SBY Dorong Kawasan Strategis Baru

Senin, 04 April 2011 (Harian Seputar Indonesia)

JAKARTA – Pemerintah menjadikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai salah satu agenda utama. Hal inilah yang menjadi topik pembahasan utama dalam Sidang Kabinet Paripurna,Kamis (31/3).

Saat ini, pemerintah dihadapkan dengan soal disparitas kualitas sumber daya manusia antarwilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antardaerah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antarwilayah.Menyadari hal ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan perhatian serius untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah-wilayah strategis dan tertinggal di Pulau Jawa-Bali, sambil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di pulau itu. Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Vernando Wanggai mengatakan, saat ini Presiden SBY sedang mengonsolidasi kebijakan pengembangan kawasan-kawasan strategis di bidang ekonomi yang dibangun di berbagai wilayah potensial di Tanah Air.

Warisan kebijakan di era Orde Baru seperti Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) di 12 daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sedang dievaluasi perkembangannya. “Harapannya,kawasan strategis ini dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya dan membentuk keterkaitan dengan daerah sekitarnya dalam keterpaduan sistem ekonomi wilayah,” papar Velix dalam rilis yang diterima SINDOdi Jakarta kemarin. Dalam periode kedua pemerintahan SBY ini, pemerintah berupaya mengembangkan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi melalui ke-bijakan kawasan ekonomi khusus (KEK). Kebijakan baru ini diatur dalam UU No 39/2009 tentang KEK.

Melalui kebijakan baru ini, akan ditetapkan kawasankawasan strategis tertentu untuk aktivitas perekonomian dan kerangka fasilitas tertentu atau insentif akan diberikan. Dengan demikian,kerangka kebijakan baru dapat melipatgandakan pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja,dan mengurangi kemiskinan di berbagai wilayah. Dalam mengembangkan KEK,ada sejumlah sektor yang didorong, yaitu perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan,pos dan telekomunikasi, pariwisata, serta berbagai bidang lainnya. “KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi,serta berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional,” paparnya.

Presiden SBY mengupayakan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru ini hadir secara merata, baik di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, serta Papua.Kawasan ekonomi baru ini bersifat fungsional yang memberikan backward dan forward linkages serta multiplier effects bagi daerah di sekitar kawasan tersebut secara regional,nasional, dan internasional. Melalui kebijakan KEK ini diharapkan pula pemerintah dapat mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi daerah, meminimalisasi ketimpangan pembangunan antardaerah, serta menguatkan desentralisasi dan otonomi.

Presiden SBY juga menekankan bahwa pengembangan kawasan-kawasan strategis ini tidak terlepas dari pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pengelola kawasan antardaerah. Karena itu, dibutuhkan sinergisme dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. “Harapannya, melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis baru, ekonomi nasional yang inklusif dapat tercipta,” tandasnya. #nugroho