“Presiden Jokowi mengatakan akan memimpin TPB melalui perpres yang ditandatangani dan mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam perancangan dan pelaksanaanya” kata Binny Buchori. Pemerintah tidak menjadi aktor tunggal sehingga kemitraan multi pihak menjadi sangat penting. Pelibatan aktor non pemerintah harus dilakukan dan direncanakan dari awal untuk menentukan titik awal implementasi, menyusun indikator yang berkualitas, mengukur capaian dan identifikasi masalah yang diturunkan ke dalam konteks lokal.
“SDGs tidak boleh hanya rasa Jakarta. Pemerintah daerah perlu membuat simpul pertemuan untuk merancang, melaksanakan dan mengawasi agar SDGs nya rasa Indonesia,” tambah Binny Buchori.
Selain Binny Buchori, hadir sebagai pembicara Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan sekaligus Ketua Desk Papua Kementerian PPB/Bappenas, Velix Wanggai, Simeon Itlay, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan mewakili Gubernur Provinsi Papua, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wiryanta, dan Tim Leader Sekretariat SDGs, Nina Sardjunani.
“Presiden Jokowi menyatakan bahwa tujuan TPB ini harus sejalan dengan lokalitas sehingga perlu diperhatikan bagaimana SDGS ini rasa Papua,” jelas Velix Wanggai. Forum komunikasi daerah yang merupakan kerjasama dari Kantor Staf Presiden, Kementerian PPB/Bappenas dan Kementerian Komunikasi dan Informatika ini diharapkan bisa memberikan pemahaman pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan budaya kearifan lokal.
Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memimpin secara langsung pelaksanaan TPB dengan menerbitkan Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sejalan dengan nawacita. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan semangat no one left behind maknanya adalah seluruh warga negara tidak terkecuali harus mendapatkan manfaat dari TPB, dan memiliki hak untuk ikut merancang pelaksanaan agenda pembangunan ini.
Dalam rangka mendorong percepatan implementasi sekaligus mendorong pelibatan multipihak dalam lingkup TPB, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam melaksanakan diseminasi informasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi. Sesuai dengan Inpres No. 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo bersama dengan Kantor Staf Presiden dan Kementerian PPN/ Bappenas berkolaborasi melaksanakan Forum Komunikasi Daerah tersebut. “Kemenkominfo berupaya untuk membangun gotong royong semua elemen bangsa untuk dapat digerakan berpatisipasi aktif dalam rangka tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelas Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wiryanta.
Forum ini menegaskan bahwa agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus dilaksanakan dengan menjalankan prinsip-prinsip multi pihak yang bisa menyelesaikan rencana aksi daerah dengan tujuan agar mencapai agenda global. “Rencana Aksi Daerah (RAD) tingkat provinsi untuk TPB tidak hanya berisi rencana pemerintah provinsi dan kabupaten tapi juga aktor non pemerintah yang lain yang harus digabungkan,” jelas Tim Leader Sekretariat SDGs, Nina Sardjunani. Di akhir forum, Binny Buchori berharap agar Forum Komunikasi Daerah ini bisa menjadi forum stakeholders untuk merancang tujuan pembangunan berkelanjutan agar menjadi ownership bersama. “No one left behind artinya pembangunan untuk semua yang juga berarti Papua untuk semua,” jelas Velix Wanggai di Gedung Sasana Karya Kantor Gubernur Papua.
Rangkaian acara yang diadakan oleh kerjasama Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkominfo berlanjut dengan forum yang dihadiri hampir 200 anak muda Papua. Turut hadir juga pendiri Kitong Bisa, Billy Mambrasar yang memberikan dorongan dan motivasi anak-anak muda papua untuk turut serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua serta mewujudkan program-program tersebut secara kolaboratif.
Selain itu, Albert Modouw menyampaikan upaya dirinya bersama dengan Anana Explore AE PAPUA, untuk eksplorasi Papua dalam rangka promosi parawisata di Papua. Dalam rangka memberikan konteks TPB, perwakilan dari 2030 Youthforce, Rizky Ashar Muridono hadir memeriahkan acara sekaligus menyampaikan bahwa apa yang kita semua lakukan bisa dikategorikan sebagai TPB.
“Kami membantu pemerintah mengimplementasikan TPB ini, dengan tujuan menyejahterakan masyarakat, dan Papua adalah milik kita, sehingga kita memiliki peran dan tanggung jawab untuk membangunnya,” tegas Billy Mambrasar sekaligus menutup forum yang bertajuk ‘Unite We Fight, Unite We Win – Peran Anak muda dalam Agenda 2030’ di Café Black on Box, Jayapura.
No comments:
Post a Comment