Oleh: Velix Wanggai
Kata-kata ini dirangkai ketika penulis bersama Ketua Komisi IV DPR, Gubernur Papua Barat, Dirjen Peternakan dan Dirjen Prasarana Kementan, dan Bupati Fakfak mengunjungi dataran potensial Bomberai untuk pencanangan kawasan sentra ternak sapi potong. Kawasan Bomberai adalah tanah milik Raja Pertuanan Arguni. Jazirah Bomberai memiliki catatan khusus yang historis dalam perjalanan kebangsaan kita. Mpu Prapanca dalam buku monumentalnya yang berjudul 'Negara Kertanegara' menyebut Onin atau Wanin adalah bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit. Onin ini yang kini sebagai wilayah Bomberai, di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
Kabupaten Fakfak adalah salah satu residen di era kolonial Belanda. Fakfak juga dicatat sebagai wilayah awal dalam perebutan Irian Barat. Para Raja dari berbagai pertuanan di wilayah Fakfak bahu membahu mendukung perjuangan merebut kembali Irian Barat. Fakfak merupakan wilayah terbuka yang telah berinteraksi dengan dunia luar, tidak hanya dari wilayah Nusantara, namun dengan negara-negara lainnya seperti Arab, Tiongkok, India, Portugis, Spanyol, Belanda, maupun Jepang. Dengan demikian, karakter inklusif, terbuka, dan toleransi menjadi warna tersendiri dalam masyarakat Fakfak. Warna agama yang berbeda, baik Islam dan Kristen, saling menyatu dalam kehidupan bermasyarakat.
Selain wilayah Fakfak memiliki potensi sumberdaya manusia, Fakfak juga mengandung sumberdaya alam yang strategis. Dataran Bomberai adalah salah satu wilayah yang potensial untuk sektor pertanian, khususnya peternakan. Wilayah Bomberai seluas sekitar 400.000 Ha terhampar luas. Jika kita ke Australia melihat hamparan padang rumput, itulah wilayah mirip dataran Bomberai. Dengan potensi yang dimiliki ini, Presiden SBY telah menetapkan kawasan Bomberai sebagai kawasan sentra peternakan di Indonesia Timur, terutama di wilayah tanah Papua. Gubernur Papua Barat Abraham Atururi juga mempersiapkan langkah-langkah terpadu untuk pengembangan Bomberai.
Saat ini kita semua satukan langkah untuk percepatan pengembangan masyarakat Papua Barat, khususnya Bomberai. Hal utama yang kita benahi adalah kerangka perencanaan guna memadukan pendekatan sektoral dan regional. Pengembangan peternakan tidak dapat berjalan sendiri, namun memerlukan dukungan dari sektor-sektor lain, seperti infrastruktur, tata ruang wilayah, dan kesiapan sumber daya alam. Hal kedua yang kita benahi yakni pembenahan regulasi-regulasi sektoral agar mendukung percepatan pembangunan kawasan pertanian di Bomberai. Disini, kita memerlukan penataan lahan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peruntukan usaha lainnya. Dari sisi lokal, kepastian tanah ulayat telah dilepaskan oleh raja pertuanan Arguni kepada pemerintah.
Demikian pula, kita padukan langkah untuk mensinergiskan sumber-sumber pembiayaan, baik dana pusat, dan provinsi, dan kabupaten. Selain itu, investasi dari dunia usaha juga perlu disinergikan dengan desain pembangunan kawasan Bomberai. Semua langkah ini merupakan bagian penting dari skenario besar dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi masyarakat Papua Barat. Orientasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan selalu menjadi pendekatan yang kita kedepankan untuk masyarakat Papua.
No comments:
Post a Comment