Menteri Basuki Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Waduk Gondang

Jumat , 11 Mar 2016

Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, meninjau progres pembangunan Waduk Gondang di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (11/3).

Dalam acara tersebut juga hadir Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Mudjiadi dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Yudi Pratondo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Karanganyar Juliyatmono.

Untuk pembangunan Waduk Gondang pemerintah mengalokasi dana senilai Rp 617,2 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2014-2018, untuk pembebasan lahan Rp 120 miliar.

Presiden Joko Widodo atau yang biasa disapa Jokowi saat meninjau Waduk Gondang mengatakan bahwa pembangunan Waduk Gondang saat ini sudah mencapai 24 persen dari target 19 persen dan diharapkan akhir 2017 sudah selesai.

“Sudah selesai sampai saat ini 24 persen, kita harapkan akhir 2017 selesai karena dikerjakan 3 shift,” tutur Presiden Jokowi. Nantinya, kata Presiden, sebanyak 80 persen alirannya mengalir ke wilayah Sragen. Dengan selesainya waduk tersebut Jokowi berharap akan meningkatkan produksi padi, beras atau produksi lainnya di wilayah tersebut.

Presiden Jokowi tiba di waduk Gondang pada siang hari, kunjungan tersebut dilaksanakan setelah Presiden memberikan Kuliah Umum pada Lustrum ke 8 Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada kunjungan ke Waduk Gondang, Presiden ditemani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Karanganyar Juliyatmono.
Sedangkan pejabat Kementerian PUPR yang mendampingi adalah Direktur Jenderal SDA Mudjiadi, Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA Imam Santoso dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Ditjen SDA Yudi Pratondo.

Dirjen SDA Mudjiadi mengatakan bahwa saat ini perkembangannya mencapai 24 persen dari target 19 persen, jadi 5 persen lebih maju dari target. Ditegaskan bahwa akhir 2017 waduk Gondang akan selesai.
Mudjiadi mengatakan bahwa saat ini pembangunan waduk tersebut sedang dalam tahap pembangunan spillway, tubuh bendungan dan diversion tunnel.

“Waduk Gondang tampungannya 9,15 juta kubik, panjang bendungan 604 meter dan tingginya 71 meter, pemanfatannya adalah meningkatkan intensitas tanam di daerah irigasi seluas 4680 hektar. Saat ini intensitas masa tanamnya adalah 1,4 sampai 1,6 kali per tahun dengan adanya waduk ini diharapkan meningkat menjadi 2,5 kali masa tanam per tahun,” tutur Mudjiadi.

Selanjutnya, kata Mudjiadi, manfaat lainnya adalah untuk air baku sebanyak 200 liter per detik, konservasi daerah aliran sungai, retensi banjir sekitar 2 juta meter kubik dan juga dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan olahraga air. (nrm)
Biro Komunikasi Publik

Bakohumas Mendorong Kecepatan Respon dan Pemberian Informasi Kementerian/Lembaga

Kamis , 10 Mar 2016

Dirjen  Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Djoko Agung Haryadi membuka Rapat Kerja (Raker) Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kementerian/Lembaga (K/L) dan BUMN, Selasa (8/3)  di Bandung, Jawa Barat.

Djoko mengungkapkan bahwa agenda raker tersebut merupakan tindak lanjut dari pelantikan pengurus Bakohumas  tahun lalu di Surabaya, Jawa Timur. Selain itu juga dari  arahan yang disampaikan Presiden RI pada tanggal 4 Februari 2016.

“Salah satu arahan Presiden RI di Istana beberapa waktu lalu adalah humas yang berada di kementerian/lembaga harus memiliki kecepatan dalam merespons dan kecepatan memberikan informasi, harus sadar media. Terkait dengan Bakohumas, saya harapkan kementerian/lembaga bisa  mengesampingkan ego sektoral. Kedepankan kebersamaan dan sinergi. Jangan hanya fokus pada masalah-masalah yang ada di kementeriannya saja,”kata Djoko

Dengan dasar itulah, Dirjen IKP dalam pembukaan Raker Bakohumas 2016 menyampaikan bahwa program kerja pengurus Bakohumas diharapkan selaras dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.
“Salah satu tolok ukur keberhasilan adalah terfokus dalam konteks Government Public Relation (GPR),” jelas Djoko.

Dirjen IKP mencontohkan bentuk sinergi kementerian/lembaga adalah keberhasilan dalam mengelola informasi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tingi (KT) Luar Biasa ke-5 OKI yang disebarluaskan melalui jaringan Bakohumas. Penyelenggaraan OKI kemarin menjadi trending topic di Twitter dan media sosial lain.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Publik, Kementerian PUPR Velix Wanggai menjelaskan bahwa  sebelum penyelenggaraan rapat kerja pada Hari Senin (7/3),  pengurus Bakohumas melaksanakan koordinasi awal untuk menyiapkan draf agenda di Selasa (8/3). Beberapa masukan disampaikan oleh masing-masing pengurus.

Disebutkannya, Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol Sekretariat Kabinet, Alfurkon Setiawan, menyampaikan bahwa salah satu hal yang dapat dilakukan oleh anggota Bakohumas adalah menyediakan fitur di situs kementerian/lembaga masing-masing. Dengan adanya fitur tersendiri dari Bakohumas di tiap situs kementerian/lembaga, semua informasi dapat masuk ke sana sehingga pemantauan tentang kegiatan masing-masing instansi dapat jelas terlihat

“Kami dari PUPR juga mengusulkan agar dibuat Bandung Agreement. Yakni pernyataan komitmen para pengurus Bakohumas dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat masing-masing pengurus juga memiliki agenda di K/L tempat kami bertugas,”ujar Velix.

Ditambahkannya, dalam raker tersebut masing-masing bidang yaitu Bidang Diseminasi Informasi, Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Advokasi dan Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi serta Sekretariat Bakohumas menyampaikan program –program kerja untuk dapat dilaksanakan pada Pengurus Bakohumas Periode 2015 -2020. (ind)

Realisasikan Infrastruktur, Menteri Basuki: Bekerja Harus Ikhlas

Ilustrasi : Okezone

Feby Novalius

Jurnalis

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meminta keluarga besar Kementerian PUPR untuk bekerja iklas dan kompak, ditengah mewujudkan realisasi proyek infrastruktur yang tengah berjalan (on progres).

Basuki mengatakan, kerja kompak didalam keluarga Kementerian PUPR dapat mewujudkan infrastruktur yang handal nantinya, sebagaimana yang diamanatkan oleh bangsa dan negara.
"Apapun tugas kita, kalau kita lakukan dengan bersatu dan kompak serta iklas tentu hasilnya pasti baik. Untuk itu, seluruh keluarga besar dalam bekerja harus kompak untuk mewujudkannya," harap Basuki dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (6/3/2016).

Di sisi lain, Basuki yang tengah menghadiri acara tasyukuran Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Pembangunan IV, era Presiden Soeharto (1983-1988), menuturkan Suyono Sosrodarsono sangat istimewa.
"Beliau ini tidak hanya sebagai orang tua, akan tetapi juga sebagai guru kita dan selalu mengayomi adik-adiknya," tuturnya.

Di tengah memperingati Hari Ulang Tahun Suyono Sosrodarsono yang memasuki usia ke-90 tahun, menurut Basuki, beliau merupakan senior yang selalu memberikan suri teladannn juga selalu setiap terhadap profesinya dan memiliki komitmen yang tinggi pada bidang ke-PU-an.

Sementara itu, Suyono Sosrodarsono mengatakan, dalam bekerja jangan pernah takut terhadap kesalahan. "Ya kalau takut salah tidak usah bekerja, karena ini merupakan pelajaran untuk lebih baik lagi," ujarnya.
Menurut Suyono, di eranya sangat minim sekali dalam tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) tertutama dibidang infrastruktur. "Untuk itu berdayakanlah SDM untuk terus mengikuti pendidikan yang ada," harapnya.

(rhs)

Pos Lintas Batas Negara Digenjot Rampung Akhir 2016

Disfiyant Glienmourinsie

Sabtu,  5 Maret 2016  −  15:54 WIB

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan sembilan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) selesai pada akhir 2016 untuk menjaga perekonomian wilayah perbatasan/Ilustrasi

A+ A-

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan sembilan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) selesai pada akhir 2016. Pembangunan kawasan perbatasan termasuk pos lintas batas merupakan pelaksanaan Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi, Rido Matari Ichwan, mengatakan bahwa pembangunan PLBN sangat penting karena Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara diantaranya seperti Malaysia, Papua New Guinea, Timor Leste dan lainnya. Sembilan PLBN tersebut yaitu PLBN Motaain, Motamasin, Oepoli dan Wini di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kemudian di Kalimantan Barat ada Aruk, Nanga Badau dan Entikong dan di Papua ada di Skouw dan Waris. “Kalau PLBN di Motaain selesai sekitar Oktober (2016) dan yang lainnya Desember (2016) selesai,” kata Rido dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/3/2016)

Dari sembilan, dua PLBN besar yaitu Entikong dan Motaain sudah mulai pembangunannya pada 2015, sementara lima PLBN baru awal tahun ini dimulai. Kemudian untuk dua lagi yaitu PLBN Oupoli dan Waris baru masuk tahap pra design.

Dia menambahkan, orang atau barang yang akan melintas PLBN nanti, akan ditertibkan sehingga dari negara tetangga tidak bisa keluar masuk semaunya. “Setiap orang atau barang yang melintas akan dicek dengan lebih ketat menggunakan x-ray,” tandasnya.

Sembilan PLBN yang dibangun tersebut sebelumnya sudah ada namun dianggap tidak layak untuk menjadi pos lintas batas. Sehingga pos lama diratakan dan kemudian dibangun baru. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Cipta Karya hingga per 1 Maret, progres kegiatan fisik PLBN Entikong telah mencapai 44,52%, Montaain 49,12%, Aruk 0,09%, Nanga Badau 0,39%, Motamasin 3,17%, Wini 10,88%, Skouw 6%

(akr)

Kementerian PUPR Siap Bangun 65 Bendungan demi Kedaulatan Pangan

Kamis,  4 Februari 2016  −  13:11 WIB

Kementerian PUPR menyatakan siap membangun puluhan bendungan demi melaksanakan amanat yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian/ Ilustrasi

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan siap membangun puluhan bendungan demi melaksanakan amanat yang tertuang dalam Rencana Strategis 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 19/Permentan/HK.140/4/2015 pada 6 April 2015 terkait kedaulatan pangan.

Demi mendorong rogram Kementerian Pertanian (Kementan) soal kedaulatan pangan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerangkan pihaknya diamanatkan dalam penyediaan air demi mengimbangi konvensi perluasan lahan tanam dan untuk irigasi lahan pertanian.

"Dalam tugas itu, ada 1 (program kerja) kita dan 4 ada di Kementan. Maka untuk memenuhinya, kita mendapat tugas penyediaan air atau ketahanan air  untuk mencapai kedaulatan pangan," jelasnya dalam Economic Forum CIMB Niaga di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

"Rencananya, kami akan membangun 65 bendungan, dan ini akan dilakukan dalam 5 tahun kedepan serta memperluas jaringan irigasi hingga 1 juta ha untuk mengimbangi konversi lahan," sambungnya.

Tak hanya itu, demi menunjang ketersedian air untuk luas lahan tanam,  Kementerian PUPR memiliki 7,3 juta lahan irigasi untuk menambahakan ketersedian air dan menegaskan bakal terus menambahkan lahan irigasi. Selain itu di tahun 2015, dia menerangkan telah menyelesaikan 13 bendungan baru yang mempunyai total kapasitas sebanyak 889 meter3 (kubik)

"Di 2015 kita sudah selesaikan 13 bendungan baru. Ini bisa memperluas pengairan dari 11% menjadi 19%. Untuk tahun ini kita akan bangun 8 bendungan baru. Minggu- minggu ini baru ditenderkan dua bendungan baru. Kita harapkan semua bisa selsai ditenderkan dan cepat dikerjakan. Hal-hal ini yang diharapkan mampu mencukupi, untuk mencapai kedaulatan pangan," pungkas dia.

(akr)
dibaca 2.392x

Akhir Februari 2016, Kementerian PUPR Baru Serap 4,9% Anggaran

Dana Aditiasari - detikfinance

Selasa, 01/03/2016 13:20 WIB

 

 

Foto: Rachman Haryanto

 

Jakarta -Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga akhir Februari 2016 masih di bawah 5%. Sejumlah kendala masih menghambat percepatan penyerapan anggaran.

"Sampai pagi ini (1/3/2016), penyerapan anggaran masih 4,9%. Secara fisik, progres fisiknya 3,35%," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Capaian ini masih jauh dari target kementerian, yang mematok angka 10% penyerapan anggaran di awal 2016. Lelang dini yang dilakukan sejak pertengahan tahun lalu, belum cukup mamacu kinerja kementerian pimpinan Basuki Hadimuljono ini. "Masih belum sesuai target," sambung Taufik.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran. Salah satunya adalah, masalah administratif di internal kementerian.

"Ada beberapa hal, misalnya di Direktorat Jenderal Cipta Karya, ada satuan kerjanya yang baru dirombak antara lain itu," jelas Taufik.

Kendala lainnya adalah faktor cuaca. "Sekarang sedang musim hujan. Pembangunan konstruksi ini sangat hati-hati supaya kualitasnya bagus. Memang ada sedikit kendala di situ," sambung Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak, dalam kesempatan yang sama.

Namun demikian, kata Hermanto, capaian ini sudah termasuk baik. Lantaran pada periode sebelumnya, Kementerian PUPR belum bisa melaksanakan belanja sama sekali di awal tahun.

"Sekarang kan, awal tahun kita sudah ada penyerapan. Ini sudah bagus, kita sudah one step ahead (satu langkah lebih maju). Memang butuh penyesuaian lagi supaya percepatan yang diharapkan lebih baik lagi," tutur dia.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang terus berkomitmen melakukan percepatan pembangunan infrastruktru di beberapa lini.

Untuk mendukung semangat tersebut, pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan konstruksi dengan cara biasa. Hermanto Dardak mengatakan, butuh penerapan teknologi agar percepatan pembangunan bisa dicapai.

"Pada sektor Konstruksi, Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) Kementerian PUPR terus melakukan inovasi. Hasil inovasi tersebut seperti penemuan precast (beton pra cetak) yang terus diperbaharui kualitas fisiknya," kata dia.

Precast adalah beton-beton yang dicetak dengan bentuk-bentuk tertentu, sesuai kebutuhan yang ditujukan untuk mempercepat proses pembangunan konstruksi.

"Saat ini kita dituntut bukan sekedar bisa membangun, tapi pembangunan infrastruktur juga harus cepat. Dengan precast ini, kita seperti membangun lego. Kita tinggal pasang-pasang begitu, jadi prosesnya lebih cepat dan manajemennya lebih baik. Tapi kualitas konstruksinya nggak kalah," kata dia.

Hari ini, Badan Penelitian Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR menyelenggarakan acara Kolokium 2016, berisi sejumlah diskusi membahas hasil penemuan-penemuan sektor konstruksi.

"Jadi kita pertemukan hasil-hasil inovasi di Balitbang denga berbagai proyek konstruksi yang ada untuk diterapkan. Semoga percepatan pembangunan yang diharapkan bisa tercapai," pungkas dia.(dna/wdl)