Silaturahmi Percepatan Pembangunan Papua

Jurnal Nasional| Kamis, 8 Dec 2011, Iman Syukri

Oleh: Velix Wanggai

Dinamika politik yang menghangat di Papua dalam beberapa waktu terakhir ini mendapat perhatian tersendiri dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebenarnya, dengan wilayah Papua yang luas, kita tidak bisa menyederhanakan apa yang terjadi di Puncak Jaya, Jayapura, dan Timika sebagai potret Papua secara keseluruhan. Namun sejak awal, Presiden SBY menyadari bahwa sekecil apapun persoalan yang muncul di berbagai pelosok wilayah di Tanah Papua haruslah ditangani secara serius dan tuntas, conclusive. Dalam konteks itu, Presiden SBY menugaskan Menko Kesejahteraan Rakyat, Mendagri, Kapolri, Kepala BIN, pimpinan TNI, dan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), dan penulis sendiri untuk mengunjungi kota Jayapura, Papua. Di kota yang sering dijuluki ‘Hongkong di Waktu Malam‘ ini digelar pertemuan yang kita sebut ‘Silaturahmi Percepatan Pembangunan Papua‘, pada Rabu, 7 Desember 2011. Pertemuan ini adalah bagian dari komunikasi konstruktif yang telah menjadi kebijakan pokok dari Pemerintah. Secara khusus, pendekatan komunikasi yang konstruktif ini merupakan bagian dari kebijakan sosial politik dan budaya yang diterapkan oleh lembaga khusus dibawah Presiden, atau dikenal UP4B pimpinan Bambang Dharmono.

Dalam kerangka sosial politik dan budaya ini, UP4B ini akan melakukan empat hal pokok, yaitu: (1) pemetaan dan penanganan sumber permasalahan di bidang politik, penegakan hukum dan hak asasi manusia; (2) pemetaan dan pendekatan terhadap kelompok-kelompok strategis di dalam masyarakat Papua; (3) perumusan dan pengembangan kebijakan sosial politik yang memerhatikan budaya lokal; dan (4) penyusunan dan pelaksanaan mekanisme dan substansi komunikasi konstruktif antara wakil-wakil masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Pusat. Selain itu, UP4B juga mengkonsolidasi kebijakan sosial ekonomi yang tetap mengedepankan pendekatan budaya dan perlakuan khusus (affirmative policy) untuk mengangkat martabat rakyat Papua.

Silaturahmi ini dihadiri oleh berbagai kelompok strategis Papua, termasuk mereka yang bersuara kritis kepada Pemerintah, bahkan yang meminta referendum. Satu persatu berbagai elemen masyarakat mengungkapkan segala persoalan yang dihadapi. Tidak hanya itu, mereka juga ungkapkan usulan yang bersifat solutif. Pada intinya, berbagai kelompok strategis ini menginginkan suasana damai dan tidak ada lagi kekerasan di Tanah Papua. Hak-hak asasi manusia (HAM) harus dikedepankan dalam setiap pendekatan pembangunan dan langkah-langkah yang bersifat implementatif. Sejumlah wakil masyarakat ini juga mengharapkan pemberian kesempatan dan akses yang luas bagi putra-putri asli Papua untuk berkarier di dunia birokrasi maupun di dunia bisnis yang ada di Papua.

Merespon pelbagai aspirasi yang berkembang ini, sejak awal kebijakan dasar bagi Papua telah jelas. Presiden SBY telah menegaskan komitmen dasar kita adalah menjaga keutuhan NKRI, menguatkan pelaksanaan Otonomi Khusus, dan mempercepat pembangunan Papua. Saat ini kita tidak bisa saling salah menyalahkan. Menangani Papua, empowering Papuans, adalah tanggung jawab kolektif kita. Pendekatan yang damai dan bermartabat telah menjadi tekad Presiden SBY sejak tahun 2004 hingga hari ini. Kesejahteraan rakyat Papua dikedepankan dalam pendekatan pembangunan. Komitmen ini diwujudkan dari kelanjutan desentralisasi fiskal yang besar kepada Papua dan Papua dalam tujuh tahun terakhir ini. Semua langkah ini untuk Papua yang damai, adil, dan sejahtera.