Policy Speech Presiden

Oleh: Velix Wanggai
(Jurnal Nasional, 20 Oktober 2011)


Hari ini tanggal 20 Oktober 2011 merupakan tahun kedua dari Kabinet Indonesia Bersatu Kedua (KIB II). Setelah dua tahun berjalan ini Presiden SBY menganggap waktu yang yang tepat untuk mengevaluasi kinerja anggota Kabinet. Selasa malam, 18 Oktober, waktu yang ditunggu-tunggu publik. Presiden akhirnya mengumumkan hasil penataan Kabinet. Akhirnya, semakin genap, kita menyaksikan Presiden SBY melantik para anggota Kabinet baru pada 19 Oktober kemaren.

Beberapa waktu lalu di Cikeas, Presiden SBY menganggap saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menata kabinet. Kita perlu melihat penataan Kabinet (reshuffle) ini sebagai mekanisme organisasi yang wajar manakala seorang Presiden menghendaki adanya penyegaran di tubuh kabinetnya. Sebelum reshuffle diumumkan, beberapa kalangan meragukan dan bahkan pesimis terhadap langkah Presiden SBY ini. Semua itu dijawab secara elegan dan santun lewat kata-kata pengantar sebelum Presiden mengumumkan nama-nama anggota Kabinet dan Wakil Menteri baru di Istana Merdeka pada Selasa malam, 18 Oktober.

Presiden juga berkeinginan bahwa penataan Kabinet ini jangan hanya dimaknai sebagai pergantian atau reposisi anggota-anggota Kabinet saja, namun lebih jauh dari hal itu, bahwa penataan Kabinet bertujuan pula untuk mengkonsolidasi kembali arah pembangunan, pola kerja, semangat kerja, dan cara untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam tiga tahun ke depan ini. Namun lebih dari itu, dewasa ini kita menghadapi berbagai tantangan baik tantangan global maupun tantangan di dalam negeri. Kita perlu mengefektifkan langkah guna menghadapi sejumlah tantangan tersebut.

Policy Speech Presiden
Setelah pelantikan Kabinet baru ini, Presiden SBY menyampaikan policy speech di Istana Negara. Policy speech ini merupakan wujud dialog antara Presiden dengan publik, terutama dengan jajaran pemerintahan baik di pusat dan di daerah. Namun yang terpenting juga bahwa Presiden tegaskan bahwa policy speech ini merupakan instruksi kepada jajaran dibawah baik di pusat dan di daerah. Selain instruksi, pidato kebijakan ini berupa ajakan ke pelbagai komponen bangsa untuk melangkah bersama.

Pada kesempatan ini, Presiden kembali mengingatkan bahwa dalam kurun waktu 2009-2014 ini, Pemerintah telah meletakkan tiga misi utama, yaitu demokrasi, kesejahteraan dan keadilan. Pembangunan demokrasi ditujukan untuk penyempurnaan struktur politik maupun pengembangan budaya politik yang menghormati nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti-kekerasan, serta nilai-nilai toleransi. Kesejahteraan dan demokrasi akan lebih bermakna, jika keadilan dihadirkan di tengah-tengah rakyat. Tanpa keadilan, pembangunan dan demokrasi kita akan terpasung. Keadilan harus dihadirkan bagi semua warga negara Indonesia, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Presiden sejak awal menegaskan bahwa dalam dua tahun terakhir telah banyak kemajuan yang kita capai. Namun kita juga tidak bisa menutup mata atas pelbagai persoalan dan tantangan yang ada. Dalam policy speech tersebut, ada delapan (8) poin penting yang ditekankan oleh Presiden agar diperhatikan oleh aparatur pemerintahan, termasuk kalangan DPR di tingkat nasional dan di daerah.

Pertama, perlunya penggunaan dana APBN dan APBD yang tepat. Saat ini belanja rutin kita masih banyak. Alokasi dana juga masih terlihat berbau kolusi dan korupsi. Kedua, perlunya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kita tidak rela dana APBN yang semakin besar dikorupsi oleh oknum-oknum yang tak bertanggungjawab. Ketiga, upaya serius dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kuncinya adalah sinergisitas antara pusat-daerah dalam mengatasi persoalan yang berat ini.

Sementara langkah keempat adalah upaya yang intens dalam ketahanan pangan dan energy. Kita ingin untuk wujudkan 10 juta ton surplus beras pada akhir tahun 2014. Sumber-sumber energy baru juga perlu digali dan dikembangkan bagi percepatan ekonomi masyarakat. Kelima, perlunya optimalisasi BUMN. Presiden dengan serius menyoroti biaya tinggi dan keborosan yang dilakukan di tubuh manajemen BUMN. Transformasi BUMN merupakan kebutuhan serius saat ini. Harapannya, BUMN sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional dan daerah. Keenam, perlunya pembenahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kita perlu pembenahan proses pengiriman TKI, bantuan hukum di luar negeri, dan mendorong penciptaan lapangan kerja melalui kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Sedangkan poin ketujuh adalah penanganan konflik dan kekerasan atas nama agama. Presiden berharap daerah-daerah untuk mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) yang berlawanan dengan semangat kebhinekaan dan pluralisme. Terakhir, poin kedelapan adalah Presiden menyoroti soal disiplin, integritas, dan kapabilitas. Pimpinan daerah harus respon dengan persoalan di daerah-daerah, sehingga persoalan itu ‘diekspor’ ke level pusat. Juga, pimpinan daerah diharapkan jangan keseringan meninggalkan daerah tugasnya.

Selain delapan pekerjaan rumah ini, Presiden juga memberikan tugas kepada jajarannya untuk memperhatikan agenda pembangunan Aceh dan Papua, percepatan pembangunan kawasan Timur Indonesia, pembangunan daerah-daerah tertinggal, serta penataan ulang kontrak-kontrak karya pertambangan yang merugikan negara dan rakyat. Berbagai bisnis pertambangan yang tidak adil sudah saatnya untuk direnegosiasi secara baik-baik.

Di akhir policy speech ini, Presiden SBY mengajak segenap komponen bangsa untuk bersatu, dan bersama-sama membangun bangsa, membangun masa depan kita semua. Saat ini kita perlu melangkah bersama, menjemput masa depan. Saatnya bagi kita untuk bersatu dalam kreasi, dan dalam karya bersama. Kini sudah saatnya kita memusatkan tekad, semangat, pikiran, dan perhatian untuk mengatasi berbagai tantangan dan persoalan yang kita hadapi, tantangan dan persoalan yang dihadapi rakyat, bangsa, negara kita. Kita harus mengatasinya bersama-sama. Presiden dengan terbuka untuk menerima kritikan yang konstruktif.
Kini, saatnya kita berlari, sprint, all out, untuk mewujudkan pembangunan untuk semua, demikian kata Presiden SBY.