Pemindahan Ibukota

Tim Kecil Kaji Tiga Skenario

Senin, 13 September 2010 | 22:04 WIB
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Staf Khusus Presiden Bidang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai melakukan kajian awal pemindahan ibukota negara. Kajian awal itu menyatakan, dari tiga opsi pembenahan total Ibukota Jakarta, memindahkan pusat pemerintahan dari ibukota negara sampai memindahkan seluruh ibukota, termasuk pusat pemerintahan, terdapat tiga skenario yang harus dikaji.

Ketiga skenario tersebut adalah skenario realistis, moderat dan radikal. Skenario tersebut memiliki asumsi, instrumen kebijakan dan alternatif-alternatif kota mana yang nantinya akan dipilih, terutama bagi skenario moderat dan radikal.

Demikian disampaikan Velix Wanggai kepada Kompas, Selasa (13/9/2010) di Jakarta. Velix menyatakan kajian awal itu akan dibahas kembali oleh tim kecil yang disiapkan Presiden Yudhoyono.

Dari opsi pertama pembenahan total Ibukota Jakarta, di antaranya adalah 17 langkah yang kemarin diputuskan oleh Wakil Presiden Boediono dalam rapat. Ke-17 langkah itu terintegrasi dengan opsi yang disampaikan Presiden Yudhoyono, yaitu opsi pembenahan total Jakarta. "Itulah yang kita sebut skenario realistis untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Ke-17 langkah itu dinilai realistis pada saat ini mengingat mencakup langkah jangka pendek dan jangka panjang," ujar Velix.

Menurut Velix, opsi kedua yaitu memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke kota lain, akan tetapi ibukota negara tetap di Jakarta, merupakan skenario moderat.

"Skenario moderat sebetulnya berjalan dengan opsi kedua yang disampaikan Presiden. Ibukota tetap di Jakarta, akan tetapi pusat pemerintahannya tidak. Kota mana yang akan dituju, itu belum dibicarakan," tambahnya.

Dari Jonggol sampai Papua

Dikatakan Velix, dalam skenario ini sambil ibukota dibenahi, berbagai persoalan kemacaten ditangani. Termasuk juga masalah desentralisasi fiskal dan lainnya tetap dijalankan. "Namun, pusat pemerintahan akan bergeser. Tentu, dalam skenario ini, pertimbangan jarak yang lebih dekat dengan ibukota negara menjadi pertimbangan," jelas Velix.

Adapun mengenai skenario radikal, lanjut Velix, merupakan pengembangan dari opsi ketiga, yaitu benar-benar memindahkan pusat pemerintahan dan memindahkan ibukota negara. Jakarta hanya akan dijadikan pusat bisnis dan lainnya. "Dengan skenario ini, akan didorong adanya spesifikasi wilayah. Misalnya, wilayah dengan sebagai pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertambangan dan lainnya yang akan dikelola lebih jauh," papar Velix.

Velix mengatakan, untuk skenario moderat dan radikal, kota pilihan pertama yang bisa dijadikan sebagai pusat pemerintahan saja atau menjadi ibukota negara yang baru adalah wilayah di sekitar Jakarta. "Apakah di Jonggol, Jawa Barat, atau dimana," tandasnya.

Pilihan kedua adalah tetap di Pulau Jawa. Misalnya, di Banten, Karawang, Purwekerto, Magelang, Yogyakarta atau Malang. Ataukah, memang harus pindah di luar Pulau Jawa. Sebut saja seperti di Palembang, Palangkaraya, Makassar atau justru Papua. "Itulah tiga alternatif dalam skenario moderat dan radikal itu," ujar Velix lagi.

Sebelumnya, saat acara buka puasa bersama dengan pers dan pimpinan media massa di Istana Negara, pekan lalu, Presiden Yudhoyono menyatakan pihaknya telah membentuk tim kecil untuk mengkaji kemungkinan membangun ibukota baru mengingat ibukota Jakarta dinilai sudah tidak layak lagi.

"Saya dengan tim yang sangat kecil bekerja pelan-pelan setelah saya mendengarkan pendapat rakyat, pendapat banyak pihak tentang masa depan Jakarta mengenai kemungkinan membangun ibukota baru atau membangun pusat pemerintahan yang baru. Diam-diam, saya juga bekerja setelah saya mendengarkan baik-baik apa yang dikehendaki rakyat," ujarnya.

Menurut Presiden, pendanaan untuk membangun ibukota baru itu tidak semua harus dari APBN. Sebagian bisa dari sektor swasta, bisa kemitraan swasta dan pemerintah (public private partnership/PPP). "Kalau memang betul-betul suatu saat kita ingin membangun pusat pemerintahan yang baru, gedung-gedung yang menganggur bisa dilepas, dan itu juga bisa menjadi sumber anggaran, sehingga APBN kita tidak tersedot habis," paparnya.

Tentang rencana pemindahan ibukota negara ini, Presiden Yudhoyono mengaku ada yang belum-belum dilaksanakan, akan tetapi sudah berkomentar pesimis.

Berkomentar, yang seolah-olah tidak mungkin dilakukan. Mari kita endapkan dulu, pahami betul idenya, kita jernih berpikir sebagaimana saya, selama dua sampai tiga bulan lalu mendengarkan terus percakapan rakyat kita. Mulai dari universitas, masyarakat usaha dan sebagainya," tuturnya.

Dengan demikian, tambah Presiden Yudhoyono, dirinya tidak berisfat reaktif, melainkan menindaklanjuti dengan tanggung jawab dan juga kepedulian yang sama ke hadapan rakyat Indonesia.

"Gagasan itu (pemindahan ibu kota) adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan secara bersama. Dan, yang penting jangan kita telat untuk memikirkan masa depan kita sendiri. Barangkali sudah generasi berikutnya lagi yang menikmati (ibukota negera yang baru) itu, pemerintahan nanti, presiden-presidennya berikutnya lagi setelah saya. Akan tetapi, kita mendapatkan tantangan sejarah untuk mengambil pilihan dan memutuskan masalah yang besar ini," demikian Presiden Yudhoyono.