Seiiring dengan era desentralisasi dan otonomi daerah, kebutuhan untuk mempercepat pembangunan daerah adalah suatu kenisacayaan. Daerah-daerah otonom baru juga hadir dan tumbuh berkembang, baik di level provinsi, kabupaten, dan kota. Paling tidak sejak 1999 hingga 2009, telah lahir 205 daerah pemekaran terutama di luar Pulau Jawa.
Salah satu Provinsi yang paling bungsu adalah Provinsi Sulawesi Barat, terpisah dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Barat berdiri pada tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan UU No 26 tahun 2004, beribu kota di Mamuju. Daerah yang pesisir barat Sulawesi adalah wajah yang inklusif dan beragam, baik Mandar, Toraja, Bugis, Jawa, Makasar, dan lain-lainnya yang tersebar di Kabupaten Mamuju Utara, Polewali Mandar, Mamuju, Mamasa, dan Majene.
Kemarin, tepatnya 14 Desember 2011 di Mamuju, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik Adnan Anwar Saleh dan Aladin S Mangga sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat untuk periode 2011-2016. Bersama Mendagri dan Menteri Kelautan dan Perikanan, penulis pun berkesempatan untuk menghadiri prosesi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat ini. Selain sebagai Kepala Daerah Otonom, Gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan nasional diwujudkan di daerah-daerah.
Dalam sambutannya, Mendagri menekankan Gubernur adalah pelayan rakyat. Karena itu, pasca pelantikan ini Gubernur Adnan Anwar Saleh dihadapkan dengan pekerjaan rumah untuk mempercepat pembangunan wilayah dan masyarakat Sulawesi Barat. Dalam usianya yang ketujuh, pembangunan daerah terlihat bergeliat dengan dinamis. Pada tahun 2011 ini, pertumbuhan ekonominya mencapai 11, 6 persen di atas rata-rata nasional. Tahun 2012, ditargetkan pertumbuhan mencapai 12 ,5 persen. Seiiring dengan prestasi ini, angka kemiskinan dan angka pengangguran juga menurun. Pada April 2011 lalu, Pemerintah telah melakukan evaluasi kinerja terhadap daerah-daerah otonom baru dan menilai bahwa Sulawesi Barat memiliki daya saing yang terbaik ketimbang 6 Provinsi hasil pemekaran lainnya.
Otonomi daerah dan desentralisasi, termasuk pemekaran daerah memiliki tujuan mulia bagi kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka itu, terlihat strategi dasar yang dijalankan oleh Pemerintah Sulawesi Barat selama lima tahun terakhir, yang dijuluki “Empat Strong Point‘ pembangunan meliputi percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan aksessibilitas pendidikan dan kesehatan, revitalitasi pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Misalnya di sektor pertanian, Sulawesi Barat merupakan sentra kakao dan rotan yang potensial.
Dan, sejalan dengan kebijakan baru Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Sulawesi Barat adalah bagian dari koridor keempat yang diarahkan untuk pengembangan sentra pertanian dan perkebunan di wilayah Timur Indonesia. Hari-hari ini berbagai investor telah jatuh cinta dengan wilayah ini. Untuk itu, Pemerintah Sulawesi Barat akan terus mendorong pembangunan industrialisasi untuk pengolahan hasil-hasil pertanian. Dengan penataan spasial yang tepat, saat ini telah didesain sejumlah sentra-sentra industri di Mamuju, Mamuju Utara, dan beberapa daerah lainnya. Hal ini menuntut Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten-Kabupaten untuk bergandengan tangan.
Harapannya, demokrasi yang mekar di Sulawesi Barat ini membawa kesejahteraan untuk rakyat kebanyakan. Kesejahteraan, demokrasi, dan keadilan adalah tujuan mulia yang senantiasa ditekankan oleh Presiden SBY.
No comments:
Post a Comment