Feb 23, 2012

Merdeka dari Kemiskinan

Jakarta | Kamis, 23 Feb 2012

Oleh Velix Wanggai

Kemiskinan adalah salah satu pekerjaan rumah yang kita hadapi saat ini. Ikhtiar terus dilakukan untuk menangani soal kemiskinan ini. Dalam tujuh tahun terakhir, Pemerintah serius mengatasi kemiskinan. Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 35,10 juta jiwa (15,97 persen), dan mengalami penurunan menjadi 29,89 juta (12,36 persen) pada akhir 2011.

Seiiring dengan langkah-langkah dalam payung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin menyinergikan langkah untuk atasi soal kemiskinan secara komprehensif, terukur, dan terfokus. Sebagai bukti keseriusan langkah pemerintah ini, Presiden SBY menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu, 22 Februari 2012 mengenai strategi pengentasan kemiskinan yang disebut Masterplan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).

Persoalan kemiskinan juga merupakan pekerjaan rumah di berbagai belahan dunia, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Banyak pengamat memetakan sumber penyebab kemiskinan ada tiga hal pokok. Tiga hal pokok itu harus dipahami sehingga kita bisa dengan benar meletakkan masalah dan mencari solusi secara benar pula. Kita sebut saja tiga kondisi itu dengan kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.

Pertama, kemiskinan alamiah. Kondisi miskin yang disebabkan alam yang kurang menguntungkan. Ketika penduduk tinggal dan hidup menetap di daerah kering, "enclave" atau tertutup akses ekonominya, mereka miskin karena tidak memperoleh akses kebutuhan dasar yaitu sandang papan dan pangan.

Kedua, kemiskinan kultural. Kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh mentalitas dan kultur tertentu yang memandang hidup "adalah titah Tuhan". Ada sebagian keyakinan bahwa: "Ah percuma saja bekerja keras karena kondisi miskin pun adalah titah Tuhan." Hal ini tidak sesuai dengan kaidah agama yang mengatakan tidaklah Tuhan mengubah nasib sebuah kaum, sampai pada kaum itu sendiri mengubah nasibnya.

Ketiga, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan politik ekonomi yang elitis. Kemiskinan golongan ini juga termasuk kondisi miskin yang disebabkan oleh mekanisme ekonomi dunia (world economic system) yang tidak menguntungkan orang miskin bangkit dari keterpurukannya.

Dengan melihat sumber-sumber kemiskinan dan dengan melihat kenyataan tipologi alamiah dan mentalitas sekitar 237 juta rakyat Indonesia, maka tampaknya kurang arif, jika kita menyalahkan kondisi itu sebagai tanggung jawab pemerintah saja.

Penanganan kemiskinan adalah tanggung jawab kolektif. Misalnya saja, organisasi kemasyarakatan yang terbesar semacam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dan organisasi keagamaan lainnya juga ikut menentukan suksesnya "jihad melawan kemiskinan". Sikap optimistis, kerja strategis dan sinergi akan banyak membantu suksesnya MP3KI ini.

Memasuki tahun 2012, Pemerintahan Presiden SBY melanjutkan serangkaian kebijakan dan terobosan untuk mengurangi kemiskinan. MP3KI hadir untuk menjawab soal kemiskinan itu. Para stakeholders didorong untuk ambil bagian secara sinergis dalam MP3KI ini. Apabila kita mau bahu-membahu dalam memerangi kemiskinan, suatu hari lebih banyak lagi masyarakat kita yang terbebas dan merdeka dari kemiskinan. Dengan kerja keras, optimisme, dan keyakinan, "kemerdekaan dari kemiskinan" akan segera datang. Insya Allah.

Feb 21, 2012

Terima Kasih Patrich Wanggai untuk Rakyat Merdeka Online

Selasa, 21 Februari 2012 , 18:51:00 WIB
Laporan: Samrut Lellolsima

PATRICH WANGGAI/RMOL


RMOL. Pesepakbola asal Papua yang sempat membela Timnas U-23, Patrich Wanggai berkunjung ke redaksi Rakyat Merdeka Online.

Kunjungan ini dilakukan sebagai ucapan rasa terima kasih kepada Rakyat Merdeka Online yang memberikan penghargaan Inspiring Newsmaker pada Malam Budaya Rakyat Merdeka, Minggu silam (29/1).

Dalam sambutannya, Patrich berterima kasih atas penghargaan yang diterimanya.

"Mungkin saya mewakili trio Papua berterima kasih uintuk penghargaan. Penghargaan ini akan kami jadikan sebagai motivasi buat kami," imbuhnya di Gedung Graha Pena, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (21/2).

Patrich juga berharap agar generasi Papua selanjutnya dapat mengharumkan nama bangsa, seperti yang telah dilakukannya saat ini.

Hadir dalam kunjungan ini, Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Velix Wanggai dan beberapa orang stafnya. Hadir pula kakak dari Patrich Wanggai. [arp]

DIKUNJUNGI PATRICH WANGGAI




Pemain tim nasional Patrich Wanggai (kaos biru) dan Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi dan Pembangunan Daerah, Velix Wanggai (safari coklat) berfoto bersama redaksi Rakyat Merdeka Online ketika mengunjungi Graha Pena, Jakarta, Selasa sore (21/2). Akhir Januari lalu Rakyat Merdeka Online memberikan Inspiration Award 2012 kepada Patrich Wanggai, Oktovianus Maniani dan Titus Bonai yang bersama seluruh pemain timnas berhasil memperoleh medali emas sepakbola dalam SEA Games XXVI. Penghargaan diberikan dalam Malam Budaya Rakyat Merdeka di Balai Sudirman, Jakarta. NINDING JULIUS PERMANA/RMOL

Wanggai: Sport dan Seni dapat Memberikan Sentuhan Kebangsaan yang Berbeda

Selasa, 21 Februari 2012 , 20:15:00 WIB
Laporan: Samrut Lellolsima

WANGGAI BERSAUDARA/RMOL


RMOL. Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai menilai penghargaan Inspiring Newsmaker yang diterima Trio Papua yakni Patrich Wanggai, Titus Bonai dan Oktovianus Maniani adalah sebuah kehormatan.

"Ini adalah sebuah penghargaan untuk kita. Ini akn memberikan motivasi bagi pemuda-pemuda di Indonesia timur," kata Velix Wanggai saat mengunjungi redaksi Rakyat Merdeka Online, Selasa (21/2).

Kunjungan ini, sambung Velix memang dilakukan sebagai pelunasan hutang Trio Papua yang absen ketika Malam Budaya Rakyat Merdeka, bulan lalu.

"Kemarin (Malam Budaya) memang kita berjanji. Ketika (Trio Papua) sampai di tanah Jawa, maka kita akan menengok kawan-kawan (Rakyat Merdeka Online) disini," sambungnya.

Penghargaan Inspiring Newsmaker yang diterima Trio Papua, sambung Velix, bukan seperti bicara politik yang selalu membicarakan menang-kalah atau untung-rugi.

"Melalui sport (olahraga) dan seni, dapat memberikan sebuah sentuhan kebangsaan yang sangat lain," sambungnya lagi. [arp]

Feb 19, 2012

WAWANCARA:

Velix Wanggai: Presiden Membuka Pintu Dialog Dengan Kelompok Strategis Papua
Minggu, 19 Februari 2012 , 09:11:00 WIB

VELIX WANGGAI



RMOL.Presiden SBY menyambut baik keinginan sejumlah tokoh Papua untuk bertemu dirinya demi membangun daerah paling timur Indonesia itu.

“Pak SBY sangat menghormati tokoh masyarakat Papua, seperti tokoh agama, adat, atau kelom­pok bersuara kritis atau berlawa­nan dengan platform negara Indonesia,” ujar Staf Khusus Pre­siden Bidang Otonomi Daerah, Velix Wanggai, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, sebanyak 15 Tentara Nasional Papua-Orga­nisasi Papua Merdeka (TNP-OPM) menemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Rabu (15/2). Tujuannya agar difasilitasi bertemu dengan Presiden SBY untuk membahas pembangunan Papua.

Velix Wanggai selanjutnya mengatakan, Presiden melihat semua elemen tersebut sebagai anak-anak bangsa yang memiliki semangat, pandangan dan aspi­rasi untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan.

“Presiden selalu terbuka de­ngan siapa saja, termasuk tokoh Papua untuk bertukar pikiran. Dua bulan terakhir ini, Pak SBY menjalin heart to heart talk de­ngan tokoh-tokoh Papua terutama dari kalangan agama dan aktivis lembaga swadaya masyarakat,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Artinya Presiden bersedia ber­temu dengan mereka?

Pintu berbicara dengan siapa saja terbuka dengan berbagai kelompok-kelompok strategis Papua. Tentunya dengan sistem kelembagaan pemerintah, ada Wapres, Menko, Menteri teknis maupun Unit Percepatan Pemba­ngunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

Pak SBY berikhtiar untuk me­letakkan solusi permanen, kom­prehensif dan fundamental bagi Papua. Sekarang dan ke depan, Presiden dan semua elemen pe­merintahan menjalankan kebija­kan komunikasi yang konstruktif.

Kenapa OPM meminta difa­si­litasi DPR?

Kami menghormati langkah pihak-pihak kelompok Papua yang meminta difasilitasi DPR. Sebagai lembaga wakil rakyat, sangat wajar saudara-saudara kita dari Papua menyuarakannya ke DPR. Apalagi, di DPR ada juga Tim Evaluasi Otsus Aceh dan Papua.

Saya ingin tekankan bahwa me­nangani Papua adalah tang­gung jawab kolektif kita semua. Tidak hanya eksekutif, namun juga legislatif, yudikatif, ter­ma­suk Mahkamah Konstitusi.

OPM menilai pembangunan di Papua gagal, apa tanggapan Presiden?

Presiden sangat sadar bahwa membangun Papua penuh dengan segala kompleksitas dan karakter sosial yang spesifik. Ketika men­dapatkan amanah sejak 2004, pemerintah dihadapkan dengan warisan masa lalu yang perlu diselesaikan.

Berarti me­nyalahkan peme­rin­ta­han ma­sa lalu?

Kita tidak bisa menyalahkan pe­merintahan masa lalu. Setiap kebijakan dan kendala selalu ada konteks yang menyertainya. Dalam 100 hari pertama, SBY menyelesaikan Peraturan Peme­rintah Nomor 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP).

Hal tersebut se­ba­gai hadiah Na­tal bagi rakyat Pa­pua. MRP me­ru­pakan lem­baga vital da­lam pengelolaan Otonomi Khu­sus sebagai representasi kultural rakyat Papua.

Apa itu saja yang dilakukan?

Tidak. Sejak awal 2005, Pre­si­den mengubah pendekatan secu­rity menjadi prosperity approach. Perubahan ini mengandung makna yang mendalam bagi se­tiap kebijakan yang ditempuh di Papua.

Apa kebijakan lainnya?

Sejalan dengan perubahan pen­dekatan pembangunan bagi Papua, pemerintah menganggap kebijakan dasar kita adalah Pa­yung Otonomi Khusus. Ini seba­gai desentralisasi asimetris ke­pada rakyat Papua yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya.

Kewenangan yang luas dan didukung pendanaan yang besar, baik dana otonomi khusus, dana perimbangan maupun dana sek­toral lainnya. Sejak 2005 hingga 2012, pemerintah menekankan desentralisasi fiskal yang me­ningkat bagi Papua.

Tetapi, kenapa masyarakat Pa­pua masih belum merasakan kebijakan tersebut?

Berbagai macam yang kita laku­kan itu sebagai wujud pen­dekatan kesejahteraan yang kita genjot. Hak-hak rakyat Papua harus terjawab dengan dana yang besar tesebut. Namun pemerintah sangat menyadari ada simpul-simpul yang perlu diperbaiki, apakah di level pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Apa siap memaparkan ha­dir­nya UP4B?

Di sinilah pentingnya unit khusus di bawah Presiden yang menangani Papua detik demi detik secara konsisten dan me­nyeluruh. Saat ini, kita berupaya untuk mengoreksi langkah-langkah yang mungkin kurang tepat selama ini.

Makanya langkah pertama UP4B memperbaiki aspek peren­canaan antar level pemerinah mau­­pun antar kementerian/lem­baga. Di sini kita padukan ren­cana sektoral dan regional.

Kemudian memperkuat keter­pa­duan dan sinkronisasi sumber-sumber lintas pembiayaan agar sesuai dengan kebutuhan nyata rakyat Papua. Selanjutnya mem­perkuat evaluasi dan pengenda­lian pembangunan.

Bagaimana caranya?

Setiap tahun kita membuat mu­syawarah perencanaan khusus bagi Papua. Sejak 11-18 Februari 2012, tim UP4B sedang keliling Papua dan Papua Barat untuk mengadakan forum khusus mu­syawarah itu per kluster wilayah di Papua.

Untuk melengkapi langkah-langkah itu, UP4B membangun dialog dengan kelompok-kelom­pok strategis Papua, bahkan dari kelompok OPM. [Harian Rakyat Merdeka]

Feb 16, 2012

Transformasi Indonesia di Era Globalisasi


Presiden SBY paparkan perkembangan Indonesia kepada 128 perwakilan asing, di Kemenlu, Jakarta, Rabu (15/2) pagi. (foto: rusman/presidensby.info)

Jurnal Nasional | Kamis, 16 Feb 2012

Oleh : Velix Wanggai

Dua hari kemarin, Presiden SBY berturut-turut berdialog dengan para perwakilan negara sahabat di Indonesia. Pada Selasa, 14 Februari 2012, Presiden menerima surat-surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ada tujuh Dubes baru yang menyerahkan surat kepercayaan sebagai tanda dimulainya tugas mereka di Indonesia.

Pada Rabu, 15 Februari 2012, Presiden berdialog dengan para Duta Negara-negara sahabat di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Di kesempatan yang bernilai ini, Presiden ingin menjelaskan dinamika, transformasi yang sedang berjalan, agenda kebijakan, dan tantangan yang dihadapi.

Kini Indonesia menghadapi lingkungan strategis baru yang unik. Di abad ke-21 ini, dunia internasional bukan suatu momok atau ancaman, namun sebagai peluang. Tidak ada negara yang kita anggap sebagai musuh, dan sebaliknya, tidak ada negara yang memusuhi Indonesia. Kita dapat bebas berkiprah menjalankan diplomasi "sejuta kawan, dan tak ada musuh" (a million friends, zero enemy). Semua ini tentunya dilakukan atas dasar kemandirian, kedaulatan, kesetaraan, dan prinsip saling menguntungkan.

Indonesia akan secara total dan konsekuen melaksanakan garis politik luar negeri bebas aktif. Presiden SBY pernah menegaskan bahwa saat ini Indonesia dapat dengan leluasa menempuh "all directions foreign policy". Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama global maupun regional, antara lain anggota G-7, G-20, OKI, dan sukses mengetuai ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia menjadi mitra strategis global yang patut diperhitungkan. Hubungan luar negeri tersebut dibangun atas dasar kemandirian, kesetaraan dan saling menguntungkan.

Komitmen kepada perdamaian dan perkawanan global, tidak lantas membuat kita lupa dengan strategi memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa. Karena kemampuan kita dalam percaturan global adalah tergantung sejauh mana kekuatan domestik kita. Itu sebabnya, kebijakan pembangunan nasional yang berpijak pada misi utama kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia terus dilakukan.

Pembangunan yang berkarakter inklusif tengah digalakkan di berbagai sektor kehidupan bangsa. Rakyat di daerah tertinggal, pulau-pulau terpencil, perbatasan dan daerah-daerah khusus terus menjadi fokus desain pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan bagi semua. Selain itu, penguatan good governance, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi dari pusat sampai daerah semakin diintensifkan.

Penguatan kerangka demokrasi di daerah juga terus didorong melalui praktik desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah juga terus mengintensifkan implementasi Otonomi Khusus dengan kebijakan perlakuan khusus bagi Aceh dan Papua. Mendorong hak-hak sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Aceh dan Papua terus tumbuh dan kesejahteraan mereka meningkat dari waktu ke waktu.

Memimpin sebuah negara besar dengan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah China dan India --dengan persebarannya yang terpisah-pisah oleh laut dan kepulauan-- tentu bukan hal mudah. Tetapi kita yakin, bahwa bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam kehidupan keberkebangsaannya.

Potensi konflik horizontal sudah tentu ada, namun dengan kesadaran kebangsaan yang kokoh atas dasar komitmen pada 4 pilar berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita yakin Indonesia akan tetap kokoh dan tangguh menghadapi segala konsekuensi yang muncul di era globalisasi ini

Feb 9, 2012

Negara dengan "Peradaban Mulia"

Jakarta | Kamis, 9 Feb 2012

Oleh: Velix Wanggai

SEMUA bangsa yang beradab membutuhkan energi positif bersama. Energi positif itu berisi nilai-nilai yang hidup (the living values) yang digali dari ajaran agama melalui nabinya dan etos kerja yang terpadu dan terpancar di tengah-tengah masyarakat, termasuk elit-elitnya. Kita katakan saja energi positif itu dalam tulisan ini sebagai: "peradaban mulia".

Sebagai pemimpin negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak bangsa Indonesia untuk membangun negara ini, dengan berbekal "peradaban mulia", sebagaimana Presiden tegaskan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara, 6 Februari 2012. Tentu saja, "peradaban mulia" tersebut tidak serta-merta bisa terbangun dengan kata-kata. Namun energi positif itu dibangun dengan kecintaan, kebersamaan, dan langkah-langkah nyata. Energi positif itu harus datang bersama dari umat dan pemimpin agama.

Sebagaimana kita ketahui, selama beberapa puluh tahun dalam masa hidup dan perjuangannya di Mekkah maupun Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun umatnya dengan energi positif seperti sopan santun, kesabaran, dan toleransi. Sejak itu, peradaban mulia itu menjadi pelajaran secara berabad abad sampai sekarang.

Dalam konteks Indonesia, Presiden SBY sangat memahami bahwa banyak masalah yang sedang dan akan dihadapi dewasa ini. Namun berbagai tantangan itu dapat dijawab menghadirkan energi positif yang memadukan kerja keras pribadi dan uswah hasanah, seperti ketenangan dalam memutuskan, kematangan perhitungan, dan ketepatan kebijakan, serta keterpaduan kerja antar instansi. Uswah hasanah lain yang penulis tangkap dan rasakan dari energi positif itu ialah ketahanan psikologis Presiden SBY untuk menghadapi cercaan dan kritikan akhir-akhir ini.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ernest Rennan, untuk kuat semua elemen bangsa membutuhkan energi positif yaitu "keinginan untuk bersatu". Maka, Indonesia tampil dan utuh karena hampir seluruh Presiden dan Wakil Presiden RI, serta sebagian besar pemimpin bangsa ini berkomitmen melestarikan energi positif "keinginan untuk bersatu" tersebut. Bahwa bangsa ini juga kuat dan terbangun karena energi positif yang melembaga. Walaupun dari berbagai suku bangsa, keragaman tradisi, budaya, dan penganut agama yang berbeda Indonesia tetap tegak. Di tengah keragaman itu, meskipun sekali-sekali masih terjadi permasalahan antarkomunitas, kita dapat bersatu dan terus membangun diri.

Sejalan dengan prinsip itulah, Presiden mengajak kaum muslimin di seluruh Tanah Air untuk mengembangkan cara-cara yang arif dalam menjembatani perbedaan. Jangan bertindak sewenang-wenang dan mau menangnya sendiri, kita harus hormati hak-hak setiap warga negara, meskipun berbeda keyakinan, agama, ras, ataupun suku. Kita yakin, untuk menjadi sebuah bangsa yang tetap rukun dan bersatu, serta bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan perlu energi positif secara terus-menerus. Nilai-nilai itulah sebagai energi positif yang gilirannya dapat membangun nilai "peradaban mulia" itu.

Menurut penulis--sebagaimana dikemukakan Presiden--salah satu ikhtiar untuk menuju peradaban mulia ialah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai universal agama dan demokrasi seperti; keadilan, keadaban, kesantunan, dan toleransi. Energi positif ini, pada gilirannya akan menjadi kekuatan luar biasa. Kekuatan luar biasa itu lalu membangun "peradaban mulia", sebaliknya, peradaban mulia membangun kekuatan yang luar biasa. Insya Allah

Staf Ahli Bapennas: Ibu kota direncanakan pindah pada semester I 2024

  Selasa, 21 Desember 2021 17:32 WIB   Tangkapan layar - Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Velix Vernando ...