"Komunike Bali: Sustainable Development Goals"

Jurnal Nasional | Kamis, 28 Mar 2013

oleh Velix Wanggai 


Bali kembali menjadi saksi sejarah di dalam proses perubahan pembangunan global. Kita masih ingat di waktu-waktu lalu, ASEAN Summit dan Konferensi Internasional Perubahan Iklim digelar dan berhasil meletakkan landasan dan semangat baru masyarakat ASEAN dan komitmen global untuk memelihara iklim global. Hari-hari ini kita semua dapat menyaksikan para pemimpin dunia berhasil meletakkan visi besar global untuk mengubah agenda Millenium Development Goals (MDGs).

Presiden RI, Presiden Liberia, dan PM Inggris sebagai co-chair dari High Level Paneltelah berhasil merumuskan kerangka baru yang dalam pandangan Presiden SBY menyebutinya 'Sustainable Development Goals' (SDGs). SDGs inilah akan menjadi bahan utama dari Agenda Pembangunan Pasca-2015. Belajar dari pengalaman pelaksanaan Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs yang dicanangkan pada tahun 2000 lalu, ternyata diperlukan keseimbangan dari berbagai aspek.

Karena itu, Presiden SBY nyatakan bahwa agenda yang disusun akan mempromosikan keseimbangan yang optimal antara pertumbuhan ekonomi, kesetaraan sosial, dan keberkelanjutan lingkungan.
Agenda Pembangunan Pasca-2015 ini merupakan tugas sejarah yang ditugaskan oleh PBB sejak tahun 2010. Saat itu PBB merasa perlu untuk mereview dan menyiapkan strategi baru pengganti MDGs. Selanjutnya, pada pertengahan Juli 2012 Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon menunjukkan 27 tokoh-tokoh dunia dari sektor pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil sebagai anggota dari High Level Panel of Eminent Persons.

Sebelum di Bali, para 27 tokoh dunia ini berkumpul di New York, London, dan Monrovia dengan mengangkat tema yang berbeda-beda namun miliki benang merah dalam merumuskan konsep Agenda Pembangunan Pasca-2015.

Kesepakatan di Bali ini disebut Komunike Bali yang sepakat bahwa pentingnya kemitraan global yang setara dengan kemampuan masing-masing. Visi utamanya adalah untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim dalam segala bentuk. Untuk itu, Komunike juga menegaskan adanya kebutuhan untuk mempromosikan agenda Pasca-2015 yang mengintegerasikan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan kelestarian lingkungan.

Sejalan dengan visi besar itu, 27 tokoh dunia itu mengimbau komunitas global untuk melakukan transformasi ekonomi dan sosial yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif pada lingkup lokal, nasional, dan global. Pertumbuhan ekonomi semata tidaklah cukup untuk memastikan terwujudkan keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi semua.

Pertemuan Bali ini akan menjadi bahan penting dalam pertemuan di PBB pada Mei 2013. Kita menyadari bahwa tantangan sentral dari Agenda Pembangunan Pasca-2015 adalah bagaimana menjamin globalisasi menjadi sebuah kekuatan positif untuk seluruh umat manusia hari ini maupun generasi masa depan. Namun yang terpenting dalam laporan PBB yang berjudul 'Realizing the Future We Want for All', PBB menilai pola 'Business as usual' sudah tidak tepat sebagai suatu opsi dan perubahan yang transformatif mutlak dibutuhkan dewasa ini.

Untuk pendekatan yang holistik wajib hadir untuk mengatasi segala persoalan dan tantangan global, regional, nasional, dan lokal. Sekali lagi, Komunike Bali telah integrasikan empat dimensi penting, yakni pembangunan sosial yang inklusif, keberlanjutan lingkungan, pembangunan ekonomi yang inklusif, dan dimensi perdamaian dan keamanan. Akhirnya, agenda Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan merupakan tanggungjawab kolektif semua umat manusia.

Pemimpin dan Gagasannya

Jakarta | Kamis, 21 Mar 2013 Jurnal Nasional

Era reformasi di Indonesia memunculkan beberapa fenomena baru, terutama dalam konteks kepemimpinan politik. Pada masa lalu, dukungan partai politik bagi seorang calon pemimpin adalah mutlak bahkan dipandang sebagai prestise. Namun dewasa ini, partai politik hanyalah ornamen bagi demokrasi prosedural. Melepas dukungan dari partai politik, para konstituen pun beralih ke figur dominan.

Siapakah figur dominan itu? Yakni mereka yang dikenal karena memiliki kemampuan finansial, pemimpin partai politik, pemimpin pemerintahan atau militer, aktivis politik, aktivis sosial, artis maupun tokoh masyarakat. Jika teori menyatakan leadership is a process, maka mereka yang tersebut diatas telah melewati suatu proses panjang di bidangnya dan layak mencalonkan atau dicalonkan menjadi pemimpin publik. Konsekuensinya, proses seorang calon pemimpin dari kecil hingga dewasa, perkembangan individu dan sosialnya pun dinilai.

Ternyata teori tak selamanya sama dengan praktek. Konstruksi dinamika politik dan pengaruh keterpilihan (electability) seseorang saat ini diukur hanya berdasarkan hal-hal yang tidak substantif. Kini orang senan mengecek siapa Presiden Indonesia yang akan datang dengan cara survey. Mereka menyandingkan pasangan-pasangan figur politik dominan dan menanyakan respondennya, siapakah yang layak menjadi Presiden Indonesia pasca Presiden SBY pada 2014 mendatang. Muncullah jawaban responden terkait beberapa nama figur politik dominan.

Setelah memperoleh jawaban semacam itu, rakyat tidak lagi melihat latarbelakang dan kapasitas figur yang dimenangkan dalam survey itu. Rakyat hanya disuguhkan kenyataan bahwa figur-figur yang layak adalah mereka yang berasal dari dinasti politik tertentu, memiliki kemampuan ekonomi atau karena memiliki popularitas publik. Rakyat tidak disuguhi wawasan untuk memahami pemimpin atau kemimpinan nasional sebagai bagian penting dari apa yang hendak dicapai bangsa Indonesia di masa depan.


Pentingnya Gagasan
 
Kembali lagi sebagai sebuah proses, rakyat perlu mengetahui proses individual dan sosial figur pemimpinnya. Rakyat perlu memahami mengapa seseorang terpilih menjadi Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dengan elektabilitas tinggi. Apakah ia terpilih karena dinasti politik, kemampuan ekonomi, populis atau gagasan dan kiprahnya. Di sisi lain, negara tidak hanya tergantung pada figur pemimpinnya semata, tetapi sistem yang menaunginya. Biasakah para surveyor menguji calon-calon Presiden itu dengan menyuguhkan pertanyaan-pertanyaan yang memancing keluarnya gagasan mereka tentang masa depan bangsa?

Hal ini penting dilakukan juga pada mereka, sehingga rakyat tidak hanya diajak berpikir tentang siapa presidennya nanti tapi calon presidennya pun harus tahu bagaimana memimpin bangsa yang besar ini. Semua hanya berpikir menjadi Presiden tetapi tidak semua yang berpikir tentang sistem yang hendak dibangun.

Satu dekade terakhir, infrastruktur politik kita telah diperkuat di segala tingkatan. Tetapi kita ingin membangun sistem politik yang dapat menjamin kenyamanan dan keberlangsungan kepemimpinan nasional yang kuat dan legitim. Hal itu yang mendorong Presiden SBY mengundang beberapa tokoh politik, militer dan tokoh masyarakat datang menemui beliau di Istana Negara.

Memimpin bangsa Indonesia adalah sebuah pekerjaan berat, sehingga tidak dapat diukur dengan kekayaan materi, dinasti politik atau popularitas semata. Rakyat tidak boleh disilaukan dengan semua itu, karena jabatan Presiden Indonesia adalah amanah penderitaan rakyat.

Hanya mereka yang memahami denyut kehidupan rakyat di seluruh pelosok Nusantara saja yang berhak memperoleh amanah itu. Yaitu mereka yang mampu menyelami kondisi kehidupan rakyat dan mampu melahirkan ide ke arah mana rakyat dan bangsa ini dibawa. Sudah pasti, di akhir periode kepemimpinan ini, rakyat mulai bertanya siapakah yang akan menggantikan Presiden SBY pasca 2014 nanti.

Tidak ada yang tahu. Tetapi sebagai bangsa yang besar, Presiden Indonesia adalah taken for granted, dimana bila tiba saatnya, pasti ada figur terpilih yang memimpin bangsa ini. Kita yakin bahwa bangsa Indonesia ke depan akan semakin kuat dan jaya karena kemampuan pemimpinnya mengambil inisiatif dan terobosan baru. Sudah kita buktikan bahwa Indonesia dipercaya dan disegani dunia saat ini, disamping karena kemajuan ekonomi yang dicapai, juga karena gagasan-gagasan besar Presiden SBY di pelbagai fora internasional.