Staf Khusus Presiden: Tak Patut Pemerintah Dinyatakan Gagal

Kamis, 28/01/2010 19:54 WIB
Luhur Hertanto - detikNews

Jakarta - Capaian paling nyata dari program 100 Hari Pertama Pemerintahan SBY-Boediono adalah perluasan cakupan program-program pro-rakyat. Maka sangat tidak tepat bila tudingan yang menyebutkan bahwa pemerintahan SBY-Boediono telah gagal.

"Alangkah tidak patut jika elit politik menyatakan pemerintah telah gagal dalam 100 hari ini," ujar Velix V Wanggai, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Kamis (28/1/2010).

Di temui di sela peresmian PLTU Labuan, Pandeglang, Banten, putra asli Papua ini menyebutkan sejumlah kebijakan yang merupakan perluasan cakupan program pro-rakyat di masing-masing kementrian. Di antaranya adalah perluasan penerima KUR, Jamkesnas, sertifikasi tanah rakyat (Larasita) dan kenaikan alokasi dana agunan untuk PNPM Mandiri di seluruh daerah.

"Untuk program Raskin sekarang para nelayan kecil juga mendapatkannya di saat cuaca tidak memungkinkan untuk melaut. Selama 14 hari diberikan beras 2 kg per hari," papar Velix.

Perluasan cakupan program pro-rakyat yang ditetapkan dalam 100 Hari Pertama itu, menurutnya merupakan landasan untuk pelaksanannya program bersangkutan lima tahun ke depan. Seluruhnya merupakan langkah strategis untuk kelangsungan pelaksanaan yang lebih baik.

"Termasuk memasukkan pendekatan wilayah menjadi mainstreaming dalam pembangunan sektor-sektor," pungkasnya.
(lh/ape)

100 Hari SBY-Boediono

Staf Presiden: Tak Arif Tuduh SBY Gagal Pemerintah telah meletakkan dasar-dasar strategis dalam 100 hari pertama pemerintahan.

Kamis, 28 Januari 2010, 10:03 WIB
Arfi Bambani Amri
Velix V. Wanggai (VIVAnews/ Nezar Patria)


VIVAnews - Velix Vernando Wanggai, Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, menyatakan tak arif menuduh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Pemerintah, kata Velix, telah berhasil meletakkan dasar-dasar strategis dalam 100 hari pertama.

"Dalam 5 tahun ke depan, Presiden SBY komit pada tiga agenda besar yaitu melanjutkan agenda kesejahteraan rakyat, agenda penguatan demokrasi yang substantif, dan agenda penciptaan keadilan pembangunan ke seluruh Indonesia," ujar Velix dalam pernyataan tertulis ke VIVAnews, Kamis 28 Januari 2010.

Karena itu, dalam Program 100 Hari ini termuat langkah-langkah strategis yang bersifat lanjutan dan perubahan. Pertama, dalam 100 Hari, Presiden telah meletakkan landasan yang strategis untuk 5 tahun ke depan sebagaimana terlihat dari penyelesaian rencana pembangunan jangka menengah nasional 2010-2014 maupun beberapa regulasi bagi kelanjutan program/ kegiatan strategis ke depan termasuk memasukkan pendekatan wilayah menjadi mainstreaming dalam pembangunan sektor-sektor.

Kedua, dalam P100 H ini, telah dilakukan aksi-aksi nyata oleh para kementerian seperti perluasan kredit Usaha Rakyat (KUR), pembangunan pasar-pasar tradisional, perluasan pelayanan sertifikat tanah rakyat (Larasita), peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat maupun perluasan Bantuan Sosial Terpadu bagi rakyat miskin kota dan desa.

"Dalam konteks itu, alangkah tak arif jika sebagian elite menyatakan SBY gagal dalam 100 hari ini," ujar Velix. "Presiden telah meletakkan dasar bagi langkah-langkah strategis untuk 5 tahun ke depan."

Anda setuju atau tak setuju dengan pendapat Velix? Silakan kirim komentar Anda, atau Anda juga bisa mengikuti perdebatan di Yahoo! Answers.
• VIVAnews

Velix Wanggai: Tiga Skenario Pemindahan Ibu Kota

Jakarta | Sun 01 Aug 2010 17:18:31

STAF Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai menyebut beberapa skenario yang bisa dilakukan, jika nantinya dilakukan perpindahan ibukota negara.
“Skenario pertama adalah (ibu kota negara) itu tetap di Jakarta, dalam waktu yang bersamaan dilakukan pembenahan,” kata Velix hari ini, Minggu (1/8) di halaman Monumen Nasional.
Pembenahan tersebut, kata Velix, antara lain pembenahan sistem transportasi, perbaikan dampak ekologi, strategi desentralisasi fiskal, atau perubahan wilayah yang merata ke seluruh Indonesia. “Itu strategi skenario pertama yang realistis,” kata Velix.
Skenario kedua, kata Velix, yaitu skenario yang moderat, dimana perpindahan ibukota Indonesia yang masih berada di sekitar wilayah Jakarta. “Misalnya kita bisa pilih lah beberapa opsi-opsi, ke Jonggol, Banten atau ke Jawa Barat. Ada wacana ke Purwokerto, Magelang, Jogja. Itu opsi-opsi kota-kota skenario kedua, tetap di pulau Jawa,” ujar Velix.
Menurut Velix, skenario terakhir adalah skenario yang ideal sekaligus radikal. “Langsung memindahkan (ibukota) ke luar pulau Jawa dengan opsi-opsi bisa di Palangkaraya, Palembang, Makassar, ataukah Papua,” kata Velix.
Hingga saat ini, semua skenario tersebut masih sebagai wacana yang wajar. Namun begitu tetap harus dipikirkan kemungkinan direalisasikannya wacana tersebut. “Saya pikir kami sebagai pemerintah harus berpikir ke depan, (berpikir) jangka panjang 20 – 30 tahun (mendatang),” kata Velix.

Melati Hasanah Elandis

Maksud SBY Juluki Gus Dur Bapak Pluralisme

Tanggal :	02 Jan 2010
Sumber :	VIVAnews

Prakarsa Rakyat,
Tanda pemerintah SBY sejalan dengan gagasan dan langkah Gus Dur. Konkretnya?

VIVAnews - Gelar Bapak Pluralisme dan Multikulturalisme yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Abdurrahman Wahid memiliki makna luas. Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, menyatakan julukan itu tanda apresiasi pemerintah kepada Gus Dur dalam perannya mengakui nilai-nilai lokal dan minoritas.

"Ini sebagai tanda bahwa pemerintah juga sejalan dengan gagasan dan langkah Gus Dur yang selalu mengusung nilai-nilai toleransi, inklusif, dan damai di tengah-tengah bangsa yang majemuk," ujar Velix secara tertulis ke VIVAnews, Jumat 1 Januari 2009.

Sosok Gus Dur sebagai kiai dan negarawan, terwujud dalam pendekatan kultural dan akomodatif berbagai kebijakan pemerintah ketika menjadi Presiden. Gus Dur mengakui tradisi dan identitas lokal dan minoritas dalam kepolitikan bangsa.

"Dari sisi demokrasi, Gus Dur telah berjuang untuk mewujudkan demokrasi yang lebih substantif, baik ketika era sentralistik maupun era desentralistik saat ini," ujar Velix.

Dalam catatan VIVAnews, saat menjadi Presiden, Gus Dur melakukan beberapa tindakan yang sangat mendukung nilai lokal dan hak minoritas. Gus Dur yang mengembalikan nama Irian Jaya ke Papua dan mengakui Khonghucu sebagai agama berikut perayaan Tahun Baru China.

1 Januari 2010

Arfi Bambani Amri