Memaknai Retreat Bogor : Perluas Pembangunan Ekonomi Nasional

PKS Terancam Ditendang

Jakarta

SEJUMLAH pengamat politik menilai sudah saatnya Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera keluar dari koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Memaknai Retreat Bogor : Perluas Pembangunan Ekonomi Nasional

Velix Wanggai Istana Bogor kembali menjadi tempat bersejarah dalam proses pembuatan kebijakan strategis bagi masa depan Indonesia.

Jejak Ahmadiyah di Indonesia (3)
Candah Penggerak Roda Organisasi

Ahmadiyah tidak mengenal istilah kewajiban zakat (salah satu rukun Islam).

Uni Eropa Ancam Embargo Libya

Paris

Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menyerukan Uni Eropa untuk membekukan hubungan ekonomi dengan Libya karena penindasan terhadap pengunjuk rasa.

Kantor PSSI Disegel Massa

Jakarta

Unjuk rasa menentang kepemimpinan Nurdin Halid kembali digelar para elemen pecinta sepak bola di depan kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Rabu kemarin (23/2).

RI-AS Berbagi Pengalaman Berdemokrasi

Jakarta

Amerika Serikat mengajak Indonesia bekerjasama membantu Mesir dalam proses transisi menuju demokrasi.

Velix Wanggai (dimuat di Kolom Spektra Jurnal Nasional, 24 Februari 2011)

Istana Bogor kembali menjadi tempat bersejarah dalam proses pembuatan kebijakan strategis bagi masa depan Indonesia. Dua hari berturut-turut, sejak tanggal 21-22 Februari 2011, digelar Rapat Kerja Pemerintah yang dihadiri oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, jajaran Menteri di KIB II, Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi Ekonomi Nasional, Komisi Inovasi Nasional, para pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan para Gubernur se-Indonesia. Pertemuan ini sangat strategis karena dihadiri semua top decision makers di berbagai level dan bidangnya masing-masing. Menyimak peserta yang begitu strategis, tentu, publik bertanya agenda apakah diangkat dan dibahas? Dan adakah kesepakatan baru yang dicapai?

Kali ini, Presiden mengajak para BUMN dan para Gubernur untuk merumuskan konsep Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI). Pendekatan yang dipakai adalah koridor ekonomi yang berbasis wilayah di pulau-pulau besar di Tanah Air. Selain itu, diakhir retreat, Presiden kembali memperkenalkan skema kluster baru dalam pengentasan kemiskinan, dan Presiden memberikan tiga catatan penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan lima tahun ke depan.

Tema besar yang diangkat oleh Presiden adalah "Mari Kita Percepat dan Perluas Ekonomi Nasional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat". Kita sadar bahwa kita telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan instrumen pembiayaan melalui skema APBN dan APBD. Namun semua itu belumlah cukup bagi perwujudan pembangunan yang lebih inklusif. Presiden ingin ada tarikan langkah yang bersifat terobosan, non-business as usual. Saatnya hadir kerangka regulasi dan kerangka pembiayaan yang berdimensi kewilayahan, desentralistik, dan inklusif.

Untuk memperluas ekonomi nasional kita, ada dua terobosan penting yang diamanatkan Presiden dalam Pertemuan Bogor ini. Pertama, perlunya rencana induk yang konkrit perihal percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Ada enam koridor ekonomi yang berbasis kewilayahan yang didorong, yaitu koridor pantai Timur Sumatera, pantai Utara Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, dan Papua. Kita bersyukur, retreat Bogor ini mengangkat perspektif regional dan mengoptimalkan keterkaitan antar kegiatan di setiap koridor ekonomi (networking). Isu-isu konektifitas bisa lebih konkrit sesuai kebutuhan masing-masing koridor ekonomi. Ada beberapa capaian yang dihasilkan dari pertemuan Bogor ini. Pertama-tama adalah semua pihak memahami posisi dan kedudukan dari Master Plan P3EI. Ujung tombak dari pelaksanaan ini adalah BUMN dan dunia usaha. Kita juga telah berhasil mengidentifikasi regulasi pusat dan daerah yang menghambat investasi dan usulan insentif untuk percepatan investasi. Disamping itu, dipetakan pula dukungan konkrit dari BUMN. Bahkan Kementerian BUMN dan BUMN telah menaikkan komitmen belanja modal dari sekitar Rp 300 triliun menjadi sekitar Rp 800 triliun pada tahun 2011. Ini menunjukkan bahwa investasi BUMN ini akan menggerakan ekonomi nasional dan regional. Dan terakhir, dipetakan pula dukungan konkrit dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, terutama ditujukan untuk kegiatan infrastruktur.

Makna kedua dari retreat Bogor ini adalah Presiden memperkenalkan skema kluster baru dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Presiden tegaskan bahwa belumlah cukup konsep P3EI ini. Demikian pula, perlunya skema baru yang dapat melengkapi tiga kluster yang selama ini dilaksanakan, baik kluster perlindungan sosial terpadu, kluster pemberdayaan masyarakat mandiri, maupun kluster kredit usaha rakyat.

Pada kesempatan ini, Presiden memperkenalkan skema "Seri Kebijakan Pro-Rakyat Kelas Bawah". Ada enam program utama dari seri kebijakan ini, yaitu program Rumah Sangat Murah, program Kendaraan Angkutan Umum Murah, program Air Bersih untuk Rakyat, program Listrik Murah dan Hemat, program Peningkatan Kehidupan Nelayan, dan program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggiran Kota. Dari amanat ini, terlihat nyata bahwa begitu tingginya perhatian Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat perdesaan di daerah terpencil, masyarakat nelayan dan buruh kelas bawah, pekerja-pekerja informal perkotaan, dan masyarakat yang menetap di pinggiran kota. Bahkan Presiden berujar, tegahkah kita melihat warga kita yang tidur terlelap di kolong jembatan, atau memandang warga kita yang mengangkat air bersih berkilo-kilo meter. Jawabannya, tentu kita tak rela atas realita ini.

Kini, kita semua perlu bersatu dan bergandengan tangan untuk mengangkat taraf hidup saudara-saudara kita di berbagai pelosok Tanah Air. Untuk itu, inisiatif kebijakan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI) melalui pendekatan koridor ekonomi wilayah, serta pendekatan Seri Kebijakan Pro-Rakyat Kelas Bawah merupakan upaya nyata dan konkrit untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan merata.

Pemerintah Siapkan Pusat Ekonomi Baru

» Velix V. Wanggai

Ita Lismawati F. Malau, Anggi Kusumadewi | Senin, 21 Februari 2011, 13:49 WIB

VIVAnews - Pemerintah membangun pusat ekonomi baru dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Masterplan konsep terkait akan disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian Hatta Radjasa dalam Rapat Kerja Pemerintah tentang Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Nasional yang akan digelar di Istana Bogor hari ini dan besok.

Ada enam koridor pusat ekonomi baru yang kini sedang disiapkan. “Sumatera dan Jawa Barat bagian utara, bagian utara Pantai Utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan bagian timur Jawa plus Jawa dan Nusa Tenggara,” demikian disampaikan Staf Khusus Presiden Biang Pembangunan Daerah dan otonomi Daerah, Velix Wanggai, dalam rilis yang diterima oleh VIVAnews.com, Senin, 21 Februari 2011.

Pemerintah berharap gubernur di wilayah-wilayah terkait, dapat fokus membangun masing-masing wilayahnya dan berperan aktif memberi informasi kepada calon-calon investor yang telah melakukan penjajakan dan berminat melakukan investasi. Hal itu dinilai penting untuk membangun kesepahaman antarpelaku, baik swasta, BUMN, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Menurut Velix, rapat kerja pemerintah akan dibagi dalam 3 kelompok pembahasan, yakni kelompok koridor ekonomi Sumatera dan Jawa, kelompok koridor ekonomi Kalimantan dan Sulawesi, dan kelompok koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara dan Papua-Maluku. “Dalam pembahasan ini, diharapkan mengutamakan perspektif regional,” kata Velix.

Dengan rapat kerja tersebut, Pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi dukungan konkrit dari BUMN, regulasi pusat dan daerah yang menghambat, dan dukungan pemerintah daerah dalam percepatan infrastruktur regional dan lokal. (sj)

Meneladani Sang Nabi

Oleh: Velix Vernando Wanggai
Dimuat di Jurnal Nasional, 17 Februari 2011

Akhir-akhir ini banyak kalangan mengutuk dan menunjukan keprihatinan mendalam kepada warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan atas nama agama. Tragedi Cikeusik dan Temanggung beberapa waktu lalu kembali menyentakkan ingatan kita tentang toleransi antarumat beragama di negeri ini. Apakah toleransi hanyalah slogan elit yang tak akan mampu membendung radikalisme atas nama agama? Jawabnya tidak demikian, karena toleransi adalah ajaran moral keagamaan yang melandasi perilaku keberagamaan bangsa Indonesia yang majemuk ini secara rukun dan damai.

Masih dalam suasana memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di tahun 1432 Hijriah/2011 Masehi ini, kita patut merenung hikmah paling utama dari kedatangan Nabi SAW itu, yakni memperbaiki kepribadian manusia dengan keteladanan yang baik. Kepribadian yang baik adalah manifestasi dari keadaan rohani (psyche) individu bersangkutan. Oleh sebab itu, kepribadian disini bukan fisik melainkan psikis.

Bisa saja seorang individu dari segi fisik lengkap tak kurang suatu apa. Ia bisa dinilai ganteng atau cantik dan menarik, tetapi mungkin dari segi psikis tidak. Sebaliknya bisa saja seorang individu dari segi fisik tidak lengkap, entah karena cacat atau bertampang kurang ganteng atau cantik dan menarik, tetapi mungkin dari segi psikis (rohani) sangat terpuji. Nah, Nabi datang bukan untuk membuat manusia terpuji secara fisik melainkan terpuji secara psikis, secara akhlak atau secara moral.

Kanjeng Nabi SAW adalah patokan utama (inferential guide) kita untuk membangun kepribadian bangsa sesuai tuntutan kenabian yang dibawanya. Beliau adalah moral agung (khuluqin adzîm, great ethics) dan teladan terbaik ('uswatun hasanah, best example).

Sewaktu muncul konflik kepentingan di kalangan klan sukunya sendiri, suku Quraisy di kota Mekah tentang siapa yang berhak menghembalikan batu hitam (hajar aswad) pada posisinya semula. Masing-masing klan mengklaim mereka yang berhak memindahkannya dan terjadilah pertentangan elit-elit klan suku Quraisy, kelompok dominan di Mekah ketika itu.

Tampillah Muhammad yang masih muda belia menjadi penengah konflik elit itu. Kain penutup Ka'bah (kiswah) dibentangkan dan hajar aswad diletakkan diatasnya. Masing-masing perwakilan klan memegang keempat ujung kiswah kemudian secara bersama-sama mereka mengangkat hajar aswad dan meletakkannya ke tempatnya semula, di sudut tenggara Ka'bah.

Atas peristiwa itu, calon Nabi ini diberi gelar Muhammad al-Amîn, artinya Muhammad orang yang dapat dipercaya. Kata al-Amîn dapat pula berarti jujur dan damai, dimana kejujuran dan kedamaian merupakan prasyarat kepemimpinan. Pengembangan dari kata al-Amîn adalah al-Amânah yaitu kepercayaan pada tanggungjawab yang diemban kepadanya. Dalam tradisi demokrasi moderen, kepercayaan (trust) menjadi parameter utama stabilitas suatu pemerintahan atau Negara.

Sewaktu Nabi Muhammad SAW memimpin masyarakat Muslim, Nasrani, Yahudi dan Majusi di kota Medinah, beliau mengemban al-Amânah selaku tokoh moral yang pluralis dan moderat di tengah kemajemukan masyarakatnya. Para pemeluk agama yang berbeda-beda disilahkan menjalankan ritual keagamaannya secara leluasa tanpa tekanan dan intimidasi apalagi kekerasan. Yang ditekankan dalam kehidupan sosial Medinah adalah patokan nilai-nilai moral yang disepakati bersama.

Nilai-nilai hidup bersama (common platform) itu antara lain mengatur tentang etika individu dan etika sosial. Antara lain, tidak mencuri, tidak membunuh, menghormati kaum wanita, menyantuni kaum miskin, menghormati hak-hak asasi manusia dan lain-lain yang terkandung di dalam Piagam Madinah yang terkenal itu. Sistem hidup yang demikian itu mendorong sosiolog Robert N. Bellah untuk menempatkan masyarakat Medinah di era Nabi sebagai masyarakat moderen.

Dalam kehidupan demokrasi moderen, setiap setiap warga masyarakat (civil society) diberikan ruang ekspresi untuk menyampaikan aspirasinya secara terbuka tanpa tekanan. Walau demikian sistem sosial suatu masyarakat mengharuskan setiap individu untuk memahami kebebasan yang dimilikinya itu secara tidak tak terbatas. Artinya, kebebasan seorang individu dibatasi oleh kebebasan individu lainnya, karena sama-sama sebagai warga bangsa yang juga berhak memperoleh ruang ekspresi yang sama.

Terkait disini kritik atau otokritik dalam tradisi politik check and balance tidak saja bisa datang dari civil society atau partai politik kepada pemerintah saja tetapi bisa juga dilakukan antar komponen civil society atau antar sesama partai politik itu sendiri. Kita patut saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Jika niatnya dalam rangka perbaikan kehidupan kebangsaan yang lebih baik tanpa pretensi pribadi, maka kritik yang membangun itu sendiri bernilai ibadah. Nabi Muhammad SAW telah mewariskan keteladanan sucinya kepada kita. Semoga kita pun dapat mewariskan keteladanan hidup berbangsa dan bernegara yang baik kepada generasi mendatang.

Staf Khusus Presiden Velix Wanggai Kunjungi Aksi Jahit Mulut Warga Rawasari

Rabu, 16 Februari 2011 11:33 Redaksi Seruu.Com

Jakarta, Seruu.com - Staf Khusus Presiden RI Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix V Wanggai mengunjungi aksi jahit mulut yang dilakukan oleh warga Rawasari dan menggelar dialog dengan warga. Velix yang datang bersama sekitar 3 orang rombongannya tersebut mengaku bersimpati atas aksi yang dilakukan warga. Ia juga mengatakan akan berusaha mencari tahu dan mencoba menjembatani keluhan warga atas persoalan yang menimpanya. "Belum tahu pasti persoalan, ini kita akan gelar dialog, untuk coba cari solusi dan jalan keluarnya," papar Velix singkat.

Seperti diberitakan sebelumnya warga Rawasari menggelar aksi jahit mulut dan mogok makan di depan proyek pembangunan apartemen Grand Pramuka. Warga yang sudah menggelar aksinya sejak Jumat (11/02) lalu membangun posko dan menggelar berbagai acara seperti doa bersama dan tahlilan di lokasi tersebut. Sejak hari kedua , Sabtu (12/02) beberapa warga sudah mengadakan aksi mogok makan dan puncaknya pada Sabtu malam 3 orang ibu yang berusia lanjut memutuskan untuk mengadakan jahit mulut sebagai bukti keseriusan mereka menuntut gantirugi dan penolakan atas rencana pemprov DKI untuk membangun apartemen di lahan yang sebelumnya digusur.

Penggusuran sendiri menurut penuturan warga berlangsung pada tahun 2008 dan saat itu mereka diberitahu bahwa lokasi penggusuran akan dijadikan taman kota dan tempat penghijauan. Namun belakangan di lokasi tersebut malah berdiri apartemen yang jelas-jelas jauh dari tujuan semula yang disampaikan kepada warga. Hal ini menimbulkan keheranan dan kemarahan warga. " Kami jelas ditipu mentah-mentah oleh pemprov, dan kami curiga ada permainan diantara mereka, hingga saat inipun kami belum mendapatkan ganti rugi sepeserpun atas penggusuran sejak tahun 2008 lalu," papar Seno, warga yang didaulat menjadi humas aksi tersebut.

Didampingi LSM Benteng Demokrasi Rakyat, aksi warga yang mendapat penjagaan dari Polres Jakarta Pusat dan Polsek cempaka Putih ini sudah memasuki hari ke enam dan belum ada tanda-tanda akan dihentikan. Sebelumnya warga juga pernah melakukan aksi kubur diri dan berbagai aksi lainnya disemplah tempat untuk menuntut keadilan.

Kondisi Ibu Eep (45), Mak Buyong (56), Kardinah (54) dan Lusi (53) yang melakukan aksi mogok makan dan jahit mulutpun semakin melemah mengingat usia mereka yang sudah lanjut. "Kami akan melakukan aksi hingga tuntutan dipenuhi," tulis salah satu poster yang dipasang didekat para pelaku aksi jahit mulut tersebut.

Pantauan seruu.com hingga sekitar pukul 11.00 WIB Velix dan rombongan tampak masih berdialog dengan para perserta aksi dan pendamping.

SBY Belum Puas Hasil Otsus

Minggu, 13 Februari 2011 14:38(Bintang Papua)

Velix : Setelah Aceh, Papua Jadi Prioritas Kerja Presiden

Velix Wanggai

JAYAPURA – Ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pelaksanaan Otsus Papua yang sudah berjalan 10 tahun, ternyata hal serupa juga dirasakan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Presiden belum puas dengan hasil Otonomi Khusus dari 2001 hingga 2009 kemarin, dan juga beliau belum puas dengan INPRES No 5 tahun 2007 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Presiden menganggap harus ada koreksi yang menyeluruh terhadap Otsus di Papua, dalam konteks pembangunan, juga koreksi terhadap Inpres no 5 tahun 2007,” ujar Staf Khusus Presiden RI Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix V Wanggai.

Kepada para wartawan di Abepura, kemarin. Dikatakan, Papua akan menjadi perhatian Presiden untuk 4 tahun ke depan. “Setelah pada periode sebelumnya pemerintah telah berhasil menangani permasalahan Aceh, dan sebelum masa kerja Presiden berakhir di 2014 nanti harus sudah ada penyelesaian secara menyeluruh terhadap Papua, dan harus ada kebijakan baru bagi orang Papua, baik dalam konteks politik, pembangunan, ekonomi, dan aspek social” ungkap Velix.

Dalam program 100 di periode ini, Velix mengungkapkan Papua ditempatkan dalam prioritas nasional, berbeda dengan provinsi lain. Terbukti di dalam Inpres no. 1 tahun 2010 Papua tentang percepatan prioritas nasional, disitu tidak ada provinsi yang disebutkan, kecuali Papua. Ada 11 aspek yang ditangani, salah satunya percepatan pembangunan di Papua. Percepatan pembangunan itu sendiri menyangkut infrastruktur, ekonomi, SDM, dan juga pertanian. Salah satu poin juga percepatan peningkatan pertanian, di Papua Selatan, khususnya di Merauke. Velix juga bercerita bahwa belakangan ini di kantor Wakil Presiden diadakan rapat kerja yang di ikuti beberapa menteri., dan Sedang dilakukan evaluasi terhadap otsus, dengan harapan pemerintah dapat mengeluarkan sebuah kebijakan yang lebih efektif untuk pembangunan Papua, terutama di sektor ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur di daerah-daerah, serta tentang perlakuan khusus bagi putr-putri asli Papua. Serta ditambah kebijakan untuk mendorong pembangunan di kawasan-kawasan strategis dan tertinggal di wilayah Papua dan Papua Barat.

Velix yang sebelumnya adalah Staf Perencana pada Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, juga menambahkan bahwa Aspek kelembagaan di pemerintah daerah juga menjadi masalah, baik menyangkut kapasitas kelembagan di Provinsi maupun Kabupaten / Kota, kemudian terkai kordinasi antara kordinasi antara Provinsi dengan pemprov maupun Pemkab/Pemkot berulang kali menjadi persoalan. Dan yang peling penting dalam aspek kelembagaan ini aka nada unit khusus pengelolaan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, walaupun belum ditentukan nama pastinya, dan kantor pusatnya akan berada di Jayapura tanpa mengurangi fungsi dari pemerintah daerah. Dan saat ini sedang disiapakan peraturan Presiden untuk mengesahkan unit ini, dan didalamnya juga terdapat sebuah Master Plane tentang percepatan pembangunan di tanah Papua.

Pria yang dilahirkan di Jayapura, Papua, 16 Februari 1962, juga mengungkapkan Komitmen Presiden kepada Papua berbeda dengan Provinsi lain, “Akhir Januari lalu presiden mengundang Gubernur Papua dan Papua Barat untuk melakukan presentasi mengenai perencanaan pembangunan, dan Presiden member arahan kepada para menteri untuk memastikan beberapa konsep pembangunan yang di buat ke dua Gubernur bisa berjalan, dan Dua bulan lagi akan ada rapat cabinet untuk mengevaluasi perkembangan papua dalam Dua Bulan ini” ungkap Velix. “Masih ada waktu 3 ½ tahun lagi untuk memastikan langkah-langkah percepatan pembangunan di Papua bisa berjalan, tentu akan dilihat juga perkembangan kelembagan politik seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), kemudian aspek pemekaran, lalu penguatan kapasitas dewan, serta komunikasi antar lembaga-lembaga seperti MRP, DPRP, dan pihak Eksekutif” terang vVelix mengenai hal-hal yang terus diperhatikan Presiden.

Ia juga berujar tentang akan diadakannya evaluasi terhadap daerah-daerah pemekaran, dan juga akan dibuat seleksi yang lebih ketat lagi untuk sebuah pemekaran di suatu daerh, baik di level Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Saat ini sedang dibahas sebuah Grand Design tentang pemekaran daerah tahun 2010 sampai 2025, saat ini sudah selesai di Departemen Dalam Negeri, dan sedang di bahas di DPR RI, dan akan ditentukan aka nada berapa provinsi dan Kabupaten di tanah Papua ini. “Saat ini Anggota MRP lama sudah diberikan Dua kali masa perpanjangan kerja, hal ini membuktikan lambatnya pergerakan pemerintah dalam menyusun perdasus, ke depan kita ingin melihat konsep kelembagaan yang cocok untuk MRP, intinya adalah kerangka percepatan pembangunan di Papua harus segera mengatur Grand Design format kelembagaan yang tepat untuk Papua ke depan, apakah tetap dengan Dua provinsi seperti saat ini, ataupun kembali menjadi satu, atau bahkan akan bertambah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat” ungkap

Selain itu Velix juga nmenjabarkan harapan Presiden untuk Papua ke depan, “Presiden berharap ada beberapa kawasan potensial agar didorong untuk perkembangan pangan dan ternak, serta energi. Masalah pembiayaan juga diharapkan jangan hanya mengandalkan dari pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta, karena keterbatasan pembiayaan pemerintah”.
Menanggapi seringnya Demonstrasi yang terjadi di Papua belakangan ini, Velix mencoba menerangkan pendapat Presiden dalam menanggapi hal ini, “dalam sebuah ruang demokrasi yang luas, Presiden melihat aksi demo yang kerap terjadi di Papua yang mengatakan Otsus gagal adalah sebuah yang wajar, aspirasi yang disampaikan dari berbagai aspek masyarakat Papua sangat dihargai Presiden, yang jadi penekanan Presiden adalah bagaimana solusi dari masalah tersebut,” imbuh Velix. Ia juga menambahkan bahwa sekarang pemerintah pusat sedang menunggu perencaaan Perdasus yang mengatur 11 kursi di MRP.

“Pemerintah menyadari ada kemajuan yang dicapai Papua, tapi ada pbanyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dalam 4 tahun ke depan. Pemanfaatan dana juga harus di evaluasi, sampai saat ini pemerintah telah mengucurkan dana sebanyak Rp. 30 triliun untuk Papua, Rp. 22 Triliun bagi Provinsi Papua, dan Rp. 8 triliun bagi Papua Barat. Otsus adalah payung hukum bagi Papua” ungkap Velix.
Menyoal program kerja Presiden lainnya yang diprioritaskan, dikatakan ada tiga hal yang menjadi perhatian Presiden, Pangan dan energy, perubahan iklim, dan penanganan bencana”. (cr 22/don/03)

Comments

SBY Belum Puas Hasil Otsus

Velix : Setelah Aceh, Papua Jadi Prioritas Kerja Presiden

JAYAPURA – Ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pelaksanaan Otsus Papua yang sudah berjalan 10 tahun, ternyata hal serupa juga dirasakan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Presiden belum puas dengan hasil Otonomi Khusus dari 2001 hingga 2009 kemarin, dan juga beliau belum puas dengan INPRES No 5 tahun 2007 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Presiden menganggap harus ada koreksi yang menyeluruh terhadap Otsus di Papua, dalam konteks pembangunan, juga koreksi terhadap Inpres no 5 tahun 2007,” ujar Staf Khusus Presiden RI Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix V Wanggai. Kepada para wartawan di Abepura, kemarin. Dikatakan, Papua akan menjadi perhatian Presiden untuk 4 tahun ke depan.

“Setelah pada periode sebelumnya pemerintah telah berhasil menangani permasalahan Aceh, dan sebelum masa kerja Presiden berakhir di 2014 nanti harus sudah ada penyelesaian secara menyeluruh terhadap Papua, dan harus ada kebijakan baru bagi orang Papua, baik dalam konteks politik, pembangunan, ekonomi, dan aspek social” ungkap Velix.Dalam program 100 di periode ini, Velix mengungkapkan Papua ditempatkan dalam prioritas nasional, berbeda dengan provinsi lain. Terbukti di dalam Inpres no. 1 tahun 2010 Papua tentang percepatan prioritas nasional, disitu tidak ada provinsi yang disebutkan, kecuali Papua. Ada 11 aspek yang ditangani, salah satunya percepatan pembangunan di Papua.

Percepatan pembangunan itu sendiri menyangkut infrastruktur, ekonomi, SDM, dan juga pertanian. Salah satu poin juga percepatan peningkatan pertanian, di Papua Selatan, khususnya di Merauke. Velix juga bercerita bahwa belakangan ini di kantor Wakil Presiden diadakan rapat kerja yang di ikuti beberapa menteri., dan Sedang dilakukan evaluasi terhadap otsus, dengan harapan pemerintah dapat mengeluarkan sebuah kebijakan yang lebih efektif untuk pembangunan Papua, terutama di sektor ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur di daerah-daerah, serta tentang perlakuan khusus bagi putr-putri asli Papua. Serta ditambah kebijakan untuk mendorong pembangunan di kawasan-kawasan strategis dan tertinggal di wilayah Papua dan Papua Barat.

Velix yang sebelumnya adalah Staf Perencana pada Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, juga menambahkan bahwa Aspek kelembagaan di pemerintah daerah juga menjadi masalah, baik menyangkut kapasitas kelembagan di Provinsi maupun Kabupaten / Kota, kemudian terkai kordinasi antara kordinasi antara Provinsi dengan pemprov maupun Pemkab/Pemkot berulang kali menjadi persoalan. Dan yang peling penting dalam aspek kelembagaan ini aka nada unit khusus pengelolaan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, walaupun belum ditentukan nama pastinya, dan kantor pusatnya akan berada di Jayapura tanpa mengurangi fungsi dari pemerintah daerah. Dan saat ini sedang disiapakan peraturan Presiden untuk mengesahkan unit ini, dan didalamnya juga terdapat sebuah Master Plane tentang percepatan pembangunan di tanah Papua.

Pria yang dilahirkan di Jayapura, Papua, 16 Februari 1962, juga mengungkapkan Komitmen Presiden kepada Papua berbeda dengan Provinsi lain, “Akhir Januari lalu presiden mengundang Gubernur Papua dan Papua Barat untuk melakukan presentasi mengenai perencanaan pembangunan, dan Preiden member arahan kepada para menteri untuk memastikan beberapa konsep pembangunan yang di buat ke dua Gubernur bisa berjalan, dan Dua bulan lagi akan ada rapat cabinet untuk mengevaluasi perkembangan papua dalam Dua Bulan ini” ungkap Velix. “Masih ada waktu 3 ½ tahun lagi untuk memastikan langkah-langkah percepatan pembangunan di Papua bisa berjalan, tentu akan dilihat juga perkembangan kelembagan politik seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), kemudian aspek pemekaran, lalu penguatan kapasitas dewan, serta komunikasi antar lembaga-lembaga seperti MRP, DPRP, dan pihak Eksekutif” terang vVelix mengenai hal-hal yang terus diperhatikan Presiden.

Ia juga berujar tentang Akan diadakannya evaluasi terhadap daerah-daerah pemekaran, dan juga akan dibuat seleksi yang lebih ketat lagi untuk sebuah pemekaran di suatu daerh, baik di level Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Saat ini sedang dibahas sebuah Grand Design tentang pemekaran daerah tahun 2010 sampai 2025, saat ini sudah selesai di Departemen Dalam Negeri, dan sedang di bahas di DPR RI, dan akan ditentukan aka nada berapa provinsi dan Kabupaten di tanah Papua ini. “Saat ini Anggota MRP lama sudah diberikan Dua kali masa perpanjangan kerja, hal ini membuktikan lambatnya pergerakan pemerintah dalam menyusun perdasus, ke depan kita ingin melihat konsep kelembagaan yang cocok untuk MRP, intinya adalah kerangka percepatan pembangunan di Papua harus segera mengatur Grand Design format kelembagaan yang tepat untuk Papua ke depan, apakah tetap dengan Dua provinsi seperti saat ini, ataupun kembali menjadi satu, atau bahkan akan bertambah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat” ungkap

Selain itu Velix juga nmenjabarkan harapan Presiden untuk Papua ke depan, “Presiden berharap ada beberapa kawasan potensial agar didorong untuk perkembangan pangan dan ternak, serta energi. Masalah pembiayaan juga diharapkan jangan hanya mengandalkan dari pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta, karena keterbatasan pembiayaan pemerintah”.

Menanggapi seringnya Demonstrasi yang terjadi di Papua belakangan ini, Velix mencoba menerangkan pendapat Presiden dalam menanggapi hal ini, “dalam sebuah ruang demokrasi yang luas, Presiden melihat aksi demo yang kerap terjadi di Papua yang mengatakan Otsus gagal adalah sebuah yang wajar, aspirasi yang disampaikan dari berbagai aspek masyarakat Papua sangat dihargai Presiden, yang jadi penekanan Presiden adalah bagaimana solusi dari masalah tersebut,” imbuh Velix. Ia juga menmbahkan bahwa sekarang pemerintah pusat sedang menunggu perencaaan Perdasus yang mengatur 11 kursi di MRP.

“Pemerintah menyadari ada kemajuan yang dicapai Papua, tapi ada pbanyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dalam 4 tahun ke depan. Pemanfaatan dana juga harus di evaluasi, sampai saat ini pemerintah telah mengucurkan dana sebanyak Rp. 30 triliun untuk Papua, Rp. 22 Triliun bagi Provinsi Papua, dan Rp. 8 triliun bagi Papua Barat. Otsus adalah payung hukum bagi Papua” ungkap Velix.

Menyoal program kerja Presiden lainnya yang diprioritaskan, dikatakan ada tiga hal yang menjadi perhatian Presiden, Pangan dan energy, perubahan iklim, dan penanganan bencana”. (cr 22/don/03)Komisi Kepolisian Nasional

Velix Wanggai Ajak Mahasiswa Papua Kritis Membangun

Saturday, 12 February 2011 17:54

Editor : Administrator

S

Velix Wanggai (velixwanggai.blogspot.com)

JUBI --- Demikian ajakan yang disampaikan Staf Ahli Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bidang otonomi daerah dan pembangunan daerah, Velix Vernando Wanggai, saat memberikan kuliah umum bertajuk 'Peran Universitas dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua', di kampus Universitas Sain dan Teknologi Jayapura (USTJ) di Abepura, Sabtu (12/2).

Velix berharap agar mahasiswa dapat mendukung Pemerintah Pusat dalam memajukan pembangunan dalam memberikan pemikiran kritisnya. "Kami sangat mengharapkan dukungan teman-teman mahasiswa kepada presiden," katanya lagi.

Ratusan mahasiswa dari sekitar 4000 mahasiswa di USTJ sangat aktif mendengarkan paparan materi dari Putra Papua ini. Diskusi berlangsung alot. Tapi tidak semua mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk bertanya bertanya karena dibatasi waktu.

Terkait wacana pemekaran Kabupaten di Papua, Wanggai menghimbau agar mahasiswa untuk bermitra dengan bupati-bupati setempat, sehingga memberikan catatan kritis dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan. "Ini peluang untuk teman-teman, kira-kira Papua ini mau di bawa ke mana?," ucapnya ketika menjawab beberapa pertanyaan dari peserta yang hadir.

Sementaraitu, Bonefasius Bao, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi, Sastra dan Sosial Politik USTJ, mengatakan semestinya mahasiswa Papua kritis untuk menanggapi setiap kebijakan pemerintah, baik provinsi atau pemerintah pusat. "Kita juga harus peka terhadap kondisi di luar kampus. Sebab di satu sisi Otsus (Otonomi Khusus) di Papua sebagai perekat. Tapi disisi lain, pelaksaannya tidak menyentuh kebutuhan riil

SBY Bahas Khusus NTT Pada Sidang Paripurna KIB II

Jumat, 04 Feb 2011, | 767

PERCEPAT PEMBANGUNAN NTT: Presiden RI, SBY saat memimpin Rapat Paripurna Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II khusus membahas percepatan pembangunan NTT yang dipresentasikan oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/2). (RUMGAPRES/TIMEX) JAKARTA, Timex--Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) patut berbangga. Berbagai upaya untuk mempercepat pembangunan segala bidang di NTT mendapat dukungan penuh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan Presiden SBY menegaskan agar Provinsi NTT harus lebih baik dari sekarang. Hal ini dikatakan Presiden SBY dalam arahannya saat memimpin sidang Paripurna Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II didampingi Wakil Presiden (Wapres) Boediono, yang dihadiri seluruh Menteri KIB II, dengan agenda mendengarkan paparan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya terkait percepatan pembangun NTT di Istana Kepresidenan, Rabu (2/2). Presiden SBY mengatakan, pemerintah berkeinginan untuk menjadikan Provinsi NTT sebagai tempat produksi garam utama di Indonesia. Langkah ini sehubungan kebijakan pemerintah dalam percepatan pembangunan. Presiden SBY berkeyakinan kalau industri garam di NTT dapat dikerjakan dengan teknologi bertaraf international. "Itu langkah konkret yang akan kita lakukan ke depan," katanya. Pemerintah, kata SBY, berkeinginan agar provinsi yang tidak dikaruniai sumber daya alam melimpah dan sumber ekonomi yang tidak tinggi, seperti NTT, mendapatkan kebijakan dan langkah khusus. "Tepat kalau pemerintah provinsi sendiri, dengan kabupaten dan kota, bersama pemerintah pusat melakukan percepatan ulang, termasuk kebijakan khusus dalam upaya penciptaaan lapangan pekerjaan," ungkapnya. Presiden SBY mengungkapkan, dirinya pada tanggal 8-11 Februari akan berkunjung ke NTT. Selain menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kupang, Rabu (9/2), dirinya berencana menempuh perjalanan darat menuju Kabupaten Belu. Diharapkan dalam perjalanan yang melintasi wilayah Kabupaten Kupang, TTS, TTU dan Belu hingga ke perbatasan Mota'ain itu, dirinya dapat mengambil kebijakan yang konkret sekembalinya dari NTT. "Kalau ingin menjadikan NTT industri garam yang utama di Indonesia, saya ingin lihat langsung di mana tempat itu, dan bagaimana langkah konkret yang harus diambil," tegasnya. SBY berharap bahwa setelah kunjungan ke NTT selesai, dirinya ingin agar pemerintah sudah bisa menetapkan kebijakan untuk upaya percepatan pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Usai sidang paripurna kabinet, dalam sesi jumpa pers, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Radjasa, yang didampingi Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah dan Percepatan Daerah Tertinggal, Velix Wanggai, mengatakan, sebagai salah satu provinsi yang memerlukan percepatan pembangunan, Pemerintah Pusat dan Pemprov NTT membulatkan tekad untuk melaksanakan hal tersebut. "Paling tidak, ada enam program usulan yang harus dijadikan program unggulan provinsi NTT," beber Hatta Rajasa. Hatta menyebutkan, enam program unggulan/khusus dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan NTT, diantara adalah menjadikan NTT sebagai pusat garam nasional, pusat peternakan, lumbung jagung, lumbung kakao, pengembangan sektor perikanan yakni budidaya rumput laut, dan pengembangan pariwisata. Menurut Hatta, saat ini terjadi defisit garam nasional sekitar dua juta ton per tahun. Artinya, dengan dijadikannya NTT sebagai pusat garam nasional, defisit itu tidak ada lagi, dan Indonesia bisa menjadi pengekspor garam bukan lagi pengimpor. Sementara terkait menjadikan NTT sebagai lumbung jagung dan kakao, NTT akan memperluas areal untuk pengembangannya. "Dengan pengembangan ribuan hektar, dan kita bertekad agar itu menjadi pensuplai jagung nasional," jelas Hatta. "NTT punya potensi untuk pengembangan jagung. Saat ini produksi jagung di NTT di atas 600 ribu ton dan akan terus didorong hingga 1 juta ton," tambah Frans Lebu Raya. Dalam sidang paripurna kabinet, lanjut Hatta, juga menetapkan NTT sebagai salah satu daerah penyuplai daging sapi nasional. Untuk sektor perikanan, dikembangkan budidaya rumput laut dan perikanan masyarakat. "Kemungkinan akan ada perluasan lahan sebesar 35 ribu hektar untuk rakyat. Dan terakhir adalah pariwisata, yakni mendukung perjuangan Komodo menjadi salah satu keajaiban baru di dunia," beber Hatta. Hatta mengungkapkan, selain pembangunan bidang ekonomi, pemerintah juga mengedepankan pembangunan infrastruktur di provonsi yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia itu. "PLN akan meningkatkan elektriviskasi. Sekarang masih 30 persen menjadi 70 persen pada tahun 2011 ini," urai manteri yang juga Ketua Umum DPP PAN itu. Menurut Hatta, dalam rapat kabinet itu, Presiden SBY memberi arahan agar program-program tersebut dijadikan program percepatan pembangunan NTT. "SBY sendiri akan melakukan kunjungan kerja ke NTT pada 8 - 11 Februari nanti untuk melihat langsung daerah-daerah yang akan dijadikan daerah unggulan," pungkas Hatta. Gubernur NTT, Frans Lebu Raya usai rapat mengatakan, pada forum sidang Paripurna Kabinet yang dipimpin langsung Presiden SBY dirinya memaparkan program-program strategis pembangunan NTT ke depan dengan mengacu kepada delapan program stratgeis pembangunan, dengan empat tekad, yakni menjadikan NTT sebagai provinsi jagung, provinsi ternak, provinsi koperasi dan provinsi cendana. Selain empat tekad itu, Frans Lebu Raya mengatakan kalau pihaknya akan menjadikan NTT sebagai sentra peternakan sapi sebagai pemasok kebutuhan ke seluruh Indonesia. Selain itu sektor perikanan, garam, dan rumput laut juga akan dikembangkan. Sedang di bidang pertanian akan ada perluasan lahan kakao yang mencapai 35 ribu hektare. Pembangunan infrastruktur listrik juga menjadi perhatian. Khusus mengenai industri garam yang menjadi tekad Presiden SBY, pemerintah juga tetap mendorong industri garam rakyat. Baik industri garam nasional maupun industri rakyat ini, kata Frans Lebu Raya, semuanya akan difokuskan di tiga titik, yakni di Mbay, Kabupaten Nagekeo, di Wewaria, Kabupaten Ende, dan di Tuapukan, Kabupaten Kupang. "Pengembangan industri garam ini luasnya lebih kurang 5000 hektar, yakni di Mbay 2000 hektar, Wewaria 2000 hektar dan Kabupaten Kupang 1000-2000 hektar. Kita berharap semuanya berjalan baik sehingga pada tahun 2013 atau awal 2014, produksi garam dari industri ini sudah bisa ada hasilnya," harap Lebu Raya. Dibidang pertenakan, Lebu Raya mengatakan bahwa Presiden menyetujui untuk mendukung program pengembangan ternak sapi dengan sistem inseminasi buatan, karena itu akan dibangun pusat pembibitan dan balai inseminasi buatan di NTT. "Ini untuk mendukung peningkatan produksi ternak sapi di NTT, serta mendukung program swasembada daging nasional," jelas Frans Lebu Raya. Frans mengatakan, NTT dahulunya dikenal sebagai gudang ternak, namun kini semuanya itu hilang, akibat sistem pembibitan dan pengembangan yang tidak maksimal, disamping itu pula terjadi pemotongan/penjualan sapi-sapi produktif. Untuk itulah pemerintah bertekad mengembalikan potensi yang hilang tersebut dengan mengembangkan sistem pembibitan sapi menggunakan tekonologi modern. "Salah satu yang akan ditegaskan kembali adalah penyelamatan sapi-sapi betina produktif. Ini sebelumnya sudah kita keluarkan larangan, tapi tingginya kebutuhan rakyat, akhirnya sapi-sapi produktif itu terus dikonsumsi," jelas Frans. Frans Lebu Raya mengatakan, dirinya merasa bangga dan berbahagia karena dia mendapat kesempatan memaparkan program-program strategis dan mendapat dukung penuh Presiden SBY. "Secara pribadi, saya lah orang yang paling berbahagia atas kesempatan ini. Ini semua untuk mewujudkan percepatan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat NTT," kata Frans Lebu Raya. Frans Lebu Raya juga mengatakan bahwa Presiden SBY merespons positif program pemberdayaan warga baru di NTT. warga baru yang dimaksudkan Lebu Raya adalah warga eks Timor-Timur yang masih tetap setia dengan NKRI. "Karena itu, saya mengharapkan agar masyarakat tetap menjaga suasana sehingga selama kunjungan Presiden di NTT tetap berlangsung lancar. Kunjungan ini harus kita jaga karena Bapak Presiden datang ke NTT untuk mendukung pembangunan rakyat," pungkas Frans Lebu Raya. (aln/fmc) ENAM PROGRAM STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN NTT 1. Pusat Industri Garam Nasional 2. Lumbung Jagung 3. Pusat Peternakan (Sapi) 4. Lumbung Kakao 5. Pengembangan Cendana 6. Pengembangan Pariwisata SUMBER: DATA OLAHAN TIMEX

Ada Enam Program Percepatan Pembangunan NTT

Rabu, 2 Februari 2011, 19:40:03 WIB

Jakarta: Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang memerlukan percepatan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah bertekad untuk melaksanakan hal tersebut. "Paling tidak, ada enam program usulan yang harus dijadikan program unggulan provinsi NTT," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa, usai sidang kabinet paripurna, di Kantor Presiden, Rabu (2/2) petang.

Hatta memberikan keterangan pers bersama Gubernur NTT Frans Lebu dan Staf khusus Presiden bidang Otonomi Daerah dan Percepetan Daerah Tertinggal Velix Wanggai. Sidang kabinet sendiri membahas percepatan pembangunan di NTT.

Enam propgram unggulan untuk NTT tersebut, pertama adalah menjadikan NTT sebagai pusat garam nasional. Saat ini terjadi defisit garam nasional sekitar 2 juta ton per tahun.

Yang kedua, pemerintah juga ingin menjadikan NTT sebagai lumbung jagung dan kakao. "Dengan pengembangan ribuan hektar, dan kita bertekad agar itu menjadi pensuplai jagung nasional," Menko Perekonomian menambahkan.

Selanjutnya, menetapkan NTT sebagai salah satu daerah penyuplai daging sapi. Untuk sektor perikanan, dikembangkan budidaya rumput laut dan perikanan masyarakat. Kemungkinan akan ada perluasan lahan sebesar 35 ribu hektar untuk rakyat.

Dan terakhir adalah pariwisata. "Komodo merupakan salah satu keajaiban dunia," kata Hatta.

Menurut Menko Perekonomian, pemerintah juga mengedepankan pembangunan infrastruktur di provonsi yang berbatasan langsung dengan dua negara tersebut. "PLN akan meningkatkan elektriviskasi. Sekarang masih 30 persen menjadi 70 persen pada tahun 2011 ini," Hatta menambahkan.

Dalam rapat tadi, ujar Hatta, Presiden SBY memberikan arahan agar program-program tersebut dijadikan program percepatan pembangunan NTT. SBY sendiri akan melakukan kunjungan kerja ke NTT pada 8 hingga 11 Februari mendatang, dan akan melihat langsung daerah-daerah yang akan dijadikan daerah unggulan.

Sementara itu, Gubernur NTT Frans Lebu dalam keterangan persnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Presiden SBY dan pemerintah pusat. "NTT punya potensi untuk pengembangan jagung. Saat ini produksi jagung di NTT di atas 600 ribu ton dan akan terus didorong hingga 1 juta ton," kata Frans Lebu. (dit)