Persoalan Papua Masih Kompleks

Penulis : Christoporus Wahyu Haryo P | Selasa, 16 Agustus 2011 | 13:15 WIB

SERAMBI INDONESIA/M ANSHAR

Ilustrasi

TERKAIT:

• Satu Warga Abepura Terkena Panah
• Presiden: Tata Papua dengan Hati
• Sejarah Integrasi Papua Digugat
• Pemerintah Harus Lebih Utuh Lihat Papua
• Kecil, Embrio Separatis di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua pihak untuk membangun Papua dengan hati sebagai kunci keberhasilan pembangunan.
"Pemerintah menyadari adanya kompleksitas yang dihadapi di tanah Papua. Oleh karena itu, Pemerintah akan konsisten untuk menerapkan pendekatan yang menyeluruh bagi Papua, baik penegakan hukum, pendekatan politik, pendekatan ekonomi, maupun pendekatan sosial budaya," kata Velix usai pidato kenegaraan Presiden RI di Gedung MPR/DPR, Selasa (16/8/2011).

Menurut Wanggai, paling tidak ada lima Kebijakan Dasar untuk Tanah Papua. Pertama, pemerintah akan melanjutkan konsolidasi Otonomi Khusus dengan segala memanfaatkan kewenangan luas yang ada di Papua & Papua Barat. Otonomi Khusus sebagai desentralisasi asimetris adalah keniscayaan. Untuk itu, pelayanan publik yang disediakan oleh otonomi khusus harus dirasakan oleh masyarakat Papua.

Kedua, sejalan dengan desentralisasi fiskal yang semakin besar kepada Papua dan Papua Barat, Pemerintah terus menata dan memperbaiki strategi manajemen pembangunan bagi Papua & Papua Barat agar pembangunan lebih dinikmati rakyat kebanyakan.

Ketiga, sebagai terobosan pembangunan kewilayahan, Pemerintah menjadikan pulau Papua sebagai koridor ekonomi wilayah dalam kebijakan baru Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dengan kebijakan baru ini Pemerintah dorong sentra-sentra ekonomi baik di tanah Papua, dan mengembangkan jaringan infrastruktur di kota dan di kampung-kampung.

Keempat, dalam perspektif hukum, Pemerintah akan bertindak tegas untuk menjamin tetap terjaganya ketertiban kehidupan masyarakat, dan tegaknya kedaulatan NKRI. Negara kesatuan adalah pilar yang kita pegang teguh bersama.

Kelima, sejalan dengan berbagai pendekatan bagi Papua itu, Presiden SBY kembali menegaskan bahwa Indonesia hidup dalam kemajemukan yang selalu dijunjung tinggi. Kebebasan yang disediakan oleh demokrasi dan otonomi khusus di Tanah Air ini, termasuk di Papua, perlu mengutamakan keadaban, harmoni, toleransi, dan ketertiban.

Editor :

Pepih Nugraha