pusat akan menarik mundur atau mengurangi jumlah personil TNI/Polri di Kabupaten Nduga.
Di tengah situasi itu, Kementerian PPN/Bappenas memunculkan wacana baru, yaitu merumuskan trategi/langkah rehabilitasi, pemulihan, dan rekontruksi Nduga. “Untuk strategi pertama, kami harap dalam enam bulan ke depan akan ada langkah-langkah percepatan pemulihan sosialnya,” kata Velix Vernando Wanggai.

Wanggai juga menyatakan Kementerian PPN/Bappenas tengah merumuskan strategi percepatan pembangunan di Nduga. Sebab, dari 29 kabupaten/kota yang ada di Papua, daerah ini relatif paling tertinggal. “Indeks Pembangunan Manusia di Nduga 29. Jadi, kami menganggap, membangun Nduga adalah [langkah] menyelesaikan masalah di sana,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini Kabupaten Nduga sudah menjadi simbol percepatan pembangunan di Papua, setelah pemerintah membangun berbagai sarana/prasarana maupun infrastruktur di Kabupaten Nduga. Kini, Bappenas sedang identifikasi bagaimana strategi komperhensif pembangunannya.”Kami petakan dari 32 distrik di Nduga, kemudian ada sekitar 12 distrik yang sekarang sedang bermasalah,” ujar Wanggai.

Sebelumnya, Bupati Nduga Yairus Gwijangge beserta sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nduga datang menemui Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (5/8/2019). Dalam pertemuan itu, Bupati Nduga menyampaikan permintaan agar semua pasukan non organik TNI/Polri ditarik keluar dari Kabupaten Nduga.

Hal itu disampaikan anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Papua, Steven Abraham saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa (6/8/2019). Steven Abraham mengungkapkan pihaknya mengikuti pertemuan Bupati Nduga dan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, yang berlangsung Senin itu. “Pak Ketua DPR RI memimpin pertemuan. Hadir juga saya bersama Fadli Zon, Robert Cardinal, serta [calon] anggota Dewan Perwakilan Daerah [Provinsi Papua] terpilih, Yoris Rawayai,” katanya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Ini 2 Langkah Strategis Pemerintah Atasi Konflik Sosial di Nduga

Ini 2 Langkah Strategis Pemerintah Atasi Konflik Sosial di Nduga Kompas.com - 07/08/2019, 12:41 WIB Bagikan: Komentar Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN, Velix Wanggai Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN, Velix Wanggai(Dhias Suwandi) Penulis Kontributor Jayapura, Dhias Suwandi | Editor Robertus Belarminus JAYAPURA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah menyiapkan 2 langkah strategis untuk mengatasi konflik sosial berkepanjangan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN, Velix Wanggai menyatakan, kebijakan tersebut dibuat setelah bupati, ketua DPRD, sekda dan jajaran OPD Nduga menyampaikan aspirasinya pada minggu lalu. "Dari aspirasi yang ada akhirnya kami mengagendakan 2 agenda besar. Pertama adalah kami merumuskan strategi/langkah-langkah rehabilitasi, pemulihan dan rekontruksi Nduga, terutama untuk saudara-saudara kami yang mengungsi," ujar Velix, di Jayapura, Rabu (7/8/2019). Baca juga: Kapuspen: Pasukan TNI di Nduga Bukan untuk Menakuti Rakyat Dari strategi pertama ini, lanjut dia, Kementerian PPN sedang merumuskan bagaimana langkah-langkah pemuihan sosial, membangun psikologi, memperkuat peran tokoh-tokoh agama dan adat untuk penyelesaian masalah sosial dengan juga memperhatikan aspek keamanan. Strategi kedua adalah merumuskan langkah-langkah percepatan pembangunan di Kabupaten Nduga. Dari 29 kabupaten/kota yang ada di Papua, Nduga merupakan daerah yang relatif paling tertinggal. "Jadi, kami menganggap membangun Nduga adalah menyelesaikan masalah di Papua. Nduga adalah simbol percepatan pembangunan di Papua, Nduga merupakan barometer percepatan pembangunan di Papua, sehingga kami sedang identifikasi bagaimana strategi komperhensif pembangunan Nduga," kata dia. Velix mengaku, Kementerian PPN sedang memetakan 32 distrik yang ada di Nduga, di mana ada sekitar 12 distrik yang sekarang sedang bermasalah. Untuk pelaksanaannya, Kementerian PPN telah membuat waktu kerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang. "Untuk strategi pertama kami berharap enam bulan ke depan ada langkah-langkah percepatan pemulihan sosialnya. Itu ada aspek dari Bappenas, BNPD, karena ini kami anggap dalam konteks kebencanaan," tutur dia. "Strategi percepatan pembangunan kami petakan dalam lima tahun ke depan sesuai dengan arah besar pembangunan nasional hingga 2024," sambung Velix.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini 2 Langkah Strategis Pemerintah Atasi Konflik Sosial di Nduga", https://regional.kompas.com/read/2019/08/07/12413591/ini-2-langkah-strategis-pemerintah-atasi-konflik-sosial-di-nduga.
Penulis : Kontributor Jayapura, Dhias Suwandi
Editor : Robertus Belarminus

Kompas.com - 07/08/2019, 12:41 WIB
 




JAYAPURA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah menyiapkan 2 langkah strategis untuk mengatasi konflik sosial berkepanjangan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian PPN, 

Velix Wanggai menyatakan, kebijakan tersebut dibuat setelah bupati, ketua DPRD, sekda dan jajaran OPD Nduga menyampaikan aspirasinya pada minggu lalu. "Dari aspirasi yang ada akhirnya kami mengagendakan 2 agenda besar. Pertama adalah kami merumuskan strategi/langkah-langkah rehabilitasi, pemulihan dan rekontruksi Nduga, terutama untuk saudara-saudara kami yang mengungsi," ujar Velix, di Jayapura, Rabu (7/8/2019). 

Dari strategi pertama ini, lanjut dia, Kementerian PPN sedang merumuskan bagaimana langkah-langkah pemuihan sosial, membangun psikologi, memperkuat peran tokoh-tokoh agama dan adat untuk penyelesaian masalah sosial dengan juga memperhatikan aspek keamanan. Strategi kedua adalah merumuskan langkah-langkah percepatan pembangunan di Kabupaten Nduga. Dari 29 kabupaten/kota yang ada di Papua, Nduga merupakan daerah yang relatif paling tertinggal. "Jadi, kami menganggap membangun Nduga adalah menyelesaikan masalah di Papua. Nduga adalah simbol percepatan pembangunan di Papua, Nduga merupakan barometer percepatan pembangunan di Papua, sehingga kami sedang identifikasi bagaimana strategi komperhensif pembangunan Nduga," kata dia. 

Velix mengaku, Kementerian PPN sedang memetakan 32 distrik yang ada di Nduga, di mana ada sekitar 12 distrik yang sekarang sedang bermasalah. Untuk pelaksanaannya, Kementerian PPN telah membuat waktu kerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang. "Untuk strategi pertama kami berharap enam bulan ke depan ada langkah-langkah percepatan pemulihan sosialnya. Itu ada aspek dari Bappenas, BNPD, karena ini kami anggap dalam konteks kebencanaan," tutur dia. "Strategi percepatan pembangunan kami petakan dalam lima tahun ke depan sesuai dengan arah besar pembangunan nasional hingga 2024," sambung Velix.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini 2 Langkah Strategis Pemerintah Atasi Konflik Sosial di Nduga", https://regional.kompas.com/read/2019/08/07/12413591/ini-2-langkah-strategis-pemerintah-atasi-konflik-sosial-di-nduga.
Penulis : Kontributor Jayapura, Dhias Suwandi
Editor : Robertus Belarminus

Staf Ahli Bapennas: Ibu kota direncanakan pindah pada semester I 2024

  Selasa, 21 Desember 2021 17:32 WIB   Tangkapan layar - Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Velix Vernando ...