“Kalau diletakkan dalam agenda pemerintah baru, Bapak Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala, kita melihat bahwa sebetulnya ada misi besar dari Presiden Jokowi untuk terus melanjutkan proses otonomi kusus (Otsus) ini,”kata Felix Wanggai saat dicegat di VIP Room Bandara Sentani Kabupaten Jayapura, Sabtu (15/11).
Menurut Felix , jika dilihat di visi Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla saat masa kampanye lalu, maka ada satu poin yang disebut sebagai sembilan agenda besar. “Nawacita dari Presiden Jokowi, salah satunya adalah membangun Indonesia dari daerah pinggiran. Dan satu poin penting di dalam agenda membangun Indonesia dari daerah pinggiran adalah mereka menyampaikan akan meletakan dasar-dasar desentralisasi asimetris untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah-daerah perbatasan, mendukung daya saing regional dan daerah,”kata Felix Wanggai.
Dan yang ketiga mempercepat pelayanan publik di daerah yang sumber dayanya terbatas.
“Itu kata-kata yang sangat jelas yang disampaikan oleh bapak presiden Jokowi sejak bulan Mei 2014. Beliau menyampaikan bahwa akan meletakkan dasar-dasar desentralisasi asimetris,” katanya.
Artinya,kerangka Otsus bagi Tanah Papua, Jogjakarta dan bagi Daerah Istimewa Aceh, ini dalam rangka desentralisasi asimetris, karena pengertian lain dari desentralisasi asimetris adalah sebuah kerangka otsus bagi daerah yang memiliki kekhususan
.
“Itu artinya kita sebetulnya memberikan harapan. Papua ada harapan dari Presiden Jokowi bahwa beliau akan tetap melanjutkan. Karena sesuai dengan visi dari Presiden Jokowi,”ungkapnya.
Yang kedua selain visi yang sudah diletakkan oleh Presiden Jokowi kata Velix Wanggai, dari visi misi ketika calon presiden.
“Yang mana kita melihat arah perencanaan pembangunan nasional yang saat ini sedang dirumuskan di Bappenas. Di situ salah satu poin untuk percepatan pembangunan wilayah Papua adalah melakukan revisi undang-undang Nomor: 21 Tahun 2001. Artinya point kedua adalah Bappenas telah merumuskan salah satu agenda pengembangan di Papua yaitu percepatan pembangunan wilayah di Papua adalah melakukan revisi atau penyesuaian undang-undang otsus itu. Itu sebuah pegangan kita,” kata jebolan UGM Jogjakarta itu.
Dan yang ketiga lanjut staf perencanaan pada Bappenas itu bahwa dari aspek kerangka kebijakan, kini di Kemendagri telah melihat bahwa pihak Dirjend Otda telah melaporkan kepada Mendagri, menyampaikan tentang langkah yang telah dilakukan oleh Otsus bagi Papua.
“Capaian yang selama ini sudah dilakukan dari sisi proses, teman-teman di Dirjend Otda telah menyampaikan beberapa hal kepada Menteri yang baru adalah menyampaikan proses yang sudah berjalan,”ujarnya.
Kemudian yang kedua adalah substansi dari otonomi khusus yang saat ini yang diusulkan oleh Papua dan Papua Barat. Menariknya, saat ini tidak hanya Papua yang akan dilakukan revisi, tapi ternyata kita melihat beberapa daerah lain juga menginginkan sebuah perlakuan khusus .
“Kita melihat seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali dan juga Riau. Saya pikir itu kecenderungan yang terjadi di Jakarta. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah peluang bagi Papua. Tadi harapan adalah memberikan sebuah peluang bagi Papua dan harapan bagi Papua untuk pemerintahan Jokowi melanjutkan ini,”ujarnya.
Dari aspek proses legal, Kementerian Hukum dan HAM saat ini sedang mempersiapkan untuk mengajukan Draft RUU sebagai Prolegnas prioritas 2015.
“Ini yang terpenting adalah draft ini masuk dalam Prolegnas prioritas 2015 dan selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan” tutupnya.
Di tempat yang sama, Bupati Lany Jaya, Befa Jigibalon menilai Presiden Jokowi orang yang praktis dan tidak bertele-tele dalam konsep. “Jadi dalam kepemimpinan seperti itu dia harus mampu cepat melihat hal yang praktis dan sederhana yang sedang menjadi pergumulan dan harapan besar seluruh masyarakat Papua. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang Papua asli, itu beliau harus mengerti di dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia,”ujar mantan Ketua Bappeda Kabupaten Jayawijaya itu.
Menurutnya di Papua saat ini ada ketidakberdayaan dan ketidakpastian di Papua saat ini.
“Ada ketidakberdayaan, ada ketidakpastian masa depan. Dan itu yang Jokowi harus berikan, pemberdayaan dan kepastian akan masa depan di dalam negara ini,”ungkapnya lagi.
Dan itu hanya bisa menurut Befa Jigibalon, seorang pemimpinnya tidak hanya bicara, tetapi konsisten mengikuti setiap perkembangan yang di tanah Papua.
“Mengikuti setiap kebijakan-kebijakan itu. Jangan habis bicara, lalu berharap untuk para Menterinya jalankan, itu jamannya bapak SBY begitu. Presidennya oke, tapi anak buahnya di bawah tidak jalan. (Roberth Wanggai)
