BKN Poros Penggerak Reformasi Birokrasi Bidang Manajemen Kepegawaian

Badan Kepegawaian Negara

URL: http://www.bkn.go.id

Tue, 08/28/2018 - 17:07

 

Makassar-Humas BKN, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana membuka acara Background Study Rencana Strategik BKN 2020-2024 dan Evaluasi Rencana Strategik BKN 2015-2019, Selasa-Jumat (28-31/8/2018) d Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan. Acara tersebut dihadiri perwakilan seluruh Kantor Regional BKN dan pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) BKN Pusat. Dalam acara itu digelar diskusi panel yang diisi paparan sejumlah pembicara di antaranya Sekretaris Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Didit Nurdiatmoko dan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Slamet Soedarsono dan dimoderatori oleh Janry Haposan UPS.

Pada kesempatan itu Didit Nurdiatmoko mengatakan BKN merupakan poros penggerak reformasi birokrasi di bidang manajemen kepegawaian. “Salah satu produk BKN yang menjadi bukti pelaksanaan reformasi birokrasi adalah transparansi dalam rekrutmen CPNS dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi”. Didit melanjutkan BKN memiliki peran strategis dalam wujudkan roadmap 2020-2024 yakni birokrasi yang memiliki daya saing kelas dunia. “Realisasi roadmap dapat dilakukan BKN di antaranya dengan mewujudkn layanan yg simple dan terintegrasi, kualitas ASN yang semakin baik serta jalankan organisasi berbasis kinerja”.

Di bagian lain Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas mengatakan arah kebijakan dalam kerangka Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 Bidang Aparatur Negara mencakup 6 hal yakni :
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2.Birokrasi yang efektif dan efisien;
3.Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas;
4.Birokrasi yang berdaya saing global;
5.Partisipasi publik dalam kebijakan publik yang berkualitas;
6.Birokrasi yang memperkuat persatuan dan kesatuan.
Pada kesempatan itu Slamet Soedarsono mengapresiasi BKN sebagai kementerian/lembaga (KL) yang pertama kali menggelar acara Background Study Rencana Strategik Tahun 2020-2024.

Sebelumnya, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat menyampaikan sambutan pembukaan acara mengatakan aparat birokrasi harus bisa melihat perubahan yang ada di sekelilingnya dan menyusun strategi untuk beradaptasi. ” Wake up and smell the coffee. Out of the box , lihat perubahan apa yang terjadi di sekeliling kita lalu susun inovasi, strategi untuk menjaga institusi kita tetap bisa survive bahkan leading dalam perubahan yang terjadi. Be open untuk menyisir apa yg bisa kita pertahankan dan apa yang harus kita tinggalkan untuk menjadi lebih baik dan tidak digilas oleh perubahan”.

Di bagian lain, Direktur Aparatur Negara Bappenas, Velix Vernando Wanggai yang turut hadir pada kesempatan itu menjelaskan saat ini Kantor Staf Presiden (KSP) dan Bappenas telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPP) tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. “Turunan dari regulasi itu nantinya berbagai sistem di birokrasi ini akan terintegrasi dan akan ada one data dalam birokrasi”. dep

Bappenas: Pemetaan Potensi dan Kompetensi PNS Jadi Salah Satu Isu Strategis Dalam Penyusunan RPJMN 2020 – 2024

Thu, 08/23/2018 - 12:09

 

Jakarta – Humas BKN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengapresiasi kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang telah berhasil melaksanakan pemetaan potensi dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sepanjang tahun 2017-2018. Hal itu disampaikan Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas Velix Wanggai saat Focus Group Discussion (FGD) bersama BKN tentang Pendalaman Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Aparatur Negara dalam background Study Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 di Kantor Pusat BKN, Selasa (21/8/2018).

Lebih lanjut, Velix Wanggai mengatakan “Pelaksanaan pemetaan potensi dan kompetensi termasuk dalam isu strategis aspek ASN dalam rangka penyusunan RPJMN 2020 – 2024. Isu strategis tersebut yakni Komposisi kompetensi, kualitas kinerja, dan pendidikan dan kebutuhan,” ujar Velix. Velix berharap, hasil FGD akan dijadikan salah satu acuan dalam membuat arah kebijakan strategis bidang aparatur negara dalam RPJMN 2020-2024.

Sementara itu Kepala Biro Perencaan BKN Heru Purwaka, menjelaskan BKN mendukung ketiga isu strategis tersebut. “Tentu pelaksanaan pemetaan potensi dan kompetensi yang selama ini sudah berjalan akan terus ditingkatkan, dengan berharap mampu menggapai peserta yang lebih banyak,” kata Heru. Heru juga berharap, penyusunan parameter guna menilai dan mendukung kualitas kinerja ASN segera tersusun,” pungkasnya. ber

Pemetaan Potensi dan Kompetensi PNS Masuk Isu Strategis RPJMN 2020-2024

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Jum'at 24 Agustus 2018 09:28 W

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengapresiasi kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang telah berhasil melaksanakan pemetaan potensi dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sepanjang tahun 2017-2018.

Hal itu disampaikan Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas Velix Wanggai saat Focus Group Discussion (FGD) bersama BKN tentang Pendalaman Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Aparatur Negara dalam background Study Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 di Kantor Pusat BKN, Selasa 21 Agustus 2018.

 

 

Lebih lanjut, Velix Wanggai mengatakan, pelaksanaan pemetaan potensi dan kompetensi termasuk dalam isu strategis aspek ASN dalam rangka penyusunan RPJMN 2020 – 2024.
"Isu strategis tersebut yakni komposisi kompetensi, kualitas kinerja, dan pendidikan dan kebutuhan,” ujar Velix seperti dikutip Okezone dalam laman BKN, Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Velix berharap, hasil FGD akan dijadikan salah satu acuan dalam membuat arah kebijakan strategis bidang aparatur negara dalam RPJMN 2020-2024. Sementara itu Kepala Biro Perencaan BKN Heru Purwaka, menjelaskan BKN mendukung ketiga isu strategis tersebut. “Tentu pelaksanaan pemetaan potensi dan kompetensi yang selama ini sudah berjalan akan terus ditingkatkan, dengan berharap mampu menggapai peserta yang lebih banyak,” kata Heru. Heru juga berharap, penyusunan parameter guna menilai dan mendukung kualitas kinerja ASN segera tersusun.
(dni)

BKN Diapresiasi Bappenas Karena Ini

  
• Kamis, 23 Agustus 2018 12:00 PM

Meski bukan pihak yang merombak langsung, Soni berpesan agar PNS DKI mengisi jabatan sesuai dengan kompetensinya. (Foto: Istimewa)

ASN.ID, JAKARTA – Pemerintah kini telah memiliki peta potensi dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Pemetaan itu dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepanjang 2017-2018.  

“Kami mengapresiasi prestasi BKN tersebut,” kata Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas Velix Wanggai di Jakarta. Seperti ditulis laman resmi BKN, Kamis (23/8/2018), peta ASN itu akan menjadi salah satu acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun  2020 – 2024. Setidaknya ada tiga isu pada pemetaan tersebut yaitu komposisi kompetensi, kualitas kinerja serta pendidikan dan kebutuhan.

Kepala Biro Perencanaan BKN Heru Purwaka menegaskan sangat mendukung ketiga isu tersebut. Dia mengharapkan pemetaan itu terus menerus diperbarui dan diperluas.
Berbekal data tersebut pemerintah bisa menyusun parameter untuk menilai kualitas kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Indonesia Terus Dorong Open Government

By redaksi fajar

Posted on August 11, 2018 @8:15 am

JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mendorong sistem Open Government. Konsep keterbukaan akan mendorong pemerintah Indonesia semakin transparan, akuntabel, inovatif, dan partisipasif.

Open Government Indonesia adalah bagian dari inisiatif global Open Government Partnership (OGP) di mana Indonesia turut menjadi salah satu negara dari 8 negara pendiri inisiatif OGP. Hingga saat ini sudah 76 negara tergabung di dalam inisiatif Open Government Partnership. Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Open Government akan terus dikembangkan.

“Konsep Open Government ini akan terus diaplikasikan. Sebab, konsep ini sejalan dengan pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Konsep ini sangat mendukung pemerintahan,” ungkap Moeldoko, kemarin.
Sekretariat Open Government Indonesia menyelenggarakan kegiatan ‘Kick Off Meeting’ Penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia Periode 2018-2020 di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018. Kegiatan ‘Kick Off Meeting’ merupakan salah satu rangkaian awal dari proses penyusunan rencana aksi Open Government Indonesia. Rencana Aksi Open Government Indonesia periode 2018-2020 adalah rencana aksi kelima semenjak Indonesia bergabung kedalam inisiatif Open Government.

Para pemateri di dalam kegiatan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Aksi OGI 2018-2020 antara lain Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Slamet Soedarsono dan Direktur Aparatur Negara Bappenas Velix Wanggai dan Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden Agung Hikmat. Pemateri yang hadir merupakan representasi dari instansi pemerintah penyelenggara Open Government Indonesia yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Luar Negeri.

“Rencana Aksi ini adalah milik kita, milik pemerintah bersama dengan masyarakat sipil,” kata Yanuar Nugroho. Direktur Medialink Mujtaba Hamdi selaku Koordinator Masyarakat Sipil Open Government Indonesia turut menuturkan bahwa keterlibatan aktif kementerian, lembaga, dan seluruh masyarakat sipil sangat diperlukan supaya rencana aksi yang disusun dapat memiliki dampak bagi masyarakat.

Rencana Aksi Open Government Indonesia periode 2018-2020 mengusung empat tema utama yaitu partisipasi publik, reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, dan akses informasi publik. Kegiatan kick off meeting turut dihadiri oleh kementerian yang terkait dengan empat tema tersebut antara lain dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan institusi pemerintah lain.

Dari sisi masyarakat sipil yang turut hadir antara lain Publish What You Pay (PWYP), Medialink, Indonesian Corruption Watch (ICW), dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya yang berkaitan dengan tema utama Rencana Aksi OGI 2018-2020. Keterlibatan masyarakat sipil di dalam proses penyusunan rencana aksi adalah bentuk nyata dari semangat ko-kreasi yang merupakan semangat OGP sejak pertama kali didirikan.

“Kegiatan kick off ini merupakan sebuah titik awal bagi instansi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bersama-sama berko-kreasi menyusun rencana aksi Open Government periode 2018-2020.” ujar Slamet Soedarsono, Deputi Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Slamet Soedarsono turut mengungkapkan bahwa BAPPENAS sebagai salah satu instansi pemerintah penyelenggara Open Government Indonesia terus berkomitmen dalam penyelenggaraan Open Government di Indonesia.

Plt Bupati Bojonegoro, Dr. Supriatno, S.H.,M.H. turut hadir dalam kegiatan kick off meeting sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah. Bojonegoro merupakan kabupaten yang terpilih menjadi salah satu dari daerah pilot program OGP Local yang diselenggarakan di 15 daerah di seluruh dunia oleh Sekretariat Open Government Partnership.

Dalam pengantar singkatnya, Plt Bupati Bojonegoro mengungkapkan bahwa sinergi antara rencana aksi nasional dengan rencana aksi daerah merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam mempermudah pelaksanaan inisiatif keterbukaan di pemerintah daerah.
Tindak lanjut dari kegiatan kick-off meeting adalah pertemuan multilateral oleh kementerian dan lembaga bersama dengan perwakilan masyarakat sipil untuk membahas penajaman dari masing-masing rencana aksi. Sekretariat Open Government Indonesia bersama dengan perwakilan masyarakat sipil telah mempersiapkan 13 rancangan awal Rencana Aksi Open Government Indonesia untuk periode 2018-2020.

Rencana Aksi Open Government Indonesia periode 2018-2020 rencananya akan dikumpulkan ke Sekretariat OGP pada pertengahan September 2018.
Adapun rencana aksi pada periode 2018 – 2020 diharapkan dapat mendorong mempercepat terciptanya keterbukaan dan partisipasi masyarakat di antaranya seputar isu keterbukaan penganggaran dana desa, partisipasi masyarakat terkait isu kemiskinan serta isu transparansi Beneficial Ownership sebagai bagian dari komitmen bersama negara anggota OGP yang turut ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan pada OGP Summit Georgia pada bulan Juli 2018 yang lalu.

Dalam proses penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia periode 2018-2020 masyarakat luas dapat turut serta memberikan aspirasi terhadap rancangan renaksi melalui portal digital yang disediakan pada tautan bit.ly/nap-OGI. Penggunaan sarana digital merupakan salah satu metode dalam memperluas partisipasi masyarakat di dalam perumusan kebijakan. (*)