Jan 11, 2012

Pembangunan yang Berimbang di Jawa Timur

Jurnal Nasional | Kamis, 12 Jan 2012

Velix Wanggai

Sejak 11 Januari hingga 14 Januari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyapa rakyat Jawa Timur. Presiden bersilaturahim dengan para ulama tariqah di Malang, dan kemudian melanjutkan kunjungan kerja di daerah selatan Jawa Timur. Tak lupa, Presiden akan singgah di kampung halamannya, Pacitan. Jika pada tahun 1980 populasi penduduk berjumlah 29,1 juta jiwa, dan kini penduduk Jawa Timur meningkat hingga mencapai 37,4 juta jiwa pada akhir tahun 2011.

Dengan jumlah penduduk sebesar itu, Jawa Timur adalah penduduk terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Jawa Timur telah tumbuh sebagai salah satu kekuatan ekonomi regional yang berkontribusi dalam struktur ekonomi nasional. Pada akhir tahun 2010 Jawa Timur menyumbang sekitar 14,81 persen terhadap perekonomian nasional. Hal ini juga menggambarkan Jawa-Bali masih menjadi penyumbang terbesar bagi struktur ekonomi Indonesia, yaitu sebesar 59.27 persen dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Tanah Air.

Namun, ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Jawa-Bali. Jumlah penduduk di wilayah perkotaan semakin bertambah, sektor jasa juga semakin berkembang, dan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan yang menurun. Di internal Jawa Timur sendiri, salah satu persoalan yang perlu dipecahkan adalah soal kemiskinan baik di kawasan perkotaan dan perdesaan.

Pada tahun 2011 persentase penduduk miskin di Jawa Timur sekitar 14,2 persen dari jumlah 37,4 juta jiwa. Ternyata penduduk miskin di Jawa Timur ini mayoritas menetap di kawasan perdesaan ketimbang di kawasan perkotaan. Dengan setting sosial seperti ini, menuntut kita semua untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih berimbang, baik dalam konteks antarwilayah di Jawa Timur maupun di antarkota dan desa di wilayah Jawa Timur.

Dalam perspektif nasional, pemerintah mendorong pembangunan regional Jawa, termasuk Jawa Timur untuk tetap mempertahankan kinerja pembangunan ekonomi wilayah Jawa-Bali sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional. Demikian pula, diarahkan untuk tetap mempertahankan fungsi lumbung pangan nasional dan industri pengolahan secara terkendali. Dan, dengan mempertimbangkan konteks tantangan yang dihadapi, saat ini pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan wilayah perdesaan dengan beberapa langkah, antara lain dengan pelaksanaan reformasi agraria untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lahan, pemberian bantuan modal untuk usaha tani dan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan kegiatan off farm untuk meningkatkan nilai tambah, serta peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar di desa-desa.

Selain itu, berulang kali Presiden SBY menekankan pentingnya penguatan keterkaitan desa-kota dalam pembangunan regional Jawa Timur, dan pengembangan wilayah Selatan Jawa Timur. Dalam hal ini, aksessebilitas ke wilayah selatan Jawa Timur harus dibuka dan dikembangkan sehingga dapat menguatkan produktivitas ekonomi, investasi regional, dan pengembangan potensi wisata di wilayah Selatan Jawa Timur. Selain lumbung padi, pemerintah juga terus mendorong pengembangan potensi perikanan dan kelautan di wilayah Selatan dan Timur di Jawa Timur. Di tengah perkembangan pembangunan ini, aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup juga menjadi aspek penting, terutama di dalam rehabilitasi daerah-daerah aliran sungai di wilayah Jawa Timur.

Harapannya, pembangunan yang berimbang (balanced development) di Jawa Timur dapat tercipta. Semua ini sejalan dengan komitmen Presiden SBY dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif.

No comments:

Staf Ahli Bapennas: Ibu kota direncanakan pindah pada semester I 2024

  Selasa, 21 Desember 2021 17:32 WIB   Tangkapan layar - Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Velix Vernando ...