Velik Vernando Wanggai (istimewa)
Pemekaran dihadirkan untuk memperkuat integrasi nasional di tengah-tengah `setting` sosial-historis bangsa yang heterogen,"
Jakarta (ANTARA News) - Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Ototnomi Daerah, Velix Vernando Wanggai mengatakan, pemekaran daerah dirancang untuk memperkuat integrasi nasional bukan untuk menciptakan "raja-raja kecil".

"Pemekaran dihadirkan untuk memperkuat integrasi nasional di tengah-tengah `setting` sosial-historis bangsa yang heterogen," kata Velix dalam siaran pers, Selasa.

Menurut dia, otonomi daerah adalah pilihan yang realistis dalam mengelola negara yang pluralistik seperti Indonesia. Otonomi daerah merupakan keniscayaan yang dijalankan oleh pemerintahan di era reformasi ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut dia, berkomitmen untuk mengelola otonomi dan desentralisasi ini dengan pendekatan kewilayahan.

Untuk itu, dia menepis anggapan bahwa otonomi daerah tersebut hanya mehadirkan raja-raja kecil. "Semua ini merupakan proyek nasional yang menjadi tanggungjawab bersama. Karena itu, kita semua tidak bisa memberikan stigma bahwa otonomi dan desentralisasi gagal, dan hanya menghadirkan `raja-raja kecil` di daerah," katanya.

Ia mengatakan, seiring dengan otonomi daerah maka kewenangan, kekuasaan, dan sumber daya pembiayaan juga dilimpahkan ke daerah-daerah.

Hal ini diharapkan agar pembangunan tidak hanya terpusat di ibukota-ibukota provinsi namun terdistribusi ke berbagai kawasan.

Demikian pula, peluang partisipasi sosial-politik rakyat lebih beragam, baik di birokrasi, posisi DRPD, lembaga-lembaga politik daerah, dan bisnis lokal.

Sejalan dengan hal itu, menurut Velix, adalah suatu yang wajar jika pemekaran miliki dimensi dan kepentingan dari elit lokal.

"Kami semua perlu memotret rancang bangun DOB (daerah otonom baru) sebagai pembukaan ruang bagi distribusi `power` (kekuasaan) ke daerah-daerah, dan `power` tidak hanya terkonsentrasi di Jakarta atau pusat-pusat ibukota provinsi saja. Inilah makna desentralisasi politik yang substantif," katanya.

Ia menambahkan, ke depan, Presiden SBY meletakkan pendirian DOB dengan selektif dengan mengedepankan paramater geografi, demografi, dan kesisteman yang menyeluruh.
(M041/S023)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2012