Jurnal Nasional | Kamis, 16 Feb 2012
Oleh : Velix Wanggai
Dua hari kemarin, Presiden SBY berturut-turut berdialog dengan para perwakilan negara sahabat di Indonesia. Pada Selasa, 14 Februari 2012, Presiden menerima surat-surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ada tujuh Dubes baru yang menyerahkan surat kepercayaan sebagai tanda dimulainya tugas mereka di Indonesia.
Pada Rabu, 15 Februari 2012, Presiden berdialog dengan para Duta Negara-negara sahabat di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Di kesempatan yang bernilai ini, Presiden ingin menjelaskan dinamika, transformasi yang sedang berjalan, agenda kebijakan, dan tantangan yang dihadapi.
Kini Indonesia menghadapi lingkungan strategis baru yang unik. Di abad ke-21 ini, dunia internasional bukan suatu momok atau ancaman, namun sebagai peluang. Tidak ada negara yang kita anggap sebagai musuh, dan sebaliknya, tidak ada negara yang memusuhi Indonesia. Kita dapat bebas berkiprah menjalankan diplomasi "sejuta kawan, dan tak ada musuh" (a million friends, zero enemy). Semua ini tentunya dilakukan atas dasar kemandirian, kedaulatan, kesetaraan, dan prinsip saling menguntungkan.
Indonesia akan secara total dan konsekuen melaksanakan garis politik luar negeri bebas aktif. Presiden SBY pernah menegaskan bahwa saat ini Indonesia dapat dengan leluasa menempuh "all directions foreign policy". Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama global maupun regional, antara lain anggota G-7, G-20, OKI, dan sukses mengetuai ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia menjadi mitra strategis global yang patut diperhitungkan. Hubungan luar negeri tersebut dibangun atas dasar kemandirian, kesetaraan dan saling menguntungkan.
Komitmen kepada perdamaian dan perkawanan global, tidak lantas membuat kita lupa dengan strategi memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa. Karena kemampuan kita dalam percaturan global adalah tergantung sejauh mana kekuatan domestik kita. Itu sebabnya, kebijakan pembangunan nasional yang berpijak pada misi utama kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia terus dilakukan.
Pembangunan yang berkarakter inklusif tengah digalakkan di berbagai sektor kehidupan bangsa. Rakyat di daerah tertinggal, pulau-pulau terpencil, perbatasan dan daerah-daerah khusus terus menjadi fokus desain pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan bagi semua. Selain itu, penguatan good governance, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi dari pusat sampai daerah semakin diintensifkan.
Penguatan kerangka demokrasi di daerah juga terus didorong melalui praktik desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah juga terus mengintensifkan implementasi Otonomi Khusus dengan kebijakan perlakuan khusus bagi Aceh dan Papua. Mendorong hak-hak sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Aceh dan Papua terus tumbuh dan kesejahteraan mereka meningkat dari waktu ke waktu.
Memimpin sebuah negara besar dengan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah China dan India --dengan persebarannya yang terpisah-pisah oleh laut dan kepulauan-- tentu bukan hal mudah. Tetapi kita yakin, bahwa bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam kehidupan keberkebangsaannya.
Potensi konflik horizontal sudah tentu ada, namun dengan kesadaran kebangsaan yang kokoh atas dasar komitmen pada 4 pilar berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita yakin Indonesia akan tetap kokoh dan tangguh menghadapi segala konsekuensi yang muncul di era globalisasi ini
No comments:
Post a Comment