Turunkan Harga Barang, Kementerian PUPR Siapkan Skenario untuk Papua

Selasa, 21 Juli 2015 | 19:31 WIB

 

 

KOMPAS.COM / HILDA

ALEXANDER Kondisi infrastruktur jalan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Sabtu (14/2/2015) saat kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ke pegunungan tengah, Papua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahalnya harga barang, termasuk material bangunan di Provinsi Papua, dan Papua Barat, mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan tiga skenario.

Tiga skenario tersebut adalah pertama mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar wilayah. Skenario kedua, mendekatkan sentra-sentra produksi berpola hilirisasi pertanian, kehutanan dan pertambangan. Skenario ketiga merumuskan regulasi yang bersifat afirmatif dalam pembangunan infrastruktur di Pulau Papua, khususnya wilayah Pegunungan Tengah.

Dalam konteks skenario pertama, Kementerian PUPR mempercepat proyek-proyek infrastruktur berbasis kewilayahan sebagai tulang punggung ekonomi kota-kampung-kampung.

Guna merealisasikan komitmen itu, Kementerian PUPR mengalokasikan dana ke Papua dan Papua Barat untuk tahun anggaran (TA) 2015 senilai Rp 9,5 triliun dari sektor APBN Pusat dan Rp 3,9 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.

"Dana ini digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, air minum, sanitasi, pengairan, dan infrastruktur permukiman," ujar Kepala Biro Komunikasi Publik Kemeenterian PUPR, Velix Wanggai, dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada Kompas.com, Selasa (21/7/2015).

Sementara dalam konteks skenario kedua yakni strategi pembangunan infrastruktur guna mendukung sentra-sentra produksi pangan dan peternakan, sentra kawasan industri dan kawasan wisata.

Hal ini sesuai desain kewilayahan Pulau Papua, yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Dalam 5 tahun ke depan, di Provinsi Papua akan ditetapkan 5 Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis Wilayah Adat.

Lima KPE ini mencakup wilayah adat Saereri di Kepulauan Teluk Cenderawasih, wilayah adat Mamta di Kabupaten Mamberamo hingga Kota Jayapura, wilayah adat  Me Pago di wilayah Pegunungan Tengah sisi barat, wilayah adat La Pago di Pegunungan Tengah sisi timur, dan wilayah adat Ha'anim di Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digul.

Sejalan dengan pendekatan wilayah adat ini, Kementerian PUPR menargetkan Jalan Trans-Papua yang menghubungkan lima KPE dalam tiga tahun.

Selain itu, reklamasi Rawa Kurik, pembangunan embung dan irigasi juga akan dipercepat guna mendukung Merauke sebagai lumbung pangan nasional di wilayah adat Ha-anim.

Sementara untuk Provinsi Papua Barat, Kementerian PUPR akan mempercepat akses jalan di Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Kawasan Arar Sorong, peningkatan jalan ke kawasan peternakan di Bomberai Fakfak, maupun peningkatan kualitas jalan Manokwari-Bintuni dan kawasan Pegunungan Arfak.

Untuk konteks skenario ketiga, Kementerian PUPR merumuskan regulasi anggaran berpola tahun jamak (multi-years contract) guna mendukung percepatan pembangunan Trans-Papua. Dalam hal ini, pengusaha lokal diberikan kesempatan ikut serta dalam pelaksanaan proyek-proyek sesuai Perpres No. 84/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Khusus di Wilayah Papua dan Papua Barat.

Demikian pula, regulasi Perpres No 2/2015 perihal RPJMN 2015-2019 telah meletakkan desain pengembangan infrastuktur wilayah Pulau Papua.  Hal ini menjadi pedoman bagi Kementerian PUPR di dalam membangun wajah infrastruktur di Pulau Papua selama lima tahun ke depan.

"Kami harapkan, ketiga skenario ini dapat menurunkan harga dan menggerakan ekonomi regional Papua, sekaligus sebagai simbol hadirnya negara di kawasan-kawasan pinggiran di Tanah Air," tandas Velix.

Penulis	: Hilda B Alexander
Editor	: Hilda B Alexander

Pembangunan Trans Kalimantan & Perbatasan RI-Malaysia Dipercepat

Martin Sihombing Minggu, 19/07/2015 05:14 WIB

5118

Perbaikan jalan provinsi

Ilustrasi 

 

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen mempercepat pembangunan Trans Kalimantan, termasuk perbatasan Indonesia-Malaysia yang menjadi salah satu prioritas agenda pembangunan dari pinggiran.

"Dalam desain besar 2015-2019, Kalimantan tetap dijadikan paru-paru dunia, dan dijadikan lumbung pangan dan lumbung energi nasional dengan konsep hilirisasi komoditas," kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Velix Wanggai melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (18/7/2015).

Menurut dia, sejalan dengan desain besar itu sentuhan ke Kalimantan dibangun dengan pendekatan kewilayahan tanpa disekati oleh batasan administrasi provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk itu, tambahnya, Menteri PUPR M Basuki Hadimuldjono menetapkan empat Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seperti WPS Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas, WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, dan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy.

Pendekatan kewilayahan yang dikembangkan Kementerian PUPR ini, sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 yang akan membangun tiga kawasan ekonomi khusus, empat kawasan industri, dan pusat-pusat pertumbuhan baru guna menggerakkan ekonomi daerah pinggiran di Kalimantan.

"Kementerian PUPR juga memberi perhatian untuk membangun satu kawasan perkotaan metropolitan, dan empat kota baru publik sebagai pengendali urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan," katanya.

Dalam catatan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto Husaini, total ruas jalan nasional di tahun 2015 sepanjang 7.619 kilometer, terdiri dari 1.204 kilometer di Kalimantan Selatan, 2.002 kilometer di Kalimantan Tengah, 1.710 kilometer di Kalimantan Timur, 585 kilometer di Kalimantan Utara dan di Kalimantan Barat sepanjang 2.117 kilometer yang dapat digunakan oleh masyarakat Kalimantan.

Sesuai direktif Presiden Joko Widodo, saat ini Kementerian PUPR fokus dalam membenahi Trans-Kalimantan, termasuk penanganan jalan sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia sejak Kalimantan Barat-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara.

Velix mengurai, jalan lintas paralel perbatasan Kalimantan dimulai dari Kalimantan Barat sejak ruas Temajuk-Aruk-Seluas-Balai Karangan-Sepulau-Nanga Badau-Putusibau-Batas Kalimantan Timur.

Kemudian, disambungkan sejak ruas batas Kalimantan Timur-Long Pahangai-Batas Kalimantan Utara. Selanjutnya, ruas batas Kalimantan Utara-Long Nawang-Long Bujungan-Malinau-Simanggaris-Sei Ular yang terletak di bagian utara Kalimantan Utara.

Dalam konteks lintas paralel perbatasan ini, Kementerian PUPR telah menjalin kerjasama dengan Zeni TNI AD untuk membuka badan jalan di perbatasan. Karena ruas-ruas jalan di perbatasan melintasi kawasan hutan dengan fungsi yang berbeda-beda, Kementerian PUPR juga bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Selain lintas perbatasan, Kementerian PUPR menyentuh pula akses jalan di kawasan-kawasan strategis seperti jalan akses kawasan industri pelabuhan Maloy, akses jalan lingkar kawasan Batu Licin, akses pelabuhan Trisakti Kalimantan Selatan, jalan tol Balikpapan-Samarinda, dan penanganan Lintas Tengah dan Lintas Selatan Kalimantan," kata Velix Wanggai.

Dalam tahun 2015 ini, Kementerian PUPR gelontorkan total dana sekitar Rp15,1 Triliun, dari APBN Rp11,8 triliun dan Rp3,2 Triliun dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.

Jumlah itu untuk meningkatkan dan membangun jalan dan jembatan, pengembangan kawasan permukiman, air minum dan sanitasi, irigasi, dan infrastruktur permukiman.

Harapannya, ekonomi wilayah Kalimatan dapat tumbuh dan disparitas sosial-ekonomi dapat berkurang dengan berbagai sentuhan program.

Pembangunan Jalan Kalimantan Hingga ke Perbatasan Malaysia

Jul 192015

Jalan Trans Kalimantan

Jakarta – Pemerintah mengebut pembangunan ruas jalan Trans-Kalimantan sepanjang 7.619 kilometer yang ditargetkan selesai tahun ini. Jalan ini sekaligus menghubungkan 5 provinsi di Pulau Kalimantan, hingga ke simpul perbatasan Indonesia-Malaysia.

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), total ruas jalan nasional Kalimantan tahun ini adalah sepanjang 7.619 kilometer (km). Panjang tersebut membentang, antara lain 1.204 km di Kalimantan Selatan, 2.002 km di Kalimantan Tengah, 1.710 km di Kalimantan Timur, 585 km di Kalimantan Utara, dan 2.117 km di Kalimantan Barat.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai mengatakan, Kementrian PUPR menggelontorkan dana sekitar Rp 15,1 triliun untuk membangun infrastruktur tersebut. Dana berasal dari APBN Rp 11,8 triliun, dan Rp 3,2 triliun dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.
“Jumlah itu untuk meningkatkan dan membangun jalan dan jembatan, pengembangan kawasan permukiman, air minum dan sanitasi, irigasi, dan infrastruktur permukiman,” kata Velix dalam keterangan yang diterima detikFinance, Kamis (16/7/2015).

Velix mengatakan, jalan lintas paralel perbatasan Kalimantan dibuat dalam beberapa ruas. Ruas pertama dimulai dari Kalimantan Barat sejak ruas Temajuk-Aruk-Seluas-Balai, Karangan-Sepulau-Nanga, dan ruas Badau-Putusibau-Batas Kalimantan Timur.

Kemudian, sambung Velix, jalan tersebut disambungkan dengan ruas jalan di batas Kalimantan Timur-Long Pahangai-Batas Kalimantan Utara. Selanjutnya, ruas batas Kalimantan Utara-Long Nawang-Long, Bujungan-Malinau-Simanggaris-Sei Ular yang terletak di bagian Utara Kalimantan Utara.

“Harapannya, ekonomi wilayah Kalimatan dapat tumbuh dan disparitas sosial-ekonomi dapat berkurang dengan berbagai sentuhan program. Alokasi dana itu kiranya dapat merealisasi desain besar Pulau Kalimantan yang diamanatkan dalam kerangka perencanaan RPJMN 2015-2019,” jelas Velix.

Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun akses jalan di kawasan-kawasan strategis, seperti jalan akses kawasan industri pelabuhan Maloy, jalan lingkar kawasan Batu Licin, Pelabuhan Trisakti Kalimantan Selatan, jalan tol Balikpapan-Samarinda, penanganan Lintas Tengah. dan Lintas Selatan Kalimantan.

Menurut Velix, dalam konteks lintas paralel perbatasan ini, Kementeriannya telah menjalin kerjasama dengan Zeni TNI AD untuk membuka badan jalan di perbatasan. “Karena ruas-ruas jalan di perbatasan melintasi kawasan hutan dengan fungsi yang berbeda-beda. Kementerian PUPR juga bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” jelasnya.

Selain pembangunan ruas Trans-Kalimantan, lanjut Velix, pemerintah menetapkan 4 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seperti WPS Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas, WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, dan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy.

Velix mengungkapkan, pendekatan kewilayahan yang dikembangkan Kementerian PUPR ini, sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 yang akan membangun 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan baru guna menggerakkan ekonomi daerah pinggiran di Pulau Kalimantan.

“Kementerian PUPR memberi perhatian untuk membangun 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, dan 4 kota baru publik sebagai pengendali urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan,” tutupnya.

Finance.detik.com

Bikin Jalan Kalimantan Hingga Perbatasan Malaysia, Rp 15,1 T Digelontorkan

Muhammad Idris - detikfinance

Kamis, 16/07/2015 17:32 WIB

 

Foto: Ilustrasi

 

Jakarta -Pemerintah mengebut pembangunan ruas jalan Trans-Kalimantan sepanjang 7.619 kilometer yang ditargetkan selesai tahun ini. Jalan ini sekaligus menghubungkan 5 provinsi di Pulau Kalimantan, hingga ke simpul perbatasan Indonesia-Malaysia.

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), total ruas jalan nasional Kalimantan tahun ini adalah sepanjang 7.619 kilometer (km). Panjang tersebut membentang, antara lain 1.204 km di Kalimantan Selatan, 2.002 km di Kalimantan Tengah, 1.710 km di Kalimantan Timur, 585 km di Kalimantan Utara, dan 2.117 km di Kalimantan Barat.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai mengatakan, Kementrian PUPR menggelontorkan dana sekitar Rp 15,1 triliun untuk membangun infrastruktur tersebut. Dana berasal dari APBN Rp 11,8 triliun, dan Rp 3,2 triliun dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.

"Jumlah itu untuk meningkatkan dan membangun jalan dan jembatan, pengembangan kawasan permukiman, air minum dan sanitasi, irigasi, dan infrastruktur permukiman,” kata Velix dalam keterangan yang diterima detikFinance, Kamis (16/7/2015).

Velix mengatakan, jalan lintas paralel perbatasan Kalimantan dibuat dalam beberapa ruas. Ruas pertama dimulai dari Kalimantan Barat sejak ruas Temajuk-Aruk-Seluas-Balai, Karangan-Sepulau-Nanga, dan ruas Badau-Putusibau-Batas Kalimantan Timur.

Kemudian, sambung Velix, jalan tersebut disambungkan dengan ruas jalan di batas Kalimantan Timur-Long Pahangai-Batas Kalimantan Utara. Selanjutnya, ruas batas Kalimantan Utara-Long Nawang-Long, Bujungan-Malinau-Simanggaris-Sei Ular yang terletak di bagian Utara Kalimantan Utara.

"Harapannya, ekonomi wilayah Kalimatan dapat tumbuh dan disparitas sosial-ekonomi dapat berkurang dengan berbagai sentuhan program. Alokasi dana itu kiranya dapat merealisasi desain besar Pulau Kalimantan yang diamanatkan dalam kerangka perencanaan RPJMN 2015-2019," jelas Velix.

Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun akses jalan di kawasan-kawasan strategis, seperti jalan akses kawasan industri pelabuhan Maloy, jalan lingkar kawasan Batu Licin, Pelabuhan Trisakti Kalimantan Selatan, jalan tol Balikpapan-Samarinda, penanganan Lintas Tengah. dan Lintas Selatan Kalimantan.

Menurut Velix, dalam konteks lintas paralel perbatasan ini, Kementeriannya telah menjalin kerjasama dengan Zeni TNI AD untuk membuka badan jalan di perbatasan. "Karena ruas-ruas jalan di perbatasan melintasi kawasan hutan dengan fungsi yang berbeda-beda. Kementerian PUPR juga bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," jelasnya.

Selain pembangunan ruas Trans-Kalimantan, lanjut Velix, pemerintah menetapkan 4 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seperti WPS Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas, WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, dan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy.

Velix mengungkapkan, pendekatan kewilayahan yang dikembangkan Kementerian PUPR ini, sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 yang akan membangun 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan baru guna menggerakkan ekonomi daerah pinggiran di Pulau Kalimantan.

"Kementerian PUPR memberi perhatian untuk membangun 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, dan 4 kota baru publik sebagai pengendali urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan," tutupnya.

Pastikan Dana Korban Lumpur Lapindo Tersalurkan, 3 Menteri ke Sidoarjo

Dana Aditiasari - detikfinance

Selasa, 14/07/2015 09:23 WIB

 

 

Jakarta -Menindaklajuti surat perjanjian dana antisipasi korban lumpur di Sidoarjo yang telah ditandatangani pada Jumat, 10 July 2015 silam Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono‎ hari ini mengunjungi Sidoarjo.

Menteri Basuki tak sendirian, turut bersamanya Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Ketiganya datang untuk memastikan proses pemberian pinjaman dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak 22 Maret 2007.

Dihubungi detikFinance, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai menjelaskan, dalam pertemuan yang digelar di pendopo Bupati Sidoarjo, Menteri Keuangan selaku mewakili Pemerintah sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) akan menyerahkan surat perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Lapindo Brantas Inc dan PT. Minarak Lapindo Jaya tertanggal 10 Juli 2015 kepada Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

"Nanti ketua Badan Pelaksana BPLS, Pak Sunarso juga akan melaporkan proses validasi kepada warga yang terkena dampak 22 Maret 2007. Sejauh ini telah divalidasi sekitar 1.544 warga, yang akan diumumkan ke publik dan akan diproses pencairan dananya," ujar Velix, Selasa (14/7/2015).

Velix menjelaskan, sebelumnya telah ditandatangani surat perjanjian surat perjanjian antara Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mewakili Pemerintah sebagai Pihak Pertama dan Presiden Lapindo Brantas Inc. Tri Setia Sutisna dan Direktur Utama PT. Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam sebagai Pihak Kedua, dan setujui oleh Nirwan Bakrie.

"‎isi sirat perjanjian memuat objek perjanjian, hak dan kewajiban, besaran dana antisipasi, jaminan, mekanisme pembayaran, dan mekanisme pengembalian. Demikian pula mengatur jangka waktu pengembalian, bunga, denda dan penyelesaian perselisihan," tutur dia.

Velix menjelaskan, dana antisipasi dalam surat perjanjian ini sebesar Rp 781.688.212.000 dilakukan melalui DIPA Bagian 999.99 Satuan Kerja Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

"Dana dikirim ke rekening milik masyarakat di Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, setelah melakukan proses validasi atas data hasil verifikasi BPKP," sambung dia.

Adapun jangka waktu pengembalian pinjaman selambat-lambatnya 4 tahun sejak ditandatangani Perjanjian ini. Bunga pinjaman sebesar 4,8% per tahun dari jumlah pinjaman.

"Jika pihak Lapindo Brantas Inc tidak dapat melunasi pinjaman, maka jaminan aset tanah dan bangunan yang telah dibayar Lapindo senilai Rp 2.797.442.841.586 beralih kepada dan dalam penguasaan sepenuhnya Pemerintah," tutur dia membacakan isi perjanjian.

Surat Perjanjian Dana Talangan Lapindo Ditandatangani, Minggu Depan Dibayarkan Ke Rakyat

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 11 Jul 2015 ; 12454 Views Kategori: Berita

---

Suasana penandatanganan perjanjian dana talangan Lapindo oleh perwakilan MLJ Nirwan Bakrie dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Jumat (10/7) malam

Pemerintah,  Lapindo Brantas Inc. dan PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) melaksanakan penandatanganan surat perjanjian mengenai Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi atau sering disebut dana talangan untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, Jumat (10/7) sekitar pukul 19.35 WIB.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai dalam siaran persnya Jumat (10/7) menjelaskan, surat perjanjian itu ditandatangani oleh Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mewakili Pemerintah sebagai Pihak Pertama dan Presiden Lapindo Brantas Inc. Tri Setia Sutisna dan Direktur Utama PT. Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam sebagai Pihak Kedua, dan setujui oleh  Nirwan Bakrie. Acara ini juga dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.


“Malam ini, pada titik akhir tugas Tim Percepatan yang ditugaskan Bapak Presiden untuk bisa membayar ganti rugi korban lumpur Sidoarjo,” tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang bertindak sebagai Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Jual Beli Tanah dan Bangunan Warga Korban Lumpur Sidoarjo di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.

Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, menurut Basuki, maka proses selanjutnya proses pembayaran kepada korban lumpur Sidoarjo yang disalurkan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Menteri Basuki mengurai isi surat perjanjian memuat objek perjanjian, hak dan kewajiban, besaran dana antisipasi, jaminan, mekanisme pembayaran, dan mekanisme pengembalian. Demikian pula mengatur jangka waktu pengembalian, bunga, denda dan penyelesaian perselisihan.

Dana antisipasi dalam surat perjanjian ini sebesar Rp781.688.212.000,- dilakukan melalui DIPA Bagian 999.99 Satuan Kerja Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. “Dana dikirim ke rekening milik masyarakat di Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, setelah melakukan proses validasi atas data hasil verifikasi BPKP,” jelas Basuki.

Menurut Menteri PUPR dana talangan sebesar Rp781.688.212.000,- itu memiliki jangka waktu pengembalian pinjaman selambat-lambatnya 4 tahun sejak ditandatangani Perjanjian ini. Adapun bunga pinjaman sebesar 4,8 % per tahun dari jumlah pinjaman.

“Jika pihak Lapindo Brantas Inc tidak dapat melunasi pinjaman, maka jaminan aset tanah dan bangunan yang telah dibayar Lapindo senilai Rp.2.797.442.841.586,- beralih kepada dan dalam penguasaan sepenuhnya Pemerintah,” jelas Basuki.

Pastikan Pembayaran

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai mengatakan, sebagai tindaklanjut penandatanganan perjanjian itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dan Menteri Sosial Khofifah Parawansa akan mengunjungi Sidoarjo pada hari Minggu (12/7) besok untuk memastikan proses pembayaran dana antisipasi kepada warga korban lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak 22 Maret 2007.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa awal minggu depan mulai dilakukan pembayaran melalui BPLS untuk disalurkan ke masyarakat.

“Semoga hal ini menjadi hadiah lebaran bagi masyarakat yang terkena dampak lumpur di Sidoarjo. Ke depan, kami berharap ada langkah-langkah terpadu dalam membangun masyarakat di Sidoarjo,” tutur Menteri Bambang.

Adapun  Menteri Sosial Khofifah Parawansa berharap proses penandatangan surat perjanjian di bulan Ramadhan membawa barokah dan manfaat bagi warga yang sangat membutuhkan di Sidoarjo.
“Dana antisipasi ini adalah komitmen Pemerintah untuk menghadirkan keadilan dengan rasa kemanusiaan,” pungkas Khofifah. (BKP Kementerian PUPR/ES)

Menteri PUPR: Tidak Bisa Lunasi Dana Talangan, Aset Lapindo Brantas Akan Disita

 

 

Lapindo Brantas Inc., dan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) menandatangani surat perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, Jumat (10/07) malam. Dana itulah yang sering disebut sebagai dana talangan.

“Surat perjanjian itu ditandatangani Menteri Keuangan, Bambang Brojonegoro, mewakili pemerintah sebagai pihak pertama, serta Presiden Lapindo Brantas Inc., Tri Setia Sutisna, dan Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam, sebagai Pihak Kedua, dan setujui oleh Nirwan Bakrie,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Velix Wanggai, dalam siaran persnya.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa penandatanganan ini sebagai titik akhir tugas Tim Percepatan yang ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk bisa membayar ganti rugi korban lumpur Sidoarjo. Basuki bertindak sebagai Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Jual Beli Tanah dan Bangunan Warga Korban Lumpur Sidoarjo di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.

“Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, proses selanjutnya berupa pembayaran kepada korban lumpur Sidoarjo yang disalurkan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS),” katanya.

Menteri Basuki mengurai isi surat perjanjian memuat objek perjanjian, hak dan kewajiban, besaran dana antisipasi, jaminan, mekanisme pembayaran, dan mekanisme pengembalian. Perjanjian juga mengatur jangka waktu pengembalian, bunga, denda, dan penyelesaian perselisihan.

Dana antisipasi dalam surat perjanjian ini sebesar Rp 781.688.212.000 dilakukan melalui DIPA Bagian 999.99 Satuan Kerja Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
“Dana dikirim ke rekening milik masyarakat di Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 setelah melakukan proses validasi atas data hasil verifikasi BPKP,” ungkap Basuki.

Dana talangan sebesar Rp 781.688.212.000 itu memiliki jangka waktu pengembalian pinjaman selambat-lambatnya empat tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Bunga pinjaman sebesar 4,8 persen per tahun dari jumlah pinjaman.

“Jika Lapindo Brantas Inc tidak dapat melunasi pinjaman, jaminan aset tanah dan bangunan yang telah dibayar Lapindo senilai Rp 2.797.442.841.586 beralih kepada dan dalam penguasaan sepenuhnya pemerintah,” sebut Basuki.

Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia Pilih Ketua Baru

Selasa, 07 Juli 2015 13:15

Kongres PPIA ke-22 dibuka oleh Duta Besar Indonesia di Australia, Nadjib Riphat Kesoema.
Dalam pernyataannya, Nadjib merasa bangga karena mahasiswa Indonesia dieknal sebagai mahasiswa yang baik, santun, dan tidak pernah membuat masalah.

Acara kongres juga menghadirkan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia.
Dalam presentasinya, Bahlil mengajak mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Australia untuk kembali ke Indonesia dan menjadi pengusaha.  Pemungutan suara dilakukan dengan memperebutkan 36 suara, yakni satu suara mewakili PPIA Pusat, enam suara mewakili PPIA Cabang atau negara bagian, dan 29 suara yang mewakili PPIA di tingkat ranting atau tingkat universitas.

 

 

Mutia Handaling, mahasiswi manajemen dari Holmes Institute di Melbourne, terpilih menjadi Ketua Umum PPIA 2015-2016, setelah mendapatkan suara lebih dari satu-satu pesaingnya, Nur Hastuti dari Queensland.

Menurut Muti, yang menjadi tantangan di organisasi PPIA adalah meningkatkan sinergi antara PPIA di tingkat ranting atau universitas dengan di tingkat pusat.

Ia mengaku akan meneruskan sejumlah program yang telah dijalankan oleh kepengurusan sebelumnya.
"Kepengurusan sebelumnya telah melakukan banyak program yang bagus-bagus, saya akan melanjutkannya, tapi juga akan mengalakkan kembali program Lingkar Ide di PPIA Pusat yang sempat terhenti," ujar Muti.
Lingkar Ide adalah kumpulan video dari para pelajar Indonesia yang berbagi pengalamannya selama menuntut ilmu di Australia.

"Saya pun berencana untuk menggelar discussion series melalui kuliah umum yang digelar secara bergilir diantara cabang. Selain itu website PPIA akan lebih interaktif dan bisa menjadi ajang informasi bagi pelajar Indonesia di Australia untuk mencari rumah atau mendapatkan barang, buku, dan lain-lain," kata Mutia.
Rencananya Mutia juga akan mulai merayakan hari jadi PPIA setiap 8 Maret.
Mutia menggantikan Ahmad Almaududy Amri, kandidat Doktor bidang hukum di University of Wollongong di New South Wales. Di bawah kepemimpinan Dudy, PPIA telah menjalankan sejumlah program unggulan, seperti Radio PPIA, PPIA Mengajar, Festival Indonesia, dan sebagainya.

Sejumlah mantan pengurus PPIA sudah menempati sejumlah posisi penting di tanah air.
Misalnya saja, Achmad Hermanto Dardak yang pernah menjabat Wakil Menteri Pekerjaan Umum, menjabat Ketua Umum PPIA periode 1987-1989. Nama-nama lainnya adalah Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto menjabat posisi Ketua Umum untuk periode 2002-2004, Velix Wanggai mantan Ketua PPIA pada tahun 2004-2006 dan pernah menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di era Presiden SBY. Jumlah pelajar Indonesia di Australia telah mencapai 17 ribu orang.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.

50 Blogger 'Uji' Tol Cipali

Kesturi Haryunani - 07 Juli 2015 16:27 wib

Sejumlah kendaraan melintas di ruas tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat -- ANT/Dedhez Anggara

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak 50 blogger melakukan tur di tol Cikopo-Palimanan (Cipali), untuk melihat persiapan pelayanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menyambut arus mudik Lebaran 2015. Kegiatan kunjungan meliputi pemantauan di Gerbang Tol Cikopo, Jembatan Cipunegara, Gerbang Tol Palimanan, serta peninjauan di dua rest area dan fasilitas pendukungnya.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Velix Wanggai, berharap kegiatan ini dapat menjelaskan kepada masyarakat seberapa jauh pengerjaan pembangunan tol sepanjang 116 kilometr tersebut.

"Pertama, pemerintah, khususnya Menteri PUPR, bersama sejumlah pihak lain menyediakan sarana dan prasarana bagi saudara-saudara kita yang hendak mudik dan balik melintasi Tol Cipali ini. Kedua, ini juga menyangkut bagaimana para pemudik, pengendara, dan pemakai jalan dapat memperoleh informasi dan komunikasi terkait tol Cipali ini. Ketiga, Bapak Menteri menyampaikan salam dan ucapan terima kasih atas dukungan dan peran serta Kompasiana bersama Kompasianer-nya dalam rangka memberikan penyadaran kepada seluruh masyarakat pengguna jalan tol ini," ujar Velix pada Senin (6/7/2015).

Sementara itu, Corporate Affair PT Lintas Marga Sedaya (LMS) Wisnu Dewanto menjelaskan kesiapan Tol Cipali dalam melayani arus mudik dan balik Lebaran, khususnya ketersediaan kawasan rest area. "Pada H-7 nanti seluruh pom bensin di rest area tipe A sudah dalam kondisi siap beroperasi."

Tol Cipali memiliki total delapan rest area, empat diantaranya dilengkapi pom bensin. Namun, Wisnu mengupayakan adanya SPBU mobile dan penambahan fasilitas toilet mobile di rest area yang tidak dilengkapi pom bensin.

Selain itu, selama masa mudik Lebaran akan ditambahkan pintu tol satelit untuk memperlancar pembagian kartu tol dan pembayaran biaya tol. Sehingga arus mudik maupun arus balik tidak terjadi penumpukan di pintu gerbang pintu tol.

Tur blogger bersama Kemen PUPR diakhiri kunjungan ke kantor Kantor Pusat LMS, Subang. Di sana, peserta bisa menyaksikan ruang operator fasilitas Traffic Management Control(TMC) serta diskusi terkait teknis pengoperasian Tol Cipali.

Fasilitas TMC tersebut guna memantau segala aktifitas di Tol Cipali selama 24 jam, melalui 20 kamera CCTV yang akan dipasang di sepanjang ruas Tol Cipali.
NIN

Velix: Ada 3 Skenario Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2016

---

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama dengan Dirut sebuah BUMN Karya, beberapa waktu lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M. Basuki Hadimuljono telah merumuskan arah baru kebijakan pembangunan infrastruktur PUPR di tahun 2016 dengan 3 skenario kebijakan anggaran untuk Kementerian PUPR pada Tahun Aggaran (TA) 2016.

Ketiga skenario anggaran itu diperuntukan untuk menjawab tema utama Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, yakni “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Tema yang diusung ini sebagai jabaran dari agenda Nawacita dari Presiden Joko Widodo.


Adapun 3 skenario kebijakan anggaran tahun 2016 ini, menurut Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai, yaitu Skenario I adalah “Skenario Ideal” kebutuhan PUPR sebesar Rp178,22 triliun.  Skenario II, Skenario “Moderat” sebesar Rp126 Triliun dimana naik 6,3% dari tahun 2015 Rp 118,5 triliun. Hal ini sebagai Skenario Penyesuaian Pagu Indikatif yang dibahas bersama Komisi V DPR. Dan, Skenario III sebagai Skenario “Realistis” sebesar Rp102,5 Triliun yang merupakan pagu indikatif yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menurut Velix, dalam Skenario Ideal, Kementerian PUPR akan dapat menjawab arah kebijakan dan target-target strategis yang ditetapkan di dalam RPJMN 2015-2019. Misalnya di sumber daya air, membangun 65 waduk, 1 juta irigasi baru, dan 3 juta ha rehabilitasi jaringan irigasi maupun 200.000 ha penanganan kawasan rawan banjir.

Di bidang bina marga, ditargetkan untuk membangun 1.000 km jalan tol, 2.650 km jalan baru ruas nasional, dan pembangunan jembatan 29.859 meter. Demikian pula, target 2015-2019 di bidang cipta karya dengan pola kebijakan “100 %- 0 % – 100 %”, yaitu di tahun 2019 akses air minum 100 persen, luas kawasan kumuh perkotaan 0 persen, dan akses sanitasi 100 persen.

Demikian pula, kebijakan pembangunan 550 ribu unit rumah susun, 50 ribu unit rumah khusus, 250 ribu unit rumah baru, maupun kebijakan 900 ribu unit Kredit Kepemilikan Rumah FLPP rumah tapak dan rumah susun.

Untuk tahun 2016, lanjut Velix, skenario ideal akan menjawab tahapan dari target-target besar yang diberikan ke Kementerian PUPR. Namun jika hanya “skenario moderat” Rp126 triliun atau “skenario realistis” Rp102 triliun, menurut Velix, ada sejumlah konsekuensi berupa penyesuaian alokasi anggaran dengan pencapaian target-target strategis.

“Dengan skenario realistis, kita tidak dapat membangun bendungan baru. Namun, jika skenario moderat yang diperoleh, maka di tahun 2016 kita dapat membangun 4 bendungan baru. Selanjutnya, dalam skenario ideal, akan ada 8 bendungan prioritas dapat terealisasi,” jelas Velix dalam siaran persnya, Senin (6/7).

Demikian pula, Velix Wanggai menjelaskan 3 skenario kebijakan anggaran Kementerian PUPR untuk menjawab 3 dimensi besar yang ditekan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016.  Dari dimensi pembangunan manusia, ia menyebutkan, Kementerian PUPR akan meningkatkan akses rakyat ke rumah, akses air bersih, sanitasi, dan akses jalan ke sentra-sentra pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan di sisi dimensi pembangunan sektor-sektor unggulan, menurut Velix, Kementerian PUPR mendukung sentra-sentra pangan nasional di berbagai daerah (agenda kedaulatan pangan), akses jalan ke destinasi wisata (agenda pariwisata), akses jalan ke pelabuhan-pelabuhan utama (agenda kemaritiman), dan infrastruktur PUPR di 14 Kawasan Industri, maupun optimalisasi bendungan untuk PLTA (agenda kedaulatan energi dan ketenagalistrikan).

Adapun dimensi pemerataan dan kewilayahan, Kementerian PUPR fokus untuk membangun dari pinggiran seperti kawasan perbatasan, daerah-daerah tertinggal, kawasan marjinal perkotaan dan perdesaan, maupun Kawasan Timur Indonesia.

Sebagai terobosan pendekatan wilayah, lanjut mKepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai,  Kementerian PUPR telah menetapkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis di seluruh Indonesia.

Menurut Velix, Menteri Basuki Hadimuljono menekankan agar seluruh infrastruktur PUPR dipadukan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis agar berjalan sinergis dan terpadu.
Dengan demikian, lanjut Velix, skenario kebijakan anggaran yang ideal Rp178 triliun maupun skenario moderat Rp 126 triliun adalah harapan Kementerian PUPR guna mencapai agenda Nawacita yang ada dalam RPJMN 2015-2019. (Puskom PU/ES)

Menteri PUPR akan Kaji Regulasi IMB

Senin, 06 Juli 2015, 11:15 WIB

 

Alur Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono merespon usulan Kepala BKPM Franky Sibarani untuk menata kembali beberapa poin dalam kebijakan izin mendirikan bangunan di bawah koordinasi kementerian yang dipimpinnya.

"Menteri Basuki telah identifikasi dua regulasi untuk dipelajari dan dikaji guna kemudahan berusaha dan investasi di berbagai daerah," kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Velix Wanggai dalam siaran pers, Senin (6/7).

Kedua regulasi itu yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Kedua aturan itu ditetapkan tanggal 9 Agustus 2007 yang menyatakan agar izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan gedung kepentingan umum dan kepentingan khusus harus memiliki dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan/UPL/UKL.

Menteri menekankan agar setiap pendirian bangun harus tetap memperhatikan aspek teknis dan administratif pendirian bangunan dan kelaikan fungsi bangunan seperti letak tangga, keselamatan penghuni dan warga sekitarnya, dan tata bangunan yang sesuai fungsi yang selaras dengan lingkungan.

Secara khusus, Velix Wanggai mengurai kajian ditujukan ke tata cara penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, dokumen sertifikat dan pola pemeriksanaan berkala gedung.

Demikian pula, dikaji proses izin mendirikan bangunan, tata cara pengesahan dokumen rencana teknis, maupun jangka waktu proses penerbitan ijin mendirikan bangunan gedung.

Terkait ijin Amdal/UPL/UKL, Kementerian PUPR akan kaji secara mendalam karena dokumen Amdal dikhususkan untuk gedung kepentingan umum dan kepentingan khusus, bukan untuk izin rumah hunian rumah tinggal tunggal sederhana.

"Kementerian PUPR akan melihat keseimbangan antara kepentingan kemudahan perizinan, namun tetap mengedepankan keserasian bangunan dengan lingkungan hidup dan sosial maupun keserasian rencana tata ruang wilayah di daerah-daerah," ujar Velix.

Kementerian PUPR Kaji Usulan BKPM Hapus Amdal dan Kemudahan IMB

Minggu, 5 Juli 2015 | 23:54 WIB

 

Shutterstock Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merespon positif usulan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani untuk menata kembali beberapa poin dalam kebijakan perizinan bangunan di bawah koordinasi Kementerian PUPR.

Menurut Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Velix Wanggai, dalam menjawab pertanyaan Kompas.com, Ahad (5/7/2015), Menteri Basuki telah mengidentifikasi dua regulasi untuk dipelajari dan dikaji guna mendukung kemudahan berusaha dan investasi di berbagai daerah.

Kedua regulasi itu yakni Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung dan Permen Pekerjaan Umum No 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.

Kedua aturan itu ditetapkan tanggal 9 Agustus 2007 yang menyatakan agar IMB untuk bangunan gedung kepentingan umum dan kepentingan khusus harus memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Kelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Walaupun pandangan Bank Dunia dalam survei Ease of Doing Business (EoDB) menilai kebijakan Indonesia harus memudahkan IMB, namun Menteri Basuki menekankan agar setiap pendirian bangun harus tetap memperhatikan aspek teknis dan administratif pendirian bangunan dan kelaikan fungsi bangunan, seperti letak tangga, keselamatan penghuni dan warga sekitarnya, dan tata bangunan sesuai fungsi yang selaras dengan lingkungan. 

Velix menambahkan, pengalaman yang terjadi bahwa bangunan dua lantai pun ternyata dapat menyebabkan korban jiwa saat kebakaran karena tata bangunan yang tidak mempertimbangkan keamanan warga.

"Jadi usulan BKPM masih terus dikaji dan ditujukan ke tata cara penerbitan SLF bangunan gedung, dokumen sertifikat dan pola pemeriksanaan berkala gedung. Demikian pula, kami tengah mengkaji proses IMB, tata cara pengesahan dokumen rencana teknis, maupun jangka waktu proses penerbitan IMB gedung," papar Velix.

Demikian halnya terkait izin Amdal/UPL/UKL, Kementerian PUPR juga akan mengkaji secara mendalam karena dokumen Amdal dikhususkan untuk gedung kepentingan umum dan kepentingan khusus, bukan untuk izin rumah hunian, atau rumah tinggal tunggal sederhana.

Kementerian PUPR juga akan melihat keseimbangan antara kepentingan kemudahan perizinan, namun tetap mengedepankan keserasian bangunan dengan lingkungan hidup dan sosial maupun keserasian rencana tata ruang wilayah di daerah-daerah.

"Posisi Kementerian PUPR menyetujui ada kemudahan perizinan, namun tetap mempelajari dampak lingkungan dari pendirian bangunan tersebut. Dan, dalam proses kajian itu, Menteri Basuki akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki otoritas dalam soal regulasi Amdal," tandas Velix.

Sebelumnya diberitakan, BKPM dan Kementerian PUPR sepakat bersinergi melakukan perbaikan indikator kemudahan berusaha, terkait kemudahan perizinan dalam mendirikan bangunan. Kesepakatan tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Kepala BKPM, Franky Sibarani dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Rabu (3/7/3015).

Franky menjelaskan, dalam pertemuan tersebut BKPM mengusulkan penyederhanaan IMB yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007, dengan penghapusan persyaratan Amdal atau UKL dan UPL.

"Persyaratan yang sama sudah ada dalam izin lokasi. Hal ini agar pelaku usaha tidak dua kali mengurus dokumen yang sama. Jadi untuk pengurusan IMB, cukup dipersyaratkan saja dalam dokumen izin lokasi," kata Franky.

Franky menambahkan, usulan lain BKPM adalah penyederhanaan perizinan terkait Pedoman SLF Gedung yang diatur dalam Permen PUPR nomor 25/PRT/M/2007, khususnya untuk bangunan dua lantai yang menjadi target survei Ease of Doing Business (EoDB).

Penulis	: Hilda B Alexander
Editor	: Hilda B Alexander

Apa Yang Dilakukan di Tol Cipali saat Kompasiana Visit ?

05 Juli 2015 17:02:51 Dibaca : 162

-

Tol Cipali (Cikopo-Palimanan) telah dibuka sejak 13 Juni 2015 untuk percobaan dan resmi dibuka 26 Juni 2015. Jalan tol ini cukup fenomenal  karena merupakan jalan tol erpanjang di Indonesia saat ini, dengan panjang ruas jalan 116 km, dan merupakan bagian jalan tol trans jawa. Yang masa pembangunannya cukup lama, dan hingga kini masih menyisakan masalah mengenai "ganti untung" dengan warga yang lahannya digunakan untuk kepentingan pembangunan jalan tol ini.

Guna memperkenalan dan mengeksplorasi jalan tol ini, Kementerian PUPR dan Kompasiana memfasilitasi 50 Kompasianers untuk menjajal menikmati fasiltas jalan tol ini, baik kemulusan jalannya, fasilitas tempat istirahat, mushola, kantin, toilet, SPBU, ATM serta Bengkel.

Berkumpul di Kantor Pusat Kementerian PUPR di Jl Patimura 20 jakarta Selatan, tepatnya di depan Green Building 17 lantai, rombongan lalu dibagi menjadi 2 kelompok dan segera berangkat dengan 2 bis mewah. Sebelum berangkat dari Kementerian PUPR menyampaikan welcome speech yang diwakili oleh Ibu Lisniari Munthe. Setelah foto bersama, semuanya menuju bis Dengan dikawal dua mobil vorijder Polisi Jalan Raya, bis meluncur mulus menuju pintu tol Cikopo. Agar tidak membosankan, di dalam bis maupun di pintu tol diberikan quiz, penebak tepat diganjar aneka hadiah, seperti tas, selimut api, tas kecil, penopang leher, buku dan voucher MAP.

Di pintu tol Cikopo sudah ditunggu oleh Bp Wisnu Dewanta selaku Corporate Affair PT Lintas Marga Sedaya, menjelaskan tentang tol Cipali. Setelah foto bersama didepan pintu tol Cikopo, kami mengunjungi dan melihat fasilitas Tempat Istirahat (TI) type B yang ada di Km.86 yang hanya menyediakan mushola, kantin dan toilet. Saat kunjungan kantin belum buka. Total ada 2 TI type B arah Palimanan pada Km 86 dan 131, dan 2 arah Cikopo pada Km 86 dan 131.


Perjalanan dilanjutkan dengan meninjau fasilitas TI type A yang berada di Km 101, dengan fasilitas masjid / mushola, kantin, toilet, SPBU dan ATM.  Total ada 2 TI type A arah Palimanan pada Km 101 dan 166, dan 2 arah Cikopo pada Km 101 dan 166.

Kami juga disambut oleh Bp. Velix Wanggai selaku KaBiro Komunikasi Publik Kementerian PUPR di TI Km.101 dan selanjutnya Bp. Velix mengantar kami hingga selesai acara presentasi..

Selama peninjauan kami juga menyaksikan dua jembatan dengan bentangan terpanjang di jalan tol ini, yakni Cipunegara dan Cimanuk. Secara keseluruhan di jalan tol Cipali kita melewati 99 jembatan, baik over bridge maupun under bridge.

Jalan tol ini dibangun menggunakan dua sistem: perkerasan beton dan aspal, tergantung pada kondisi struktur tanah. Total jalur saat ini 2+1 dengan lebar total 60 meter.

Kami juga melihat upaya yang luar biasa yang dilakukan oleh pembangun jalan tol (PT LMS) yang terpaksa harus memotong bukit, guna mengalah pada masyarakat setempat yang belum bersedia pindah, karena tempatnya harus dilalui jalan tol, sehingga harus bergeser beberapa kilometer ke arah selatan. Juga batu Blenong yang dikeramatkan oleh masyarakat, harus tetap dipertahankan guna menghormati tradisi masyarakat setempat.

Meski jalan tol Cipali ini lurus dan mulus, namun pengguna jalan tol dihimbau untuk menaati rambu-rambu lalu lintas dan menerapkan kecepatan yang disarankan, yakni maksimum 100 km/jam, serta tidak menyalip dari bahu jalan Bagi pengendara yang mengantuk, disarankan untuk beristirahat di TI yang telah disiapkan dan tidak memaksakan diri melanjutkan perjalanan.


Setiba di pintu tol Palimanan, yang meruipakan akhir dari jalan tol Cipali, rombongan melakukan foto bersama lagi. Dari pintu tol Palimanan, Anda dapat melanjutkan ke Tol Palilkanci, ke Plumbon bila mau ke Cirebon, atau ke Kanci bila mau melanjutkan ke Jawa Tengah. Karena kami hanya ingin melihat tol Cipali, maka  bis memutar melalui U-turn yang tersedia, dan kembali masuk ke pintu tol Palimanan.


Dari pintu tol Palimanan, kami menuju TI di Km. 166 untuk menunaikan sholat dzuhur. Perjalanan dilanjutkan menuju Kantor Operasional PT Lintas Marga Sedaya di Subang. Di kantor operasional ini terdapat ruang pemantauan cctv, radio komunikasi dan Traffic Management Centre (TMC).

Di Kantor Operasional terdapat fasiltas polisi jalan raya dan patroli yang tiap 20 menit melintas dan melapor ke TMC, serta mobil ambulance, rescue dan derek..
Untuk Rumah Sakit rujukan juga sudah bekerja sama dengan beberapa Rumah Sakit. Fasilitas lainnya adalah  memiliki call centre dengan nomor panggilan 0260 7600600.

Dengan mengambil tempat di masjid di area Kantor Operasional PT LMS Subang, dilakukan presentasi dan tanya jawab mengenai Tol Cipali. Setelah beberapa quiz, dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari Kementerian PUPR kepada pejabat PT LMS dan COO Kompasiana.

Setellah berpamitan kepada team PT LMS, rombongan melanjutkan perjalanan menuju rumah makan Old Town di Lippo Cikarang. Kurang beberapa menit sebelum mencapai rumah makan, waktu buka puasa sudah tiba, sehingga peserta berbuka puasa didalam bis dengan snack yang disediakan Kompasiana.

Akhirnya kami menikmati makan malam di rumah makan Old Town, yang cukup keder menghadapi serbuan Kompasianers sehingga pesanan dilayani cukup lama. Acara diakhiri dengan beberapa quiz dan tantangan, hingga hadiah yang disediakan Kementerian PUPR tuntas. Pada akhir acara diumumkan pemenang live tweet.

Semua peserta kembali ke bis dan menuju Kantor Kementerian PUPR, serta pulang ke rumah masing-masing dengan pekerjaan rumah tantangan menyelesaikan Blog Competition yang diberi tenggat hingga 4 Agustus 2015.

Demikian kisah uji coba Tol Cipali oleh 50. Kompasianers yang difasilitasi oleh Kementerian PUPR dan Kompasiana.

Mudik 2015, Kementerian PUPR Buka Posko Darurat Jalan Rusak

Jalur mudik Nagrek Jawa Barat

 

Jakarta, HanTer - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Posko Lebaran di seluruh daerah Indonesia untuk memantau dan menangani secara darurat kerusakan jalan dan jembatan pada ruas jalan yang dikelola satuan kerja di berbagai wilayah.

"Pak Menteri Basuki Hadimuljono ingin memastikan jaringan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sejak Aceh hingga Papua dan satuan kerja untuk bekerja penuh memantau jalan dan jembatan di jalur utama," kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai melelaui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (4/7/2015).

Menteri juga meminta jajarannya siap memperbaiki kerusakan jalan dan jembatan yang terjadi selama arus balik dan mudik.

Kementerian PUPR juga telah memetakan potensi sejumlah titik kemacetan, daerah rawan longsor dan banjir sehingga ditempatkan alat perawatan rutin seperti "dump truck, bacho loader, tandem roller, grader, backhoe, maupun ekskavator.

Di ruas jalan pantai utara sejak Karawang hingga Cirebon didirikan posko 24 jam dengan dukungan peralatan rutin di titik belakang gerbang Tol Cikampek, Pamanukan, Sewo, Lohbener, Karangampel, Jatibarang, Palimanan dan Cirebon.

Sedangkan di Jawa Tengah didirikan 23 posko yang tersebar di berbagai ruas jalan di lintas utara, lintas tengah, lintas selatan serta koridor yang menghubungkan akses selatan-tengah-utara.

Sejumlah posko tersebut tersebar di akses jalan utama dan alternatif di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan kepulauan timur.

Menteri Basuki menekankan agar petugas sigap memantau titik tertentu rawan longsor, banjir dan pasar tumpah segera mengambil tindakan menangani kendala lalu lintas terkait keselamatan dan keamanan yang diakibatkan kerusakan jalan.

(Oni)

Serapan Dana Infrastruktur PUPR Gerakkan Ekonomi Daerah

Jum'at, 03 Juli 2015 , 04:10:00 WIB

Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi

VELIX WANGGAI/NET

RMOL. Di tengah dinamika ekonomi nasional yang sedang lesu, infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat PUPR menjadi andalan sebagai penggerak ekonomi daerah-daerah. Karena itu, Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono mengajak seluruh staf di Kementerian PUPR untuk memahami getaran-getaran harapan rakyat terhadap percepatan serapan dana infrastruktur PUPR.

Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa sampai dengan Kamis sore (2/7), dana Kementerian PUPR telah terserap rata-rata nasional sebesar 14,80 persen atau senilai Rp 17,5 Triliun dari alokasi tahun anggaran 2015 sebesar Rp 118,5 Triliun. Kementerian PUPR juga menyediakan 14.501 paket yang tersebar lintas direktorat jenderal di seluruh Tanah Air.

Terkait dengan serapan anggaran ini, Basuki Hadimuljono sudah menjelaskannya di dalam Sidang Paripurna tentang serapan dana APBN yang digelar di Istana Kamis kemarin.

Menurut Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Velix Wanggai, serapan dana sebesar 14,80 persen adalah pola yang selama ini menjadi pola realisasi keuangan semester 1, dengan berbagai kegiatan yang mulai dilaksanakan dengan biaya termin pertama. Dalam semester 2 sejak Juli hingga Desember 2015 serapan dana akan meningkat dan diperkirakan mencapai 93 persen realisasi keuangan.

"Sejumlah program-program strategis digenjot pelaksanaannya. Termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 26,8 Triliun yang disebar ke daerah-daerah dipercepat realisasinya, baik DAK jalan, irigasi, air minum dan sanitasi," kata Velix dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 3/7).

Dari e-monitoring yang dilakukan secara intens menit demi menit, Velix Wanggai menjelaskan juga bahwa serapan dana infrastruktur PUPR telah menggerakkan ekonomi daerah secara bertahap. Di kegiatan jalan dan jembatan, ada beberapa provinsi yang serapan diatas 20 persen seperti DI Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Jambi, Maluku, Bengkulu, Sulawesi Barat dan DKI Jakarta, serta Maluku Utara.

"Serapan dana di atas 20 persen di daerah-daerah seperti pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan jembatan, peningkatan struktur jalan, penggantian jembatan, pelebaran jalan, pembangunan jalan di kawasan industri dan daerah perbatasan dan terpencil maupun kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis. Harapannya, serapan dana ini kian menggerakan ekonomi lokal di seluruh tanah air," demikian Velix Wanggai. [ysa]

Anggaran Kementerian PUPR Baru Terserap 14,80 Persen

Kamis, 2 Juli 2015 | 23:00 WIB

 

KOMPAS.COM / HILDA ALEXANDER Kondisi infrastruktur jalan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Sabtu (14/2/2015) saat kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ke pegunungan tengah, Papua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga 2 Juli 2015, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru terserap sebesar 14,80 persen atau senilai Rp 17,5 triliun dari alokasi tahun anggaran (TA) 2015 sebesar Rp 118,5 triliun.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai menjelaskan, serapan dana sebesar 14,80 persen merupakan pola realisasi keuangan semester pertama, saat berbagai kegiatan mulai dilaksanakan dengan biaya termin pertama.

"Pada semester kedua sejak Juli hingga Desember 2015 serapan dana diharapkan meningkat dan diperkirakan mencapai 93 persen realisasi keuangan," kata Velix dalam siaran persnya yang disampaikan pada Kamis (2/7/2015).

Velix menerangkan, Kementerian PUPR menyediakan 14.501 paket yang tersebar lintas direktorat jenderal di seluruh Tanah Air. Hal ini menjadi laporan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Sidang Paripurna yang membahas mengenai serapan dana APBN yang digelar di Istana Negara, Kamis (2/7/2015).

Untuk itu, sejumlah program strategis di Kementerian PUPR bakal digenjot pelaksanaannya. Termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 26,8 Triliun yang disebar ke daerah-daerah, akan dipercepat realisasinya, baik DAK Jalan, Irigasi, Air Minum, dan Sanitasi.

Dari pantauan elektronik atau e-monitoring yang dilakukan secara intensif, Velix mengklaim, serapan dana infrastruktur Kementerian PUPR telah menggerakan ekonomi daerah secara bertahap.

Pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, ada beberapa provinsi yang mencatat tingkat serapan di atas 20 persen seperti DI Yogyakarta, Aceh, Jambi, Maluku, Bengkulu, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, serta Maluku Utara.

Serapa dana di atas 20 persen di daerah-daerah tersebut terkait dengan pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan jembatan, peningkatan struktur jalan, penggantian jembatan, pelebaran jalan, pembangunan jalan di kawasan industri dan daerah perbatasan dan terpencil maupun kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis.

Penulis	: Hilda B Alexander
Editor	: Hilda B Alexander