Menuju Ekonomi Hijau

Jurnal Nasional | Kamis, 28 Jun 2012

Oleh: Velix Wanggai

 

Perjalanan panjang dari Tanah Air menuju kota Rio De Janeiro tak terasa capai ketika kita menyaksikan kata-kata demi terluncur dari pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemimpin-pemimpin negara dan utusan-utusan dari berbagai pemangku kepentingan memberikan apresiasi dan harapan yang tinggi atas komitmen yang ditegaskan oleh Presiden SBY pada UN Summit on Sustainable Development (RIO + 20 Summit).

"Moving Towards Sustainability: Together We Must Create the Future We Want" adalah judul pidato yang disampaikan oleh Presiden SBY. Dengan penuh arif, SBY mengajak dunia untuk bahu-membahu menyelematkan dunia dengan pendekatan yang berkelanjutan.

Pada KTT Rio + 20 itu, Presiden menyampaikan pandangannya pada urutan ke-13 dari 33 kepala negara/pemerintahan yang mendapat giliran berbicara. Kata Presiden, "Ini adalah waktu dimana kita bisa mematahkan sisa-sisa mitos tentang pembangunan dan lingkungan. Kita dapat mematahkan mitos bahwa pembangunan pasti akan mengarah pada deforestrasi. Kita dapat mematahkan mitos bahwa pembangunan otomatis akan meningkatkan emisi. Kita dapat mematahkan mitos bahwa pembangunan akan menyebabkan ketimpangan. Kita dapat mematahkan mitos bahwa kita hanya bisa memilih antara pembangunan dan demokrasi dan kita tidak bisa memiliki keduanya". Pernyataan itu memberikan pesan penting bahwa pembangunan, pemerataan, dan kelestarian alam dapat berjalan seiring sejalan tanpa saling menegasi.

Filosofi ‘green economy' telah menjadi agenda utama Presiden SBY. Makna pentingnya adalah adanya keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi rakyat dan keadilan sosial dengan tetap mengurangi resiko-resiko kerusakan lingkungan dan ekologi. Intinya, ekonomi hijau adalah model ekonomi atau pembangunan ekonomi yang berbasis pembangunan yang berkelanjutan.
Mengingat pentingnya komitmen atas aspek ekonomi, keadilan, dan lingkungan ini, saat ini ada lembaga konsultan internasional yang memperkenalkan The Global Green Economy Index. Paling tidak ada 4 dimensi yang dipakai dalam mengukur sejauhmana suatu negara mempromosikan model ekonomi hijau. Keempat aspek itu adalah komitmen pemimpin nasional, kebijakan domestik yang ramah lingkungan, investasi yang ramah lingkungan, dan kegiatan ekonomi seperti wisata yang berdimensi lingkungan.

Dalam konteks penataan kebijakan nasional, peran pemerintah sangat dibutuhkan. Sejak awal Pemerintah membenahi kerangka perencanaan dalam pembangunan, baik di level nasional maupun di daerah. Filosofi, pendekatan, dan strategi yang menyeimbangkan pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan tanpa melupakan aspek budaya menjadi sisi-sisi penting yang diakomodasi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 maupun di dalam RPJM Daerah-Daerah.

Masih dalam konteks perencanaan kewilayahan, perhatian juga ditujukan kepada penajaman substansi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebijakan spasial yang tepat akan turut menuntun pembangunan yang ramah lingkungan dan budaya. Sedangkan dalam konteks kebijakan sektoral, pemerintah memberikan perhatian pada enam sektor utama, yaitu kebijakan energi terbarukan, kebijakan bangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, transportasi tanpa menghasilkan polusi, manajemen air, manajemen persampahan, maupun manajemen pertanahan.

Terakhir, Presiden SBY mengajak para pemimpin dunia yang hadir pada KTT Rio + 20 ini untuk menegaskan kembali tekad membangun dunia baru. "Membuat lompatan besar menuju dunia yang berkelanjutan dengan pertumbuhan ekuitas", kata Presiden SBY