REFLEKSI PALANGKARAYA: KESETIAKAWANAN SOSIAL DI ERA YANG BERUBAH

Palangkaraya,  20 Desember 2016

 

Harian Rakyat Merdeka, 25 Desember 2016
Oleh: Velix Wanggai
(Ketua Umum Pelaksana Peringatan Nasional HKSN 2012 di Ternate dan 2013 di Makasar)

Hari ini, 20 Desember 2016, Indonesia merayakan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN). Puncak acaranya di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang diketuai oleh Bung Margiono, Ketum PWI. Mungkin tidak semua orang memahami apa itu HKSN, apa latar belakangnya dan mengapa kita peringati HKSN setiap tahunnya. Terlepas dari ketidaktahuan itu, yang terpenting adalah makna dari kata-kata kesetiakawanan sosial. Ketika disimak dengan cepat, publik akan mengingat solidaritas, kepedulian dan gotong royong. Syukur, jika kita memaknainya demikian.

INDONESIA PENUH WARNA

Kita semua sadar, Indonesia penuh warna-warni. Sejumlah pakar menilai Indonesia sebagai pluralistic society, atau bahkan fragmented society. Kemajemukan adalah warna Indonesia dengan identitas yang beragam. Dewasa ini ruang publik kita dihadapkan dengan soal kemajemukan dan kebhinekaan dalam relasi sosial antar warga bangsa. Pertanyaannya, apakah kemajemukan menjadi penghalang dalam kehidupan demokrasi atau sebaliknya, kemajemukan menjadikan demokrasi lebih hidup dan lebih bermakna? Pertanyaan ini sejalan dengan apa yang Arend Lijphart, 'Democracy in Plural Societies' (1977), telah bedah di sejumlah negara yang majemuk.

Kita memperkirakan, pada umumnya, anak-anak bangsa pasti sepakat bahwa kemajemukan menjadikan demokrasi lebih berwarna, lebih hidup dan lebih substansial. Mungkin benar, demokrasi yang monolitik mampu menjamin stabilitas namun ternyata ia mengerangkeng kreativitas warganegara. Di era revolusi teknologi dewasa ini, demokrasi yang monolitik justru melahirkan polarisasi sosial dimana masing-masing entitas sosial lebih menonjolkan semangat kelompoknya dan mengklaim kebenaran hanya miliknya.

Generasi kelas menengah Indonesia yang rata-rata “well educated” menyadari bahwa mempertentangkan kemajemukan di era ini adalah langkah mundur. Sebab, para pendiri bangsa (the founding fathers) Indonesia telah sepakat untuk menfinalkan penghormatan atas kemajemukan sebagai bagian dari sikap keberbangsaan kita. Realitas kemajemukan bangsa ini telah mengukir tinta emas sejarah pada setiap generasi. Dimulai dari “08, 28, 45, 55, 66, 77, 88, 98” dan seterusnya, kemajemukan merupakan energi yang menghidupkan gerak sejarah setiap generasi bangsa Indonesia.

Inilah kenyataan sosiologis Indonesia, sehingga sejak dipakai sebagai semboyan kebangsaan, seloka Bhineka Tunggal Ika yang terikat kokoh di kedua kaki burung Garuda lambang negara Indonesia tidak pernah diprotes atau digugat oleh kelompok-kelompok sosial yang ada di Indonesia. Semua mengapreasi yang menandakan mereka akui bahwa bangsa Indonesia heterogen. Seloka itu adalah tali pengikat keragaman suku, ras, adat-istiadat, bahasa dan agama di kepulauan Nusantara ini menjadi suatu bangsa besar bernama Indonesia.

Lagu kebangsaan 'Indonesia Raya' maupun lagu nasional 'Dari Sabang Sampai Merauke' membantu menjelaskan kepada setiap anak-cucu bangsa Indonesia bahwa mereka tidak hidup sendiri. Masih ada saudara sebangsanya yang tinggal di balik gunung dan lembah, di pulau besar dan kecil, di seberang sungai dan lautan, dari pulau Sumatera di ujung barat hingga pulau Papua di ujung timur. Mereka adalah saudara sebangsa dan setanahair Indonesia. Mereka senantiasa bersama kita di saat senang maupun susah.

Kesadaran ini sudah tumbuh lama, berurat-akar dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sehingga ia tumbuh menjadi sub-kultur bangsa Indonesia. Hidup saling menolong, membantu yang tertimpa musibah adalah tradisi yang spontan karena telah mensub-kultur. Dua bulan dan tiga minggu lalu subkultur itu terlihat jelas ketika musibah banjir bandang di Garut, Jawa Barat dan gemba bumi di Pidie Jaya, Aceh. Berbondong-bondong baik secara perorangan maupun lembaga turun ke lokasi bencana di Garut dan Pidie, juga kegiatan gelar donasi amal di pelbagai tempat untuk membantu saudara-saudara di Pidie Jaya, Aceh.

MENGELOLA TANTANGAN

Itulah ciri kesetiakawanan sosial yang mensub-kultur di tubuh bangsa Indonesia. Namun tak dapat dipungkiri bahwa sub-kultur itu bisa saja terkikis oleh pengaruh eksternal berupa arus globalisasi, revolusi teknologi, ide-ide ideologi trans-nasional, kepentingan ekonomi baru, proxi-war, maupun solidaritas budaya yang melemahkan ikatan kebangsaan. Semua kecenderungan baru itu akan hadir beriringan dengan tuntutan zaman yang berubah.

Sebagai negara besar dengan sistem demokrasi liberal berdasarkan Pancasila yang juga sebagai ideologi terbuka, Indonesia adalah ruang besar yang terbuka bagi segala jenis barang untuk ditampungnya. Indonesia harus merelakan tubuhnya dijamah oleh pelbagai kecenderungan perubahan ideologi politik dan ekonomi dunia yang sedang mengarah padanya.

Apalagi, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita dihadapkan dengan politik-ekonomi global yang menganut rejim perdagangan bebas. Denga geo-strategis, posisi kepulauan Nusantara menjadi incaran berbagai kekuatan modal sebagai lokasi investasi maupun sebagai market yang potensial. Dengan julukan 'emerging economy', Indonesia bagai gadis cantik yang banyak dilirik banyak lelaki. Bahkan, dari pelbagai analisis telah mengatakan krisis di masa depan terletak di sisi pangan, energi dan air.

Ke dalam negeri, kita dihadapkan dengan soal kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Hal ini diakui di dalam kerangka perencanaan Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Ada sejumlah strategi yang diterapkan baik strategi sektoral, strategi kewilayahan dan strategi lintas isu dan bidang.

Kemiskinan, pemerataan dan ketimpangan adalah soal sentuhan pembangunan, apakah negara hadir untuk melayani mereka yang termaginal baik dari sisi kelas sosial atau dari sisi regional.

Salah satu jawabannya adalah soal kesetiakawanan sosial kebangsaan. Kesetiakawanan sejak level yang paling bawah mulai dari keluarga, RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan negara.

Kita semua tidak ingin Indonesia dianggap sebagai negara gagal. Dalam bukunya, 'Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy' (2006), Noam Chomsky, menyebutkan 2 karakter utama negara gagal. Pertama, negara tidak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melindungi warga negaranya dari kekerasan dan bahkan kehancuran. Kedua, negara tidak mampu mempertahankan hak-hak warga negaranya baik di Tanah Air maupun di luar negeri serta tidak mampu menegakkan institusi demokrasi.

Kita sadar, gejala-gejala semacam itu bisa menelesik di mana saja dan dalam momentum apa saja apalagi dengan revolusi teknologi dengan media sosial yang sangat masif. Karena itu, tradisi kesetiakawanan sosial bangsa harus dirawat, dipupuk dan dikelola. Pemerintah, Kementerian Sosial menjahit dan merajut komitmen kesetiakawanan sosial yang melekat di hati semua komponen bangsa.

Presiden ke Presiden juga menaruh harapan besar atas agenda HKSN. Di era Presiden Megawati Soekarnoputri, tema HKSN 2003 di Palu mengangkat tema 'Meningkatkan Perlindungan Sosial dalam Rangka Memperbaharui Kesetiakawanan Sosial Nasional". Sementara, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pernah diangkat tema 'Kesetiakawanan Sosial Wujudkan Masyarakat Sejahtera' , yang digelar di Medan pada HKSN 2007. Masing-masing tema hadir sesuai konteks di masa-masa itu.

Disinilah, pentingnya peringatan HKSN. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menegaskan HKSN merupakan momentum dalam tantangan persoalan kemajemukan yang menjadi investasi kekayaan bangsa. Kemajemukan tidak hanya memberikan nilai tambah, namun kita sadar pula, di dalam kemajemukan ada potensi dis-integratif yang berdampak terhadap persatuan dan kesatuan bangsa (Mensos KIP, 19/12/2016).

Momen HKSN, menurut Menteri Khofifah Indar Parawansa, dijadikan momentum untuk mengembalikan suasana saling setia, saling peduli, dan saling tolong menolong. Tanpa Dayak, kita bukan Indonesia. Tanpa Bugis, Makasar, Papua, Aceh, Sunda, Jawa, dan kita semua bukan Indonesia.

Kita harus yakin, kebhinekaan dan keberagaman menjadi perekat batin yang menjadi fondasi keindonesiaan kita.

MEMPERTEGUH KEBERSAMAAN

Meneriakkan yel-yel solidaritas kesetiawanan sosial kebangsaan saja tidak cukup menjadikan Timnas Sepakbola Indonesia merebut piala AFF 2016 di Bangkok.

Namun, kita membutuhkan persiapan latihan yang matang. Kekompakan semua stakeholders sepakbola di Tanah Air dan yang terpenting lagi adalah teamwork yang kompak. Kekuatan sebuah tim disamping secara fisik dan teknik, juga kemampuan emosional dalam strategi dan taktik memainkan bola, menekan atau mengendor permainan.

Dalam konteks itu, manajemen pemerintahan pun hadir untuk merajut semua kekuatan bangsa, memompa dengan intens komitmen kesetiakawanan, menggali nilai-nilai kearifan lokal untuk dikontekstualisasi dalam pembangunan, dan memadukan aksi nyata kesetiakawanan dan kepedulian sosial agar lebih terpadu, terfokus dan terukur.

Kita melangkah telah dipedomani oleh kerangka perencanaan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Presiden Joko Widodo telah memberikan visi besar dan arah kebijakan yang jelas kepada kita semua untuk melayani kebutuhan dasar rakyat, membangun dari pinggiran dan kelompok marjinal dan membangun karakter bangsa melalui revolusi mental.

Sebagai bagian dari amanat itu, Kementerian Sosial membangun program-program yang bernuansa kesetiakawanan sosial, baik dari sisi kelompok sosial yang tak mampu maupun dari sisi membangun dari pinggiran.

Akhirnya, kehadiran Presiden Joko Widodo di peringatan HKSN di Palangkaraya, 20 Desember 2016, semakin memperteguh komitmen kesetiakawanan, solidaritas dan gotong royong. Semua ini adalah modal sosial dalam kerja keras bangsa dalam mewujudkan Indonesia Sejahtera. Sekali lagi, Presiden Joko Widodo berpesan, mari kita menjaga kebhinekaan, kemajemukan dan nilai kejuangan. Marilah kita nyatakan kesetiakawanan dalam perbuatan, tidak hanya nyatakan kesetiakawanan dalam pembicaraan saja. Dalam sistem ketatanegaran pun telah menghargai kemajemukan. 'Itu sebuah karunia, anugerah yang patut disyukuri', pesan Presiden Joko Widodo.

Mari kita galakkan, Tiada Hari Tanpa Kesetiakawanan Sosial, guna memperteguh solidaritas kebangsaaan kita menuju Indonesia Sejahtera.

Palangkaraya, Bumi Pancasila, 20 Desember 2016.

Presiden Jokowi Memastikan Narasi Besar untuk Tanah Papua

Rabu 19 Oct 2016, 16:35 WIB

Kolom

Velix Wanggai - detikNews

Jakarta - Dalam 2 tahun terakhir Presiden Joko Widodo telah menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan di Tanah Papua. Komitmen dan aksi nyata ini dianggap sebagai cerminan konsep Indonesia-sentris yang digaungkan Presiden Jokowi.

Sejalan dengan terobosan ini, namun terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus ditangani Presiden Jokowi dan para pembantunya.

Paling tidak, terdapat 4 pekerjaan rumah untuk Tanah Papua yang harus digenjot dalam 3 tahun tersisa, dan agenda tersebut saling terkait satu sama lainnya dalam narasi tunggal pembangunan Tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Agenda pertama, Presiden Jokowi perlu memenangkan geo-politik internasional dan regional atas isu Papua. Untuk itu, diplomasi formal Indonesia harus melibatkan komponen masyarakat dalam konteks diplomasi publik (public diplomacy) di semua arena internasional guna menjelaskan sikap dan langkah-langkah Pemerintah atas Papua sejak era Presiden Megawati, Presiden SBY dan Presiden Jokowi saat ini.

Peristiwa 6 negara di Kawasan Pasifik mengangkat isu Papua di Sidang Umum PBB pada akhir September 2016 lalu sebagai cerminan belum efektifnya diplomasi Indonesia dalam menangkal isu internasionalisasi masalah Papua. Karena itu, sudah saatnya, Kementerian Luar Negeri tidak hanya sebagai pemain tunggal dalam diplomasi luar negeri namun mengatur irama diplomasi komprehensif atas isu Papua dengan agenda setting yang terukur.

Sedangkan agenda kedua, Presiden Jokowi perlu memastikan jalannya skenario rencana yang telah dituangkan di dalam Buku III Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 yang terkait dengan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat. RPJM di era Jokowi telah menyempurnakan RPJMN di era SBY terhadap pembangunan Tanah Papua.

Dalam hal ini, kerangka perencanaan Papua yang sudah disusun itu perlu diikuti dengan kerangka anggaran dan regulasi yang lebih memihak ke Tanah Papua. Dengan demikian, langkah-langkah percepatan pembangunan yang nyata dapat menjawab segala kritikan dari dunia internasional bahwa negara tidak hadir dan melakukan pembiaran atas kemiskinan dan ketertinggalan di Tanah Papua.

Agenda Ketiga yang perlu dilihat Presiden Jokowi adalah memastikan evaluasi UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otsus telah berjalan hampir 15 tahun namun belum pernah dilakukan evaluasi total atas desain dan implementasi UU Otsus ini. Apakah UU ini masih cocok dan relevan dengan situasi kekinian dan tantangan Papua ke depan.

Sudah saatnya, UU Otsus ini dirombak total, atau minimal, revisi terbatas atas poin-poin kewenangan, keuangan, pembangunan, hubungan antarlembaga dan politik lokal Papua. Ini pun sejalan dengan sejumlah regulasi baru yang hadir seperti UU No. 23/2014 soal Pemda, UU No. 6/2014 soal Desa dan sejumlah regulasi sektoral yang telah berubah dalam 15 tahun terakhir. Pihak Kemendagri dan Kemenkum HAM harus menjadi motor perubahan di dalam mewujudkan desain otonomi asimetrik ini.

Sementara agenda keempat yakni Presiden tidak boleh menutup mata dengan aspirasi dan suara-suara rakyat Papua yang meminta Dialog Jakarta-Papua. Di akhir Desember 2014 saat Natal Bersama di Jayapura, Presiden Jokowi telah membuka pintu dialog dengan rakyat Papua.

Lima (5) kali kunjungan kerja Presiden Jokowi dalam 2 tahun ini adalah sebuah langkah positif dan optimistik. Namun, Presiden Jokowi perlu memastikan desain dialog dan tujuan dialog dalam mewujudkan kesepakatan bersama yang permanen dan komprehensif. Di era sebelumnya, Presiden SBY telah meletakkan fondasi penyelesaian Aceh dengan payung UU No. 11/2006 soal Pemerintahan Aceh. Saatnya, bagi Pemerintahan Jokowi merumuskan terobosan politik yang terhadap soal Tanah Papua.

Seluruh langkah ke depan ini harus menguatkan rasa percaya, trust, rakyat Tanah Papua terhadap Jakarta.

*) Dr (Can) Velix Wanggai, MPA, Direktur Riset The Institute for Regional Institutions and Networks (The IRIAN Institute)
(nwk/nwk)

Gubernur: Penyelesaian Papua Hanya Melalui Otsus Plus

September 19, 2016

JAYAPURA, – Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku, dirinya tidak akan berbicara tentang masalah Papua lagi dengan pemerintah pusat. “Sudah saya bicarakan pernyataan saya di Kementerian Hukum dan HAM itu, yang menolak Tim Papua soal rancangan UU Otonomi Khusus Pemerintahan di Tanah Papua. Saya bilang saya tidak akan berbicara tentang Papua. Kalau orang pusat mau berbicara soal Papua silahkan dan saya tidak. Sampai hari ini saya menutup diri. Saya tidak mau bicara kalau orang lain berbicara mengenai masalah Papua,”tegas Gubernur Lukas saat diwawancarai pers di Jayapura belum lama ini.
Dikatakan mantan Bupati Puncak Jaya ini, seharusnya pemerintah pusat jeli melihat berbagai persoalan yang terjadi di Papua saat ini. bahwa kunci penyelesaian dari semua persoalan tersebut hanyalah melalui Otsus Plus. “Masalah Papua mau Menkopolhukam, atau siapakah mau datang saya tidak mau pusing. Karena saya sudah berbicara. Sebab kalau mau selesaikan masalah Papua yakni kuncinya di Otsus Plus. Tidak ada jalan lain,”tegasnya lagi.

Menurutnya, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pusat harusnya menerima hal ini. Oleh karena itu, jika masalah Papua semakin besar, silahkan Jakarta yang mengurusnya. Tidak ada urusan lagi dengan pemerintah di daerah. “Tawarannya kita sudah kasih yakni Otsus plus, tapi sampai sekarang tidak diakomodir,”ucapnya.

Sebelumnya saat berkunjung ke Papua, Kamis 16 Juni 2016, Mantan Menkopolhukam Luhut B Panjaitan menilai sinergi yang dibangun antara pusat dan Papua belum sejalan, sehingga tak heran perjalanan RUU Otsus Plus menuju ke Prolegnas kerap kandas sejak pengusulannya pada tahun 2013 lalu. “Soal RUU Otsus Plus kita lagi bicara. Sekarang masih sedang evaluasi yang maka kita mau lihat dulu perbaikan seperti apa yang sedang dilakukan. (Draft yang ada) ini saja belum jalan dengan bagus (sinerginya). Kita ingin jalan dengan baik dulu lalu nanti kita lihat (pertimbangkan) lagi,” katanya.

Luhut menilai perbaikan yang semestinya dilakukan Pemprov Papua yakni mesti ada sinergi antara Papua dan semua kementerian lembaga. Terkait proses pembangunan di provinsi setempat. “Karena jangan sampai ada tumpang tindih program. Misalnya kita melihat kenapa pendidikan tidak terlalu bagus, tapi uangnya sudah terlalu banyak. Bahkan sekarang ternyata ada kurang disana dan sini sehingga perlu kita perbaiki,”jelasnya rinci.

Sementara disinggung mengenai pemberian kewenangan perijinan seperti di bidang kehutanan maupun perkebunan, sebagaimana usulan dalam draft RUU Otsus Plus, Luhut menyatakan hal itu cukup sulit untuk dikabulkan.

Diketahui, Pemprov Papua sudah mengajukan draft RUU Otsus Plus kedalam Prolegnas Perubahan 2016 di DPR RI mesti kandas. Lobi-lobi yang dilakukan di Badan Legislasi DPR RI belum mampu membawa RUU ini masuk sebagai salah satu produk yang bakal disahkan menjadi UU.
Pemerintah Provinsi mesti menunggu hingga 2017 untuk kembali mengajukan RUU Otsus Plus masuk dalam Prolegnas. Untungnya, upaya ini masih mendapat dukungan dari DPR RI sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua Fadli Zon saat bertandang ke Papua. Politisi Gerindra ini menjanjikan bakal membantu untuk memasukan RUU Otsus Plus sebagai usulan hak inisiatif DPR RI pada tahun 2017 mendatang.[Andi Riri]

Sambutan Masyarakat Sorong raya

Kunjungan ke Sorong

Menteri Basuki Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Waduk Gondang

Jumat , 11 Mar 2016

Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, meninjau progres pembangunan Waduk Gondang di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (11/3).

Dalam acara tersebut juga hadir Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Mudjiadi dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Yudi Pratondo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Karanganyar Juliyatmono.

Untuk pembangunan Waduk Gondang pemerintah mengalokasi dana senilai Rp 617,2 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2014-2018, untuk pembebasan lahan Rp 120 miliar.

Presiden Joko Widodo atau yang biasa disapa Jokowi saat meninjau Waduk Gondang mengatakan bahwa pembangunan Waduk Gondang saat ini sudah mencapai 24 persen dari target 19 persen dan diharapkan akhir 2017 sudah selesai.

“Sudah selesai sampai saat ini 24 persen, kita harapkan akhir 2017 selesai karena dikerjakan 3 shift,” tutur Presiden Jokowi. Nantinya, kata Presiden, sebanyak 80 persen alirannya mengalir ke wilayah Sragen. Dengan selesainya waduk tersebut Jokowi berharap akan meningkatkan produksi padi, beras atau produksi lainnya di wilayah tersebut.

Presiden Jokowi tiba di waduk Gondang pada siang hari, kunjungan tersebut dilaksanakan setelah Presiden memberikan Kuliah Umum pada Lustrum ke 8 Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada kunjungan ke Waduk Gondang, Presiden ditemani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Karanganyar Juliyatmono.
Sedangkan pejabat Kementerian PUPR yang mendampingi adalah Direktur Jenderal SDA Mudjiadi, Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA Imam Santoso dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Ditjen SDA Yudi Pratondo.

Dirjen SDA Mudjiadi mengatakan bahwa saat ini perkembangannya mencapai 24 persen dari target 19 persen, jadi 5 persen lebih maju dari target. Ditegaskan bahwa akhir 2017 waduk Gondang akan selesai.
Mudjiadi mengatakan bahwa saat ini pembangunan waduk tersebut sedang dalam tahap pembangunan spillway, tubuh bendungan dan diversion tunnel.

“Waduk Gondang tampungannya 9,15 juta kubik, panjang bendungan 604 meter dan tingginya 71 meter, pemanfatannya adalah meningkatkan intensitas tanam di daerah irigasi seluas 4680 hektar. Saat ini intensitas masa tanamnya adalah 1,4 sampai 1,6 kali per tahun dengan adanya waduk ini diharapkan meningkat menjadi 2,5 kali masa tanam per tahun,” tutur Mudjiadi.

Selanjutnya, kata Mudjiadi, manfaat lainnya adalah untuk air baku sebanyak 200 liter per detik, konservasi daerah aliran sungai, retensi banjir sekitar 2 juta meter kubik dan juga dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan olahraga air. (nrm)
Biro Komunikasi Publik

Bakohumas Mendorong Kecepatan Respon dan Pemberian Informasi Kementerian/Lembaga

Kamis , 10 Mar 2016

Dirjen  Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Djoko Agung Haryadi membuka Rapat Kerja (Raker) Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian/Lembaga (K/L) dan BUMN, Selasa (8/3)  di Bandung, Jawa Barat.

Djoko mengungkapkan bahwa agenda raker tersebut merupakan tindak lanjut dari pelantikan pengurus Bakohumas  tahun lalu di Surabaya, Jawa Timur. Selain itu juga dari  arahan yang disampaikan Presiden RI pada tanggal 4 Februari 2016.

“Salah satu arahan Presiden RI di Istana beberapa waktu lalu adalah humas yang berada di kementerian/lembaga harus memiliki kecepatan dalam merespons dan kecepatan memberikan informasi, harus sadar media. Terkait dengan Bakohumas, saya harapkan kementerian/lembaga bisa  mengesampingkan ego sektoral. Kedepankan kebersamaan dan sinergi. Jangan hanya fokus pada masalah-masalah yang ada di kementeriannya saja,”kata Djoko

Dengan dasar itulah, Dirjen IKP dalam pembukaan Raker Bakohumas 2016 menyampaikan bahwa program kerja pengurus Bakohumas diharapkan selaras dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.
“Salah satu tolok ukur keberhasilan adalah terfokus dalam konteks Government Public Relation (GPR),” jelas Djoko.

Dirjen IKP mencontohkan bentuk sinergi kementerian/lembaga adalah keberhasilan dalam mengelola informasi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tingi (KT) Luar Biasa ke-5 OKI yang disebarluaskan melalui jaringan Bakohumas. Penyelenggaraan OKI kemarin menjadi trending topic di Twitter dan media sosial lain.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR Velix Wanggai menjelaskan bahwa  sebelum penyelenggaraan rapat kerja pada Hari Senin (7/3),  pengurus Bakohumas melaksanakan koordinasi awal untuk menyiapkan draf agenda di Selasa (8/3). Beberapa masukan disampaikan oleh masing-masing pengurus.

Disebutkannya, Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol Sekretariat Kabinet, Alfurkon Setiawan, menyampaikan bahwa salah satu hal yang dapat dilakukan oleh anggota Bakohumas adalah menyediakan fitur di situs kementerian/lembaga masing-masing. Dengan adanya fitur tersendiri dari Bakohumas di tiap situs kementerian/lembaga, semua informasi dapat masuk ke sana sehingga pemantauan tentang kegiatan masing-masing instansi dapat jelas terlihat

“Kami dari PUPR juga mengusulkan agar dibuat Bandung Agreement. Yakni pernyataan komitmen para pengurus Bakohumas dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat masing-masing pengurus juga memiliki agenda di K/L tempat kami bertugas,”ujar Velix.

Ditambahkannya, dalam raker tersebut masing-masing bidang yaitu Bidang Diseminasi Informasi, Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Advokasi dan Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi serta Sekretariat Bakohumas menyampaikan program –program kerja untuk dapat dilaksanakan pada Pengurus Bakohumas Periode 2015 -2020. (ind)

Realisasikan Infrastruktur, Menteri Basuki: Bekerja Harus Ikhlas

Ilustrasi : Okezone

Feby Novalius

Jurnalis

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meminta keluarga besar Kementerian PUPR untuk bekerja iklas dan kompak, ditengah mewujudkan realisasi proyek infrastruktur yang tengah berjalan (on progres).

Basuki mengatakan, kerja kompak didalam keluarga Kementerian PUPR dapat mewujudkan infrastruktur yang handal nantinya, sebagaimana yang diamanatkan oleh bangsa dan negara.
"Apapun tugas kita, kalau kita lakukan dengan bersatu dan kompak serta iklas tentu hasilnya pasti baik. Untuk itu, seluruh keluarga besar dalam bekerja harus kompak untuk mewujudkannya," harap Basuki dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (6/3/2016).

Di sisi lain, Basuki yang tengah menghadiri acara tasyukuran Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Pembangunan IV, era Presiden Soeharto (1983-1988), menuturkan Suyono Sosrodarsono sangat istimewa.
"Beliau ini tidak hanya sebagai orang tua, akan tetapi juga sebagai guru kita dan selalu mengayomi adik-adiknya," tuturnya.

Di tengah memperingati Hari Ulang Tahun Suyono Sosrodarsono yang memasuki usia ke-90 tahun, menurut Basuki, beliau merupakan senior yang selalu memberikan suri teladannn juga selalu setiap terhadap profesinya dan memiliki komitmen yang tinggi pada bidang ke-PU-an.

Sementara itu, Suyono Sosrodarsono mengatakan, dalam bekerja jangan pernah takut terhadap kesalahan. "Ya kalau takut salah tidak usah bekerja, karena ini merupakan pelajaran untuk lebih baik lagi," ujarnya.
Menurut Suyono, di eranya sangat minim sekali dalam tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) tertutama dibidang infrastruktur. "Untuk itu berdayakanlah SDM untuk terus mengikuti pendidikan yang ada," harapnya.

(rhs)

Pos Lintas Batas Negara Digenjot Rampung Akhir 2016

Disfiyant Glienmourinsie

Sabtu,  5 Maret 2016  −  15:54 WIB

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan sembilan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) selesai pada akhir 2016 untuk menjaga perekonomian wilayah perbatasan/Ilustrasi

A+ A-

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan sembilan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) selesai pada akhir 2016. Pembangunan kawasan perbatasan termasuk pos lintas batas merupakan pelaksanaan Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi, Rido Matari Ichwan, mengatakan bahwa pembangunan PLBN sangat penting karena Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara diantaranya seperti Malaysia, Papua New Guinea, Timor Leste dan lainnya. Sembilan PLBN tersebut yaitu PLBN Motaain, Motamasin, Oepoli dan Wini di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kemudian di Kalimantan Barat ada Aruk, Nanga Badau dan Entikong dan di Papua ada di Skouw dan Waris. “Kalau PLBN di Motaain selesai sekitar Oktober (2016) dan yang lainnya Desember (2016) selesai,” kata Rido dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/3/2016)

Dari sembilan, dua PLBN besar yaitu Entikong dan Motaain sudah mulai pembangunannya pada 2015, sementara lima PLBN baru awal tahun ini dimulai. Kemudian untuk dua lagi yaitu PLBN Oupoli dan Waris baru masuk tahap pra design.

Dia menambahkan, orang atau barang yang akan melintas PLBN nanti, akan ditertibkan sehingga dari negara tetangga tidak bisa keluar masuk semaunya. “Setiap orang atau barang yang melintas akan dicek dengan lebih ketat menggunakan x-ray,” tandasnya.

Sembilan PLBN yang dibangun tersebut sebelumnya sudah ada namun dianggap tidak layak untuk menjadi pos lintas batas. Sehingga pos lama diratakan dan kemudian dibangun baru. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Cipta Karya hingga per 1 Maret, progres kegiatan fisik PLBN Entikong telah mencapai 44,52%, Montaain 49,12%, Aruk 0,09%, Nanga Badau 0,39%, Motamasin 3,17%, Wini 10,88%, Skouw 6%

(akr)

Kementerian PUPR Siap Bangun 65 Bendungan demi Kedaulatan Pangan

Kamis,  4 Februari 2016  −  13:11 WIB

Kementerian PUPR menyatakan siap membangun puluhan bendungan demi melaksanakan amanat yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian/ Ilustrasi

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan siap membangun puluhan bendungan demi melaksanakan amanat yang tertuang dalam Rencana Strategis 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 19/Permentan/HK.140/4/2015 pada 6 April 2015 terkait kedaulatan pangan.

Demi mendorong rogram Kementerian Pertanian (Kementan) soal kedaulatan pangan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerangkan pihaknya diamanatkan dalam penyediaan air demi mengimbangi konvensi perluasan lahan tanam dan untuk irigasi lahan pertanian.

"Dalam tugas itu, ada 1 (program kerja) kita dan 4 ada di Kementan. Maka untuk memenuhinya, kita mendapat tugas penyediaan air atau ketahanan air  untuk mencapai kedaulatan pangan," jelasnya dalam Economic Forum CIMB Niaga di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

"Rencananya, kami akan membangun 65 bendungan, dan ini akan dilakukan dalam 5 tahun kedepan serta memperluas jaringan irigasi hingga 1 juta ha untuk mengimbangi konversi lahan," sambungnya.

Tak hanya itu, demi menunjang ketersedian air untuk luas lahan tanam,  Kementerian PUPR memiliki 7,3 juta lahan irigasi untuk menambahakan ketersedian air dan menegaskan bakal terus menambahkan lahan irigasi. Selain itu di tahun 2015, dia menerangkan telah menyelesaikan 13 bendungan baru yang mempunyai total kapasitas sebanyak 889 meter3 (kubik)

"Di 2015 kita sudah selesaikan 13 bendungan baru. Ini bisa memperluas pengairan dari 11% menjadi 19%. Untuk tahun ini kita akan bangun 8 bendungan baru. Minggu- minggu ini baru ditenderkan dua bendungan baru. Kita harapkan semua bisa selsai ditenderkan dan cepat dikerjakan. Hal-hal ini yang diharapkan mampu mencukupi, untuk mencapai kedaulatan pangan," pungkas dia.

(akr)
dibaca 2.392x

Akhir Februari 2016, Kementerian PUPR Baru Serap 4,9% Anggaran

Dana Aditiasari - detikfinance

Selasa, 01/03/2016 13:20 WIB

 

 

Foto: Rachman Haryanto

 

Jakarta -Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga akhir Februari 2016 masih di bawah 5%. Sejumlah kendala masih menghambat percepatan penyerapan anggaran.

"Sampai pagi ini (1/3/2016), penyerapan anggaran masih 4,9%. Secara fisik, progres fisiknya 3,35%," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Capaian ini masih jauh dari target kementerian, yang mematok angka 10% penyerapan anggaran di awal 2016. Lelang dini yang dilakukan sejak pertengahan tahun lalu, belum cukup mamacu kinerja kementerian pimpinan Basuki Hadimuljono ini. "Masih belum sesuai target," sambung Taufik.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran. Salah satunya adalah, masalah administratif di internal kementerian.

"Ada beberapa hal, misalnya di Direktorat Jenderal Cipta Karya, ada satuan kerjanya yang baru dirombak antara lain itu," jelas Taufik.

Kendala lainnya adalah faktor cuaca. "Sekarang sedang musim hujan. Pembangunan konstruksi ini sangat hati-hati supaya kualitasnya bagus. Memang ada sedikit kendala di situ," sambung Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak, dalam kesempatan yang sama.

Namun demikian, kata Hermanto, capaian ini sudah termasuk baik. Lantaran pada periode sebelumnya, Kementerian PUPR belum bisa melaksanakan belanja sama sekali di awal tahun.

"Sekarang kan, awal tahun kita sudah ada penyerapan. Ini sudah bagus, kita sudah one step ahead (satu langkah lebih maju). Memang butuh penyesuaian lagi supaya percepatan yang diharapkan lebih baik lagi," tutur dia.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang terus berkomitmen melakukan percepatan pembangunan infrastruktru di beberapa lini.

Untuk mendukung semangat tersebut, pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan konstruksi dengan cara biasa. Hermanto Dardak mengatakan, butuh penerapan teknologi agar percepatan pembangunan bisa dicapai.

"Pada sektor Konstruksi, Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) Kementerian PUPR terus melakukan inovasi. Hasil inovasi tersebut seperti penemuan precast (beton pra cetak) yang terus diperbaharui kualitas fisiknya," kata dia.

Precast adalah beton-beton yang dicetak dengan bentuk-bentuk tertentu, sesuai kebutuhan yang ditujukan untuk mempercepat proses pembangunan konstruksi.

"Saat ini kita dituntut bukan sekedar bisa membangun, tapi pembangunan infrastruktur juga harus cepat. Dengan precast ini, kita seperti membangun lego. Kita tinggal pasang-pasang begitu, jadi prosesnya lebih cepat dan manajemennya lebih baik. Tapi kualitas konstruksinya nggak kalah," kata dia.

Hari ini, Badan Penelitian Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR menyelenggarakan acara Kolokium 2016, berisi sejumlah diskusi membahas hasil penemuan-penemuan sektor konstruksi.

"Jadi kita pertemukan hasil-hasil inovasi di Balitbang denga berbagai proyek konstruksi yang ada untuk diterapkan. Semoga percepatan pembangunan yang diharapkan bisa tercapai," pungkas dia.(dna/wdl)

Kementerian PUPR Serap Rp1,1 T Perbaiki 82.245 Unit Rumah

Ichsan Amin

Jum'at,  29 Januari 2016  −  23:39 WIB

Kementerian PUPR melalui Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyerap anggaran sebanyak Rp1,1 triliun untuk memperbaiki 82.245 unit rumah. Foto: Ilustrasi/Sindo

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyerap anggaran sebanyak Rp1,1 triliun melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan tersebut merupakan program bedah rumah dalam rangka menyediakan rumah layak huni kepada masyarakat.

Direktur Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Hardi Simamora mengatakan, jumlah rumah yang dibedah dengan penyerapan anggaran tersebut mencapai 82.245 unit rumah meliputi wilayah Sumatera, Wilayah Jawa, Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara serta Wilayah Maluku dan Papua.

"Rinciannya masing-masing sebanyak 8.699 rumah di wilayah Sumatera bagian utara, 7.215 unit di Sumatera bagian selatan, 32.624 unit di wilayah Jawa, 7.238 di Kalimanatan, 15.299 di Sulawesi, 6.366 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara serta sebanyak 4.804 unit di Wilayah Maluku dan Papua," ujarnya dalam jumpa pers di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (29/1/2016). 

Dia menjelaskan, penyaluran BSPS merupakan amanat Undang-Undang no 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemmukiman yang menyebutkan bahwa bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR bisa dilakukan melalui stimulan rumah swadaya. "Selain itu, aturannya juga terdapat dalam amanat Recanana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN) 2015-2019 mengenai peningkatan kualitas dan pembangunan baru.

Menurut Hardi, program rumah swadaya melalui BSPS dilakukan melalui rekening penerima bantuan yang dibuat oleh pihak bank penyalur di kantor pusat jakarta atas nama masing-masing penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen. "Selanjutnya dana tersebut langsung dibelanjakan kepada toko bahan bangunan pada toko-toko bangunan yang ditunjuk oleh penerima bantuan secara berkelompok.

"Jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdiri atas dua, yakni peningkatan kualitas dengan jumlah maksimum Rp15 juta dan Pembangunan baru maksimal Rp30 juta," tandasnya.

Tidak Efektif

Di tempat yang sama, Pengamat Perumahan, Mohammad Jehansyah Siregar mempertanyakan efektivitas program tersebut. Menurut dia, program tersebut, rentan menimbulkan lahirnya birokrasi rente dan rentan ditunggangi kepentingan politik.

"Kita tidak tahu di lapangan akan seperti apa. kalau ditunggangi kepentingan politik, artinya penetapan lokasinya bisa tergantung kepada kepala daerah setempat. Sementara rentan melahirkan birokrasi rente sebab, pemerintah pusat tidak sampai pada detil di lapangan. Artinya, ketika tim di daerah siap yang dibentuk melalui SKPD dan Satker ya lepas. Makanya perlu evaluasi terus," ujarnya, yang juga Tenaga Ahli Menteri PUPR Bidang Perumahan dan Pemukiman

Dia mengatakan, program tersebut harus lebih diperjelas, terutama target sasaran kepada penerima bantuan. Dia beralasan, penggunaan anggaran melalui perbaikan atau peningkatan kualitas rumah pada program tersebut bisa bermasalah selama kriteria penerima bantuan juga tak diperjelas.

"Saya atau keluarga sayasaja bisa ikut program tersebut. Misalnya, kalau ada lahan saya kosong saya bangun setengah, kemudian ikuti program peningkatan kualitas rumah, maka rumah saya dibantu juga," katanya.

Sebagai informasi, mekanisme penyaluran bantuan pada program tersebut berdasarkan usulan Bupati maupun Walikota setempat bersama Kementerian PUPR. Selanjutnya melalui Musyawarah perencanaan pembangunan yang digodok Bappenas dilakukan penetapan lokasi. Data lokasi, mempertimbangkan data dari Badan Pusat Statistik maupun pemda setempat terkait lokasi tinggal warga MBR.

Setelah itu, Satuan kerja bersama perangkat dinas daerah setempat melakukan sosialiasi dan merekrut tim fasilitator. Untuk selanjutnya tim fasilitator membentuk kelompok calon penerima bantuan, menyusun proposal hingga diverivikasi sebelum uang bantuan diserahkan melalui transfer rekening lewat Bank BTN. Pada tahun ini, program yang sama di Kementerian teknis PUPR juga masih akan berlanjut dengan total anggaran mencapai Rp1,425 triliun dengan target perbaikan rumah sebanyak 95.000 unit.

(dmd)
dibaca 3.133x

2016, Anggaran Infrastruktur Kementerian PUPR Rp 104,08 triliun

Minggu, 24 Januari 2016 | 22:12

     

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) (istimewa)

Jakarta – Tahun 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diamanatkan untuk merealisasikan belanja infrastruktur sebesar Rp 104,08 triliun. Untuk itu, dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR telah melaksanakan lelang dini pada Agustus 2015.

Hal itu dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dalam siaran persnya, Minggu (24/1). Ia mengatakan, pada awal Januari 2016 juga telah dilakukan penandatanganan kontrak serentak kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR Tahun 2016 yang disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pelelangan dini dan penandatanganan kontrak di awal tahun juga dimaksudkan agar perekonomian tumbuh dengan baik. Dengan demikian, pembangunan fisik dalam setahun dapat menghasilkan infrastruktur yang lebih berkualitas dan segera dinikmati masyarakat.

Menurut Basuki, untuk mendorong pembangunan infrastruktur, PUPR juga berkomitmen mendorong penggunaan peralatan, material konstruksi, dan sumber daya lokal.

Pada Sabtu (23/1), Basuki meresmikan MarkPlus Center for Infrastructure yang berlokasi di Kantor MarkPlus, Office 88 Lantai 8, Kota Kasablanka. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti didampingi CEO dan Founder MarkPlus,Inc Hermawan Kertajaya. “Saya mengapresiasi MarkPlus Inc juga telah berhasil mengembangkan MarkPlus Center for Technology and Creativity di Bandung dan MarkPlus Center for Tourism & Hospitality di Bali dan sangat diharapkan bersinergi keberadaannya dengan MarkPlus Center for Infrastructure, antara lain untuk mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dan kota-kota cerdas yang berkelanjutan di Indonesia,” ujar Basuki.
Terkait dukungan terhadap sector pariwisata,Kementerian PUPR pada tahun ini telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 triliun untuk pembangunan akses jalan ke kawasan wisata, sanitasi dan air bersih.

Siprianus Edi Hardum/EHD

Suara Pembaruan

Menteri PUPR : 2016 adalah Tahun Percepatan

Kamis , 7 Jan 2016

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa tahun 2016 adalah tahun percepatan kerja. Tahun 2016, Kementerian PUPR mempercepat penyerapan mulai dari Bulan Januari. Dengan percepatan penenyerapan di awal tahun Basuki optimis mampu menyerap 5-6 persen. Demikian disampaikannya saat wawancara dengan Oxford, Kamis (7/1).

“Di tahun sebelumnya, penyerapan dimulai pada Bulan Mei – Juni dan menyerap sebesar 5-6 persen anggaran. Untuk tahun ini kami percepat penyerapan pada awal tahun dengan penyerapan sekitar 5-6 persen. Langkah tersebut dilakukan agar penyerapan tahun ini lebih baik,”tegas Basuki.

Dikatakannya, tanggal 6 Januari 2016 dilakukan penandatanganan paket lelang Kementerian PUPR. Total paket yang ditandatangani hari ini sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8,81 Triliun. Dari 644 paket, sebanyak 597 paket merupakan paket kecil dibawah Rp 50 miliar yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah, sementara sisanya 47 paket adalah paket besar diatas Rp 50 miliar. Nilai kontrak tersebut merupakan 10.84 % dari total belanja modal Kementerian PUPR Tahun 2016.

Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur PUPR, Tahun 2016 Kementerian PUPR yang memiliki 10.752 paket kontrak dengan nilai Rp 73,41 Triliun, telah melaksanakan pelelangan dini sejak Bulan Agustus hingga Desember 2015 sebanyak 5.344 paket, dengan nilai Rp. 42,74 Triliun. Kegiatan lelang dini dan penandatanganan kontrak di awal tahun 2016 bertujuan agar pekerjaan dapat dilakukan selama satu tahun penuh sehingga infrastruktur yang dibangun lebih cepat selesai dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Beberapa target yang direncakana PUPR selama Kabinet Kerja antara lain pembangunan 1.000 km jalan tol, Program Sejuta Rumah dan Program 100-0-100  yang terkait dengan sanitasi, permukiman kumuh dan air bersih. Target pembangunan 1.000 km jalan tol tersebar di seluruh kawasan Indonesia. Diperkirakan dapat selesai lebih cepat satu tahun atau pada 2018 mendatang. Di bidang sumber daya air, PUPR menargetkan akan membangun 49 bendungan.(ind)

Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Kementerian PUPR

Rabu , 6 Jan 2016

Sebagai tahun percepatan kerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan “Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016”, pada hari Rabu 6 Januari 2016 di Ruang Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta.

Acara tersebut dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Jaksa Agung M. Prasetyo, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan para pejabat Kementerian PUPR.

“Kalau hari ini sudah ditandatangani, besok harus sudah bekerja. Pola baru ini yang saya dorong dan tekankan kepada seluruh kementerian. Saya berbahagia sekali di Kementerian PU hari ini sudah memulai, seperti yang 4-5 bulan lalu saya sampaikan, kontrak-kontrak harus dimulai diawal bulan Januari dan pekerjaan juga dimulai diawal Januari” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya.

Acara penandatanganan kontrak dilakukan di 5 lokasi secara bersamaan yakni Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Basuki Hadimuljono menyaksikan acara tersebut melalui video conference dari Ruang Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta. 

Pada masing-masing lokasi akan ditandatangani sebanyak 10 paket yang terdiri dari paket kontraktual baik pekerjaan fisik maupun jasa konsultansi di bidang jalan dan jembatan, sumber daya air, infrastruktur permukiman, dan penyediaan perumahan.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan agar pembangunan infrastruktur PUPR dapat banyak menyerap tenaga kerja tanpa melupakan penggunaan teknologi dan alat berat, dilakukan oleh kontraktor lokal, dan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

Sementara itu Menteri Basuki menyampaikan penyerapan anggaran di Bulan Januari ditargetkan sebesar 5-6 persen. “Acara ini bukan seremonial, namun semata-mata laporan Kementerian PUPR kepada masyarakat bahwa kita siap bekerja awal Januari 2016. Biasanya penyerapan anggaran pada Bulan Mei-Juni sebesar 6%, kita akan tarik menjadi Bulan Januari sehingga penyerapan anggaran lebih baik”, jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.   

Total paket yang ditandatangani hari ini sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8,81 Triliun. Dari 644 paket, sebanyak 597 paket merupakan paket kecil dibawah Rp 50 miliar yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah, sementara sisanya 47 paket adalah paket besar diatas Rp 50 miliar. Nilai kontrak tersebut merupakan 10.84 % dari total belanja modal Kementerian PUPR Tahun 2016.
Paket kontrak tersebut antara lain:

1. Bidang SDA sebanyak 191 paket senilai Rp. 811,41 Miliar untuk mendukung ketahanan pangan, antara lain Pembangunan Jaringan DI Kelarik Kab. Natuna, Lanjutan Pembangunan Sistem Air Baku (SPAM Regional) Kota dan Kab. Sorong, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Batang Anai I (6.764 Ha) Kab. Padang Pariaman (Lanjutan).
2. Bidang Jalan dan Jembatan sebanyak 436 Paket senilai Rp. 7,93 Triliun, antara lain pembangunan dan preservasi jalan nasional di kawasan perbatasan dan jalan trans Papua.
3. Bidang Infrastruktur Permukiman sebanyak 11 Paket senilai Rp. 68,87 Miliar, antara lain Pengembangan SPAM IKK Jatinangor (ITB) Tahap 2, SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi Gunung Seriang di Kab. Bulungan, dan SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi Mentarang Kab. Malinau.
4. Bidang Penyediaan Perumahan sebanyak 6 Paket senilai Rp. 4,8 Miliar, antara lain Penyusunan Manajemen Mutu SDM Ditjen Penyediaan Perumahan, Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan SOP di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, Pengembangan SIMKA Ditjen Penyediaan Perumahan.

Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur PUPR, Tahun 2016 Kementerian PUPR yang memiliki 10.752 paket kontrak dengan nilai Rp 73,41 Triliun, telah melaksanakan pelelangan dini sejak Bulan Agustus hingga Desember 2015 sebanyak 5.344 paket, dengan nilai Rp. 42,74 Triliun. Kegiatan lelang dini dan penandatanganan kontrak di awal tahun 2016 bertujuan agar pekerjaan dapat dilakukan selama satu tahun penuh sehingga infrastruktur yang dibangun lebih cepat selesai dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.
Selama ini, pelelangan pekerjaan kontraktual baru dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan, prosesnya membutuhkan waktu hingga 4 bulan, sehingga tanda tangan kontrak dan pekerjaan dilapangan baru dimulai mendekati tengah tahun.

Disamping menyaksikan penandatanganan kontrak, Presiden RI Bapak Joko Widodo dan Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimuljono juga melakukan video conference dengan pelaksana kegiatan pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Jawa Tengah dan pembangunan Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur untuk mengetahui perkembangunan kedua proyek strategis tersebut.   
Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 104,08 Triliun dengan rincian:

1. Belanja Modal sebesar Rp. 81,24 Triliun (78,05%),
2. Belanja Barang sebesar Rp. 20,48 Triliun (19,68%),
3. Belanja Pegawai sebesar Rp. 2,36 Triliun (2,27%).

Kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR bertujuan untuk mendukung agenda Nawacita Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diantaranya membangun Indonesia dari pinggiran, mewujudkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing. (gstv)

Jokowi Desak Proyek Infrastruktur Digarap Kontraktor Lokal

Lily Rusna Fajriah

Rabu,  6 Januari 2016  −  14:02 WIB

Presiden Jokowi mengamanatkan agar paket proyek infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR digarap oleh kontraktor lokal/ Ilustrasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar paket proyek infrastruktur yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan‎ Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) digarap oleh kontraktor lokal. Hal ini ditekankannya dalam acara Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Kementerian PUPR.

(Baca Juga: Dobrak Tradisi Lama, Jokowi Kebut Pekerjaan Proyek di Awal Tahun)

Menurutnya, jika dilakukan maka hal ini akan menjadikan peredaran uang di daerah-daerah semakin banyak. Pasalnya, selama ini arus uang yang masuk ke daerah hanya 'numpang lewat' dan setelah ‎itu kembali masuk ke Ibu Kota.

"Gunakan paket kontrak yang ada tadi, gunakan kontraktor lokal.  Kalau terpaksa nasional, maka sub nya itu harus lokal. Kenapa begitu, karena saya ingin peredaran uang itu makin banyak di daerah. Jangan sampai hanya mampir, terus ketarik lagi ke Jakarta," katanya di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menginginkan agar proyek yang dikerjakan ini dapat membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Namun tetap tanpa melupakan untuk menggunakan teknologi.

‎"Kita ingin buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Angka sebesar Rp104 triliun di infrastruktur PU akan membuka lapangan kerja besar sekali, saya titip usahakan proyek ini banyak menyerap tenaga kerja. Tanpa melupakan bahwa harus menggunakan teknologi," terang dia.

Dia juga menambahkan, kepada para kontraktor proyek agar meningkatkan penggunaan komponen lokal (local content). Diharapkan olehnya kontraktor dapat mengusahakan untuk tidak selalu menggunakan produk impor.

"Saya minta ke kontraktor, agar penggunaan local content diutamakan. Jangan dikit-dikit impor. Stop itu! Gunakan local content, syukur kalau bisa semuanya barang lokal. Jangan lagi beli pipa impor. Ada tuh di Batam, ada lagi buat jembatan impor baja padahal ada Krakatau Steel," tandasnya.

(akr)
dibaca 7.447x