Oleh: Velix Vernando Wanggai (dimuat di harian Jurnal Nasional, 30 Desember 2010)
Di penghujung tahun 2010 ini saya sengaja pulang kampung dan menikmati suasana Natal di Kota Jayapura. Terdapat spanduk dari Kodam Cenderawasih tertulis "Natal Membawa Kasih dan Damai", tentunya bagi Tanah Papua. Pesan di spanduk itu penting di Hari Natal 2010 ini karena di wilayah ini sering terjadi konflik politik yang mengganggu stabilitas keamanan di Bumi Cenderawasih.
Perayaan Natal di Jayapura dan Papua pada umumnya diwarnai kebaktian di gereja-gereja, nyala lilin dan hiasan "pohon terang" (pohon natal) di ruang terbuka maupun di rumah-rumah warga Kristiani. Saling mengunjungi dan mengucapkan Selamat Natal antarsesama keluarga sambil menikmati hidangan minuman dan kue-kue ringan merupakan kebahagiaan tersendiri yang masih saya jumpai saat ini.
Sebagai Muslim, tidak ada halangan bagi saya untuk menikmati hidangan yang tersaji di kala saya dan keluarga bersilaturahmi ke handai tolan dan keluarga Kristiani di kota ini. Al Quran pada Surat Al-Baqarah, Ayat 285 menegaskan bahwa seorang mulim tidak membeda-bedakan satu pun Nabi dan Rasul yang diutus Tuhan kepada umat manusia.
Semua Nabi dan Rasul Tuhan itu diimani oleh setiap muslim. Isa al-Masih diimani oleh kaum muslim sebagai bagian dari ajaran inti Islam. Doa Isa al-Masih dalam Al Quran, Surat Maryam ayat 33 berbunyi : "Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitan hidup kembali". Keberadaan Isa al-Masih menurut iman Islam atau Yesus Kritus menurut iman Kristen seperti dikisahkan dalam Injil Matius 1 : 21-25 sebagai Juru Selamat.
Teks Al-Kitab diatas mempertautkan kesamaan pandangan bahwa kehadiran para Nabi dan Rasul Tuhan adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itulah misi utama para nabi dan rasul Tuhan yang kita imani bersama. Tetapi yang terpenting dari rasa syukur atas kedatangan para Juru Selamat manusia itu tidak perlu dengan kemewahan yang berlebihan. Sebab, bisa jadi kemewahan yang ditampilkan adalah refleksi dari kesombongan dan keangkuhan.
Etika Papua
Di hari Natal, kami mengunjungi keluarga yang merayakannya seperti halnya mereka mengunjungi kami sewaktu Lebaran. Momentum keagamaan seperti itu menjadi media silaturahmi yang efektif kaum muslim dan kristiani di Papua. Sayang sekali, terkadang perbedaan keyakinan "dipakai" sebagai titik awal konflik di masyarakat kita.
Kita patut belajar dari Tanah Papua bahwa konflik bernuansa SARA yang terjadi pada satu dekade lalu di beberapa wilayah di Tanah Air tidak sampai merambat ke Tanah Papua. Konflik SARA tidak terjadi dan Insya Allah tidak akan pernah terjadi di Tanah Papua karena di sana terdapat ikatan persaudaraan abadi atas nama adat.
Adat telah mempersatukan manusia Papua yang berbeda keyakinan keagamaan dalam ikatan toleransi dan rasa hormat yang tinggi. Ikatan sosial dalam satu marga (fam), satu klan (keret), satu suku atau bahkan tak memiliki hubungan darah maupun suku sama sekali terasa sangat kuat.
Nilai-nilai tentang rasa hormat yang tinggi, mengasihi dan bertegur sapa antarsesama adalah ciri manusia Papua. Justru dianggap aneh bahkan mungkin dikategorikan sombong apabila ada manusia Papua yang ditegur oleh sesama Papua ketika bertemu atau berpapasan di jalan tetapi yang bersangkutan tidak memberi respons apa-apa. Sikap yang demikian itu pada dasarnya bukan etika Papua.
The Golden Rule
Merayakan Natal dengan menumbuhkan sikap kasih sayang dan toleransi yang dikhotbahkan para pendeta dan pastor juga menjadi semangat keagamaan yang sering dikhotbahkan para tokoh-tokoh agama yang lain di Indonesia jangan hanya sebatas ruang ibadah saja tetapi harus terwujud dalam aksi sosial bangsa Indonesia.
Sepanjang tahun 2010 kita diperhadapkan pada suasana dimana sebagian warga bangsa hidup penuh ketakutan. Di beberapa tempat muncul teror dan intimidasi dari sebagian kelompok masyarakat kepada sebagian kelompok masyarakat lainnya. Kita masih menemukan gejala pemaksaan kehendak. Ada kelompok yang ingin menang sendiri atau menganggap diri sendiri yang benar dan yang lain salah. Ada juga kelompok masyarakat yang bertindak anarkis atas nama etika dan moral keagamaan. Kondisi brutalitas dan niretika sosial ini memperlemah komitmen kebersamaan dalam berbangsa dan merusak tatanan peradaban kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dalam konteks Natal 2010 ini, Presiden SBY menyerukan umat krstiani untuk kembali pada "the golden rule" yang berbunyi : "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri". Pesan suci ini terutama untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Wasior, Mentawai, dan Merapi beberapa waktu lalu.
Besok kita akan menutup tahun 2010 sekaligus membuka lembaran hidup baru di tahun 2011. Sikap hidup yang demikian itu akan memupuk solidaritas kita sebagai bangsa dan menyuburkan toleransi hidup beragama dalam kehidupan bangsa yang harmonis.
KOMPAS.com - Wacana perpindahan ibu kota Indonesia, Jakarta, didiskusikan oleh media terkemuka di Prancis dan Inggris, masing-masing Le Monde dan The Guardian, Selasa (28/12/2010).
The Guardian menerbitkan ulang publikasi di Le Monde. Disebutkan, Jakarta sekarang sudah sangat tercemar, dan kelebihan penduduknya membuat orang-orang berpikir sudah mencapai titik jenuh.
Sejumlah orang menilai, Jakarta sebagai lawan mutlak dari pembangunan yang harmonis, sebuah karikatur dari kota metropolis dengan segala penyakit kehidupan perkotaan di negara-negara berkembang.
Inilah, katanya, kota terbesar sejagat yang tak punya sistem transportasi bawah tanah. Sekitar 9,6 juta orang tinggal di kota ini, tetapi pada siang hari meningkat tiga kali lipat dengan masuknya 3 juta orang dari pinggiran kota.
Pergerakan lalu lintas rata-rata hanya 13 km per jam, dan menurut beberapa statistik, orang-orang dapat menghabiskan waktu tiga atau empat jam sehari dalam kemacetan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini mengusulkan satu-satunya solusi adalah memindahkan ibu kota ke tempat lain, gagasan yang pertama kali disodorkan oleh Presiden Sukarno (ia sendiri menolak ejaan "Soekarno" guna menggusur pengaruh ejaan Belanda).
Kini, SBY mengulang lagi gagasan itu dengan memindahkan kantor kepresidenan, layanan publik, pemerintahan, parlemen dan seluruh instansi ke tempat baru sejauh sekitar 1.000 Km di Kalimantan.
Namun, mengutip Velix Wanggai, staf khusus Presiden SBY soal pembangunan daerah, Le Monde menyebutkan, gagasan besar yang membutuhkan satu generasi untuk mewujudkannya itu, hanya salah satu pilihan.
SBY meminta Velix Wanggai dan timnya untuk mempertimbangkan tiga kemungkinan menyelamatkan Jakarta. Pertama, pemerintah bertahan dan mengatasi urbanisasi yang tak terkendali.
Pilihan kedua, hanya pemerintah pusat yang akan dipindahkan, entah ke Jawa atau Kalimantan. Jakarta akan tetap menhadi pusat bisnis dan ibu kota administratif.
Pilihan ketiga adalah yang paling radikal, memindahkan total ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang sebagian besar masih berhutan. Wanggai semabri tersenyum menyebutkan, ia dan bosnya, SBY, lebih menyukai skenario ketiga.
Selain mengutip Wanggai, Le Monde juga mewawancarai Sonny Keraf, professor filsafat dan bekas Menteri Lingkungan Hidup semasa Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001).
Dikutip pula pendapat Andrinof Chaniago, pengamat politik dan sosial dari Universitas Indonesia dan pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya. Pendapat mereka sudah banyak dikutip media dalam negeri, termasuk KOMPAS.com.
Can Indonesia's capital be made more livable – or must it be moved? * Bruno Philip, Guardian Weekly, Tuesday 28 December 2010 14.00 GMT
(Photo: Jakarta offices slums Newly constructed apartment and office buildings dominate the skyline of Indonesia's capital Jakarta. Photograph: Enny Nuraheni/REUTERS)
Jakarta is so polluted and overpopulated that people are beginning to think it has reached saturation point. Some see the capital of Indonesia as the absolute opposite of harmonious development, a caricature of the unbearable metropolis with all the ills of urban life in emerging countries. It is the world's largest city without an underground transport system. Some 9.6 million reside here but during the day the population rises by almost a third, with the influx of 3 million people from the suburbs. Road traffic moves at an average speed of 13km/h and, according to some statistics, you can easily spend three or four hours a day gridlocked. The congestion costs around $2.5bn a year in lost production.
Indonesia's president, Susilo Bambang Yudhoyono, recently suggested the only solution was to move the capital, an idea first aired by President Sukarno, who led the country to independence in 1945. The most ambitious project would involve moving the presidency, civil service, government, parliament and all the national institutions from the island of Java, on which Jakarta stands, to the Indonesian part of Borneo, about 1,000km to the north-east. According to Velix Wanggai, the president's special adviser on regional development, this big idea, which would take about a generation to realise, is just one of the available options.
Yudhoyono has asked his team to consider three possible scenarios for saving Jakarta. Under the first, the government would stay put and confront the challenge of uncontrolled urbanisation. It would try to improve the existing situation, rather than turning its back on the problem. Under the second, only the central government would move out, either elsewhere on Java or to Kalimantan, Borneo. Jakarta would remain the business and administrative capital, as part of the slow and painful devolution process currently under way.
The third and most radical solution would be to transfer all the capital's key attributes to Palangkaraya, the main town of Kalimantan province, part of which is still covered by jungle. For the time being, Wanggai says, the decision is still wide open but his smile suggests that he, and maybe his boss, prefer the third scenario – however far-fetched it may seem.
"Jakarta has reached the limits of what it can absorb. There is just no more space for urban development. This situation has a high social, economic and psychological cost," says Sonny Keraf, a professor of philosophy and former environment minister under Abdurrahman Wahid, president from 1999 to 2001. Andrinof Chanagio, a professor of political and social science at Universitas Indonesia, endorses this view: "If a political decision isn't taken in time, we will be heading straight for a major social explosion."
The possibility of moving the capital has prompted debate and controversy. Opponents laugh at the idea, arguing that the notion of reinventing a symbol of power on virgin territory would be more appropriate for an authoritarian regime, which Indonesia no longer is.
Marco Kusumawijaya, a planner and founder of Rujak, a non-government organisation advocating a sustainable future for cities and regions, condemns the cliches associated with Jakarta. "It's true the population has increased, but it is quite wrong to say the urban fabric is denser. In fact, it's the opposite: rising population goes with urban sprawl and more suburbs," he says. "It is also wrong to claim there are too many cars per capita. In Jakarta there are 250 cars per 1,000 people, compared with 800 in the United States. The real problem is that people use their cars too often in one day because of the shortcomings of the transit system."
He admits there are no easy answers. Plans to build a monorail link and a subway system are still being discussed. In 2009 Japan's international co-operation agency gave the go-ahead for a loan at preferential rates to fund much of the subway. Priority bus lanes have also been laid out along main roads, but car drivers often disregard the rules.
Kusumawijaya does not believe the president's projects will be enough to make Jakarta liveable. "The bus lanes are a good idea, but badly managed," he says. "The monorail will only serve the city centre, doing nothing to help people in the suburbs, and the subway will not be finished before 2016."
If, as the experts suggest, the answer is to improve the existing city rather than moving into the jungle, incentives will be needed to draw the middle classes back into the city centre. Just as elsewhere, high rents have driven many away – and the proliferation of lavish shopping malls has fuelled property speculation.
"We have to rethink the way we use land, encourage people to move back and stop building tower blocks," Kusumawijaya says. "We must combat the idea that Jakarta is no longer worth bothering with."
(Oleh: Velix Wanggai, dimuat di Jurnal Nasional, 23 Desember 2010)
“Pulang ke kotamu, Ada setumpuk haru dalam rindu, Masih seperti dulu, Tiap sudut menyapaku bersahabat penuh selaksa makna, Terhanyut aku akan nostalgi, Saat kita sering luangkan waktu, Nikmati bersama suasana Yogya.” (Kla Project, Yogyakarta)
Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta (RUUKY) yang saat ini telah berada di tangan DPR diharapkan dapat segera dibahas setelah masa reses DPR bulan Januari 2011 nanti. Pengesahan keistimewaan Yogya akan mendapatkan momentumnya di awal tahun baru 2011 dengan semangat dan paradigma baru.
Filosofi utama RUUKY adalah negara mengakomodasi prinsip keistimewaan Yogyakarta ke dalam sisi kewenangan yang luas dan kewenangan khusus. Keistimewaan Yogya bukan hanya persoalan kedudukan, masa jabatan dan mekanisme suksesi kepemimpinan di daerah itu tetapi meliputi berbagai aspek. Karena tujuan paling vital dari keistimewaan Yogya itu adalah kesejahteraan rakyat Yogya. Apakah status “istimewa” mampu mendatangkan kesejahteraan (dalam pengertian yang luas) bagi rakyat Yogya atau tidak? Inilah pertanyaan yang mendasari pembangunan Yogyakarta ke depan.
Pekerjaan rumah saat ini adalah konsentrasi untuk memastikan bahwa elemen-elemen kesejahteraan yang terkandung di dalam RUUKY ini harus menjadi prioritas pembahasan di legislatif. Kita sangat optimis, bahwa “pasal-pasal kesejahteraan” di dalam RUU dapat “dipelototi” secara cermat oleh para legislator tanpa terhalang oleh suasana intrik politik sesaat.
Tetap Istimewa
Polemik soal Yogya beberapa waktu lalu hampir saja ngelantur tak tentu arah. Seolah-olah Pemerintah tidak menghormati keistimewaan Yogya atau bahkan seolah-olah pemerintah hendak menghapus keistimewaan Yogya. Bahkan ada yang menghubung-hubungkan terjadi conflict of interest antara Presiden SBY dan Sultan HB X. Padahal Presiden SBY sendiri di depan Pak Sultan HB X beberapa waktu lalu menyatakan bahwa antara beliau dan Pak Sultan HB X tidak ada apa-apa.
Presiden mengungkapkan bahwa beliau adalah bagian dari Yogyakarta sehingga tidak mungkin beliau mengkhianati warisan sejarah itu. Baginya, Yogyakarta tetap memiliki keistimewaan dari sisi politik maupun kultural, sehingga pelembagaannya secara konstitusional memerlukan berbagai perspektif. Disamping perspektif keistimewaan Yogya, juga perspektif konstitusi dan demokrasi.
Modernisasi yang melanda kehidupan masyarakat Yogyakarta telah berlangsung beberapa dekade lalu hingga kini, tetapi Yogya tetap Yogya. Resesi ekonomi global yang berdampak bagi perekonomian Indonesia pada satu dekade lalu tidak menggoyahkan perekonomian lokal Yogyakarta. Karena Yogya memiliki ketahanan ekonomi yang bertumpu pada tiga pilar utama yakni budaya, pariwisata dan pendidikan.
Dari tiga pilar itu, Yogya menjadi trendsetter industri kreatif di Indonesia. Keberadaan industri kreatif yang berbasis UMKM terbukti menunjukkan ketangguhan Yogya menghadapi berbagai tantangan. Hemat saya, aspek-aspek sosio-kultural ini adalah bagian dari keistimewaan Yogya yang patut menjadi bahan orientasi berpikir para politisi. Sayang sekali aspek-aspek diabaikan dan yang dimunculkan adalah bagian-bagian yang mengundang polemik. Akhirnya banyak energi terbuang percuma dan permasalahan bangsa tidak terpecahkan secara cepat dan tuntas.
Secara pribadi, saya ingin mengetengahkan kesan saya tentang Yogya yang mungkin juga merupakan bagian dari keistimewaan kultural Yogya. Keistimewaan dimaksud adalah kedamaian, ketenteraman dan cinta. Kurang lebih empat tahun belajar di Yogya pada awal era 90-an, saya dapat mencatat tiga hal penting, yakni kemudahan, keramahan, dan kemurahan.
Para mahasiswa dapat dengan mudah menjangkau kampus UGM di Bulaksumur dari arah mana saja, disamping banyak yang indekos dekat kampus. Jika kita berada di Malioboro yang terletak di jantung kota atau menyusuri perkampungan di wilayah DIY, kita akan memperoleh keramahan penduduknya yang tulus tanpa henti. Tak kalah mengesankan adalah jajanan makanan yang murah untuk ukuran kantong mahasiswa.
Sebenarnya masih banyak faktor yang bisa dicatat tentang keistimewaan Yogya itu. Tetapi yang membuat Yogya tetap istimewa di hati saya – dan mungkin juga yang lain – adalah karena di kota gudeg inilah saya menemukan pasangan hidup.
Semoga proses legislasi RUUKY di DPR nanti diliputi suasana persaudaraan yang damai dan menenangkan bak suasana Yogya. Kedamaian yang menenteramkan hati itu tidak saja terjadi di Senayan tapi yang terpenting adalah melegalisir suasana Yogya di Senayan.
Oleh : Velix Wanggai (dimuat di harian Jurnal Nasional, Kolom Spektra, 16 Desember 2010)
Jawa Timur menyambut dengan ramah kedatangan Presiden SBY. Dan, hari Selasa, 14 Desember 2010, menjadi momen yang bersejarah bagi ITS. Kampus ini hadir dengan nilai-nilai perjuangan kemerdekaan Indonesia. ITS hadir untuk menjawab tantangan dan peluang sesuai konteks dan masa. Untuk menghadapi masa depan, dalam bahasa Presiden SBY, beliau menunggu ITS dan ITB ”ngamuk” untuk meningkatkan kontribusi teknologi yang inovatif dan kreatif bagi Indonesia yang lebih baik.
Dalam kuliah umum ini, tema besar yang diangkat adalah "Teknologi, Ekonomi, dan Masa Depan Indonesia". Dua pertanyaan besar yang diangkat oleh Presiden SBY. Pertama, apa cita-cita dan wajah Indonesia di masa depan? Kedua, kontribusi apa yang bisa dihadirkan oleh ITS, termasuk para pihak di bidang teknologi?
Membangun Indonesia haruslah dengan semangat optimis dan harus bisa. Ke depan, kita ingin Indonesia menjadi negara maju dalam berbagai aspek kehidupan.Untuk mencapai cita-cita sebagai negara maju, kita memiliki kekuatan sumber daya dan perkembangan pembangunan yang semakin meningkat. Beberapa lembaga asing memotret wajah Indonesia yang semakin baik, kuat dan prospek. Indonesia sebagai salah satu emerging country, diproyeksikan akan mengikuti Brazil, Rusia, China dan India.
Dalam menggapai cita-cita ini, Presiden SBY menekankan bahwa kita telah memadukan pendekatan yang komprehensif. Kita integrasikan pendekatan berbasis sumber daya alam, pengetahuan, dan budaya. Dalam konteks desain besar ekonomi nasional, Presiden memperkenalkan strategi 'eco-social market economy', yang dikenal sebagai strategi pembangunan ekonomi pasar sosial yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya kuat dan berkelanjutan, namun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Kita memadukan mekanisme pasar dan peran negara yang tepat. Keduanya saling terkait, mendukung, dan saling melengkapi.
Ke depan, tiga agenda utama yang kita kembangkan secara terpadu, fokus dan terukur. Pertama, mengembangkan sektor-sektor unggulan yang meliputi antara lain pertanian, kelautan, energi dan pangan, infrastruktur, pariwisata, UKMK, dan teknologi yang inovatif dan kreatif. Kedua, mendorong pengembangan wilayah-wilayah strategis yang berdampak pula bagi percepatan pembangunan wilayah-wilayah tertinggal. Dalam lima tahun ke depan, 2010-2014, Presiden SBY berkomitmen untuk mendorong sentra-sentra ekonomi baru di pulau Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, kepulauan Maluku, serta kepulauan Nusa Tenggara. Namun, seiiring dengan hal itu, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pulau Jawa-Bali, serta mengurangi disparitas antara desa-kota maupun antara wilayah Utara Jawa dan wilayah Selatan Jawa. Ketiga, agenda nasional untuk menata Jakarta sebagai ibukota Jakarta, maupun membenahi kawasan Jabodetabek sebagai sentra ekonomi. Dengan peran yang multi-fungsi dewasa ini, Jakarta menanggung beban yang tinggi. Akibatnya, sederet persoalan yang perlu dipecahkan, apakah soal banjir, macet, degradasi lingkungan, tata ruang, urbanisasi, maupun kemiskinan perkotaan. Karena itu, Presiden SBY mengajak civitas akademika di ITS untuk turut memikirkan solusi yang arif dan menyeluruh atas persoalan Jakarta ini.
Pertanyaannya kini, apa kontribusi dari kaum teknolog? Tentu, dengan perkembangan ekonomi dunia, nilai-nilai inovatif dan kreatif merupakan kemudi penting dalam persaingan ekonomi. Agar ITS ”ngamuk”, Presiden SBY mengajak ITS, ITB, dan kaum teknolog lainnya, untuk memikirkan tujuh agenda penting yang perlu diselesaikan. Agenda tersebut adalah mewujudkan ekonomi nasional yang lebih efisien, meningkatkan nilai-nilai persaingan yang sehat, dan memperkuat ekonomi kreatif yang memadukan seni, teknologi dan nilai tambah. Selain itu, perlu kita pikirkan agenda untuk mengembangkan domestic connectivity, memperkuat teknologi pertahanan, dan mengembangkan techno-entrepreneur. Terakhir, Presiden SBY mengajak ITS untuk memikirkan soal Jakarta. Saatnya ada solusi yang arif, bijaksana, dan komprehensif atas berbagai soal di ibukota negara ini. Saatnya menunggu ITS ”mengamuk” demi kemajuan Indonesia.
Jurnas.com | PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meminta para bupati dan walikota untuk mendatangi setiap Perusahaan Jasa Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di kabupaten/kotanya masing-masing. Tujuannya untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan itu menjalankan tugasnya dengan benar, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikan Presiden SBY saat meninjau PT. PJTKI Perwita Nusaraya di Jalan Raya By Pass Km 31, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (14/12) sore.
Turut serta mendampingi Presiden, Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono, Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menpora Andi A Mallarangeng, Meneg PP dan Perlindungan Anak, Linda Agum Gumelar, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi dan Pembangunan Daerah, Velix Wanggai dan Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha. Hadir pula Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo, Wakil Gubernur Jatim Saefullah Yusuf dan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat.
Presiden meminta, bila ada PJTKI yang harus dibantu, mesti diberikan bantuan atau fasilitasi. "Tetapi kalau ada penyimpangan atau pelanggaran harus mendapatkan tindakan yang tegas," katanya.
Presiden mengatakan, dari sisi dalam negeri, pemerintah telah memperbaiki Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, kebijakan dan programnya. "Kita bikin lebih baik. Meskipun tiap tahun kita perbaiki, muncul lagi masalah. Kasus tertentu itu yang kita harus melakukan perbaikan-perbaikan selanjutnya. Perbaikan tidak akan pernah berhenti sebagaimana kehidupan nyata selalu muncul masalah. Masalah datang dan pergi. Satu diatasi, Masalah lain muncul. Tidak perlu cemas dan tidak perlu kita menggerutu. Kita harus hadapi dan kemudian kita atasi," kata SBY.
Diakui Presiden, banyak permasalahan dalam negeri yang harus diperbaiki dan dibenahi, baik dari sisi pemerintah maupun sisi non pemerintah. Bila itu telah dilakukan, maka selanjutnya melakukan diplomasi, dan kerjasama dengan semua negara dimana putera-puteri Indonesia bekerja di negara-negara tersebut. "Harus transparan, harus sama-sama bertanggungjawab, harus jelas perjanjiannya," katanya.
Menurut Presiden, banyak yang harus selesaikan dengan negara-negara penerima tenaga kerja. Oleh karena itu, harus berdiplomasi, mencari atau berikhtiar dengan gigih. "Mereka tidak tunduk pada UU kita, tunduk pada UU-nya," kata Presiden.
Namun, lanjut Presiden, antara Indonesia dengan negara penerima harus ada transaksi take and give. "Mereka beruntung mendapatkan tenaga kerja termasuk dari Indonesia. Kita atau saudara beruntung untuk mendapatkan pekerjaan. Sama baiknya sebetulnya, karena sama baiknya, sama menguntungkan maka harus jelas perjanjian dan tanggung jawabnya masing-masing," ujar Presiden.
Namun, Presiden bersama Ibu Negara mengaku prihatin dan sedih karena masih ada muncul kasus-kasus yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Dari 4 juta jumlah TKI di luar negeri, sekitar 0,1 persen yang bermasalah misalnya diperlakukan kurang baik, haknya terlambat diberikan, mendapatkan kekerasan, penganiayaan bahkan pelecehan seksual. "Kami semua prihatin, sedih, Ibu Negara kalau menerima berita itu, sedih. Kami juga punya hati dan perasaan. Oleh karena itu, biasanya kami merespon dan menangani dengan tuntas sampai yang melaksanakan kejahatan terhadap TKI mendapatkan hukuman yang setimpal," katanya.
Kepada para calon TKI, Presiden mengungkapkan bahwa semua pekerjaan sama, mulia dihadapan Allah SWT, apakah seorang petugas pembersihan taman, petani, penjual rokok, seorang sersan sampai presiden.
"Kita sama-sama bekerja secara halal. Itu mulia dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, semua terhormat," kata Presiden.
Yang tidak terhormat itu, kata Presiden, pekerjaan yang melanggar hukum dan Undang-Undang, misalnya, koruptor. Ditegaskan Presiden, Koruptor mungkin kaya tapi tidak mulia, haram. "Bersyukur kita tidak termasuk jenis penjahat-penjahat itu. Oleh karena itu, bekerja dimanapun sah, itu terhormat, tidak lebih rendah dari profesi apapun, dengan harapan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan akahirnya kalau dicintai profesi itu tentu membawa pahala. Harapan saya itu dikerjakan dengan baik," katanya.
Presiden juga berpesan kepada calon TKI manakala mendapatkan masalah maka segera memberitahu dan melapor baik ke Kedutaan Besar, Konsulat Jenderal di luar Negeri, Badan Nasional Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Gubernur atau PJTKI.
Demonstrasi mendukung Gubernur DIY ditetapkan di Yogya (ANTARA/Wahyu Putro)
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti aspirasi yang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui Staf Khususnya, Presiden menyampaikan apresiasi berupa pandangan, saran dan masukan dari rakyat Yogyakarta mengenai Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta.
"Karena saat ini masih tahap penggodokan yang komprehensif, Presiden menyarankan agar masyarakat dapat berpikir jernih untuk menyampaikan usulan substansi yang konstruktif kepada pemerintah maupun DPR," kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, secara tertulis ke VIVAnews, Selasa 14 Desember 2010.
Velix menjelaskan, Presiden sangat menaruh hormat kepada masyarakat Yogya. Penyelesaian UU Keistimewaan DIY ini merupakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 18B Ayat 1 UUD 1945. Pemerintah ingin memberikan kepastian payung hukum yang jelas perihal otonomi asimetris bagi Yogyakarta. Tujuannya, substansi dari keistimewaan ini perlu diwadahi dalam kerangka hukum yang jelas.
Pemerintah, kata Velix, menyusun RUUK tersebut tidak dalam kerangka politik praktis, namun dalam kerangka menyusun tatanan otonomi asimetris yang dapat memadukan pilar Keistimewaan, pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pilar nilai-nilai demokrasi. Dalam menyusun RUUK ini, prinsip-prinsip ke-bhinneka-an, kekhususan, hak asal-usul daerah, kerakyatan, dan sosial budaya selalu dikedepankan oleh pemerintah.
Dalam merumuskan model kepemimpinan DIY, Pemerintah tidak ingin merancang undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Presiden mengajak semua pihak untuk mencari titik temu, baik mereka yang meletakkan argumen pada Pasal 18 B Ayat 1, maupun mereka yang berpendapat atas dasar Pasal 18 Ayat 4 Undang-undang Dasar.
"Dengan demikian, kita semua mencapai tatanan demokratis yang bersifat istimewa. Tatanan yang tetap memberi hak, peran, dan peluang yang besar kepada pewaris Kasultanan dan Pakualaman. Akhirnya, UUK DIY nanti berlaku ke depan dan tidak situasional sifatnya," kata Velix dari Surabaya.
Kemarin, ribuan rakyat Yogyakarta tumpah di sekitar Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka mendesak DPRD mendukung Gubernur DIY ditetapkan, bukan dipilih.
Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah, Velix Vernando Wanggai berpendapat, pemindahan ibukota idealnya ke kota-kota yang dekat dengan Jakarta atau di bawah 100 kilometer dari Jakarta. Kota-kota itu seperti Jonggol atau Karawang
"Dalam kajian internal kami, perpindahan ibukota idealnya ke kota-kota yang berkisar dekat dengan Jakarta atau di bawah 100 kilometer seperti Jongol atau Karawang. Wakil Guberur Jabar beberapa kali telepon menawarkan Karawang menjadi ibukota," kata Velix.
Hal ini disampaikan Velix dalam diskusi bertajuk "Ibukota Baru Untuk Indonesia, perlukah?" di Kafe Domus, Jl Veteran 1, Jakarta Pusat, Sabtu (11/12/2010).
Menurut Velix, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengutarakan wacana perpindahan ibukota saat berada di Palangkaraya 2 Desember 2010. Kemudian berlanjut di dalam pertemuan Kadin beberapa pekan lalu.
"Presiden di pertemuan Kadin mengungkapkan 3 opsi perpindahan ibukota," kata Velix.
Opsi pertama, pusat pemerintahan dan ibukota tetap di Jakarta dengan konsekuensi pembenahan total ibukota dari kondisi macet, banjir, dan segala permasalahannya.
Opsi kedua, memindahkan pusat pemerintahan ke luar Jawa dan ibukota tetap di Jakarta. Selanjutnya, opsi ketiga dengan memindahkan keduanya ke luar Jawa.
Dia menambahkan, wacana pemindahan Ibukota Jakarta tidak menjadi bagian pembicaraan yang tabu bagi SBY.
Dikatakan dia, Undang-Undang Dasar 1945 tidak menegaskan secara tertulis mengenai keberadaan ibukota Indonesia selalu berada di Jakarta.
"Sementara dari sejarah, Indonesia sudah beberapa kali mengalami perpindahan karena kondisi politik saat itu. Secara politik sejarah juga tidak tabu dibicarakan," jelas laki-laki asal Jayapura ini.
Velix menuturkan, wacana perpindahan Ibukota Jakarta tidak hanya menjadi kewenangan eksekutif selaku pemegang keputusan. Di sisi lain, DPR bahkan juga MPR mau tidak mau terlibat dalam keputusan perpindahan itu.
"Agar ada payung hukum yang jelas untuk mengatur perpindahan itu," ujar Velix.
Oleh : Velix Wanggai(dimuat di Kolom Spektra, Harian Jurnas, 9 Des 2010)
Di pagi yang cerah ini, Bali kembali menjadi saksi atas digelarnya Bali Democracy Forum III. Sebagaimana tahun 2008 dan 2009 lalu, Presiden SBY kembali membuka dengan resmi acara ini. Kini, tema yang diangkat adalah “Democracy and The Promotion of Peace and Stability”.Tema yang sangat relevan dengan konteks kawasan Asia dewasa ini. Demokrasi, perdamaian, dan stabilitas adalah tujuan kita bersama. Konflik akan berakibat bagi instabilitas politik. Muaranya, pembangunan secara keseluruhan akan terganggu.
Satu dasawarsa terakhir Indonesia telah melakukan eksperimen demokrasi yang berharga. Dalam konteks itu, kita menempatkan Bali Democracy Forum sebagai inisiatif yang arif dan cerdas dari negara kita. Harapannya, kita terus-menerus dapat memperkuat pembangunan politik dan demokrasi kita. Dengan sifatnya yang inklusif dan terbuka, diharapkan Indonesia dapat menyerap berbagai pengalaman berdemokrasi dari negara-negara lain di kawasan Asia.
Sisi lainnya, Bali Democracy Forum juga merupakan wujud diplomasi Indonesia untuk menggalang dan membangun kerjasama regional dalam sektor pembangunan politik dan demokrasi yang inklusif. Dengan dialog dan saling tukar-menukar informasi dan pengalaman berdemokrasi, ada harapan penting untuk menguatkan institusi-institusi demokratik dari setiap negara. Dan ke depan, melalui Bali Democracy Forum diharapkan dapat terwujud sebuah platform bersama untuk kerjasama regional di bidang pembangunan politik dan demokrasi.
Saya teringat pada pembukaan Bali Democracy Forum II pada tahun 2009. Saat itu Presiden SBY berpesan bahwa demokrasi dan pembangunan saling bergandengan tangan guna menghadirkan kesejahteraan. Pesan ini terkait dengan tema besar yang diusung saat itu, yaitu “Promoting Synergy between Democracy and Development in Asia: Prospects for Regional Cooperation”. Demokrasi yang tumbuh baik tentu dapat menstimulasi derap langkah pembangunan. Sebaliknya, pembangunan yang dinamis akan mendorong kesadaran berdemokrasi yang cerdas. Apapun bentuk dan sistem politik, Presiden SBY menegaskan bahwa demokrasi dan pembangunan harus memberikan ruang yang besar untuk partisipasi warga untuk ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan .
Hal ini berarti pembangunan politik dan ekonomi berjalan seiring sejalan. Jika tidak hanya kekecewaan yang kita dapati. Stabilitas politik pun dapat terganggu. Untuk itu, pembangunan dan demokrasi harus menyentuh semua lapisan masyarakat. Ini yang kita kenali saat ini sebagai pertumbuhan yang inklusif.
Dari tahun ke tahun, tema yang dibahas begitu menarik bagi pembelajaran demokrasi di kawasan Asia, khususnya bagi negara kita. Tahun ini, “Democracy and the Promotion of Peace and Stability” diangkat sebagai tema utama.Tahun lalu “Promoting Synergy between Democracy and Development in Asia: Prospects for Regional Cooperation”. Dan, tahun 2008, temanya adalah “Building and Consolidating Democracy: A Strategic Agenda for Asia”. Tentu saja tema-tema ini berkeinginan untuk menjawab isu, agenda, dan tantangan yang dihadapi saat ini dan masa depan. Melalui Bali Democracy Forum, kita ingin belajar, sekaligus menyerap pengalaman baru dalam berbagai isu, seperti sistem pemilu yang demokratis, sistem multi-partai dalam suatu masyarakat yang toleran dan pluralistik, parlemen yang efektif, sistem pengadilan yang independen, maupun tatanan hukum yang kuat.
Demikian pula, kita ingin menata kembali agenda politik lainnya seperti perlindungan dan promosi hak-hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, media yang aktif dan bertanggung jawab, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dan kelompok sipil yang kuat, serta peran militer yang professional di dalam masyarakat demokratik.
Terakhir, melalui Bali Democracy Forum ini, kita tidak ingin menilai baik buruknya sistem demokrasi yang kita pilih. Namun lebih dari itu, dengan mendengar pengalaman dari negara-negara lain, kita dapat terus memperdalam pembangunan politik dan demokrasi dengan tetap mengakui dan menghormati ke-bhinneka-an, kekhususan, dan keistimewaan dalam masyarakat Indonesia yang plural ini.
Oleh: Velix Vernando Wanggai (Dimuat di Jurnal Nasional, Kamis, 2 Desember 2010, Kolom: Spektra)
Senin 29 November 2010, Presiden SBY kembali menginjakkan kaki di Bumi Serambi Mekah, Aceh Darusalam. Mengunjungi Aceh mengingatkan Presiden pada beberapa tahun lalu dimana wilayah ini masih dilanda konflik. Waktu itu tahun 2004 ketika SBY sebagai Menkopolhukam menginisiasi langkah-langah perdamaian. Setiap Kabupaten di Aceh didatangi satu per satu untuk meyakinkan rakyat tentang urgensi perdamaian. Di setiap pertemuan dengan jajaran Pemda dan tokoh masyarakat setempat, SBY mengajak pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk dalam satu kursi perdamaian.
Kursi perdamaian itu kemarin dianugerahkan oleh Gubernur Irwandi Yusuf kepada Presiden Yudhoyono sebagai wujud terima kasih rakyat Aceh kepada Presiden SBY. Rasa hikmat dan haru bercampur menjadi satu tatkala simbol perdamaian itu diterima Presiden SBY dan Ibu Ani yang langsung mencoba menggunakan kursi tersebut. Aceh pasca kesepakatan Helsinki memiliki wajah yang berubah. Konflik yang berkepanjangan seolah-olah menutupi masa lalu sejarah Aceh yang gemilang. Masih tersimpan dalam memori bangsa Indonesia tentang dedikasi rakyat Aceh terhadap awal terbentuknya NKRI. Dakota RI-001 Seulawah adalah pesawat angkut pertama milik Republik Indonesia yang dibeli dari uang sumbangan rakyat Aceh. Pesawat Dakota RI-001 Seulawah ini adalah cikal bakal berdirinya perusahaan penerbangan niaga pertama, Indonesian Airways. Pesawat ini sangat besar jasanya dalam perjuangan awal pembentukan negara Indonesia.
Tidak Ada Resep Ajaib
Nanggro’e Aceh Darusalam (NAD) bermakna negeri yang damai dan sejahtera. Kehidupan yang damai menjadi cita-cita seluruh umat manusia. Cita-cita untuk menciptakan kehidupan di muka bumi tidak akan terwujud jika suasana diliputi ketakutan dan tekanan. Begitupun yang dibutuhkan dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan di Aceh. Itu sebabnya Presiden SBY menegaskan bahwa damai adalah prakondisi untuk kesejahteraan. Damai bukan tujuan melainkan prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan di Aceh.
Pemerintah sejak lama secara konsisten mengatasi permasalahan konflik di Aceh secara adil dan bermartabat. Kebijakan politik dan langkah-langkah mediasi yang dilakukan akhirnya melahirkan kedamaian di Tanah Rencong ini. Semua aspirasi yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat di Aceh -- sebagai efek dari dinamika sosial dan politik di wilayah itu -- diakomodasi oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh merupakan wujud pergumulan panjang yang menjadikan Provinsi NAD sebagai salah satu wilayah Indonesia yang memperoleh status otonomi khusus bersama Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Langkah menuju Aceh yang sejahtera lagi menjadi prioritas Sang Gubernur. Bidang pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan. Sementara di bidang ekonomi Presiden mengamanatkan perlunya keterlibatan investasi besar di Aceh. Pengembangan investasi ini dilakukan lewat 3 cluster yang dapat membangun perekonomian Aceh sesuai potensi wilayahnya. Kebesaran sejarah Aceh di masa lalu dan status kekhususannya di masa kini perlu dikonstruksi dalam kerangka kesejahteraan. Secara teori, kesejahteraan biasanya diukur dari pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan kesehatan yang memadai maupun kemampuan daya beli masyarakat yang tinggi. Prasyarat dari semua itu sekali lagi adalah damai atau rasa aman. Tanpa rasa aman, cita-cita untuk mencapai kesejahteraan menjadi muspra.
Tidak ada resep ajaib dalam mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan juga tidak datang dari langit tetapi harus diwujudkan secara bersama-sama. Kebersamaan itu yang dibutuhkan saat ini, sehingga sebagai sebuah bangsa, kita tidak boleh maju sendiri-sendiri tetapi harus maju bersama-sama.
VIVAnews - Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Velix Wanggai, menyatakan tak benar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendak membenturkan sejarah keistimewaan Yogyakarta dengan tradisi demokrasi dan hukum.
Presiden, kata Velix, sangat mendukung keistimewaan Yogya. Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pilar desentralisasi dan otonomi daerah yang menghargai warisan tradisi, hukum dan demokrasi,
Presiden konsisten untuk mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY). Bagi Pemerintah, UU DIY merupakan wujud nyata bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.
"Untuk itu, sejak awal posisi pemerintah diletakkan dalam tiga visi besar, yaitu mengakui dan menghormati sejarah keistimewaan DIY, pilar NKRI yang diamanatkan dalam UUD 1945, dan Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi," kata Velix secara tertulis ke VIVAnews, Minggu 28 November 2010.
Keistimewaan Yogyakarta ini, kata Velix yang pernah menjadi Ketua Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tidak hanya dimaknai secara sempit pada rekrutmen kepala daerah saja, namun filosofi utama adalah negara mengakomodasi prinsip keistimewaan Yogyakarta ke dalam sisi kewenangan yang luas dan kewenangan khusus.
Kewenangan yang luas ini seperti kelembagaan pemerintahan daerah yang menghargai warisan tradisi, keuangan daerah, kebudayaan, pertanahan dan penataan ruang, serta kehidupan demokrasi lokal.
Prinsipnya yaitu bagaimana mewujudkan format dan konstruksi kelembagaan daerah yang arif guna menggabungkan warisan tradisi Keraton dengan sistem demokrasi yang telah berkembang dalam satu dekade di era reformasi ini. "Karena itu, tidak ada maksud untuk membenturkan konteks sejarah dan tradisi dengan sistem demokrasi dan hukum," kata Velix.
Dalam konteks ini, ujar Velix, Presiden sangat memahami kultur tatanan masyarakat, sosial budaya, sosiologis, dan konteks politik yang berkembang di Yogyakarta. Dengan begitu, RUUK DIY tidak akan mengurangi keistimewaan Yogyakarta, bahkan akan semakin menguatkan unsur istimewa yang dimiliki Yogyakarta.
RUU Keistimewaan, kata Felix, justru akan semakin memperkuat pengaturan posisi keraton. Keraton akan lebih strategis dalam konteks kelembagaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam hal ini, Presiden memahami posisi kultural dan warisan tradisi, dan selanjutnya bagaimana diakomodasi dalam konteks sistem hukum dan demokrasi yang sedang berjalan saat ini.
Jumat kemarin, Presiden memimpin langsung rapat terbatas membahas empat RUU termasuk RUU Keistimewaan Yogyakarta. Saat membuka rapat, Presiden mengatakan ada tiga prinsip dalam membahas draf RUU Keistimewaan Yogyakarta salah satunya adalah bahwa sistem kerajaan jangan bertabrakan dengan demokrasi. (Pernyataan Presiden selengkapnya: di sini)
RUU Keistimewaan Yogyakarta ini sudah dua periode gagal diundang-undangkan parlemen. Perdebatan krusial terjadi pada mekanisme penentuan kepala daerah, antara yang mendukung model penetapan dan pemilihan. • VIVAnews
Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Vernando Wanggai mengatakan jika Presiden SBY menghargai keistimewaan DI Yogyakarta. Dia meminta bentuk keistimewaan ini tidak dimaknai secara sempit pada rekrutmen kepala daerah saja.
"Keistimewaan Yogyakarta ini tidak hanya dimaknai secara sempit pada rekrutmen kepala daerah saja, namun filosofi utama adalah negara mengakomodasi prinsip keistimewaan Yogyakarta ke dalam sisi kewenangan yang luas dan kewenangan khusus," jelas Velix Wanggai dalam rilisnya ke detikcom, Minggu (28/11/2010).
Velix mengatakan, negara juga mengakomodasi kelembagaan pemerintahan daerah yang menghargai warisan tradisi, keuangan daerah, kebudayaan, pertanahan dan penataan ruang, serta kehidupan demokrasi lokal.
Pada prisinsipnya, Velix menuturkan, pemerintah ingin menggabungkan tradisi keraton dengan sistem demokrasi yang berkembang sekarang ini. Namun, bukan berarti ingin membenturkan tradisi di DIY dengan sistem demokrasi yang dianut.
"Presiden SBY memahami kultur tatanan masyarakat, sosial budaya, sosiologis, dan konteks politik yang berkembang di Yogyakarta. Ini berarti Presiden SBY sangat memahami sistem Kesultanan Yogyakarta," terang Velix.
Lebih lanjut, Velix menjelaskan, RUU Keistimewaan justru akan memperkuat pengaturan posisi keraton. Keraton dinilai akan lebih strategis dalam kelembagaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
"Karena itu, pernyataan Presiden SBY yang lalu perlu dimaknai sebagai upaya pengakuan dan penghormatan warisan tradisi, kekhususan, dan kebudayaan keraton dalam konteks demokrasi yang sedang kita konsolidasikan dewasa ini," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden SBY mengungkapkan tidak mungkin Indonesia menerapkan sistem monarki, karena akan bertabrakan baik dengan konsitusi maupun nilai demokrasi.
Untuk itu pemerintah dalam penyusunan rancangan undang undang (RUU) tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) optimistis bisa menemukan satu kerangka yang bisa menghadirkan sistem nasional atau keutuhan NKRI dan keistimewaan Yogyakarta yang harus dihormati.
"Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun
nilai demokrasi," kata Presiden SBY dalam rapat terbatas untuk mendengarkan laporan dan presentasi dari Mendagri tentang kemajuan dalam penyiapan empat RUU di Kantor Presiden Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (26/11/2010).
Pernyataan SBY ini dinilai Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo, sebagai sikap pemerintah yang menginginkan Gubernur DIY dipilih langsung. Klausul utama itu juga yang diduga menjadi penyebab utama tak kunjung dikirimnya draf RUU itu ke DPR.
"Kalau itu sikapnya (SBY) begitu, pasti dia menghendaki gubernur dipilih langsung. Maka keistimewaan Yogya selama ini akan diakhiri oleh SBY," kata Wakil Ketua Komisi II, Ganjar Pranowo, saat dihubungi detikcom, Sabtu (27/11/2010).
Menurut Ganjar, penetapan Gubernur DIY seperti yang berlangsung sampai saat ini adalah bagian dari kekhususan dan keragaman daerah, sebagaimana tertulis dalam pasal 18A ayat 1 UUD 1945. Kekhususan dan keragaman ini juga yang melandasi diberlakukannya hukum syariah di Aceh, otonomi khusus Papua, dan ditunjuknya Walikota di Provinsi DKI Jakarta.
Ganjar mengatakan, jika yang dijadikan landasan presiden adalah pasal 18 ayat 4 UUD bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, kenapa hal yang sama tidak dilakukan pada Walikota DKI yang ditunjuk langsung.
"Justru presiden yang tidak memahahi konstitusionalitas dalam pasal 18A yang
mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah," kata Ganjar.
Menurut Ganjar, Presiden sebaiknya memanggil Sri Sultan Hamengkubowono X untuk membicarakan RUU Keistimewaan DIY, khususnya soal klausul pemilihan langsung atau penetapan itu. Hal ini penting untuk mempercepat penyelesaian UU Keistimewaan DIY, di samping jabatan Sultan yang akan berakhir Oktober 2011.
(Oleh: Velix V. Wanggai, dimuat di Koran JURNAS, 25 November 2010, Spektra)
Dalam bulan November 2010 ini, dua Presiden menyampaikan kuliah umum di dua perguruan tinggi negeri di Indonesia. Pertama, Presiden AS Barack Obama di UI tanggal 10 November 2010 dan kedua, Presiden SBY di Uncen tanggal 22 November 2010. Kedua presiden sama-sama konsen dengan masalah pendidikan. Dari UI di Depok Jawa Barat, Presiden Obama menjanjikan peningkatan bantuan pendidikan berupa pemberian beasiswa dan pertukaran pelajar dan mahasiswa antara AS dan RI. Sementara dari Uncen di Abepura Papua, Presiden SBY meresmikan “penegerian” lima perguruan tinggi baru di Indonesia.
Cinta Papua
Ruang auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen) pada Senin pagi 22 November 2010 itu penuh sesak dengan jejalan mahasiswa, dosen dan jajaran Pemda se-Tanah Papua. Mereka datang mendengar kuliah umum Presiden SBY yang berjudul “Menuju Indonesia Yang Sejahtera di Abad 21”. Presiden dan Ibu Ani Yudhoyono hadir di Uncen atas undangan panitia Temu Nasional BEM se-Nusantara.
Suasana kampus Uncen terlihat berbeda dari biasanya. Para mahasiswa yang ingin mengikuti kuliah umum Presiden SBY sangat antusias. Bukan saja mahasiswa Uncen tapi mahasiswa dari berbagai kampus di kota Jayapura pun hadir dan ikut menyimak kuliah umum Sang Presiden. Sejak jam tujuh pagi antrian mahasiswa mencapai 500 meter menuju gerbang utama kampus Uncen.
Kampus Uncen di Abepura terasa aman sebagai “kampus merah putih”, kampus Indonesia. Umbul-umbul dan bendera merah putih menghiasi beberapa sudut kota Abepura. Anak-anak sekolah dasar berdiri berjejer di pinggir jalan menggenggam bendera-bendera kecil dan mengelu-elukan rombongan presiden yang lewat.
Kehadiran Presiden di kegiatan mahasiswa Indonesia ini menunjukkan bahwa beliau tidak fobia dengan kritik. Para mahasiswa juga disadarkan bahwa apa yang mereka suarakan secara intelek dan bermartabat akan direspon secara cepat oleh Pemerintah. Di Uncen Presiden malah memerintahkan Menteri Pendidikan Nasional untuk menjadwalkan pertemuan bulanan pimpinan kolektif BEM se-Nusantara dengan para menteri untuk berdialog.
SBY hadir di Papua untuk kesekian kalinya sebagai tanda cintanya pada Tanah Papua. Dalam beberapa kesempatan, beliau sering melantunkan lagu “Tanah Papua” yang populer di wilayah paling timur Indonesia itu. Sewaktu mengunjungi Papua Nugini pada Maret 2010 lalu, beliau menyanyikan lagu “Tanah Papua” di hadapan warga Indonesia yang tinggal di PNG. Terakhir sewaktu menerima delegasi BEM se-Nusantara yang datang mengundang beliau di Istana Negara awal bulan ini, Presiden SBY pun mengucapkan “…I Love Papua”.
Target Presiden
Dunia perguruan tinggi dan dinamika kemahasiswaan adalah arena dimana para calon pemimpin bangsa digembleng secara moral dan keilmuan. Selama menempuh karir militer sampai memimpin Indonesia, SBY dikenal sebagai pribadi yang sangat konsen dengan intelektualisme, dekat dengan dunia perguruan tinggi dan responsif terhadap dinamika kemahasiswaan. Beliau sering diundang di berbagai kampus dan kalangan terbatas lainnya menyampaikan pemikiran-pemikirannya dan banyak menerima masukan dari berbagai pihak.
Ketika menjadi Presiden, beliau sering menyaksikan demo mahasiswa di depan Istana Negara. Terakhir aksi mahasiswa pada peringatan satu tahun KIB II beberapa waktu lalu. Saat itu Presiden berpesan agar aksi yang dilakukan tidak anarkis tetapi aspirasi mahasiswa disampaikan secara sadar, rasional dan tidak ditunggangi pihak manapun. Mahasiswa sebagai calon-calon pemimpin bangsa dituntut mengedepankan intelektualitas dan rasionalitas dalam bertindak. Dalam kaitan itu BEM pun diminta lebih kontributif dalam memecahkan masalah-masalah kebangsaan.
Presiden menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah keniscayaan. Semua potensi bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin dan membangun bangsa secara bersama-sama. Peresmian lima institusi pendidikan tinggi milik pemerintah diatas pun bertujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia untuk menjadi pemimpin di masa depan. Keberadaan lima perguruan tinggi itu juga mewakili wilayah perbatasan negara yang selama ini tidak terjangkau sentuhan pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan komitmen SBY tentang pendidikan untuk semua.
Presiden bertekad, pasca kepemimpinannya bersama Wapres Boediono pada 2014 nanti, pemimpin baru yang menggantikannya akan menerima keadaan negara yang lebih baik untuk 5 tahun berikutnya. Target Presiden, makin ke depan, negara kita makin maju, makin bermartabat dan makin sejahtera.
Kunjungan Presiden SBY dan Ibu Negara ke Jayapura, Papua memiliki makna yang mendalam. Sejak tiba di airport Sentani, Jayapura, ribuan orang menunggu di sepanjang jalan dan melambaikan tangan kepada Presiden dan Ibu Negara. Papua pernuh warna. Multikultur begitu tampak dari deretan ribuan orang. Semua orang berbaur menjadi satu. Selama 45 menit perjalanan dari airport Sentani ke tempat penginapan di kota Jayapura, kaca mobil kepresidenan selalu dibuka oleh Presiden SBY dan Ibu Negara. Lambaian tangan dan senyum hangat terpancar dari pemimpin nasional kita beserta Ibu Negara. Tiada batas antara pemimpin dan rakyat. Menyatu penuh harapan.
Dua hari, 21 - 22 November, Presiden SBY berada di Jayapura, Papua. Selama disana, ada tiga acara penting yang dihadiri oleh Presiden. Hari pertama, membuka kegiatan pembekalan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asetserta pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sedangkan padahari kedua, Presiden memberikan kuliah umum pada pembukaan Seminar dan Temu Nasional BEM Nusantara ke-III, dan peresmian lima (5) perguruan tinggi negeri di wilayah perbatasan. Rangkaian acara yang begitu padat mengandung makna yang mendalam baik bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat Papua.
Ketika berhadapan dengan para pejabat pemerintah daerah maupun para mahasiswa di kampus Universitas Cenderawasih, Presiden kembali mengingatkan agar membangun Papua harus dengan hati. Persoalan yang begitu kompleks perlu dikelola dengan kesungguhan. Membangun Papua tidak boleh setengah-setengah. Kerja keras dituntut. Membangun dengan hati menuntut ketulusan, ketekunan, dan kesabaran. Ada nilai pelayanan yang penuh kasih untuk menyelesaikan akar persoalan. Dalam konteks ini, Presiden SBY menjelaskan komitmen Pemerintah dalam membangun Papua.
Sejak tahun 2004 sejumlah perubahan pendekatan dan kebijakan telah diupayakan dengan konsisten. Pada 100 hari pertama pemerintahan SBY Jilid-1, rakyat Papua mendapat hadiah berupa Peraturan Pemerintah No. 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP). Setelah tiga tahun lama, tahun 2001 - 2004, tuntutan pembentukan MRP terbengkalai.
Demikian pula, sejak tahun 2005, Presiden SBY mengubah pendekatan dalam menangani Papua. Jika sebelumnya pendekatan keamanan (security approach), maka kini pendekatan kesejahteraan, prosperity, yang berbasis sosial budaya. Salah satu wujud nyatanya adalah politik anggaran yang semakin memihak ke Papua dan Papua Barat dalam enam tahun terakhir ini.
VIVAnews - Isu pemindahan ibukota terus bergulir di masyarakat mulai dari yang pro dan kontra. Ada beberapa daerah baru yang diusulkan menjadi pengganti Jakarta sebagai ibukota selain Jonggol dan Palangka Raya.
"Dari beberapa masukan yang ada, ada beberapa nama yang dinilai cukup relevan. Baik itu di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Seperti Sentul, Karawang, Lebak, Kuningan, Indramayu, dan Cirebon," kata Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Velix Wanggai, dalam diskusi tentang ibukota, di Jakarta, Sabtu 11 Desember 2010.
Menurutnya, pemilihan kota di Pulau Jawa cukup relevan. Karena dari jarak Jakarta yang kurang lebih 100 kilometer. Agar tidak terlalu jauh biayanya.
Velix menjelaskan, selain daerah tersebut, ada juga beberapa daerah di Jawa seperti Purwokerto yang dinilai cukup bagus dari segi infrastruktur. Ditambah lagi dengan kondisi iklimnya yang cukup nyaman. Bahkan kawasan Baturaden diusulkan menjadi kantor presiden. "Di Purwokerto bisa dibangun bandara dan dekat akses pelabuhan di Cilacap," ujarnya.
Selain pilihan kota di Pulau Jawa, lanjut Velix, juga ada pilihan kota di luar Jawa. Seperti Palangka Raya, Sulawewsi Barat, Lampung, dan Jayapura.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan mengenai kota yang akan dipilih. Menurut Velix, Presiden mengusulkan ada tiga pilihan mengenai wacana pemindahan ibukota ini. Pertama, pusat pemerintahan dan perekonomian dipindah. Kedua hanya pemerintahan saja. Ketiga, tidak pindah dengan catatan membangun transportasi publik yang memadai.
Staf ahli Menko Perekonomian, Budi Santoso, mengatakan di Pulau Jawa cukup mengalami penurunan dari segi hutan. tahun ini berkurang sekitar 21 persen. Sedangkan lahan pemukiman bertambah 149 persen. "Tentunya ini harus menjadi pertimbangan juga. Belum lagi banyak daerah di Pulau Jawa mengalami debit air," kata Budi.
Namun, menurut Budi, ada beberapa daerah di Jawa dari segi hutan maupun sumber daya air masih memadai. Salah satunya Pacitan, Magelang, Purwokerto, dan Banten. "Kalau kita tetap bertahan di Jakarta, tak ayal 2020 sampai 2050 Jakarta akan tengelam karena penurunan lahan," jelasnya.
(Dimuat di Harian Jurnal Nasional, 11 November 2010, Kolom Spektra)
Hujan rintik-rintik menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat, Barack Hussein Obama bersama isterinya, Michelle Obama, Selasa sore tanggal 9 November 2010 di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. Menurut tradisi disini, hujan itu pertanda berkah. Kurang lebih 18 jam Presiden Obama mengunjungi Indonesia. Cukup lama meninggalkan kota Jakarta membuatnya pangling. Seingatnya, dulu bangunan paling tinggi hanyalah Sarinah dan Hotel Indonesia. Tapi kini kedua bangunan itu menjadi gedung terendah di Jakarta. Becak dan bemo pun tidak terlihat lagi. Itulah kiranya yang membuat Barry, si Anak Menteng ini mengalami disorientasi tentang kota Jakarta.
Perjalanan rombongan Presiden Obama dari Halim ke Istana Negara hanya butuh waktu 25 menit. Jika jalan tidak licin, Limousine Sang Presiden hanya butuh waktu kurang lebih 7 menit. Obama kagum dengan Jakarta yang kini sudah berubah pesat. Sayangnya, beliau tidak mengetahui bahwa perubahan itu menjadi problem saat ini. Obama tidak mengetahui bahwarute yang dilewatinya itu adalah salah satu titik macet di Jakarta. Mungkin Bang Obama juga akan kaget kalau perpindahan ibukota negara dan ibukota pemerintahan telah menjadi wacana publik yang diamini oleh Presiden SBY.
Beberapa jam di Jakarta, tidak terlihat Obama sebagai seorang Afro-Amerika. Lebih pas ia sebagai Indo-Amerika. Ucapan “apa kabar, selamat sore, assalamu alaikum, salam sejahtera, terima kasih, pulang kampung nih, adalah idiom Indonesia. Apalagi ucapan “… bakso, nasi goreng, emping, krupuk, smuanya enak” adalah aksentuasi Obama yang menunjukkan bahwa ia punya kesan mendalam tentang Indonesia.
Kunjungan kenegaraan yang biasanya ketat dengan aturan keprotokoleran, kali ini berbeda. Suasana emosional dan kultural lebih nampak mendominasi prosesi kunjungan Obama di Jakarta. Dalam konperensi pers di Istana, ia menyatakan “…tidak menyangka Anak Menteng bisa masuk Istana Negara”. Obama menyebut dirinya Anak Menteng dan Indonesia adalah bagian dari dirinya. Maka ia menyampaikan simpati yang mendalam dan akan membantu korban tsunami di Mentawai dan letusan gunung Merapi. Ia menyebutIndonesia adalah dari Sabang sampai Merauke. Meskipun lahir di Jawa, Bali atau Papua, semuanya satu, Indonesia.
Ke Jakarta sama dengan “pulang kampung”, sehingga Obama harusmenyapa semua orang yang dijumpainya dengan agak “mengabaikan” protap secret service-nya sendiri. Justru yang berusaha keras “menjadi Indonesia” adalah Michelle, istrinya. Walau demikian, penampilan Michelle di masjid Istiqlal mengenakan kerudung menandakan first lady Amerika itu bersama suaminya, Presiden Barack Hussein Obama, mampu mengambil hati umat Islam Indonesia sekaligus sahabat bagi dunia Muslim.
Optimisme Obama
Di pundak Obama, semua warga dunia berharap memperoleh “berkah” keseimbangan global yang diperankannya berupa keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dilihat dari akar kata nama “Barack”, konon berasal dari kosa kata Arab, “ba-ra-ka” atau “barakah” (berkah, berkat, untung, faedah,manfaat) menjadi “mubarak” (keberkahan, kemanfaatan). Kedatangannya ke Indonesia sudah pasti memberi berkah dan manfaat bagi kedua negara melalui Comprehensive Partnership between the United States of America and Republic of Indonesia (Kerjasama Komprehensif Amerika-Indonesia). Kemitraan di bidang perekonomian, antar masyarakat sipil serta politik dan keamanan memberikan harapan bahwa Indonesia penting bagi Amerika. Karena sebagai anggota OKI, Indonesia mampu menjadi jembatan bagi Amerika Serikat dan dunia Muslim.
Peran Indonesia dalam pasukan perdamaian PBB, mendorong perdamaian di Palestina dan menjadi simpul yang kuat di ASEAN menandakan Indonesia sebagai mitra strategis yang tak dapat diabaikan. Presiden SBY menegaskan bahwa, tidak boleh adaanggapan seolah-olah ada satu kekuatan yang harus membuat Indonesia berhadap-hadapan dengannya. Sekarang semua negara berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah serta saling membutuhkan. Kepemimpinan Indonesia di G-20 adalah untuk mengajak semua negara dapat maju bersama dalam keseimbangan yang dinamis (dynamic equilibrium) baik negara maju maupun berkembang.
Kemarin tanggal 10 November 2010 adalah hari terakhir kunjungan Obama di Indonesia. Ia memuji, Indonesia sejak lama telah memiliki kekuatan nilai demokrasi, pluralisme, toleransi beragama, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila yang bisa dicontoh oleh negara lain di dunia. Ia mencontohkan mesjid Istiqlal yang bermakna “kemerdekaan” (independent) diarsiteki orang Kristen. Menurutnya, Indonesia sebagai contoh keharmonisan umat beragama di seluruh dunia. Ia meyakini Islam dan demokrasi maupun demokrasi dan kesejahteraan memiliki masa depan di Indonesia.
Dari sisi ekonomi dan investasi, posisi ekspor Indonesia ke AS memang dibawah India, Korea Selatan, China dan Jepang, namun dari sisi sosial, politik dan keamanaan regional dan global, Indonesia merupakan mitra strategis. Posisi geografis Indonesia menjadi jembatan ekonomi di Asia-Pasifik maupun negara demokrasi dengan basis umat Islam terbesar di dunia. Tak salah bila Obama berujar “I believe that Indonesia is not only a regional power that is rising, but also the global forces” (saya percaya bahwa Indonesia bukan hanya kekuatan regional yang sedang naik, tetapi juga kekuatan global). Semoga kunjungan Obama membawa “Baraka” (berkah/manfaat) bukan saja bagi Amerika Serikat dan Indonesia tapi juga dunia.[]
(Sambutan Disampaikan dalam Dialog Nasional “Membangun Daerah Kepulauan Menuju Kejayaan Bangsa Indonesia”, di Universitas Pattimura, Ambon, 11 November 2010)
Yang terhormat Bapak Gubernur Maluku,
Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku,
Yang terhormat Bapak Rektor beserta segenap civitas academica Universitas Pattimura,
Yang terhormat Para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh adat,
Yang terhormat Pengurus IKAPELAMAKU selaku penyelenggara kegiatan Dialog
Nasional “Membangun Daerah Kepulauan Menuju Kejayaan Bangsa Indonesia”,
Serta segenap pelajar dan mahasiswa Universitas Pattimura yang kami kasihi,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Syalom, dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan ijin-Nya kita semua masih diberikan kesempatan untuk bersama berkumpul di Auditorium Rektor Universitas Pattimura pada kesempatan yang baik hari ini. Perkenankan saya mengucapkan terimakasih kepada pengurus Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Maluku-Yogyakarta (IKPELAMAKU) atas undangan sebagai narasumber dalam acara dialog nasional “Membangun Daerah Kepulauan Menuju Kejayaan Bangsa Indonesia”.
Kami merasa berbahagia dan merasakan ini sebagai suatu kehormatan bagi kami untuk hadir menyampaikan materi tentang kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung pembangunan daerah kepulauan sebagaimana yang dimintakan oleh panitia penyelenggara. Pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin mengucapkan selamat atas penetapan Dr. J. Leimena, salah satu putra terbaik bangsa, yang telah ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pahlawan nasional. Penetapan Dr. J. Leimena sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasanya merupakan salah satu bukti pengabdian, jasa dan kecemerlangan prestasi putra Maluku di pentas sejarah politik nasional yang menjadi kebanggan kita semua. Dr J. Leimena merupakan salah seorang anak bangsa yang paling banyak menjabat sebagai menteri, yakni sebanyak 18 kali selama 20 tahun sejak 1946 sampai 1966, dan paling sering ditugaskan (sebanyak 7 kali) sebagai Pejabat Presiden oleh Presiden Sukarno jika melakukan lawatan tugas ke luar negeri. Semoga jasa kepahlawanan dan prestasi yang telah ditorehkan dalam sejarah perjuangan bangsa menjadi inspirasi bagi kaum muda Maluku dan seluruh bangsa Indonesia untuk meneladani jasa-jasa dan teladan yang telah ditorehkan dalam mempertahankan keberadaan bangsa dan negara Indonesia.
Bapak Gubernur Maluku, Bapak Ketua DPRD Provinsi Maluku, Para Muspida, Bapak Rektor Unpatti,
para mahasiswa dan hadirin yang berbahagia.
Sebagaimana kita maklumi bersama, reformasi pembangunan nasional telah membawa perubahan pada pendekatan kebijakan pembangunan nasional yang semula cenderung continental-based approach menjadi marine-based approach. Dalam tata kelola pemerintahan kita, pergeseran pendekatan kebijakan ini telah diwujudkan melalui dibentuknya Departemen Eksplorasi Laut (DEL) sejak 1999 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang saat ini berganti menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Wilayah Indonesia sebagaimana yang dideklarasikan pada 13 Desember 1957 dan diterima menjadi bagian dari hukum laut internasional (The United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, 1982), menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut terluas, jumlah pulau terbanyak, dan pantai terpanjang kedua di dunia. Letak geografis Indonesia yang berada di khatulistiwa serta diantara dua benua dan dua samudera sangat strategis bagi hubungan antarbangsa dan antara Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Wilayah Indonesia yang demikian itu sangat penting untuk disadari, karena merupakan kekuatan sekaligus kelemahan, dan memberikan peluang serta ancaman yang menjadi basis bagi kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 buah dan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer, juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Kawasan pesisir dan lautan yang dinamis juga mengandung potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstrasi seperti industri, pemukiman, konservasi. Sumbangan sumber daya kelautan terhadap perekonomian nasional cukup besar, yang merupakan urutan kedua setelah jasa-jasa. Untuk itu potensi kelautan yang ada perlu dioptimalkan dengan memanfaatkan sumber daya kelautan yang meliputi wilayah laut teritorial sampai dengan 200 mil dan hak pengelolaan di wilayah laut lepas yang jaraknya lebih dari 200 mil, mendayagunakan sumberdaya kelautan untuk perhubungan laut, perikanan, pariwisata, pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan.
Dengan demikian, kelautan dan perikanan merupakan salah satu pilihan sektor andalan pembangunan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Untuk itu, tentu saja pembangunan kelautan memerlukan dukungan politik dan pemihakan yang nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Namun, disisi lain, dari berbagai potensi kelautan yang ada, juga terdapat tantangan dalam pengelolaan sektor tersebut. Salah satu tantangan utama pembangunan kelautan yang dihadapi adalah melaksanakan strategi yang tepat guna menghadapi dan mengantisipasi potensi konflik teritorial dengan negara-negara tetangga melalui upaya menindaklanjuti United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982, baik dalam konteks penguatan perlindungan terhadap kedaulatan wilayah dari segi hukum internasional maupun dalam hal pemanfaatan nilai-nilai ekonomi kelautan.
Menyadari arti penting sektor kelautan maka dalam Undang-undang nomor 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, menyebutkan salah satu misi pembangunan jangka panjang adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Misi ini dicapai dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secaraterpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan.
Dalam arah kebijakan jangka panjang nasional RPJPN 2005-2025 menyebutkan bahwa dalam 20 tahun ke depan, arah pembangunan yang dituju perlu memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut. Dengan cakupan dan prospek sumber daya kelautan yang sangat luas, maka arah pemanfaatannya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Di samping itu, mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, maka pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan perlu menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada. Selain itu, kebijakan dan pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakan keterpaduan antara sektor lautan dan daratan serta menyatu dalam strategi pembangunan nasional sehingga kekuatan darat dan laut dapat dimanfaatkan secara optimal.
Hadirin para peserta dialog nasional yang berbahagia,
Salah satu Misi Presiden Republik Indonesia untuk Pembangunan Nasional Tahun 2009 – 2014, yaitu: “Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang”. Berdasarkan visi dan misi keadilan ini, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan daerah pada masa Kabinet Indonesia bersatu II, yang diantaranya diarahkan untuk pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat dan/atau laut di setiap wilayah, serta memperhatikan prinsip keberlanjutan dan daya dukung wilayah.
Dalam periode kedua kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014), pembangunan kewilayahan berbasis kepulauan menjadi salah satu fokus perhatian Kabinet Indonesia Bersatu-II untuk mewujudkan misi keadilan pembangunan dan pembangunan untuk semua (development for all). Dalam periode kedua masa pemerintahan Presiden SBY, sebagaimana digariskan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, kebijakan rencana pembangunan nasional dalam Buku III RPJMN “Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Memperkuat Sinergi Pusat-Daerah dan Antardaerah”, disusun dengan pendekatan kewilayahan berbasis 7 (tujuh) wilayah pulau besar dengan memperhatikan diferensiasi potensi sumberdaya, kebutuhan strategis, dan prioritas kebijakan.
Dalam pembangunan kewilayahan berbasis pulau-pulau besar ini, pemerintah merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan, antara lain: a) Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera; dan, b) Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarpulau untuk mendukung perekonomian domestik; c) Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah; d) Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana; serta, e) Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan. Dalam pembangunan kelautan, melalui pendekatan pembangunan kewilayahan, diarahkan untuk menempatkan wilayah laut sebagai sarana untuk mendorong keterkaitan antarwilayah dengan mengembangkan dan memperkuat rantai produksi dan distribusi komoditas unggulan wilayah khususnya industri berbasis kelautan. Pengembangan wilayah laut juga akan dilakukan melalui pendekatan wilayah terpadu dengan memperhatikan potensi mineral dan energi, potensi perikanan, potensi wisata bahari, potensi industri maritim, serta potensi transportasi, teknologi dan menjaga kelestarian ekosistem laut.
Secara kongkrit, dengan mempertimbangkan keterkaitan lintas sektoral maupun keterkaitan antar wilayah, RPJMN 2010-2014 menetapkan 9 (sembilan) wilayah pengembangan laut, yakni: 1) wilayah kelautan Sumatera; 2) wilayah kelautan Malaka; 3) wilayah kelautan Sunda; 4) wilayah kelautan Jawa; 5) wilayah kelautan Natuna; 6) wilayah kelautan Makassar-Buton; 7) wilayah kelautan Banda Maluku; wilayah kelautan Sawu; 9) wilayah kelautan wilayah kelautan Papua. Dari kesembilan wilayah ini, wilayah kelautan Maluku-Banda merupakan salah satu diantara 5 prioritas pengembangan untuk periode 2010-2014.
Hadirin para peserta dialog nasional yang kami hormati,
Dalam melaksanakan pembangunan daerah di era desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah berlandaskan pada dua payung hukum utama yakni, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan pemerintah daerah. Sesuai semangat desentralisasi dan otonomi daerah, kedua payung hukum ini pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kemandirian daerah cukup besar. Bagi daerah-daerah kepulauan yang memiliki karakter yang spesifik tantangan yang dihadapi pemerintah daerah kepulauan dalam menjalankan pembangunan cukup berat. Sehingga tentunya membutuhkan pertimbangan luas wilayah laut sebagai salah satu variabel penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Persoalan saat ini adalah pemerintah dalam memperhitungkan Dana Alokasi Umum pemerintah baru memperhitungklan luas wilayah darat saja. Usulan memasukkan faktor luas lautan dalam penentuan DAU pertama kali diajukan oleh tujuh propinsi yang masuk dalam Forum Kerjasama Pemerintah Daerah Propinsi Kepulauan. Perhitungan dana perimbangan yang hanya memperhitungkan luas wilayah darat dapat memunculkan kesan perlakuan kurang adil karena adanya beban pembinaan wilayah luas wilayah dan tantangan yang lebih kompleks.
Memperhatikan tantangan riil yang dihadapi pemerintah daerah, formulasi alokasi DAU seyogyanya perlu memperhatikan perbedaan karakteristik daerah, tingkat kesulitan, wilayah kepulauan, serta luas wilayah laut baik dalam variabel maupun pembobotan penghitungan DAU. Kemungkinan penyertaan variabel luas laut sebagai bagian daroi formulasi DAU sesungguhnya selaras dengan visi memperkuat dimensi keadilan disemua bidang pembangunan. Dengan demikian, tentunya menjadi wajar jika variabel luas wilayah dalam perhitungan DAU memasukan perhitungan luas wilayah laut.
Selain kebijakan pembangunan kepulauan berbasis wilayah pulau besar yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, dalam hal pengelolaan pulau-pulau kecil salah satu acuan dalam pengelolaan kepulauan adalah Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2005 mengenai Pengelolaan Pulau-pulau kecil terluar, yang penanganannya difokuskan pada 92 pulau kecil terluar. Kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar tersebut diarahkan pada: 1) menjaga keutuhan NKRI, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa, serta menciptakan stabilitas kawasan; 2) memanfaatkan SDA; 3) memberdayakan masyarakat.
Bapak Gubernur Maluku, Bapak Ketua DPRD Provinsi Maluku, Para Muspida, Bapak Rektor Unpatti, para mahasiswa, dan hadirin yang berbahagia.
Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi kepulauan yang kaya akan potensi sumberdaya alam dan kelautan. Dapat dikatakan bahwa, potensi kelautan dan perikanan yang ada saat ini sangat strategis untuk menjadikan Maluku lumbung ikan nasional.Maluku memiliki laut dengan potensi lestari ikan sebesar 1,6 juta ton per tahun dan baru dimanfaatkan sekitar 300 ribu ton, memiliki kurang lebih 100 ribu tenaga nelayan, ditambah dengan penghasilan perikanan laut Maluku yang rata-rata 1,6 juta ton pertahun. Sedangkan pemanfaatanya baru berkisar 500 ton per tahun. Ini berarti kebutuhan perikanan masih tersedia melebihi permintaan yang ada. Selain itu, 12 unit pelabuhan yang ada juga menjadi indikator kemajuan sektor perikanan di Maluku.
Saat ini sumbangan produksi dan pendapatan dari pengelolaan laut masih belum memadai sehingga belum mampu mengatasi masalah kemiskinan nelayan dan ketertinggalan kawasan pesisir. Potensi perikanan di provinsi yang terdiri atas 1.336 pulau ini mencapai 1,64 juta ton per tahun, namun saat ini produksi baru mencapai 300.000 ton/tahun (sekitar 20%). Di sisi lain, beberapa wilayah laut menghadapi ancaman penurunan stok ikan dan kerusakan terumbu karang sebagai akibat pola pemanfaatan yang kurang berkelanjutan.
Gerakan untuk menetapkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional juga didukung oleh posisi dimana provinsi ini berada di wilayah segitiga daerah penangkapan ikan (golden triangle fishing ground), yaitu: Laut Banda, Laut Arafura dan Laut Seram sehingga pantas dicanangkan sebagai Lumbung Ikan Nasional. Dalam kaitan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat puncak acara Sail Banda di Ambon pada 3 Agustus 2010 secara tegas menyatakan bahwa pemerintah mendukung gerakan Maluku menjadi lumbung ikan nasional. Gerakan yang didukung oleh Presiden ini perlu ditindaklanjuti dengan proses teknokratis penyusunan konsep perencanaan yang matang dan penyiapan regulasi terkait yang meliputi, tata ruang wilayah kepulauan Maluku, maupun jika dipandang perlu, penyediaan landasan kebijakan di tingkat nasional .
Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPRD Provinsi Maluku, Para Muspida, Bapak Rektor Unpatti, para mahasiswa dan hadirin yang berbahagia.
Demikian paparan kami tentang kebijakan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah kepulauan. Semoga berkenan dan dapat menjadi masukan untuk diskusi kita pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
