Renungan Kemerdekaan

Velix Wanggai -- Jurnal Nasional, 11 Agustus 2011

Seminggu lagi bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-66. Rakyat di seluruh pelosok nusantara menyambutnya dengan suka-cita. Di kota-kota, para pedagang asongan menjajakan pernak-pernik “17-an‘ di perempatan lampu merah. Di ujung lorong gang sana telah berdiri gapura merah-putih yang dikerjakan secara swadaya. Sementara anak-anak muda menghiasi gardu tempat nongkrong mereka dengan nuansa kemerdekaan.

Nuansa kemerdekaan begitu terasa ketika kita memasuki desa-desa yang jauh dari hiruk-pikuk ibukota. Bendera dan umbul-umbul berbagai ukuran menghiasi jalan, lorong, sekolahan dan pojok-pojok desa. Adakalanya, bendera dan umbul-umbul itu sudah kusut dan kusam. Jelas menandakan stok lama yang digunakan berulangkali setiap tahunnya, namun tidak menyurutkan semangat kemerdekaan rakyat yang menyala-nyala.

Peringatan hari kemerdekaan memiliki makna psikologis yang mendalam tentang Indonesia yang dicita-citakan oleh para the founding fathers kita. Walaupun hidup berlainan era, tetapi suasana kebatinan 1945 menyatukan hati setiap generasi bangsa dengan para pendiri negerinya. Semangat kemerdekaan yang mendalam melupakan keseharian rakyat dengan profesi yang berbeda-beda, apakah sebagai pegawai pemerintah, buruh swasta, petani atau rakyat biasa.

Suka-cita kemerdekaan itu adalah refleksi rasa syukur yang mendalam terhadap rahmat kemerdekaan, dimana dengan modal kemerdekaan itulah kita membangun bangsa Indonesia yang besar dan beragam ini. Kita adalah bangsa yang besar, maka penataan sebuah sistem sosial politik yang tangguh untuk menghadapi berbagai goncangan adalah niscaya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah Indonesia. Mari kita bersatu-padu menyingkirkan keterbelakangan dan keterisolasian dengan menghadirkan kemajuan dan keterjangkauan.

Membangun Indonesia di segala bidang adalah perwujudan dari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh dan berkeadilan. Hak dasar itu merupakan harga dari sebuah kemerdekaan, yaitu bebas dari kemiskinan, penggangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, rasa takut dan bebas mengemukakan pikiran dan pendapat.

Di usia Republik yang ke-66 tahun ini, kita diperhadapkan dengan empat masalah pokok pembangunan. Kempaat masalah pokok ini saling terkait antara satu dengan lainnya, yaitu masalah kemiskinan, masalah kependudukan dan ketenagakerjaan, masalah keterbatasan infrastruktur dan masalah kelembagaan.

Ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya (kemiskinan absolut) maupun distribusi asset yang tidak merata (kemiskinan relatif) sangat berpotensi pada kecemburuan sosial. Lonjakan penduduk dan minimnya lapangan pekerjaan mengakibatkan pengangguran.

Tingkat kelahiran dan kematian bayi di desa-desa masih tinggi dan sarana-prasarana kesehatan yang terbatas berpengaruh pada tingkat produktivitas sumberdaya manusia yang rendah. Demikian pula keterbatasan infrastruktur fisik ekonomi dan sosial masih dihadapi oleh sebagian besar masyarakat di perdesaan dan belum teratasi secara baik. Sementara aturan perundang-undangan belum sejalan dengan kebutuhan penciptaan lapangan kerja dan investasi di daerah. Komunikasi antar lembaga ekonomi, sosial, politik dan budaya yang belum berlangsung baik, juga akan memperlambat proses pembangunan di daerah.

Sejak 2004 Presiden SBY mendorong percepatan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis, meningkatkan keberpihakan dalam mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal, dan mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan.

Pembangunan dalam perspektif SBY adalah pembangunan yang melingkupi berbagai lapisan dan menjangkau seluruh kawasan. Itulah pembangunan inklusif, pembangunan tanpa sekat. Wilayah negara kita yang sangat luas meniscayakan strategi pembangunan yang adil, komprehensif dan berkelanjutan, sehingga rakyat yang berada di pelosok daerah tertinggal pedalaman, perbatasan dan kepulauan terpencil merasakan manfaat pembangunan.

Pembangunan bangsa telah banyak mendatangkan kemajuan. Walau demikian, tak dipungkiri bahwa kemiskinan dan keterbelakangan masih melingkupi sebagian warga bangsa di berbagai pelosok Tanah Air. Kita berharap dengan pendekatan sektoral dan regional yang sinergis dan koordinatif akan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata dan berkelanjutan. Inilah makna pembangunan untuk semua yang diikhtiarkan oleh Presiden SBY. Dirgahayu Indonesia