Aug 25, 2010

Staf Khusus Presiden Sorot APBD untuk Bola

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, menyoroti pengelolaan klub-klub sepakbola di tanah air yang sebagian besar masih mengandalkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu (25/8), Velix menyatakan, prihatin mengingat pemerintah telah melarang pembiayaan klub dari APBD, antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Banyak kota atau kabupaten menggunakan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai dasar atas keputusan tersebut," katanya. Meskipun pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBD, kata Velix, hendaknya prioritas dana APBD tetap diarahkan pada pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Menurut Velix, pemberlakuan otonomi daerah yang diikuti dengan pemberlakuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberikan kesempatan pada kabupaten dan kota untuk menjalankan pembangunan berdasarkan lokalitas masing-masing. "Pembangunan olahraga lokal hendaknya tidak mengorbankan upaya-upaya yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Oleh karena itu, kata Velix, pihaknya berinisiatif mengumpulkan para pembina klub sepakbola dari berbagai daerah di Indonesia guna mendiskusikan kebijakan pemerintah terkait dengan penggunaan dana APBD, serta mencari solusi strategis untuk pembiayaan klub sepakbola secara professional, dengan menggali potensi masing-masing daerah.

Untuk itu, Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Kamis (26/8), menggelar diskusi kebijakan strategis bertajuk "Meningkatkan Potensi Daerah Melalui Identitas Lokal Dalam Olahraga Sepakbola".

Sejumlah pembina klub yang menyatakan bakal hadir antara lain Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Jusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf, Walikota Jayapura MR Kambu, serta wakil-wakil klub dari berbagai kabupaten dan kota. Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dan bakal calon ketua PSSI Arifin Panigoro juga telah mengonfirmasikan kedatangannya.

No comments:

Staf Ahli Bapennas: Ibu kota direncanakan pindah pada semester I 2024

  Selasa, 21 Desember 2021 17:32 WIB   Tangkapan layar - Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Velix Vernando ...