Ideologi Penanggulangan Kemiskinan

Jurnal Nasional | Kamis, 26 Jan 2012

Oleh: Velix Wanggai

Tatanan ekonomi dunia baru yang adil dan inklusif adalah cita-cita kolektif kita. Upaya mengkoreksi tatanan ekonomi yang tidak adil ini banyak disuarakan oleh berbagai pemimpin negara-negara berkembang, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Agenda korektif ini juga diperjuangkan oleh berbagai kelompok maupun tokoh-tokoh masyarakat di berbagai belahan dunia.

Dalam bukunya yang berjudul " Bisnis Sosial, Sistem Kapitalisme Baru yang Memihak Kaum Miskin" (2010), Muhammad Yunus, Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Tahun 2006, mengajak kita untuk berpikir ulang mengenai tatanan dunia baru yang lebih adil. Yunus mengatakan, "Bayangkan sebuah dunia tanpa kemiskinan, sebuah dunia dengan ketidakseimbangan yang telah dikoreksi. Selain akan menjadi dunia yang jauh lebih baik bagi mereka yang biasanya miskin, setiap lain pun akan menikmati manfaatnya. Perekonomian akan menyentuh tataran-tataran baru yang menakjubkan".

Pada bagian lain, pendiri Grameen Bank di Bangladesh ini menegaskan bahwa guna memastikan agar warga miskin memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi, kita perlu menjamin tidak hanya agar kue kita terus membesar tetapi juga agar kue yang mengalir ke kalangan warga miskin berlangsung dengan cepat. Dan, Yunus menyodorkan solusi perubahan tatanan ekonomi baru dengan menjalankan bisnis sosial (building social business).

Indonesia adalah bagian dari semangat perubahan itu. Visi Indonesia yang berkeadilan adalah cita-cita kolektif kita. Apalagi dari 237,6 juta jiwa penduduk Indonesia, terdapat 28,89 juta orang (12,36 persen) yang digolongkan miskin di wilayah perdesaan (BPS, Januari 2012). Untuk itu, dalam konteks mengkonsolidasi langkah-langkah pembangunan regional dan sektoral, Presiden SBY telah menggelar Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2012, yang dilaksanakan di Jakarta, pada 19 Januari 2012.

Di forum yang strategis itu, Presiden kembali menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan harus menjadi ideologi dan prioritas di semua program pemerintah. Untuk tahun 2012, pemerintah menargetkan angka kemiskinan berkisar antara 10,5 hingga 11,5 persen melalui mekanisme ekonomi (economic mechanism) dan program-program pro-rakyat (social intervention). Pendekatan seperti itu, telah dilakukan oleh Presiden SBY pada kurun waktu 2004-2009.

Kebijakan Presiden itu ditujukan untuk penegakkan hak-hak dasar rakyat seperti hak atas pangan, hak atas pendidikan dan kesehatan, hak atas tanah, dan hak atas pendapatan yang lebih, serta hak atas rasa aman. Tidak hanya itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan didukung pula dari sisi pendekatan regional, seperti kebijakan percepatan pembangunan perdesaan, pembangunan daerah-daerah tertinggal, pengembangan masyarakat pesisir dan kepulauan, serta kawasan perbatasan.

Penanggulangan kemiskinan haruslah menjadi ideologi, demikian ujar Presiden SBY. Pernyataan ini menegaskan kembali bahwa kemiskinan haruslah didekati dengan politik kebijakan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Kehadiran Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 27 Mei 2011 lalu, dilihat sebagai langkah yang bersifat makro dalam menghadirkan kesejahteraan secara merata.

Sejalan dengan pendekatan MP3EI, secara terbuka pada tanggal 19 Januari 2011 Presiden SBY telah menegaskan bahwa Pemerintah sedang menggodok langkah-langkah terpadu dalam menangani soal kemiskinan melalui Master Plan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). Semoga langkah terpadu ini dapat menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua.