Mengarusutamakan Pendekatan Pembangunan

Oleh: Velix Wanggai
(dimuat di Jurnal Nasional, 3 November 2011/Spektra)

Seiiring dengan usainya penataan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, saat ini menjadi tekad bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengkonsolidasi pembangunan yang lebih tepat secara menyeluruh. Presiden ingin kita semua para aparatur pemerintahan baik di pusat dan di daerah untuk berlari, all out, dalam mewujudkan pendekatan, strategi, dan program-program yang telah dicanangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014.

Belajar dari berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan tantangan ke depan, Presiden SBY mengakui pentingnya untuk mengedepankan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan pendekatan yang berbasis gender (gender perspective) sebagai mainstream di dalam pembangunan.

Oleh karena itu, di dalam strategi pembangunan nasional tahun 2010-2014 ini, Presiden menekankan pembangunan yang berkelanjutan, good governance, dan perspektif gender sebagai mainstream dalam berbagai sektor pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan dapat menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan itu tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan. Untuk itu, pengarusutamaan dilakukan dengan cara yang terstruktur dan bukanlah upaya yang terpisah dari kegiatan pembangunan sektoral.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden SBY selalu menekankan perspektif berkelanjutan dalam proses pembangunan. Memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk itu tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi.

Demikian pula, sejalan dengan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, serta kebijakan desentralisasi dewasa ini, Pemerintah berupaya agar good governance diterapkan dalam pengelolaan pembangunan. Disini, kita semua dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tertentu, seperti keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Harapannya, dengan dijalankannya tata kelola pemerintahan yang baik akan tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang lebih baik.

Terakhir, setting sosial Indonesia sangat beragam. Bertolak dari kondisi itu, Presiden SBY menekankan perlunya pendekatan gender dalam pembangunan. Strategi ini ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan demikian, diharapkan bahwa pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah akan membuat pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki.