Velix Wanggai: Isu Syariat Rusak Ikatan Sosbud

Senin, 15 Juni 2009 | 17:32 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Perihal isu yang menyebutkan adanya kontrak politik antara SBY dan PKS soal jatah Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama dan penerapan Syariat Islam dibantah Direktur Eksekutif The Institute for Regional Institutions and Networks (IRIAN Institute) Velix Wanggai.

Tokoh muda Papua ini sangat menyesalkan maraknya peredaran berita ini di wilayah Indonesia timur. "Masyarakat Indonesia timur kecewa jika ada kelompok yang melontarkan isu demikian. Berita-berita tidak jelas seperti itu hanya akan merusak ikatan sosial budaya yang telah lama terjalin baik di wilayah Indonesia Timur,” tegas Velix dalam rilisnya, Senin (15/6).

Sejak sebulan belakangan ini, isu kontrak politik SBY dengan PKS terus menyebar luas di wilayah Indonesia timur, baik melalui SMS, e-mail ataupun milis.

“SMS dan berita-berita tak jelas ini masih terus beredar di Papua. Hari ini saya juga masih menerima SMS tersebut.” ujar Velix.

Ia menilai, ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengapitalisasi keberagaman suku, agama, dan ras di wilayah Indonesia timur. Padahal, dalam empat atau lima tahun terakhir ini, kondisi sosial politik kondusif dan proses demokrasi dan desentralisasi mulai terkonsolidasi di daerah-daerah, termasuk di wilayah Indonesia timur.

“Harmoni sosial sudah terbangun pasca beberapa konflik horizontal yang pecah di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Masyarakat kini sedang meletakkan landasan baru dalam membangun rumah perdamaian yang hakiki melalui proses kultural, proses birokrasi dan pembangunan, maupun proses representasi politik. Jangan sampai upaya ini dirusak oleh gerakan-gerakan yang hanya mempolitisasi SARA, aliran, dan primordialisme,” tandas Velix.

Di Papua, misalnya, Pemerintahan SBY mendorong lahirnya Majelis Rakyat Papua (MRP) pada akhir tahun 2004. MRP adalah lembaga representasi kultural yang mengakomodasi kaum agama, adat, dan perempuan. Lembaga ini diharapkan mempromosikan perdamaian dan kehidupan yang harmoni di masyarakat Papua yang beragam.

Menurut Velix, dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintahan SBY juga telah memberikan ruang yang besar bagi daerah-daerah untuk berekspresi dalam membangun daerah. SBY mendorong lahirnya daerah-daerah otonom baru di tingkat kabupaten/kota yang bertujuan untuk mendekatkan fungsi pelayanan publik ke rakyat maupun semakin terwakilinya masyarakat di Indonesia Timur.

“Harapannya adalah perdamaian melalui pembangunan (peace through development) dapat tercipta melalui pemekaran wilayah yang terjadi,” tandas Velix.

Velix menyatakan, kehidupan antarumat beragama telah terbangun dengan baik dalam ratusan tahun di wilayah iimur Indonesia. Adat menjadi salah satu panduan utama dalam merekatkan hubungan antarpemeluk agama yang berbeda. Bahkan, dalam kehidupan politik modern kini, telah berkembang pandangan bahwa akomodasi politik antar-agama menjadi faktor penting.

Pasangan calon gubernur-wakil gubernur, atau pasangan calon bupati-wakil bupati, dan calon wali kota-wakil wali kota pada umumnya berasal dari latar belakang agama yang berbeda, baik Nasrani dan Islam. Ini terjadi di Provinsi Papua, di Provinsi Papua Barat, di Provinsi Maluku, maupun di Provinsi Maluku Utara.

“Ke depan, kita harus cerdas dalam berkampanye. Masyarakat di Indonesia timur mendambakan perdamaian yang sejati dan percepatan pembangunan, serta demokrasi yang lebih bermakna,” imbuh Velix.
Sent from Indosat BlackBerry powered by

ABD
http://m.kompas.com di mana saja melalui ponsel, Blackberry, iPhone, atau Windows Mobile Phone Anda

Politik Itu Jahat

HKBP Jatisampurna (unofficial):

Tentang Sekelumit Kampanye Hitam SBY

Saya mendapatkan sebuah sms yang saya tidak kenal siapa pengirimnya berisi demikian:

"ABIATAR PDT Ketua DPW PKS DIY Ahmad Sumiyanto mengatakan SBY & Partai Demokrat sdh bersedia menandatangani kontrak politik yg berisi 10 Agenda Pembangunan yg disusun berdasarkan platform PKS. Antara lain, menteri pendidikan, menteri kesehatan dan menteri pertanian hrs dari PKS. 40 PPL dept.pertanian yg org/kader PKS tdk boleh dikeluarkan /diganti. UU syariah dan penyiaran agama hrs segera di undangkan, demikian juga UU halal dan haram, UU Kesehatan, dokter muslim tdk boleh memegang/menangani pasien non muslim..demikian sebaliknya.demikian juga perda2 bernuansa syariah tdk boleh di cabut.dan segera realisasikan bantuan dari negara timteng qatar dgn jaminan gelora bung karno di gadaikan ke Qatar utk dpt pinjaman Rp. 25,9 triliun.(Sumber:Koran Kedaulatan Rakyat hal 3 edisi Sabtu 30 Mei 2009).dari :sekum PGI(SEBARKAN KE 10 KELUARGA/SAHABAT)"

demikian lah sms yang lumayan panjang masuk ke ponsel saya..

Saya mulai berpikir dan berspekulasi apakah ini salah satu Kampanye hitam yang sebelumnya sering tersiar di media bahwa istri Boediono beragama khatolik tetapi PKS berkoalisi dengan partai demokrat,
dan sekarang muncul lagi dengan versi berita yang berbeda yaitu tentang kontrak politik diatas.

saya mencoba mencari jawaban tentang berita dari sms diatas.
Source : Facebook

Jakarta - Isu kontrak politik SBY-PKS soal jatah Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, dan penerapan Syariat Islam beredar di kawasan Indonesia timur. Isu ini dinilai bisa merusak tatanan sosial budaya (Sosbud) di sana.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif The Institute for Regional Institutions and
Networks (IRIAN Institute), Velix Wanggai, kepada detikcom dalam rilisnya, Senin (15/6/2009).

"Masyarakat Indonesia Timur kecewa jika ada kelompok yang melontarkan isu demikian. Berita-berita tidak jelas seperti itu hanya akan merusak ikatan sosial budaya yang telah lama terjalin baik di wilayah Indonesia Timur," tegas Velix.

Tokoh muda Papua ini menuturkan, sejak sebulan belakangan ini isu kontrak politik SBY dengan PKS terus menyebar luas di wilayah Indonesia Timur, baik melalui SMS, email, ataupun milis. "SMS dan berita-berita tak jelas ini masih terus beredar di Papua. Hari ini saya juga masih menerima SMS
tersebut," ungkap Velix.

Velix menilai ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengkapitalisasi keberagaman suku, agama, dan ras di wilayah Indonesia Timur. Padahal, dalam empat atau lima tahun terakhir ini, kondisi sosial politik kondusif dan proses demokrasi dan desentralisasi mulai terkonsolidasi di daerah-daerah, termasuk di wilayah Indonesia Timur.

"Harmoni sosial sudah terbangun pasca beberapa konflik horizontal yang pecah di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Masyarakat kini sedang meletakkan landasan baru dalam membangun rumah perdamaian yang hakiki melalui proses kultural, proses birokrasi dan pembangunan, maupun proses representasi politik. Jangan sampai upaya ini dirusak oleh gerakan-gerakan yang hanya mempolitisasi SARA, aliran, dan primordialisme," tandas Velix.

Di Papua, misalnya, pemerintahan SBY mendorong lahirnya Majelis Rakyat Papua (MRP) pada akhir tahun 2004. MRP adalah lembaga representasi kultural yang mengakomodasi kaum agama, adat, dan perempuan. Lembaga ini diharapkan mempromosikan perdamaian dan kehidupan yang harmoni di masyarakat Papua yang beragam.

Menurut Velix, dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintahan SBY juga telah memberikan ruang yang besar bagi daerah-daerah untuk berekspresi dalam membangun daerah. SBY mendorong lahirnya daerah-daerah otonom baru di tingkat kabupaten/kota yang bertujuan untuk mendekatkan fungsi pelayanan publik ke rakyat maupun semakin terwakilinya masyarakat di Indonesia Timur.

"Harapannya adalah perdamaian melalui pembangunan (peace through development) dapat tercipta melalui pemekaran wilayah yang terjadi," ungkap Velix.

Velix menandaskan, kehidupan antarumat beragama telah terbangun dengan baik selama ratusan tahun di wilayah Timur Indonesia. Adat menjadi salah satu panduan utama dalam merekatkan hubungan antarpemeluk agama yang berbeda. Bahkan, dalam kehidupan politik modern kini, telah berkembang pandangan bahwa akomodasi politik antaragama menjadi faktor penting.


Ya, berita ini memang hanya sekedar issue..

dan menurut saya jika spekulasi saya ini benar adalah "Kampanye Hitam" yang ingin menjatuhkan SBY, terdapat 2 golongan yang diserang yakni :

• Issue tentang istri boediyono beragama khatolik, yang sbenarnya beliau menegaskan di media adalah beragama 100% islam.
  dalam case ini tersirat issue yang menyerang PRO PKS dan termasuk didalamnya KAUM MOESLIM yang fanatik untuk tidak menjatuhkan suaranya kepada SBY, dikarenakan istri cawapres bukan lah seorang moeslim.


• dari berita yang saya terima via sms, menyatakan bahwa SBY dan partainya telah menandatangani kontrak dengan PKS yang pointnya bisa anda dibaca diatas. Tentu teman-teman sekalian tahu apa yang tersirat pada issue ini, ya, kita sebagai non moeslim merasa ada diskriminasi dalam kotrak itu bukan?. Dan apa yg anda akan lakukan setelah mengetahui kontrak politik ini dengan spotan saya pastikan anda tidak akan menjatuhkan pilihan anda ke partai demokrat(jika anda mempunyai hak pilih).
  dan ibu sayapun secara spontan setelah mengetahui berita ini mengatakan kepada saya, "jgn di coblos no.2". dan kali ini golongan yang diserang adalah kita yang non moeslim.

ini merupakan pendapat saya pribadi tentang persoalan diatas dan jika teman sekalian mempunyai sumber yang lebih akurat dapat menuangkannya kembali disini.

Dan saya menyarankan kepada setiap anda untuk lebih cermat dan teliti untuk menggunakan hak pilih anda, dan tidak dengan cepat mempercayai berita-berita tersiar di media yang tergolong "kampanye hitam".
demikian..