Empat Agenda Bangsa

Jurnal Nasional | Kamis, 22 Aug 2013

Ahmad Nurullah

Velix V Wanggai Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah

DALAM pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2013, Presiden SBY menegaskan bahwa ke depan, bangsa Indonesia akan menghadapi masa depan dengan keyakinan bahwa pemimpin dan masyarakat Indonesia akan berpadu untuk maju, aman, dan sejahtera dalam bahtera kondisi sosial ekonomi dunia yang berubah cepat.

Dalam salah satu inti teks pidato, Presiden menyampaikan penegasan terhadap empat hal penting yang perlu kita cermati saat ini. Pertama, tentang pentingnya kemampuan mengelola ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Kedua, tentang pentingnya memelihara kerukunan dan toleransi.

Ketiga, pentingnya untuk menyukseskan Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan secara demokratis dan damai. Keempat, pentingnya kita terus mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada poin pertama, Bapak Presiden SBY mengingatkan kembali pertingnya usaha terpadu untuk menjaga dan mengelola perekonomian nasional didasarkan pada kenyataan bahwa ekonomi dunia sedang mengalami tekanan.

Menurut Presiden, berdasarkan perbandingan dan komparasi situasi saat ini, alhamdulillah ekonomi Indonesia terus tumbuh secara berkesinambungan. Daya beli masyarakat terus meningkat, kelas menengah tumbuh signifikan, stabilitas fiskal dan moneter terjaga, serta fundamental ekonomi nasional semakin kuat.

Sejumlah gejolak eksternal, mulai dari lonjakan harga minyak mentah dunia hingga krisis finansial dan ekonomi global, dapat kita hadapi secara baik. Ekonomi tumbuh dalam kisaran 5-6 persen, dunia usaha berkembang, pengangguran semakin berkurang dan angka kemiskinan dapat terus diturunkan melalui kerja keras.

Berkaitan dengan poin kedua yaitu pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi, memang sejak lama orang tua dan leluhur kita sudah terbiasa hidup dalam perbedaaan meski mereka berbeda suku, warna kulit dan agama. Moto Bhinneka Tunggal Ika, seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan bahasa, dan warna kulit tidak lagi menjadi sumber masalah. Sejak sebelum negeri ini merdeka, kebinekaan bahkan menjadi modal Indonesia sebagai bangsa besar yang bersatu.

Sukses menjaga kerukunan dalam kebinekaan itu bahkan mendapat apresiasi dari banyak negara, termasuk dari Bank Dunia dan Presiden Barack Obama. Dalam kunjungannya ke Jakarta tahun lalu, Presiden Amerika Serikat itu menyebut Indonesia sebagai negara yang sukses menjaga pluralisme dan membangun citra sebagai negara demokratis.

Kasus kekerasan dan pertikaian antargolongan sebagaimana terjadi pada sejumlah negara di dunia Arab yang disebut Arab Spring akhir-akhir ini menambah keyakinan bahwa tidaklah mudah dalam situasi politik terbuka dan perkembangan ekonomi yang tidak stabil seperti sekarang ini berbagai etnik, suku, dan domisili yang terpencar dapat berpacu bersama tanpa konflik disertai kekerasan.

Dalam konteks poin ketiga yatu pentingnya menyukseskan pemilu, Presiden mengharapkan agar melalui pemilu, proses regenerasi dan keberlanjutan kepemimpinan lebih terjamin. Tahun depan merupakan Pemilu Keempat di era Reformasi, yang akan diikuti 12 partai politik nasional dan tiga partai politik lokal di Aceh.

Pemilu juga akan memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, 2.137 anggota DPRD provinsi, dan 20.257 anggota DPRD kabupaten atau kota. Pemilihan umum tahun 2014 diharapkan akan berlangsung lancar, tertib, dan damai.

Tidak kalah penting dengan itu, kita juga berharap agar penyelenggaraan pemilu nanti memenuhi semua standar yang berlaku universal, yang dalam tradisi demokrasi harus bersifat bebas dan adil: free and fair. "Apa yang sudah kita capai dalam tiga pemilu demokratis sebelumnya perlu kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan," kata Presiden, tegas.

Dalam kaitan poin keempat, yaitu pentingnya menjaga NKRI dan kedaulatan bangsa, Presiden menegaskan agar segenap elemen bangsa, TNI, Polri, dan jajaran pemerintah harus terus-menerus memerhatikan kepentingan masyarakat di daerah dalam kerangka kesejahteraan rakyat.

Penguatan ketahanan dan keamanan serta internalisasi jiwa kebangsaan bagi pemuda, pelajar, dan eleman bangsa lainnya. Arahan dan penegasan Presiden tersebut sesuai dengan arah tema besar Peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-68 tahun 2013.

Donald W Wilson memperkirakan, Indonesia akan menghadapi masa sulit kalau terjadi ketimpangan meski secara nasional ekonomi negara bergerak maju. Wilson berujar "With almost 300 ethnic groups and languages, and more than 17.000 island, there are numerous factors or reasons for dis-unity and division in Indonesia in Indonesia," dengan hampir 300 kelompok dan bahasa, serta sekitar 17 ribu pulau, terdapat banyak penyebab atau alasan untuk terjadi keretakan dan perpecahan di Indonesia, katanya.

Namun, sesuai pengharapan, dan meski banyak sekali rintangan dan hambatan, bangsa Indonesia mampu menghadapi persoalan krusial yang menghadang. Semua capaian ini, kata Presiden, terjadi semata karena kita telah berhasil menyatukan tekad untuk menemukan solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi.

Semoga, ke depan, empat agenda besar yang telah disampaikan Presiden tersebut dapat menjadi modal kita menghadapai masa depan yang lebih cerah. Dirgahayu Indonesia. n

Presiden: Dana Otsus Papua Harus Transparan

Jakarta | Jumat, 16 Agustus 2013 23:46 WIB | Friederich Batari

Pidato Pengantar RAPBN 2014

RENO ESNIR / ANTARA

Jurnas.com | PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar Dana Otonomi Khusus (otsus) benar-benar dikelola secara transparan dan akuntabel. Presiden juga meminta agar pengawasan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus semakin ditingkatkan.

Permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu disampaikan saat Pidato Pengantar RAPBN Tahun Anggaran 2014 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Menurutnya, RAPBN tahun 2014 mengalokasikan anggaran bagi percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun dan meningkatkan sejumlah ruas jalan darat, dari pesisir selatan hingga ke Pegunungan Tengah. Selain itu juga digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan, dan memberdayakan perekonomian masyarakat.

“Dana Otonomi Khusus kita rencanakan sebesar Rp16,2 triliun, atau naik Rp2,7 triliun dari anggarannya dalam APBNP tahun 2013. Dana sebesar itu kita alokasikan masing-masing untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh,” katanya.

Selain diberikan dana otonomi khusus, Presiden SBY mengatakan, untuk Provinsi Papua dan Papua Barat juga dialokasikan tambahan anggaran infrastruktur sebesar Rp2,5 triliun.

Menurut SBY, seiring dengan wewenang, besarnya dana dan sumber daya yang harus dikelola oleh daerah, tanggung jawab pemerintah daerah juga semakin besar. Karena itu daerah bertanggung jawab untuk mengelolanya secara tertib demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

“Pemerintah bersama aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, akan terus mengawal agar tanggung jawab ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Indonesia untuk Semua

Jurnal Nasional | Kamis, 15 Aug 2013

Ahmad Nurullah

Velix Wanggai 
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah




DUA hari lagi kita semua anak bangsa memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-68. Tahun 2013 ini adalah tahun yang penuh makna dalam perjalanan sejarah bangsa. Tahun ini bertepatan pula dengan peringatan 115 tahun Kebangkitan Nasional; 85 tahun Sumpah Pemuda; dan 15 tahun Reformasi.

Momen ini sebagai tonggak-tonggak sejarah yang membuktikan jati-diri Indonesia sebagai bangsa yang besar. Setiap masa ada konteks dan tantangan tersendiri. Tantangan datang silih berganti, membuat kita lebih bersatu. Limabelas tahun terakhir, bangsa ini telah dan terus melakukan eksperimen perubahan dalam berbagai sektor kehidupan.

Tentu ada kendala dan persoalan dalam proses perubahan itu. Namun kita berhasil terhindar dari perpecahan, terhindar dari negara semi-otoritarian, terhindar dari negara yang fundamentalistik, serta terhindar dari kembalinya negara otoritarian. Hari ini kita mengelola transisi demokrasi, bahkan dinilai sebagai negara demokratis ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat.

Dalam suasana hari Kemerdekaan Indonesia ini, kita teringat dengan ucapan Presiden Soekarno bahwa kemerdekaan adalah “jembatan emas‘. Jembatan emas apa? Ini berarti kita beralih dari alam kegelapan penjajahan dan memasuki alam kemerdekaan, penuh sinar harapan. Penegasan makna jembatan emas ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung cita-cita dan tujuan nasional kita.

Para pendiri bangsa berjanji mendirikan suatu negara yang “merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur‘. Para pendiri bangsa juga berjanji “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam suatu kesempatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berujar bahwa tugas kita hari ini adalah harus tetap menjaga aset terpenting dari revolusi kemerdekaan kita: yaitu persatuan Indonesia. Persatuan adalah awal dari kebangkitan. Persatuan adalah kekuatan. Persatuan adalah syarat utama bagi kelestarian Bhinneka Tunggal Ika.

Hari-hari ini, kata Presiden SBY, kita telah melalui 15 tahun Reformasi Gelombang Pertama, konsolidasi politik dan konsolidasi demokrasi telah berhasil melewati masa-masa yang paling sulit. Setelah didera krisis multidimensional, bangsa Indonesia telah bangkit kembali.

Kini, Indonesia bukan hanya telah pulih dari krisis moneter, namun telah menjadi negara demokrasi yang sangat dinamis. Sehingga tidak mengejutkan, kata Presiden SBY, bila ada yang mengatakan bahwa ini sesungguhnya revolusi diam-diam, the quiet revolution. Kita telah alami reformasi besar, juga sebuah transformasi total.

Sebagai Presiden sekaligus Kepala Negara, yang mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2014, Presiden SBY mengajak kita memasuki bentangan waktu ke depan dalam melaksanakan Reformasi Gelombang Kedua. Agenda-agenda Reformasi Gelombang Kedua ini adalah menuntaskan agenda-agenda reformasi yang telah dilaksanakan.

Prinsip ke depan adalah Perubahan (change) dan Kesinambungan (continuity). Kita letakkan Reformasi Gelombang Kedua ini dalam konteks Visi Indonesia 2025. Visi yang terukur yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yakni “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur‘.

Inilah Visi Indonesia 2025 yang wajib dijalankan oleh siapa pun pemimpin nasional Indonesia. Tugas kita semua adalah merangkai perubahan dan kelanjutan itu tahap demi tahap, sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional periode 2005-2009; RPJM 2010-2014; RPJM 2015-2019; dan RPJM 2020-2024.

Sesuai Visi 2025, kemandirian adalah hakikat kemerdekaan. Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya saling ketergantungan. Bangsa kita juga harus maju. Kemajuan itu harus dinilai dengan berbagai ukuran, baik dari indikator sosial, kependudukan, pendapatan, dan indikator kelembagaan politik yang mantap.

Sejalan dengan itu, keadilan dan kemakmuran adalah visi nasional yang harus kita wujudkan. Rakyat tidak hanya obyek, namun juga sebagai subyek pelaksana dan penggerak pembangunan. Bangsa yang adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Inilah prinsip dasar Indonesia untuk Semua.

Dalam perjalanan bangsa ini, sudah mestinya kita mengedepankan nilai-nilai lokal, serta sifat dasar bangsa kita yang majemuk. Demokrasi yang menghargai kemajemukan dan didesain untuk memuliakan jatidiri bangsa yang plural. Sistem multipartai adalah pilihan sistem politik kita. Desentralisasi dan otonomi daerah juga merupakan strategi nasional untuk mengakui dan menghargai karakter khas dari masing-masing daerah yang beragam.

Pilihan ekonomi nasional yang wajib menempatkan daerah-daerah sebagai pusat-pusat keadilan di seluruh negeri. Ini berarti redistribusi pembangunan ke luar Jawa dilakukan. Keanekaragaman ini menjadi latar belakang konteks bagi pengambil kebijakan di setiap Kementerian/Lembaga dalam merumuskan dan menjalankan setiap kebijakan dan program.

Akhirnya, masyarakat internasional juga menunggu peran strategis Indonesia. Indonesia selalu mengedepankan jalan tengah, keseimbangan dalam pergaulan dunia. Termasuk gagasan pembangunan yang berkelanjutan yang ditawarkan Indonesia. Inilah makna Indonesia untuk Semua.

Pembangunan Jembatan Holtekam Siap Dimulai

JAKARTA - Pembangunan Jembatan Holtekamp yang menghubungkan Kawasan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan dengan Kampung Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura segera dimulai. Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura, dan Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah menandatangani memorandum of understanding (MoU) pembangunan jembatan sepanjang 726 meter tersebut di Jakarta, Jumat malam.

"Kita harapkan proses pembangunan jembatan selesai dalam waktu dua tahun," kata Gubernur Papua Lukas Enembe di sela-sela acara penandatanganan MoU pembangunan Jembatan Holtekamp. Pembangunan jembatan beserta jalan penghubung yang diperkirakan menelan biaya mencapai Rp800 miliar diharapkan mampu meningkatkan berbagai potensi ekonomi masyarakat setempat, selain sebagai jalur alternatif bagi lalu lintas kendaraan di wilayah Kota Jayapura. "Masyarakat Papua sudah begitu lama menantikan pembangunan jembatan ini sebab dapat membuka kawasan baru guna peningkatan ekonomi masyarakat," kata Lukas. 

Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano menambahkan bahwa keberadaan Jembatan Holtekamp juga akan meminimalisasi risiko gangguan keamanan terhadap masyarakat yang melakukan perjalanan darat. "Jika melalui jalan yang lama sangat rawan. Warga yang melintas jalan lama itu kerap mendapat gangguan keamanan dari anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka)," ujar Tomi Mano. 

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai mengatakan, pembangunan jembatan ini merupakan bentuk perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap masyarakat Papua. Ia mengatakan pembangunan berbagai infrastruktur seperti, bandara, trans Papua, dan sektor telekomunikasi akan menunjang perekonomian masyarakat. "Semua itu dapat menekan biaya transportasi yang sangat tinggi di sana. Dengan demikian diharapkan semua ini dapat lebih memuliakan masyarakat Papua," kata Felix.

Jembatan Holtekamp dan jalan penghubung dibangun mulai dari kawasan Hamadi sampai ujung Holtekamp dengan panjang total 1.800 meter. Pembangunan jembatan menggunakan dana APBD dari Pemerintah Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Jembatan yang akan menjadi salah satu ikon Papua itu akan memperpendek jarak tempuh dari Pusat Kota Jayapura menuju Distik Muara Tami yang merupakan wilayah perbatasan RI-Papua Nugini. [Antara| PapuaPos]